JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai. . .

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

7. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Iuran. . .

1. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.

2. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Peserta.

5. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

6. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.

7. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKM bagi Peserta.

(1) Program perlindungan yang diselenggarakan oleh

Pengelola Program terdiri atas:

• JKK; dan
• JKM.

(2) Program perlindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• kepesertaan;
• manfaat; dan
• Iuran.

(1) Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan

berupa JKK dan JKM kepada Peserta.

(2) Kewajiban. . .

(2) Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran.

Peserta JKK dan JKM terdiri atas:

• Calon PNS;
• PNS; dan
• PPPK.

Kepesertaan untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan.

Kepesertaan dalam JKK dan JKM berakhir apabila Peserta:

• diberhentikan sebagai PNS; atau

• diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

BAB III. . .

Bagian Kesatu Umum

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

• dalam menjalankan tugas kewajiban;

• dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;

• karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

• dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau

• yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Bagian Kedua

Manfaat JKK

Manfaat JKK meliputi:

• perawatan;

• santunan; dan

• tunjangan cacat.

Paragraf 1. . .

Paragraf 1

Perawatan

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

• pemeriksaan dasar dan penunjang;

• perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

• rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;

• perawatan intensif;

• penunjang diagnostik;

• pengobatan;

• pelayanan khusus;

• alat kesehatan dan implant;

• jasa dokter/medis;

• operasi;

• transfusi darah; dan/atau

• rehabilitasi medik.

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.

(2) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam. . .

(3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.

(4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

(1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat

Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Paragraf 2

Santunan

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

• penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

• santunan. .

• santunan sementara akibat kecelakaan kerja;

• santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;

• penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;

• penggantian biaya gigi tiruan;

• santunan kematian kerja;

• uang duka tewas;

• biaya pemakaman; dan/atau

• bantuan beasiswa.

Besaran manfaat santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf e diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf g diberikan kepada ahli waris

Peserta yang tewas.

(2) Uang. . .

(2) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan sebesar 6 (enam) kali Gaji terakhir

yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf h diberikan kepada ahli waris

Peserta yang tewas.

(2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:

• peti jenazah dan perlengkapannya; dan

• tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;

(3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

(1) Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Pasal 16, dan Pasal 17 meliputi:

• meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;

• meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau

• meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

(2) Penetapan. . .

(2) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian

sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan

tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Pemberian santunan kematian kerja dan uang

duka tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan dengan ketentuan:

• Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

(2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dengan ketentuan:

• Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;

• Peserta. . .

• Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau

• Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf i diberikan kepada Anak dari

Peserta yang tewas dengan ketentuan:

• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
• bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:

• masih sekolah/kuliah;
• berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
• belum pernah menikah; dan
• belum bekerja. Paragraf 3. . .

Paragraf 3 Tunjangan Cacat

(1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf c diberikan kepada Peserta dengan

ketentuan:

• mengalami Cacat; dan
• diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.

(2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.

(3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan sejak keputusan pemberhentian

dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

(4) Rincian besaran persentase tunjangan cacat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga Iuran JKK

(1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.

(2) Besarnya Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji Peserta setiap bulan.

(3) Iuran. . .

(3) Iuran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Iuran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesatu Manfaat JKM

(1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa santunan kematian yang terdiri atas:

• santunan sekaligus;
• uang duka wafat;
• biaya pemakaman; dan
• bantuan beasiswa.

(3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris

dari Peserta yang wafat.

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris

Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 25. . .

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli

waris Peserta yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi:

• peti jenazah dan perlengkapannya; dan
• tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

(2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1).

(1) Pemberian santunan sekaligus dan uang duka

wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan dengan ketentuan:

• Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
• Peserta. . .

• Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
• Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

(2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan ketentuan:

• Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
• Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
• Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
• Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta yang wafat dengan ketentuan:

• masih sekolah atau kuliah;
• berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
• belum pernah menikah; dan
• belum bekerja.

(3) Bantuan. . .

(3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Iuran JKM

(1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja.

(2) Besarnya Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji Peserta per bulan.

(3) Iuran JKM bagi Peserta yang Gajinya dibayar

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Iuran JKM bagi Peserta yang Gajinya dibayar

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesatu Penyediaan Anggaran

(1) Pemberi Kerja wajib mengalokasikan anggaran

untuk pembayaran Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

(2) Tata cara. . .

(2) Tata cara pengalokasian anggaran dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran Iuran

(1) Pemberi Kerja melakukan pembayaran Iuran JKK

dan JKM kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari

libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(1) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan

pertanggungjawaban Iuran JKK dan JKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan

pertanggungjawaban Iuran JKK dan JKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Bagian. . .

Bagian Ketiga Pengajuan Klaim

(1) Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan

pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM kepada Pengelola Program.

(2) Pengelola Program membayar manfaat JKK atau

JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(3) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran

klaim manfaat dan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengelola Program setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

Bagian Keempat Pelaporan Program

(1) Pengelola Program wajib menyampaikan laporan

penyelenggaraan JKK dan JKM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri secara berkala.

(2) Ketentuan. . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaporan dan jenis laporan penyelenggaraan JKK dan JKM diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(1) Besaran Iuran dan manfaat JKK dan JKM dapat

dilakukan penyesuaian.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan laporan penyelenggaraan JKK dan JKM dari Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(1) Iuran JKK dan JKM dikelola dan dapat

dikembangkan oleh Pengelola Program secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

(2) Ketentuan. . .

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan

pengembangan Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Dalam hal Pengelola Program tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan JKK dan JKM.

(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal terjadi krisis keuangan, kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, atau terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi solvabilitas Pengelola Program.

(1) Biaya dalam rangka:

• angkutan jenazah Peserta yang tewas atau wafat dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan/atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman; dan

• angkutan dan penginapan bagi isteri yang sah atau suami yang sah dan Anak dari Peserta yang tewas atau wafat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam. . .

(2) Dalam hal Peserta yang tewas atau wafat tidak

mempunyai istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, biaya angkutan dan penginapan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung paling banyak untuk 4 (empat) orang.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran dan manfaat adalah gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai gaji berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

(1) Pembayaran Iuran JKK dan JKM berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli 2015.

(2) Manfaat. . .

(2) Manfaat JKK dan JKM berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2015

,

ttd.