BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan

Presiden ini disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
• penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
• penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara, dan mantan Pejabat Negara;
• penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian
• penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
• penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
• penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
• penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.128

• pelaksanaan bantuan hukum;
• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
• pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3, BKN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BKN terdiri atas:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
• Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
• Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
• Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Wakil Kepala

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.128 4

Bagian Keempat Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BKN;
• koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKN;
• pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian,

arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bagian Kelima Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian

(1) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.128

(2) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
• pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas paling

banyak 5 (lima) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Bagian Keenam Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

(1) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian

tugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.128 6

(2) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
• perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
• pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
• pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri paling banyak 3 (tiga)

direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.128

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

(1) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang sistem informasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
• pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri paling banyak 5

(lima) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.128 8

pengendalian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu;
• pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu;
• pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri paling banyak 4

(empat) direktorat .

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok

jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Bagian Kesembilan Unsur Pengawas

(1) Di lingkungan BKN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.128

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur

pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
• pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Bagian Kesepuluh Unsur Pendukung

(1) Di lingkungan BKN dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BKN.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

(1) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.128 10

(2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan BKN dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BKN dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.128

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural

eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan

struktural eselon II.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah

jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan

struktural eselon IV.a.

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan Kepala.

(2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

(3) Pejabat eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat

yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.128 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKN ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku :

• Ketentuan mengenai BKN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; dan
• Ketentuan mengenai Unit Organisasi Eselon I BKN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.128

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id