PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.

2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.

4. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

6. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

7. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.

8. Hak ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.

4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

6. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

7. lnstansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP. 1 7. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang membantu lnstansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

9. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10. Kas ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
2. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/ a tau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
3. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
4. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/ a tau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal2

Pengaturan PNBP bertujuan untuk:

• mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
• mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
• mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Hurufb Yang dimaksud dengan "penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hurufc Yang dimaksud dengan "pengelolaan" meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/ atau pengendalian. Yang dimaksud dengan "kekayaan negara" mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Hurufd ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Hurufd Yang dimaksud dengan "penetapan peraturan perundang- undangan" adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBP.

Cukup jelas.

(1) Subjek PNBP meliputi:

• orang pribadi; dan
• Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Subjek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Contoh: Tarif a= RpS.000.000,00/satuan. Huruf b Yang dimaksud dengan "tarif ad valorem" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula. Contoh: Tarif a= 10% x dasar perhitungan tertentu. Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• tarif ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan
• tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
• dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
• aspek keadilan; dan/ atau
• kebijakan Pemerintah.

(3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pelayanan

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Pelayanan dasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Hurufb Yang dimaksud dengan "Pelayanan nondasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas.

Hurufb ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian internasional. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program Pemerintah yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka pelindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Undang-Undang" antara lain Undang- Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 10 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan

Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan

mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan Pemerintah.

(2) Tarif ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan

Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau

Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pengelolaan Dana

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan Pemerintah.

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Hak Negara Lainnya

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:

• dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
• aspek keadilan; dan/atau
• kebijakan Pemerintah.

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ a tau Peraturan Menteri.

Bagian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerin tah.

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP berwenang:

• menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBP;

• mengevaluasi, menyusun, dan/ atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBP;

• menetapkan target PNBP dan/ a tau pagu penggunaan dana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;

• menetapkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan penggunaan dana PNBP;
• melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP;
• meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap lnstansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP;
• menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan
• melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP

(1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:

• Kementerian/Lembaga; dan
• Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.

(2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

(3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

(1) Pimpinan lnstansi Pengelola PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada lnstansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.

(2) Dalam ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas:

• menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
• mengusulkan penggunaan dana PNBP;
• menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
• memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
• melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;
• mengelola piutang PNBP;
• menyusun dan menyampaikan la po ran pertanggung-jawaban PNBP;
• menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
• melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PNBP tertentu" antara lain PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP yang penghitungan dan/ a tau penetapannya membutuhkan earning process melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri, misalnya PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi, serta PNBP yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas.

(1) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra lnstansi

Pengelola PNBP untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ a tau penagihan PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra lnstansi

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BABV

PENGELOLAAN PNBP

Bagian Kesatu Umum

Pasal20

Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Yang dimaksud dengan "sistem anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan PNBP meliputi:

• perencanaan;
• pelaksanaan;
• pertanggungjawaban; dan
• pengawasan.

Bagian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal22

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam bentuk rencana PNBP berupa:

• target PNBP; atau
• target dan pagu penggunaan dana PNBP.

(3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal23

( 1) Rencana PNBP se bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib disampaikan oleh lnstansi Pengelola PNBP kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBP.

(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak

menyampaikan rencana PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Menteri menetapkan rencana PNBP untuk Instansi Pengelola PNBP yang terkait.

(4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

Pasal 24 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan lebih Ianjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

• penentuan PNBP Terutang;
• pemungutan PNBP;
• pembayaran dan penyetoran PNBP;
• penggunaan dana PNBP;
• pengelolaan piutang PNBP; dan
• penetapan dan penagihan PNBP Terutang.

Paragraf 2 Penentuan PNBP Terutang

Pasal26

PNBP Terutang dihitung oleh:

• Instansi Pengelola PNBP;
• Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau
• Wajib Bayar.

Pasal 27 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

( 1) Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.

(2) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang- unclangan.

Paragraf 3 Pemungutan PNBP

Pasal28

(1) Instansi Pengelola PNBP wajib melaksanakan

pemungutan PNBP berclasarkan jenis clan tarif PNBP sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang- unclangan.

(2) Instansi Pengelola PNBP yang ticlak melaksanakan

pemungutan PNBP berclasarkan ketentuan sebagaimana climaksud pacla ayat (1) dikenai sanksi sesuai clengan ketentuan peraturan perundang- unclangan.

Paragraf 4 Pembayaran clan Penyetoran PNBP

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan lnstansi Pengelola PNBP. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang- undangan di bidang tindak pidana.

Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "membayar" adalah melunasi kewajiban PNBP Terutang oleh Wajib Bayar.

Yang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri" adalah bank/pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBP. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" untuk pembayaran PNBP antara lain kondisi geografis, jumlah PNBP yang disetorkan tidak signifikan, dan/ atau kurangnya sarana prasarana. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang- undangan di bidang tindak pidana.

(1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP

Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan

dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran PNBP Terutang dan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 5 Penggunaan Dana PNBP

(1) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan

penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.

(2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:

• kondisi keuangan negara;
• kebijakan fiskal; dan/ a tau
• kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP.

(3) Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dapat digunakan oleh lnstansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

• penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/ a tau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/ a tau kegiatan lainnya; dan/atau
• optimalisasi PNBP.

(4) Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan

Pasal 29.

Pasal34

(1) Menteri dapat memnJaU kembali persetujuan

penggunaan dana PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

(2) Peninjauan ..

PRES I DEN

REPU8LIK INDONESIA

(2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan

penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 6 Pengelolaan Piutang PNBP

Cuku p jelas.

(1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran

PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.

(2) Instansi Pengelola PNBP wajib mengelola piutang

PNBP yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

(3) lnstansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan

pengelolaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang

( 1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBP atau Mitra

lnstansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang.

(2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) didasarkan pada:

• hasil verifikasi dan/ a tau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP;
• laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
• putusan pengadilan; dan/ a tau
• sumber lainnya.

Pasal 37 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh lnstansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

(2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

(3) Dalam hal lnstansi Pengelola PNBP atau Mitra lnstansi

Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal38

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

(2) Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra lnstansi

Pengelola PNBP memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal39

(1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBP.

(2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP.

Pasal 40 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Wajib Bayar tidak setuju" antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung. Permohonan koreksi disampaikan dengan surat tertulis kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBP, yaitu Pimpinan lnstansi Pengelola PNBP, pejabat kuasa pengelola PNBP, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP. Ayat (2) Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBP Terutang yang sama atau jumlah PNBP Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 39 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBP Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum. Ayat (2) Dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tetap dapat menetapkan jumlah PNBP Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan batas waktu tertentu.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain penentuan PNBP Terutang, jatuh tempo pembayaran PNBP, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP, penagihan PNBP, pemberianjawaban atas permohonan koreksi Wajib Bayar, penggunaan dana PNBP, dan penetapan pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP.

(1) Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang

menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP.

(2) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:

• bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/ atau
• bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.

(3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

(4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 2 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal42

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar

yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP.

(2) Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP.

(3) Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.

(4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan

realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah).

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan kepada Menteri.

(2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBP, dan jumlah penggunaan dana PNBP.

Pasal 44 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal45

(1) Setiap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Cukup jelas.

Pasal46 Ayat (1) Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

Ayat (2) ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/ atau evaluasi.

(3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan. Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan Pemeriksaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Huruf a Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap dokumen pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP. Hurufb Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 48 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sebelum Menteri meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar, Menteri berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBP, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal49 Cukup jelas.

(1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk

melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP.

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan:

• adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
• adanya indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana;
• hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/ a tau
• hasil pengawasan Menteri.

Pasal 51 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP

dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra lnstansi Pengelola PNBP.

(2) Pennintaan Menteri dan/ atau Pimpinan lnstansi

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
• indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana; dan/ atau
• hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP

Pasal52

(1) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang

kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh lnstansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi peme.riksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBP dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(2) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang

menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c termasuk pemeriksaan atas:

• laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan
• bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/ atau penyetoran PNBP.

(3) Pemeriksaan ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP

termasuk pemeriksaan atas:

• sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBP; dan
• bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/ a tau penyetoran PNBP..

(4) Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola

PNBP termasuk pemeriksaan atas:

• sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBP;
• laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan
• bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP

Pasal53

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, Wajib Bayar,

Instansi Pengelola PNBP, dan/ a tau Mitra Instansi Pengelola PNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/ a tau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/ atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.

(2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBP Terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

(3) lnstansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mitra ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal54

( 1) lnstansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/ atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBP kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memberikan dokumen, keterangan, dan/ a tau bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil Pemeriksaan PNBP Pasal55

(1) lnstansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil

Pemeriksaan PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri dan/ atau Pimpinan lnstansi Pengelola PNBP.

(2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/ atau Pimpinan lnstansi Pengelola PNBP.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ditetapkan secara jabatan" adalah penetapan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP berdasarkan hasil pemeriksaan dari sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/ a tau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP.

Ayat (3) ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Ayat (1) Laporan hasil Pemeriksaan PNBP antara lain memuat kewajiban pembayaran PNBP Terutang dan/ a tau rekomendasi terkait Pengelolaan PNBP. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar" adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBP Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBP, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBP yang masih harus dibayar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar" adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PNBP karena jumlah PNBP yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBP Terutang.

Ayat (3) ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBP Nihil" adalah surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBP dan/ a tau kekurangan pembayaran PNBP Terutang.

(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan

PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

(2) Dalam ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib

Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib

Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

Pasal57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau kuasa pengelola PNBP bersifat final" merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) Keringanan PNBP Terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/ atau sanksi administratif berupa denda. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "kondisi kesulitan likuiditas" adalah kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Huruf c Yang dimaksud dengan "kebijakan Pemerintah" antara lain pemberian keringanan PNBP mempertimbangkan kearifan lokal, sosial, budaya, dan lingkungan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan, jangka waktu penetapan, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan, dan mekanisme pemberian keringanan.

Pasal63 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kesalahan pembayaran PNBP antara lain kesalahan yang terjadi akibat kesalahan perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang harus dikembalikan, antara lain kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar" adalah izin usaha dicabut, dan/ atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBP selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang" adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBP untuk jenis PNBP yang sama tidak secara rutin. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 66 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum.

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal68

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "belum diselesaikan" adalah proses administrasi mengenai hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku. Yang dimaksud dengan "hak Wajib Bayar" antara lain keringanan, keberatan, pengembalian, dan/atau koreksi Surat Tagihan PNBP. Yang dimaksud dengan "kewajiban Wajib Bayar" antara lain pemenuhan ketentuan yang terkait pembayaran, pemeriksaan, penatausahaan, dan/ atau penyampaian laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang- Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRES I DEN REPUBLll. INDOl'-JESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (budgetary) dan fungsi pengaturan (regulatory). Selaku fungsi penganggaran (budgetary), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (regulatory), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBP dengan Undang-Undang baru. Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Di samping itu, penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

• mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
• mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
• mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut memengaruhi pengaturan di bidang PNBP. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBP harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut. Undang-Undang tentang PNBP ini merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

• mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
• memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non- tax revenue coverage) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang- Undang di bidang Keuangan Negara; dan
• mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Hal baru dan/ a tau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer, dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Chief Operational Officer, di bidang PNBP. Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan a tau mengurangi jenis dan/ a tau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBP semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

II. PASAL ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

II. PASAL DEMI PASAL