Pasal 15

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP berwenang:

• menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBP;

• mengevaluasi, menyusun, dan/ atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBP;

• menetapkan target PNBP dan/ a tau pagu penggunaan dana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;

• menetapkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan penggunaan dana PNBP;
• melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP;
• meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap lnstansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra lnstansi Pengelola PNBP;
• menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan
• melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP