Pasal 12

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:

• dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
• aspek keadilan; dan/atau
• kebijakan Pemerintah.

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ a tau Peraturan Menteri.

Bagian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu