Pasal 50

(1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk

melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP.

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan:

• adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
• adanya indikasi kerugian negara dan/ atau indikasi unsur tindak pidana;
• hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/ a tau
• hasil pengawasan Menteri.

Pasal 51 ...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA