PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yoryakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNY adalah peraturan dasar pengelolaan UNY yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNY.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI{Y yang menJrusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNY untuk dan atas nama MWA.

7.Fakultas...

SK No 148002A

PRESIDEN

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.
3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penJrusun€rn, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.

15.Sivitas... SK No 148003 A

PRESIOEN

1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Tanggal 21 Mei merupakan hari jadi UNY.

Pasal I 1 UNY memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan unggul.

. Paragral 2..

SK No 148007A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

Paragraf 2 Lambang, Bendera, Himne, Mars, Gendhing, dan Busana

UNY ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Bagian Kesatu Umum

(1) UNY menyelenggarakan penelitian untuk

mengembangkan ilmu pendidikan, nilai budaya lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keunggulan UNY.

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program

penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik. (41 Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/ atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/ atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan danlatau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 21 ...

SK No 148012A

PRESIOEN

13

(1) UNY dalam rangka mengelola bidang akademik dan

nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNY. (21 Statuta UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• vlsl ... SK No 148004A

PRESIDEN

• visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
• identitas;
• penyelenggaraan tridharmaperguruan tinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu;
• kode etik;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• sistem perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

UNY memiliki visi menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatit dan inovatif berkelanjutan.

UNY memiliki misi:

• menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;

• menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga-kesehatan, dan seni- budaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;

• menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; yang d. menyelenggarakan dan membangun jejaring berkelanjutan di tingkat. nasional dan internasional; dan

• menyelenggarakan . . . SK No 148005 A

PRESIOEN

e menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel.

UNY memiliki tujuan:

• menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia;
• menghasilkan penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah global;
• terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka!
• menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat, akademik, industri, dan media di tingkat nasional maupun internasional; dan
• menghasilkan tata kelola universitas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia; jabatan; b. berakhir masa
• mengundurkan diri;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• meninggalkan tugas tanpa bin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
• diangkat dalam jabatan negeri di luar UNY;
• melanggar kode etik UNY dalam kategori berat; dan/atau
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian...

SK No 148037A

PRESlDEN

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

Nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruzrn tinggi di UNY:

• Pancasila;
• ketakwaan;
• kemandirian;
• kecendekiaan;
• nasionalis; dan
• demokrasi.

Pasal 8...

SK No 148006A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

Pasa-l 8 UNY memiliki budaya kerja:

• unggul;
• kreatif;
• inovatif;
• kolaboratif;
• integritas;
• produktif; C. disiplin; dan
• edukatif.

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf I Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

(1) Akuntabilitas publik UNY terdiri atas:

• akuntabilitas akademik; dan
• akuntabilitasnonakademik.

(2) Akuntabilitas publik UNY wajib diwujudkan paling

sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungj awabkan ;
• menyusun laporan keuangan UNY tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UNY sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian . . .

SK No 148046A

PRESIDEN

Bagian Kedelapan Kode Etik

UI{Y berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta.

(1) UNY memiliki lambang, bendera, himne, mars,

gendhing, dan busana. (21 Lambang, bendera, himne, mars, gendhing, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera,

himne, mars, gendhing, dan busana diatur dengan Peratural Rektor.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan

(1) UNY menyelenggarakan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggt dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (21 Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengrrbah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyelenggaraan . . .

SK No 148008A

FRESIDEN

(3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

(1) Pendidikan di UNY sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum

yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi lulusan, serta tantangan nasional dan internasional. (21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UI{Y memberikan gelar, ijazah dan transkrip

akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/ atau sertifikat profesi kepada lulusan UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UNY mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/ atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Tata. . .

SK No 148009A

PRESIDEN

10

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijaz.ah

dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/ atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNY dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan

penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/ atau pengembangan UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 UNY dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan

pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNY dapat memberikan penghargaan kepada

perseorangan, kelompok, dan/ atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

(2) Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18. . .

SK No 148010A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UI{Y. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNY.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar di UNY.

(l) UNY menerima Mahasiswa warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 UNY dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) UNY wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa

yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. (41 Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf2...

SK No 148011A

PRESIDEN

-L2- Paragraf 2 Penelitian

(1) UNY mengalokasikan dana dari biaya operasional

UNY untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual. yang l2l UNY berhak menggunakan pendapatan diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNY.

Paragraf 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) UNY menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesej ahteraan umum. (21 Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.

(3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan

dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (41 Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Hasil ...

SK No 148013 A

PRESIDEN

-t4-

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/ atau buku yang diterbitkan oleh UNY atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Brgian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(l) UNY menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNY.

(2) Otonomi . . .

SK No 148014A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

15 (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNY;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UI{Y. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan . . .

SK No l480l5A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/ atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dimanfaatkan oleh UNY untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/ atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian

SK No 148016 A

PRESIDEN

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf 1 Struktur Organisasi

PasaT 27

(1) Organ UNY terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU. (21 Pelaksanaan fungsi antarorgan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNY

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Tata kerja antarorgan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam PasaT 27 ayat (1)

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

(2) Dalam . . .

SK No l480l7A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetujui usul perubahan Statuta UNY;
• menetapkan kebijakan umum nonakademik UNY;
• menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNY;
• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor; dan C. mengangkat dan memberhentikan ketua anggota KA;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNY;
• membina jejaring dengan institusi dan/ atau individu di luar UNY;
• memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNY;
• membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/ atau SAU; dan
• menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan. (41 Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(5) Keputusan . . .

SK No l480l8A

PRESIDEN

19

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• berkewarganegaraan Indonesia;
• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• sehat jasmani dan rohani;
• mempunyai wawasan mengenai pendidikan tinggi dan UNY;
• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
• mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNY, serta hubungan sinergis antara UNY dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
• tidak memiliki konflik kepentingan;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
• tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri dan Sultan Hamengku Buwono.

(1) Anggota MWA berjumtah 17 (tujuh belas) orang

terdiri atas:

• Menteri;
• Sultan Hamengku Buwono;
• Rektor;
• ketua SAU; e.3 (tiga) ...

SK No l480l9A

PRESIDEN

• 3 (tiga) orang wakil dari masyarakat;
• 1 (satu) orang wakil dari alumni UNY;
• 4 (empat) orang wakil dari Dosen profesor bukan anggota SAU;
• 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan profesor bukan anggota SAU;
• 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
• 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

usulan dari SAU. (41 Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

jabatan; a. berakhir masa

• meninggal dunia;
• mengundurkan diri;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan pimpinan UNY atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau
• dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(7) Tata...

SK No 148020 A

PRESIDEN

-2t- anggota l7l Tata cara pengangkatan dan pemberhentian MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Sultan Hamengku Buwono, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa. (41 Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir. (41 Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap. . .

SK No 148021 A

PRESIDEN

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan

pemberhentian Rektor mempunyai I (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan

Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA. (2t KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.

(3) KA mempunyai tugas:

• mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNY di bidang nonakademik;
• melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

termasuk ketua. (s) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

(6) KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
• manajemen aset; dan
• manajemen risiko. (71 Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

(8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNY.

(e) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3 . . .

SK No 148022 A

PRESIDEN

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) huruf b merupakan organ yang menjalankan

fungsi pengelolaan UNY. (21 Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pelaksana penjaminan mutu;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksanaadministrasi;
• pelaksana pengawasan internal;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor. (21 Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UNY.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;

• menyusun . . .

SK No 148023 A

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

• men5rusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;

• mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

• mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;

• mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNY secara optimal;

• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;

• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;

• menyampaikan pertanggungiawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;

• mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetqiuan SAU;

• memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetqiuan SAU;

• menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;

• men5rusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;

• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/ atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;

• menjatuhkan . . .

SK No 148024A

PRESIDEN REPUBLIK tNDONES]A

• menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNY atau perubahan Statuta UNY bersama dengan MWA dan SAU;
• mengajukan usulan penJrusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
• melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

• beriman dan bertakwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;

• berkewarganegaraanlndonesia;

• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;

• berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang teral<reditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;

• belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;

• sehat . . .

SK No 148025 A

PRESIOEN

• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah; C. memilikiintegritas;
• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNY;
• memahami sistem pendidikan UNY dan nasional;
• memiliki rekam jejak akademik yang baik;
• memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/ Departemen atau sebutan lain yang setara;
• bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
• berjiwa kewirausahaan;
• tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
• tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
• lagi calon yang berasal dari luar UNY, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA. (21 Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (a) Tata...

SK No 148026A

PRESIOEN

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan

pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

• perguruan tinggi lain/lembaga lain;
• jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
• badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UNY; dan/atau
• jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNY.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila: jabatan; a. berakhir masa

• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
• mengundurkan diri;
• dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
• mendapatkan sanksi disiplin dan/ atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/ atau
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41 ...

SK No 148027A

PRESIOEN

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor delinitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (21 Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 37.

(3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor

baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

(3)wakiI. . .

SK No 148028 A

PRESIDEN

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (41 Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata

cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Fakultas;
• Sekolah Pascasarjana; dan
• lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;
• SAF;
• Departemen;
• laboratorium/ bengkel/ studio; dan
• unit lain yang diperlukan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (21 Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

(4)wakil. . .

SK No 148029A

PRESIDEN

(41 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bertanggung jawab kepada Dekan.

(6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan. (71 Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

(2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Organisasi dan tata kerja laboratorium/ bengkel/ studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, hurrf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49...

SK No 148030 A

FRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 huruf b mempunyai tugas

menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

(2) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• direktur;
• wakil direktur; dan
• koordinator Program Studi.

(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

(6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (21 lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

• menyusun . . .

SK No 148031A

PRESIDEN

• menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik

dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 huruf d mempunyai tugas melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana

penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.

(2) Organisasi. . .

SK No 148032 A

PRESIDEN

(21 Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 huruf f mempunyai tugas untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNY. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21 huruf C mempunyai tugas membantu Rektor da-lam menjalankan pengawasan nonakademik. (21 Organisasi dan ta.ta kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayal (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNY. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 . . .

SK No 148033 A

PRESIDEN

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l)

huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan akademik mengenai: I. kurikulum Program Studi;

1. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
2. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
3. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norrna, etika, dan peraturan akademik;

• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norna, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;

• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;

• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;

• memberikan . . .

SK No 148034A

PRESIDEN

o memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;

• merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; I memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; J memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, danlatau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
• bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNY.

(l) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil Rektor;
• Dekan;
• direktur Sekolah Pascasarjana;
• pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas. (21 Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
• 3 (tiga) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
• 2 (dua) orang Dosen dengan jabatan akademik:

1. lektor kepala; dan/atau
2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.

(3) Dalam . . .

SK No 148035 A

PRESIDEN

(3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan

jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diganti oleh Dosen dengan jabatan akademik:

• lektor kepala; danlatau
• lektor yang memiliki kualifrkasi akademik doktor. (41 Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi syarat:
• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• Dosen tetap UNY;
• sehat jasmani dan rohani;
• bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
• memiliki integritas akademik;
• memahami visi, misi, dan tujuan UNY;
• memiliki kemampuan manajemen akademik;
• tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.

(6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) SAU terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;

• sekretaris . . .

SK No 148036 A

PRESIOEN

• sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.

(3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU. (41 Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur

dengan Peraturan SAU.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat

membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan. l2l Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 Ketenagaan

( 1) Pegawai UI{Y terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (21 Pegawai UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai UNY nonpegawai negeri

sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNY pegawai negeri sipil.

(4) Hak dan kewajiban pegawai UNY nonpegawai negeri

sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65...

SK No 148038 A

PRESIDEN

(1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNY. (21 Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNY berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UNY berstatus nonpegawai negeri sipil

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayal huruf b terdiri atas:

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
• pegawai yang diangkat oleh Rektor. (21 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (41 Rekrutmen pegawai UNY berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNY berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(5) Tata . . .

SK No 148039 A

PRESIDEN

40

(5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasa-l 67

(1) UNY wajib membangun dan mengembangkan

manajemen kepegawaian. l2l Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan

Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil dari kementerian/ lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan UNY berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil

(21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (21 Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Hak. . .

SK No 148040 A

PRESIDEN

(3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (41 Selain hak pegawai UNY sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UNY dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNY yang berstatus

pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNY yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNY yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen

atau Tenaga Kependidikan di UNY berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 . . .

SK No 148041A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

Pasal T2

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar

pada salah satu Program Studi di UNY. (21 Untuk menjadi Mahasiswa UNY seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNY

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan

Peraturan Rektor.

Pasal74 . . .

SK No 148042A

PRESIDEN

(1) UNY melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial. (2t dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi

kemahasiswaan. (41 Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNY merupakan setiap orang yang telah

menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UI{Y. (21 Alumni UNY ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UNY dan aktif berperan serta dalam memajukan UI{Y.

(3) Hubungan antara UNY dan alumni UNY

diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

(4) Alumni UNY terhimpun dalam Ikatan Alumni UNY

yang disebut IKA UI{Y.

(5) Organisasi dan tata kerja IKA UNY diatur dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNY.

. Paragraf 7 ..

SK No 148043 A

PRESlDEN

REPUBLIK INOONES

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UNY dapat menjalin kerja sama akademik dan/ atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNY dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNY dengan pihak lain.

(5) Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf I Umum

Pasal TT Sistem penjaminan mutu UNY terdiri atas:

• sistem penjaminan mutu internal; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal.

Parlagraf 2. ..

SK No 148044A

FRESIDEN

45 Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanalan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. (21 Sistem penjaminan mutu internal UNY bertujuan untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UNY untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan

Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasa-l 79

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 hrurruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua . . .

SK No 148045 A

PRESIDEN REPUBL]K INDONESlA

(21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur jawab penunjang akademik bertanggung memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas Publik

(1) Kode etik UI{Y bertujuan untuk menunjang

penye lenggaraan tridharma perguruan tinggi. (21 Kode etik UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan.

(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a memuat norrna yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b memuat norrna yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UI{Y.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNY.

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian

SK No 148047A

PRESlDEN

REPUBLIK INDONES

48 Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

(1) Peraturan yang berlaku di UI{Y meliputi:

• peraturanperundang-undangan;
• peraturan MWA;
• peraturan Rektor; dan
• peraturan SAU. (21 Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNY berlaku:
• keputusan MWA; dan
• keputusan Rektor.

(3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d hanya berlaku di internal SAU. (41 Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencana€rn UNY merupakan satu kesatuan

taJa cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (21 Sistem perencanaan UNY menjadi dasar bagi setiap organ UNY dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.

(3) Jangka. . .

SK No 148048A

PRESIDEN

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

jangka panjang; a. 20 (dua puluh) tahun untuk

• 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
• 1 (satu) tahun untuk jangka pendek. (41 Sistem perencanaan UNY dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNY.

(5) Dokumen perencanaan UNY sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen perencanaan UNY sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(l) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNY paling sedikit memuat:

• rencana kerja UNY;
• anggaran tahunan UNY; dan
• proyeksi keuangan. (21 Rencana kerja dan anggaran tahunan UNY diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggErran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) Da1am hal rencana kerja dan anggarzrn tahunan yang

diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

82gian

SK No 148049A

PRESIDEN

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Pendanaan

(l) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNY yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNY juga dapat berasal dari:

• masyarakat;
• biaya pendidikan;
• hasil pengelolaan dana abadi;
• usahaUNY;
• kerja sama tridharma perguruan tinggi;
• pengelolaan kekayaan UNY;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• pinjaman; dan/atau
• pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penerimaan UI{Y dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UNY yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pengelolaan...

SK No 148050A

PRESlDEN

REPUBLIK INOONESIA

(5) Pengelolaan dana UNY sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UNY bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UNY;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/ atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UI{Y termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNY.

(3) Seluruh kekayaan UNY dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNY dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (41 Pengelolaan kekayaan UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Kekayaan awal UNY sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.

(4) Penatausahaan . . .

SK No 148051A

PRESlDEN

(41 Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNY diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNY setelah

penetapan kekayaan awal bersumber dari:

• Ernggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• €rnggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubemur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain. (21 UNY melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNY dapat dimanfaatkan oleh UNY setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (41 Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNY untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNY.

(5) Barang...

SK No 148052A

PRESIDEN

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNY dapat dimanfaatkan oleh UNY setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNY untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNY. (71 Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UI{Y setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNY. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebrgai kekayaan dalam neraca UNY dan ditatausahakan oleh UNY.

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNY selain

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan

Pasal 88 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3 Sargna dan Prasarana

Pasal 9 1

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNY dikelola

dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tqiuan UNY.

(2) Penyediaan . . .

SK No 148053 A

PRESIDEN

(21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

UNY harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

(4) UNY melindungi dan melestarikan sarana dan

prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNY.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UI{Y diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (21 Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasaf dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 . . . SK No 148054A

PRESIDEN

Paragraf 5 Investasi

(1) UNY melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNY. (21 Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), UI{Y dapat melakukan investasi pada satuan

pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNY, nilai-nilai luhur UNY, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai aset UNY yang dapat diinvestasikan untuk

usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.

(5) Nilai aset UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UNY. (71 Investasi UNY hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetqiuan MWA.

(8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan

pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf6. . .

SK No 148055 A

PRESlDEN

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik. (21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Mekanisme dan tata cara penyelen ggaraai akuntansi

dan laporan keuangan dalam lingkup UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) l.aporan tahunan UNY meliputi laporan bidang

akademik dan laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan. (41 La.poran bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam . . .

SK No 148056A

PRESIDEN

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) l,aporan keuangan tahunan UNY diaudit oleh

akuntan publik. (21 l,aporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNY.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh KA.

(5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan

oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 98. . .

SK No 148057 A

PRESIOEN

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. (21 (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan

sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA

untuk pertama kafi kepada Menteri untuk ditetapkan. (21 Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 98 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNY dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 1O2 . . .

SK No 148058 A

PRESIDEN

Pejabat pengelola UNY yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada

UNY tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. (21 Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNY yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum. (21 Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNY yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UI{Y dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. BABV...

SK No 148059 A

PRESIDEN

Pasal 1O5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNY dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 20l7 tentang Statuta Universitas Negeri Yoryakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74a\ dan
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasai dan Tata Kerja Universitas Negeri Yoryakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 148060A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022

INDONESIA,

trd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan strasi Hukum,

a Si anna Djaman

SK No 152089A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA