Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Produk hukum daerah bersifat: a. pengaturan; dan b. penetapan.

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk: a. Perda atau nama lainnya; b. Perkada; c. PB KDH; dan d. Peraturan DPRD

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Perda provinsi; dan b. Perda kabupaten/kota. (2) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota; (3) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota. (4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkaitkabupaten/kota.

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Peraturan gubernur; dan b. Peraturan bupati/walikota.

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. Peraturan bersama gubernur; dan b. Peraturan bersama bupati/walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. Peraturan DPRD Provinsi; dan b. Peraturan DPRD kabupaten/kota.

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk: a. Keputusan Kepala Daerah; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.

(1) Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda dilingkungan pemerintah daerah. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan: a. kewenangan; b. materi muatan; atau c. kebutuhan dalam pengaturan. (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan biro hukumprovinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

(1) Balegda menyusun Prolegda dilingkungan DPRD. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

(1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelahProlegda ditetapkan. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

(1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

(1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a.

(1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda. (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penanggungjawab : Kepala Daerah b. Pembina : Sekretaris Daerah c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan d. Sekretaris :

• Provinsi: Kepala Biro Hukum;atau - Kabupaten/Kota: Kepala Bagian Hukum e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rancangan Perda Provinsi yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi darikepala biro hukumdan pimpinan SKPD terkait. (2) Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait. (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota serta pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah. (5) Setiap Rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

(1) Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perdasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

(1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari: a.

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (4) Rapat paripurna DPRD MEMUTUSKAN usul Rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi: a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
4. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
5. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan
6. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi danhasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir kepala daerah.

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

(1) Rancangan Perdadapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(1) Kepala daerah MENETAPKAN Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. (2) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c. (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada dan PB KDH. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah b. Sekretaris :

• Di Provinsi: Kepala Biro Hukum; atau - Di Kabupaten/Kota: Kepala Bagian Hukum (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH kepada sekretaris daerah.

(1) Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait. (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah untuk ditandatangani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dmerupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: e. Peraturan DPRD tentang tata tertib; f. Peraturan DPRD tentang kode etik; g. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau h. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD. (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai:

1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagianggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;dan
11. rehabilitasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi:

1. sidang verifikasi;
2. pembuktian;
3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atauanggota badan kehormatan;
4. alat bukti; dan 5) pembelaan; e. keputusan; f. pelaksanaan keputusan; dan g. ketentuan penutup. (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

(1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda. (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus. (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi: a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)dilarangbertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (2) Peraturan DPRD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Peraturan DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Bab V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bmeliputi: a. Keputusan kepala daerah; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

(1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hokum kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51huruf b yang berupa penetapan untuk MENETAPKAN hasil rapat paripurna. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau MENETAPKAN Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna. (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD. (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan: a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yang berupa penetapan untuk MENETAPKAN hasil rapat Pimpinan DPRD. (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD. (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan. (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh kepala daerah. (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah. (3) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD b. Sekretaris daerah; c. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa. Pasal62 (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. Sekretaris daerah; b. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan c. SKPD pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan. (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh: a. Sekretaris daerah masing-masing daerah; b. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

(1) Penandatangan produk hukum daerah yang yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris daerah; b. sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;dan d. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala daerah. (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada: a. wakil kepala daerah; b. sekretaris daerah; dan/atau c. kepala SKPD.

(1) Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD. b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD. (2) Penandatangan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga). (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. Pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. sekretaris DPRD.

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh: a. sekretaris daerah; b. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute; dan c. SKPD Pemrakarsa.

(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap: a. Perda, Perkada, PBKDH dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD. (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. (4) Perdayang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda. (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

(1) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. (2) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (3) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi. (4) Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.

Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Produk hukum daerahyang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk Perda, Perkada, PBKDH dan Keputusan Kepala Daerah; dan b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

(1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan olehbiro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan SKPD pemrakarsa. (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. BABVII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi. (2) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda provinsi tentang tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.

(1) Menteri Dalam Negeri membentuk tim evaluasi Rancangan Perda. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah; b. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang tata ruang daerah; dan c. Tim evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri. (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. (2) Tim evaluasi sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai bahan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 melaporkan hasil evaluasi Rancangan Perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara sebagai bahan keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabila gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap MENETAPKAN menjadi Perda dan/atau peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan peraturan gubernur dengan Peraturan Menteri.

Bupati/walikota menyampaikan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD,dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

(1) Gubernur membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, yang keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan. (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melaporkan hasil evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 kepada gubernur. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan keputusan gubernur.

(1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tentang tata ruang daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (2) Bupati/walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Apabila bupati/walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap MENETAPKAN menjadi Perda atau peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan Perda dan/atau peraturan bupati/walikota dengan peraturan gubernur.

(1) Gubernur menyampaikan Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluasi. (3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal87 (1) Pembatalan Perda tentang Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tata ruang daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya. (2) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan. Paragraf Kedua Klarifikasi Perda dan Perkada

(1) Gubernur menyampaikan Perda provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. (2) Bupati/walikota menyampaikan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 melakukan klarifikasi Perda dan Perkada. (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. (3) Hasil klarifikasi Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat kepada kepala daerah yang berisi peryataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a. (2) Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda. (3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dalam bentuk perubahan Peraturan daerah, perubahan Perkada dan perubahan Peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada PRESIDEN untuk pembatalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal92 (1) Gubernur membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan. (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal93 (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 melakukan klarifikasi Perda kabupaten/kota dan Peraturan bupati/walikota. (2) Hasil klarifikasi Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. (3) Hasil klarifikasi peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

(1) Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang berisi peryataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a. (2) Gubernur menerbitkan surat kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda. (3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda, Perkada dan Peraturan DPRDdalam bentuk perubahan peraturan daerah, perubahan Perkada dan perubahan Peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada PRESIDEN untuk pembatalan. (5) Apabila

paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan

untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda dimaksud dinyatakan berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Perda kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (2) Sebagian materi Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 disertai dengan alasan. (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda kabupaten/kota.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(1) Dalam hal pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan PRESIDEN menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Paragraf Ketiga Klarifikasi Peraturan DPRD

(1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan Peraturan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada gubernur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada bupati/walikota. (3) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 98 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAB VIIIA NOMOR REGISTER

(1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda. (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

(1) Menteri Dalam Negeri memberikan Nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan perda diterima. (2) Pemberian nomor register pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. (3) Gubernur memberikan Nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati/Walikota paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan perda diterima. (4) Pemberian nomor register pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.

(1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara: a. secara langsung disertai dengan softcopy raperda; b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy raperda; dan/atau c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rancangan perda provinsi yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota dikembalikan kepada bupati/walikota untuk dilakukan pengundangan. (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian nomor register rancangan perda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. rancangan perda Provinsi menggunakan Noreg nama perda provinsi: nomor urut dan tahun; b. rancangan perda kabupaten/kota menggunakan Noreg nama perda kabupaten/Kota, nama provinsi: nomor urut dan tahun; c. nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi. (2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi dan klarifikasi Perda, Perkada dan Peraturan DPRD. (2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi dan klarifikasi Perda kabupaten/kota peraturan bupati/walikota dan peraturan DPRD kabupaten/kota.

(1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan klarifikasiPerda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan Peraturan DPRD kabupaten/kota serta laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan nomor register kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk dapat memberikan informasidan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda. (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapanDPRD. (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. (2) Penyebarluasan Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautententifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah. (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautententifikasi dilakukan oleh DPRD.

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB KDHdan/atau Peraturan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yangdiletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakanukuran F4 berwarna putih. (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perda Provinsi, Perkada, PBKDH, Keputusan Gubernur oleh Biro hukum. b. Perda Kabupaten/Kota, Perkada, PBKDH, Keputusan Bupati/walikota oleh Bagian Hukum; dan c. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Kabupaten/Kota.

(1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDHdan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

(1) Pemerintahan daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perkada, PB KDHdan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan mengenai: a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I; b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id