Pasal 11

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan: a. kewenangan; b. materi muatan; atau c. kebutuhan dalam pengaturan. (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan biro hukumprovinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.