PERMENDAGRI
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 67
BAB 6 — PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI
(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh: a. sekretaris daerah; b. biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute; dan c. SKPD Pemrakarsa.