Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2014 tentang PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.

6. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

7. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

8. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

9. Pemilih di luar negeri selanjutnya disebut Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara di TPSLN atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.

10. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri selanjutnya disingkat DPTLN adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

11. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri selanjutnya disingkat DPTbLN adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain.

12. Daftar Pemilih khusus Luar Negeri selanjutnya disingkat DPKLN adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG tetapi tidak memiliki identitas kependudukan www.djpp.kemenkumham.go.id

dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN). 13. Daftar Pemilih khusus Tambahan Luar Negeri selanjutnya disingkat DPKTbLN adalah susunan nama penduduk Warga Negara INDONESIA di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan UNDANG-UNDANG dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain. 14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di luar negeri. 15. Pengawas Pemilu Luar Negeri selanjutnya disebut Panwas LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 16. Saksi Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN. 17. Pemantau Pemilu Luar Negeri selanjutnya disebut Pemantau adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di INDONESIA, serta perorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN di luar negeri. 18. Paspor Republik INDONESIA selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada Warga Negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 19. Identitas Lain adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat sebagai bukti otentik yang menerangkan yang bersangkutan adalah Warga Negara INDONESIA yang bekerja dan/atau bertempat tinggal di negara setempat, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), surat keterangan dari Perwakilan

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara INDONESIA dan berdomisili. www.djpp.kemenkumham.go.id

20. Drop Box adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
21. Hari adalah hari kalender.

(1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas.

(1) Pemungutan Suara bagi Pemilih diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 4 Juli sampai dengan 6 Juli 2014. (2) KPU MENETAPKAN hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari PPLN. (3) PPLN dapat MENETAPKAN tempat Pemungutan Suara di TPSLN di wilayah Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

(1) Penghitungan Suara oleh KPPSLN dilaksanakan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di dalam negeri. (2) Penghitungan Suara melalui Pos dan Drop Box serta rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dilaksanakan oleh PPLN di kantor Perwakilan Republik INDONESIA pada rentang waktu tahapan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN, terdiri dari formulir: a. Model C PPWP LN Pemungutan sebagai Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN; b. Model C PPWP LN Penghitungan sebagai Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN; c. Model C1 PPWP LN Berhologram sebagai sertifikat hasil dan rincian Penghitungan Suara di TPSLN; d. Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram untuk mencatat rincian Penghitungan Suara sah; e. Model C1 PPWP LN Plano Berhologram untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Pasangan Calon di TPSLN f. Model C2 PPWP LN Pemungutan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN; g. Model C2 PPWP LN Penghitungan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN; h. Model C3 PPWP LN merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih; i. Model C4 PPWP LN Pemungutan merupakan surat pengantar penyampaian Model C PPWP LN Pemungutan kepada PPLN; j. Model C4 PPWP LN Penghitungan merupakan surat pengantar penyampaian Model C PPWP LN Penghitungan kepada PPLN; www.djpp.kemenkumham.go.id

k. Model C5 PPWP LN Pemungutan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Pemungutan Suara kepada Saksi dan Panwas LN; l. Model C5 PPWP LN Penghitungan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Panwas LN; m. Model C6 PPWP LN merupakan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih dan dapat diumumkan melalui media elektronik setempat; n. Model C6 PPWP LN Pos dan Drop Box sebagai surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos dan Drop Box; o. Model A-5 PPWP LN merupakan surat keterangan pindah memilih di TPSLN lain p. Model D PPWP LN sebagai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN; q. Model D1 PPWP LN untuk mencatat rekapitulasi rincian Penghitungan Suara di PPLN; r. Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Pos; s. Model D1 PPWP LN Drop Box ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Drop Box; dan t. Model A.T Khusus-PPWP LN KPU untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN, adalah: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan (Model A3-PPWP LN); b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN (Model A4-PPWP LN); c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, yang meliputi:

1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus- PPWP LN);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalm DPKTbLN (Model A.K. Khusus-PPWP LN). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPSLN tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN. (2) Dalam memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Model C6 PPWP LN.

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain atau TPS. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit dan keluarga yang menunggu; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. (3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPSLN lain atau TPS, Pemilih wajib melapor kepada PPLN asal untuk memperoleh formulir Model A-5 PPWP LN dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain dan keterangan dari kantor Perwakilan Republik INDONESIA. (4) PPLN asal mengecek Pemilih tersebut dalam DPTLN pada TPSLN asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPTLN, PPLN menandatangani dan memberikan formulir Model A-5 PPWP LN serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPTLN pada TPSLN asal. (5) Formulir Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi keterangan alasan pindah karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Apabila formulir Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, PPLN dapat memperbanyak dengan cara memfotokopi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (8) Pada saat melapor kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menunjukkan bukti: a. Paspor atau Identitas Lain yang sah; b. formulir Model A-5 PPWP LN yang telah ditandatangani oleh PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal. (9) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A-5 PPWP LN dari PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut. (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPLN mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

(1) Pemilih yang tercantum dalam DPT di dalam negeri, tetapi pada hari dan tanggal Pemungutan Suara yang bersangkutan berada di luar negeri, karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemilih tersebut dapat memberikan suaranya di TPSLN di negara tempat Pemilih berada. (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPSLN, wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh surat keterangan pindah memilih (Model A-5 PPWP) dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor. (3) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT, apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan Model A-5 PPWP, serta mencoret Pemilih tersebut dari DPT. (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pada saat melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan: a. Paspor atau keterangan dari Kantor perwakilan Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. Model A-5 PPWP yang ditandatangani oleh Ketua PPS asal. (6) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan mempunyai Model A-5 PPWP dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.

(1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPSLN lain, tetapi kesulitan mendapatkan formulir Model A-5 PPWP LN dari PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A-5 PPWP LN dari PPLN tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPSLN asal atau TPS asal dan meminta kepada PPLN asal atau PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPTLN atau DPT. (3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada KPPSLN tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPSLN setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

(1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-PPWP LN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah warga Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN yang meliputi: a. Pemilih yang memiliki Paspor; atau b. Pemilih yang tidak memiliki Paspor atau Paspor yang sudah kadaluarsa tetapi mempunyai Identitas Lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. melaporkan kepada PPLN sejak tanggal ditetapkan DPTLN oleh KPU sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. dicatat dalam DPKLN (Model A-PPWP LN) dan disampaikan oleh PPLN kepada KPU untuk ditetapkan oleh KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara; c. memberikan suara di TPSLN yang berada di wilayah/domisili sesuai dengan alamat yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.

(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.K- PPWP LN ) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2) adalah Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN dan memberikan suara di TPSLN menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN yang berada di wilayah atau nama lain sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam Paspor atau Identitas Lain; b. mendaftarkan diri di TPSLN kepada KPPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut; c. memberikan suara di TPSLN 2 (dua) jam sebelum berakhirnya waktu Pemungutan Suara.

PPLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 untuk memberikan suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPSLN.

(1) Jumlah Pemilih untuk tiap TPSLN paling banyak 800 (delapan ratus) orang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPSLN dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran Warga Negara INDONESIA di suatu negara, dan sarana/prasarana transportasi di negara yang bersangkutan. (3) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pemilih yang tercatat dalam DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN.

(1) Ketua KPPSLN wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu Pemungutan Suara dan nama TPSLN kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pemberitahuan kepada Pemilih.

(1) Ketua KPPSLN menyampaikan formulir Model C6 PPWP LN untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Dalam formulir Model C6 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPSLN. (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6 PPWP LN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPSLN dapat menyampaikan formulir Model C6 PPWP LN, kepada keluarga dan diminta untuk menandatangani tanda terima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP LN, atau formulir Model C6 PPWP LN tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPSLN pada TPSLN yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut. (2) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN dan dicocokkan dengan Paspor dan Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Pemilih terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, Ketua KPPSLN memberikan formulir Model C6 PPWP LN kepada Pemilih. (4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP LN, atau formulir Model C6 PPWP LN hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut. (5) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN dan dicocokkan dengan Paspor dan Identitas Lain. (6) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

(1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN. (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (4) Dalam pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara INDONESIA, kantor Perwakilan Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah setempat.

(1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. (3) Pintu masuk dan keluar TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. (4) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; b. apabila di ruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan Suara di TPSLN, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara. (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup. (6) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana: a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan untuk menempel Daftar Pasangan Calon, visi, misi, program dan biodata Pasangan Calon, DPTLN, DPTbLN dan DPKLN; d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram www.djpp.kemenkumham.go.id

e. tempat duduk dan meja Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN; f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; g. tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Panwas LN; dan h. alat penerangan yang cukup.

(1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibuat dalam wilayah kerja Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) TPSLN dapat dibuat di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendapat izin dari pemerintah atau negara setempat. (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

(1) KPPSLN menyiapkan dan mengatur: a. tempat duduk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN; b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga; c. meja dan tempat duduk Anggota KPPSLN Keempat, di dekat pintu masuk TPSLN; d. tempat duduk Anggota KPPSLN Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara; e. tempat duduk Anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara; f. tempat duduk Anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN; g. tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwas LN dan Pemantau; h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, dengan jarak disesuaikan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih; i. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda; j. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter; www.djpp.kemenkumham.go.id

k. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa; l. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu untuk memasang:

1. salinan Daftar Pasangan Calon;
2. visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
3. DPTLN, DPTbLN dan DPKLN. m. papan sebagaimana dimaksud pada huruf l, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram; n. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN; o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN. (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPSLN dan masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

(1) KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas: a. Surat Suara; b. formulir-formulir; c. tinta; d. sampul kertas; e. segel; f. kotak suara; g. bilik suara; h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan; i. stiker identitas kotak suara; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

j. label kotak suara; k. alat bantu tunanetra. (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda pengenal; b. karet pengikat Surat Suara; c. lem/perekat; d. kantong plastik; e. ballpoint; f. gembok dan kunci; g. spidol; dan h. tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan. (4) Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (5) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN. (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, I, j dan k serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN untuk TPSLN, dan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagai cadangan; b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPTLN dikali 2/100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas; c. tinta sebanyak 2 (dua) botol; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong; e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah; f. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah tiap TPSLN; g. bilik suara sesuai kebutuhan; dan h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, berupa paku, bantalan, dan meja.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan: a. sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan b. sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN. (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya: b. sampul kertas kosong yang akan digunaan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat:

1. Surat Suara sah;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara tidak sah;
4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;
5. formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan Lampirannya Berhologram. (3) Sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel. (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPSLN; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPPSLN, disegel, serta disampaikan kepada PPLN.

(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, digunakan untuk menyegel: a. masing-masing sampul yang memuat:

1. formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan Lampirannya Berhologram;
2. Surat Suara sah;
3. Surat Suara rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
4. Surat Suara tidak sah;
5. Surat Suara tidak terpakai atau tidak digunakan termasuk cadangan atau sisa cadangan; b. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPSLN dan KPPSLN; c. lubang kotak suara; dan d. gembok kotak suara. (2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.

Dukungan perlengkapan lainnya di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi:

1. tanda pengenal digunakan untuk: a. KPPSLN paling banyak 7 (tujuh) buah; dan b. Saksi sebanyak diperlukan.

2. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat surat suara;

3. lem perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;

4. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;

5. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

6. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 2 (dua) buah;

7. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 PPWP LN Plano sebanyak 5 (lima) buah yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

8. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan

9. spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.

10. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPSLN, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPSLN.

Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPSLN dilengkapi dengan: a. salinan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPSLN; b. salinan DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk tiap TPSLN, masing- masing untuk:

1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. bahan KPPSLN untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
4. disampaikan kepada Panwas LN sebanyak 1 (satu) rangkap.

(1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN mengenai: a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; b. pembagian tugas Anggota KPPSLN. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (3) Pembagian tugas Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan tata cara pemberian suara; b. Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN bagi Pemilih yang akan www.djpp.kemenkumham.go.id

memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPSLN termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya; c. Anggota KPPSLN Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara;

1. memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang terdapat dalam formulir Model C1 PPWP LN dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN;
2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A5-PPWP LN dengan identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih bagi pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPLN tujuan;
3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP LN dan mencatatkan kehadirannya pada formulir Model C7 PPWP LN;
4. memeriksa tanda pada jari-jari tangan Pemilih dan memastikan tidak ada tinta sebagai tanda Pemilih sudah memilih;
5. memisahkan formulir Model C6 PPWP LN; menurut jenis kelamin Pemilih;
6. mencatat identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.K PPWP LN; d. Anggota KPPSLN Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; e. Anggota KPPSLN Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; f. Anggota KPPSLN Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan hak pilihnya; g. Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Ketujuh merangkap sebagai Petugas TPSLN yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPSLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPSLN bersama-sama Anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan: a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya; b. memasang salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan; c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPSLN; d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

(1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye. (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Pasangan Calon. (5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara. (7) Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPTLN; b. salinan DPTbLN; c. salinan DPKLN; d. salinan BPKTbLN e. salinan Berita Acara; f. sertifikat dan lampiran hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi. (8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungtan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPLN formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan lampirannya. (9) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPLN. (10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menempuh mekanisme sebagai berikut: a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN yang bersangkutan; b. Saksi dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membawa surat tugas atau mandat dari Tim Kampanye; c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas: a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN; b. pembukaan perlengkapan dan perlengkapan Pemungutan Suara; dan c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.

(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ketua KPPSLN: a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN; b. membuka perlengkapan, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara, masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa keadaan seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN pada tiap TPSLN, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan. c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
5. tata cara pemberian suara;
6. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwas LN, atau masyarakat/Pemilih;
7. tata cara pemantauan oleh Pemantau. d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara. (2) Ketua KPPSLN memastikan Anggota KPPSLN berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (3) Kegiatan Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dibantu oleh Angggota KPPSLN lainnya serta disaksikan oleh Saksi, Panwas LN, Pemantau, dan warga masyarakat/Pemilih.

Sumpah atau janji Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan

daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(1) Penjelasan Ketua KPPSLN kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi: a. tujuan Pemungutan Suara; b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara; c. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, nama, dan foto Pasangan Calon; d. tata cara pemberian suara pada Surat Suara; e. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian; f. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara; g. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan; h. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN; i. Pemilih terdaftar dalam DPKTbLN dalam memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang dilakukan 2 (dua) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPSLN telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untu memberikan suara di TPSLN terdekat; j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN; b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto dan nama Pasangan Calon.

(1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua KPPSLN: a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; b. memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN, dan apabila terdaftar, Anggota KPPSLN Kedua melingkari nomor urut Pemilih dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN; dan d. memberikan Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak. (2) Ketua KPPSLN wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPTLN. (3) Ketua KPPSLN mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

(1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak. (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali, serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam Model C PPWP LN Pemungutan. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN dan Ketua KPPSLN memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan Paspor atau Identitas Lain, anggota KPPSLN Keempat mencatat identitas Pemilih yang termuat pada Paspor atau Identitas Lain ke dalam formulir Model. A.K-PPWP LN. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 2 (dua) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir. (3) KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara di TPSLN masih tersedia. (4) Dalam hal Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN lain yang terdekat.

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan: a. menuju bilik suara; b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos; c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d; d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat; e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPSLN bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPSLN; f. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPSLN Keenam; dan g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum keluar TPSLN.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPSLN atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. (2) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan

(1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPSLN. (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP LN.

(1) Pada pukul 16.00 waktu setempat atau 2 (dua) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemilih khusus tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPSLN. (2) Pemberian suara oleh Pemilih khusus tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPSLN yang bersangkutan masih tersedia. (3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana pada ayat (1), diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPSLN lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara. (4) TPSLN lain terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah PPLN sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain yang sah.

(1) Pada pukul 18.00 waktu setempat, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPSLN yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa Pemungutan Suara telah selesai. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di TPSLN. (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN, dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP LN yang berisi: a. Surat Suara; b. Model C PPWP LN Pemungutan; c. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4- PPWP LN), dan Model DPK LN (Model A-PPWP LN ); dan d. formulir Model C5 PPWP LN. (3) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Panwas LN. (4) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN dengan menggunakan formulir Model D5 PPWP LN. (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di kantor Perwakilan Republik INDONESIA dengan memerhatikan keamanannya.

(1) Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan, dapat memberikan suaranya melalui Pos dan Drop Box. (2) Pengembalian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. dikirim kembali melalui pos; atau b. disampaikan kepada PPLN dalam Drop Box. (3) Surat Suara yang digunakan untuk pemberian suara melalui Pos dan Drop Box ditandatangani oleh Ketua PPLN. (4) Penggunaan Drop Box bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: a. Drop Box berada di tempat-tempat yang terdapat Pemilih dalam jumlah yang besar; b. tempat-tempat yang jauh dan sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos; c. Drop Box dibawa oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dalam melakukan pengambilan atau penjemputan Surat Suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pemungutan Suara melalui Drop Box sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dengan cara mengantarkan Drop Box paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan mengambil Drop Box kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara dilaksanakan.

(1) Pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos dan Drop Box sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44, berlaku ketentuan: a. Ketua PPLN menyampaikan melalui media massa, cetak dan/atau elektronik, dan/atau papan pengumuman dan/atau melalui surat pemberitahuan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPTLN mengenai kemungkinan Pemilih dapat memberikan suara melalui Pos atau Drop Box paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara; b. Pemilih menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, bahwa Pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui Pos atau Drop Box; c. Ketua PPLN mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. (2) Cara pengiriman Surat Suara melalui Pos dikemas dalam 3 (tiga) sampul sebagai berikut: a. Sampul Nomor 1 berisi Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPLN dan formulir Model C6 PPWP LN serta 2 (dua) sampul kosong (Sampul Nomor 2 dan Sampul Nomor 3), yang ditujukan kepada Pemilih dengan menuliskan nama dan alamat lengkap; b. Sampul Nomor 2 digunakan untuk memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos; c. Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam Sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan prangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali kepada PPLN di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) Pemilih setelah menerima Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), melakukan kegiatan: a. membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isi sampul; b. menandatangani formulir Model C6 PPWP LN; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. mencoblos Surat Suara; d. memasukkan Surat Suara ke dalam Sampul Nomor 2; dan e. memasukkan Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6 PPWP LN ke dalam Sampul Nomor 3. (2) Penyampaian Surat Suara yang telah dicoblos dapat dikirimkan melalui Pos atau diserahkan kepada PPLN dalam Drop Box. (3) Surat Suara yang telah dicoblos dan dikirim melalui Pos diterima paling lambat pada hari dan tanggal dilaksanakannya rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh PPLN. (4) Pengambilan Surat Suara melalui Drop Box dilaksanakan oleh PPLN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dengan mencocokkan nama Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain dengan Salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN).

(1) Sampul berisi Surat Suara yang telah dikirim oleh Pemilih melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dicatat oleh PPLN kemudian dimasukkan dalam kotak suara disimpan di kantor Perwakilan Republik INDONESIA dengan memerhatikan keamanannya. (2) Drop Box berisi Surat Suara yang telah diambil oleh PPLN dicatat dan disimpan di kantor Perwakilan

dengan memerhatikan keamanannya.

Surat Suara yang dikirim melalui Pos kepada PPLN dan diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN selesai, Surat Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara.

(1) Rapat Penghitungan Suara Pemilu, dilaksanakan di kantor Perwakilan Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sebelum rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPSLN, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram; b. tempat duduk Saksi, Panwas LN, Pemilih, Pemantau dan Masyarakat; c. alat keperluan administrasi; d. formulir Penghitungan Suara di TPSLN; e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; f. segel; g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan h. peralatan lainnya. (4) Penempatan Saksi, Panwas LN, Pemilih, Pemantau, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut: a. Saksi dan Panwas LN ditempatkan di dalam TPS; b. Pemilih, Pemantau dan Masyarakat ditempatkan di luar TPSLN. (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, KPPSLN menuliskan di formulir Model C1 PPWP LN data sebagai berikut: a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPTLN yang memberikan suara; b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara; c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara; d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai. (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, yang rusak, atau keliru coblos yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPSLN. (3) Surat Suara yang rusak, keliru coblos yang tidak terpakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar. (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C PPWP LN Penghitungan serta formulir Model C1 PPWP LN pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

(1) Ketua KPPSLN mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut: a. Ketua KPPSLN dibantu Anggota KPPSLN Kedua bertugas:

1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara. b. Anggota KPPSLN Ketiga dan Anggota KPPSLN Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN berdasarkan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP LN dan lampirannya; c. Anggota KPPSLN Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN pada formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Anggota KPPSLN Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPSLN, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon setelah diumumkan; e. Anggota KPPSLN Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPSLN; (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

(1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. menyatakan rapat pelaksanaan Penghitungan Suara dimulai; b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPSLN; d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN yang menggunakan hak pilih; f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP LN. (2) Anggota KPPSLN Kedua dan Anggota KPPSLN Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN yang lain serta Saksi, Panwas LN dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan: a. 1 (satu) Surat Suara hanya dapat dihitung 1 (satu) suara; b. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah; c. tanda coblos pada kolom 1 (satu) Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau nama calon dan foto Pasangan Calon, www.djpp.kemenkumham.go.id

dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; e. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan. (3) Ketua KPPSLN bertugas: a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, Panwas LN dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir. (4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. (5) Saksi, Panwas LN dan Pemantau yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram. (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally yaitu: a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII); b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, anggota KPPSLN Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah. (3) Anggota KPPSLN Kedua dan anggota KPPSLN Ketiga mengisi formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setelah rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Ketua KPPSLN dengan dibantu oleh Anggota KPPSLN Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan: a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Pasangan Calon, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. (2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN Keempat pada formulir Model C1 PPWP LN Plano.

(1) KPPSLN menyusun dan mengisi formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN Berhologram, dan Lampiran Model C1 LN Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3). (2) Formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. (3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.

(1) Formulir Model C PPWP LN, formulir Model C1 PPWP LN Berhologram, dan Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), serta formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN, sebagaimana dimaksud dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 55 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir. (2) Penandatanganan formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai. (3) Saksi yang hadir pada rapat Penghitungan Suara berhak menerima: a. Model C PPWP LN Penghitungan; b. Model C1 PPWP LN dan lampiran Model C1 PPWP LN. (4) Dalam hal Pasangan Calon atau Tim Kampanye tidak menghadirkan Saksi pada rapat Penghitungan Suara, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat meminta kepada PPLN formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN. (5) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPLN. (6) Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menempuh mekanisme sebagai berikut: a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN yang bersangkutan; b. Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membawa surat tugas atau mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye; c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

(1) Saksi dan Panwas LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPSLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwas LN, KPPSLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dan formulir Model C1 PPWP LN Plano. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwas LN sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPSLN mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPSLN dan Saksi yang hadir. (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPSLN masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPSLN meminta pendapat dan rekomendasi Panwas LN yang hadir. (6) KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas LN. (7) KPPSLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat dan pelaksanaan Penghitungan Suara pada formulir Model C2 PPWP LN. (8) KPPSLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas LN dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara. (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Panwas LN, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pemantau terhadap pelaksanaan Penghitungan uara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

(1) KPPSLN mengumumkan formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN. (2) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada PPLN. (3) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP LN, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi dan Panwas LN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Penghitungan Suara, apabila pada hari dan tanggal Penghitungan Suara belum dapat disampaikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di kantor Perwakilan Republik INDONESIA. (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dengan menggunakan surat pengantar berupa formulir Model C4 PPWP LN Penghitungan, yang berisi: a. Surat Suara sah dan tidak sah di dalam kotak suara; b. formulir Model C PPWP LN Penghitungan; c. formulir Model C1 PPWP LN, Model C1 PPWP LN Plano, Lampiran Model C1 PPWP LN. d. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4- PPWP LN KPU) dan DPK (Model A. Khusus-PPWP LN KPU); e. formulir Model A.K-PPWP LN; f. formulir Model C2 PPWP LN; g. formulir Model C3 PPWP LN; h. formulir Model C5 PPWP LN; dan i. formulir Model A5-PPWP LN. (3) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi dan dilaporkan kepada Panwas LN.

(1) Anggota PPLN Kedua membuka kotak suara, mengeluarkan isinya, kemudian mencocokkan setiap nama dan alamat Pemilih yang tercantum pada Sampul Nomor 3 dengan Salinan DPTLN (Model A.3- PPWP LN). (2) Anggota PPLN Ketiga: a. membuka Sampul Nomor 3 yang berisi Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6 PPWP LN; b. Anggota PPLN Ketiga mencocokkan jumlah Sampul Nomor 3 dengan jumlah Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf a; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Anggota PPLN Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi Surat Suara, kemudian meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, dan menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara. (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menggunakan formulir Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano. (4) Saksi, Panwas LN dan Pemantau yang hadir pada Penghitungan Suara melalui Pos diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

(1) Anggota PPLN Kedua membuka Drop Box dan mengeluarkan isinya. (2) Anggota PPLN Ketiga membuka Surat Suara dan meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, serta menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara. (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menggunakan formulir Model D1 PPWP LN Drop Box ukuran Plano. (4) Saksi dan Panwas LN yang hadir pada Penghitungan Suara melalui Drop Box diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model D1 PPWP LN Drop Box ukuran Plano, sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

Setelah Penghitungan Suara dari TPSLN, Pos, dan Drop Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 61 dan Pasal 62 selesai, PPLN melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan sertifikat Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

PPLN menyiapkan perlengkapan administrasi dan sarana untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, terdiri atas: a. formulir Model D PPWP LN, formulir Model D1 PPWP LN, dan Lampiran Model D1 PPWP LN; b. sampul kertas; c. segel Pemilu; d. spidol; e. ballpoint; dan f. lem/perekat.

(1) Formulir yang digunakan dalam rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPLN, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari: a. pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN (Model D2 PPWP LN); b. surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN (Model D3 PPWP LN); c. surat pengantar (Model D4 PPWP LN); d. Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan Administrasi dari TPSLN (Model D5 PPWP LN); e. surat keterangan untuk memberikan suara di TPSLN lain (Model D6 PPWP LN). (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b digunakan untuk memuat formulir Berita Acara dan sertifikat Penghitungan Suara dan rincian perolehan suara Pasangan Calon. (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c sebanyak 1 (satu) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, sebanyak 2 (dua) buah. (5) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, sebanyak 2 (dua) buah. (6) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f sebanyak 1 (satu) botol, digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel Pemilu setelah rapat Penghitungan Suara di PPLN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN yang berisi: a. Surat Suara; b. Berita Acara Pemungutan Suara; dan c. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara. (2) PPLN membuat Berita Acara penerimaan hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN sebagaimana pada ayat (1).

(1) PPLN melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dengan dihadiri Saksi dan Panwas LN, setelah membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (2) Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. (3) PPLN membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon. (4) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pasangan Calon menggunakan formulir Model D PPWP LN. (5) Formulir Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir Model D1 PPWP LN dan lampiran Model D1 PPWP LN.

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus membawa surat mandat dari Pasangan Calon atau Pengurus Tim Kampanye dan menyerahkannya kepada PPLN pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara.

(1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan, ditandatangani oleh seluruh Anggota PPLN dan Saksi yang hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) PPLN mengumumkan rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di tempat terbuka. (3) PPLN menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon, sebanyak 1 (satu) rangkap masing-masing kepada: a. Saksi; b. Panwas LN; dan c. KPU.

(1) Setiap rangkap Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dimasukkan dalam sampul kertas kemudian disegel. (2) Pada bagian luar sampul kertas tersebut ditulis mengenai isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua PPLN, dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPLN. (3) PPLN menyampaikan Berita Acara, Sertifikat Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta Rekapitulasi Penghitungan Suara melalui Pos dan Drop Box kepada KPU melalui Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri. (4) KPU melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara Luar Negeri dengan berpedoman pada tata cara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam negeri.

(1) Saksi dan Panwas LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwas LN, PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dan formulir Model C1 PPWP LN Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwas LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPLN mengadakan pembetulan saat itu juga. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPLN dan Saksi yang hadir. (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPLN masih terdapat keberatan dari Saksi, PPLN meminta pendapat dan rekomendasi Panwas LN yang hadir. (6) PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas LN. (7) PPLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D2 PPWP LN. (8) PPLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas LN dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi. (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

Jenis formulir Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id