Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, Ketua BAZNAS Provinsi, atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.
6. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan indikator kinerja kunci BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. 11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 12. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil, dan mualaf. 13. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk disalurkan kepada mustahik. 14. Zakat Mal Perorangan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh muzaki individu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 15. Zakat Mal Badan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh muzaki badan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 16. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. 17. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama. 18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Institusi yang menaungi UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri,

kantor-kantor perwakilan negara asing/ lembaga asing, masjid negara, kantor institusi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten/kota, kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan kecamatan atau nama lainnya. 20. Pimpinan Institusi adalah pimpinan/ketua/kepala/ direktur atau pejabat/pegawai/anggota yang ditunjuk oleh pimpinan/ketua/kepala/direktur di lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, masjid negara, kantor institusi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, masjid raya, kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan kecamatan atau nama lainnya. 21. Payroll System merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai.

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ.

(1) BAZNAS membentuk UPZ BAZNAS pada institusi: a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga pemerintah non kementeri-an; c. badan usaha milik negara; d. perusahaan swasta nasional dan asing; e. perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan g. masjid negara. (2) Pembentukan UPZ BAZNAS melalui Keputusan Ketua BAZNAS.

(1) BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada institusi: a. kantor instansi vertikal; b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi; c. badan usaha milik daerah provinsi; d. perusahaan swasta skala provinsi; e. perguruan tinggi, pendidikan menengah atau nama lainnya; dan f. masjid raya. (3) Pembentukan UPZ BAZNAS Provinsi melalui Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi.

(1) BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi sebagai berikut: a. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; b. kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten/kota; c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e. pendidikan dasar atau nama lainnya; f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan g. kecamatan atau nama lainnya. (2) Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota

Dalam 1 (satu) institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ.

(1) UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. (2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), UPZ melaksanakan fungsi: a. sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ; b. pengumpulan zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ;

c. pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ; d. penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-masing; e. penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan f. penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

(1) UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat. (2) UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan DSKL secara mandiri.

(1) Organisasi UPZ terdiri atas Pengurus dan Penasehat. (2) Pengurus dan Penasehat UPZ diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. (3) Struktur Organisasi UPZ disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pengurus dan Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (2) Pengurus UPZ paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara. (3) Pengurus UPZ berasal dari pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari Institusi yang menaungi UPZ. (4) Pengurus dan/atau pelaksana UPZ dapat bersifat ex- officio pada Pimpinan Institusi masing-masing. (5) Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Allah SWT; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang ditugaskan; g. tidak menjadi anggota partai politik; dan h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. (6) Pengurus UPZ bertugas: a. MENETAPKAN RKAT UPZ setelah mendapat per- timbangan Penasehat; b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ; c. menyusun perencanaan pengumpulan zakat; d. melaksanakan pengumpulan zakat; e. melaksanakan pengelolaan data muzaki; f. melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;

g. memberikan layanan konsultasi zakat; dan h. menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengurus UPZ dapat membentuk alat kelengkapan organisasi.

(1) Pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi Amil diatur sesuai dengan Peraturan Akreditasi Pengelola Zakat dan Sertifikasi Amil.

(1) Penasehat UPZ berasal dari Pimpinan Institusi masing- masing. (2) Penasehat UPZ bertugas: a. memberikan pertimbangan dalam MENETAPKAN RKAT UPZ; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan pe- ngumpulan zakat; c. mengawasi Pengurus UPZ dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ; dan d. membantu Pengurus UPZ dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ. (3) Dalam hal di institusi yang menaungi UPZ tidak terdapat Pimpinan Institusi yang beragama Islam, BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dapat MENETAPKAN pejabat untuk menjadi Penasehat UPZ.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ berhenti apabila: a. meninggal dunia; atau b. habis masa jabatan. (2) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ diberhentikan apabila:

a. mengundurkan diri; b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kerja secara terus menerus; c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ; atau d. dimutasi atau pindah tugas.

Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang mengundur-kan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dan masing-masing Pimpinan Institusi UPZ. (2) Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya berhak menerima atau menolak pengunduran diri yang diajukan oleh Pengurus dan/atau Penasehat UPZ. (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya MENETAPKAN pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang bersangkutan.

(1) Pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah. (2) Pemberhentian Pengurus atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (3) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua. (4) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga. (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengurus atau Penasehat UPZ tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya MENETAPKAN pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ.

Pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila: a. menjadi warga negara asing; b. pindah agama; c. melakukan perbuatan tercela; d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan wajar sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ; e. menjadi anggota partai politik; atau f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ kepada Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (2) Dalam hal Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya MENETAPKAN pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ.

Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diberhentikan sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, diberhentikan menjadi Pengurus dan/atau Penasehat UPZ apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ. (2) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang sakit ber- kepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang

berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (2) Dalam hal Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya MENETAPKAN pemberhentian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ. (3) Dalam hal Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya mencabut pemberhentian sementara dan memulihkan nama baik Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang bersangkutan.

(1) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang diberhentikan karena dimutasi atau pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d wajib mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ kepada Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan surat mutasi atau pindah tugas yang dikeluarkan oleh Instansi yang menaungi UPZ. (2) Dalam hal Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya mengadakan rapat pleno untuk MENETAPKAN pemberhentian Pengurus dan/atau

Penasehat UPZ yang bersangkutan dengan mempertimbangkan surat mutasi atau pindah tugas yang dikeluarkan Institusi yang menaungi UPZ. (3) Penasehat UPZ dapat mengangkat pejabat sementara untuk melaksanakan tugas Pengurus UPZ.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus dan Penasehat UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dan secara administratif dibina oleh Institusi yang menaungi UPZ.

Penamaan UPZ yang dibentuk merupakan nama gabungan antara BAZNAS dan masing-masing Institusi yang menaungi UPZ.

UPZ merupakan obyek audit dari kantor akuntan publik, Satuan Audit Internal BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, dan audit syariah Kementerian Agama Republik INDONESIA.

Pembentukan UPZ dilakukan dengan: a. usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ; atau b. usulan oleh Pimpinan Institusi.

(1) Usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mengenai pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a

dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada Pimpinan Institusi yang akan dibentuk UPZ yang tembusan suratnya dikirimkan kepada atasan Pimpinan Institusi. (2) Pimpinan Institusi yang telah menerima surat usulan pembentukan UPZ diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban. (3) Dalam hal Pimpinan Institusi tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota berhak menyampaikan laporan kepada atasan Pimpinan Institusi.

(1) Usulan oleh Pimpinan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan administratif. (2) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota wajib memberikan jawaban tertulis atas usulan pembentukan UPZ dari Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (3) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ; b. surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.

(5) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota MENETAPKAN Keputusan Pembentukan UPZ dengan lampiran Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ. (6) Keputusan Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

(1) Dalam hal masa jabatan Pengurus dan Penasehat UPZ akan segera berakhir, BAZNAS sesuai dengan tingkatannya memberikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Institusi masing-masing yang ditembuskan kepada Pengurus dan Penasehat UPZ paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum habis masa waktu. (2) Dalam masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instusi masing-masing mengajukan pergantian Pengurus dan Penasehat UPZ kepada Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah surat pemberitahuan diterima. (3) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pergantian Pengurus dan Penasehat UPZ. (4) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya MENETAPKAN pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ yang baru.

(1) Dalam kondisi khusus, BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan penggantian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ sebelum habis masa jabatan. (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. UPZ tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan f;

b. Terjadi konflik di internal UPZ atau konflik UPZ dengan Pimpinan Institusi yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. (3) Dalam hal terjadi pergantian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ atas inisiatif institusi yang bersangkutan, Pimpinan Institusi mengajukan secara tertulis usulan pergantian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan ini. (4) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pergantian Pengurus dan/atau Penasehat UPZ. (5) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dapat MENETAPKAN Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ yang baru.

(1) UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing. (2) Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS. (3) UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing.

(1) UPZ melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala di institusi masing-masing. (2) Pendataan dan pembaruan data muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.

(1) UPZ menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada muzaki di institusi masing-masing. (2) UPZ menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing- masing.

(1) UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (2) Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (3) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (4) Tugas pembantuan pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ. (5) UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (6) Dana zakat untuk tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan kepada UPZ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana pengumpulan UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

(7) Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, seluruh sisa dana harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (8) UPZ mendapatkan bagian Hak Amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (9) Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak terlaksana secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bagian Hak Amil yang sudah dibayarkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian Hak Amil periode berikutnya. (10) UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

(1) UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system). (2) UPZ berbasis masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat membuka gerai pembayaran zakat, infak, sedekah, dan DSKL di institusi yang bersangkutan. (3) Pengumpulan zakat UPZ melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. bekerjasama dengan institusi bersangkutan; atau b. inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.

(4) Pengumpulan zakat UPZ melalui gerai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembayaran zakat secara langsung oleh muzaki di gerai UPZ pada masing-masing institusi.

(1) Pengumpulan zakat UPZ melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) dilakukan oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di institusi yang bersangkutan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPABP atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis bertugas membuat daftar calon muzaki yang meliputi pejabat, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di institusi yang ber-sangkutan. (3) Daftar calon muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. nomor induk pegawai/karyawan/anggota/ jamaah; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. unit institusi; e. alamat rumah; f. nomor telepon/handphone; dan g. alamat e-mail. (4) Calon muzaki yang merasa keberatan dikenakan pemotongan zakat secara pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Institusi yang bersangkutan. (5) Dana pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) dikirim ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (6) PPABP atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis menyerahkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang

dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemotongan gaji untuk pembayaran zakat.

(1) Pengumpulan UPZ melalui gerai zakat disetorkan ke rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya paling lambat pada tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya. (2) Setoran hasil pengumpulan UPZ diserahkan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan.

UPZ wajib menyerahkan BSZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan daftar nama muzaki, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan.

Seluruh pengumpulan dana oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.

Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dimandatkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada UPZ mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur oleh BAZNAS.

Perencanaan UPZ disusun dalam bentuk RKAT UPZ.

(1) RKAT UPZ disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan;

b. Lembar penetapan; c. Rencana penerimaan dana; d. Rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional; e. Rencana penggalangan muzaki; f. Rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf; g. Rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan program; dan h. Rencana penerima manfaat. (2) Penyusunan RKAT UPZ wajib sesuai dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) UPZ menyusun dan MENETAPKAN RKAT tahun anggaran berikutnya paling lambat tanggal 31 Oktober. (2) RKAT UPZ ditetapkan oleh Ketua Pengurus UPZ setelah mendapat pertimbangan dari Penasehat UPZ, dan disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (3) RKAT UPZ disusun dengan mengacu pada RKAT BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. (4) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya melakukan pengesahan RKAT UPZ. (5) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya memberikan atau tidak memberikan pengesahan atas pengajuan RKAT UPZ. (6) Dalam hal pengajuan RKAT UPZ tidak mendapatkan pengesahan, UPZ dapat mengajukan RKAT UPZ perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

(1) RKAT UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan panduan kerja bagi UPZ untuk periode waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran UPZ wajib mengacu pada RKAT UPZ yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan. (3) Dalam hal diperlukan, BAZNAS dapat melakukan perbaikan dan perubahan atas RKAT UPZ.

Bagian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memuat kondisi umum dan perkembangan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada UPZ yang bersangkutan.

(1) Rencana penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f disusun berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g disusun berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e dan huruf h disusun berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Rencana penerimaan dan penggunaan besaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pen-dayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun. (2) Seluruh bukti asli pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) wajib diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Lembar pengesahan; b. Laporan penerimaan dana; dan c. Laporan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melalui UPZ.

(1) Laporan penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b disusun berdasarkan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Laporan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c disusun berdasarkan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Laporan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan ke BAZNAS sesuai dengan

tingkatannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. (4) Dalam hal tanggal 10 pada bulan berikutnya jatuh pada hari libur dan/atau hari libur nasional, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(1) Laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Realisasi penerimaan dana; b. Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melalui UPZ berdasarkan asnaf; c. Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melalui UPZ berdasarkan program; d. Realisasi penggalangan muzaki dan penerima manfaat; e. Realisasi penerimaan dan penggunaan dana operasional. (2) RKAT UPZ wajib sesuai dengan sistematika sebagaimana pada ayat (1). (3) Dalam hal UPZ tidak menyerahkan laporan 6 (enam) bulan dan/atau akhir tahun, maka BAZNAS sesuai dengan tingkatannya menangguhkan dana zakat untuk tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan UPZ.

(1) Realisasi penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Realisasi penggalangan muzaki dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Realisasi penerimaan dan penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dana operasional UPZ dapat berasal dari: a. bagian Hak Amil; b. bantuan dari institusi yang bersangkutan; dan c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Biaya tenaga kerja Pengurus, Penasehat, dan alat kelengkapan organisasi UPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dibebankan pada dana operasional UPZ.

(1) Penyaluran dana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ dicatat sebagai

Piutang Penyaluran Zakat pada catatan keuangan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. (2) Penerimaan dana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dicatat sebagai akun Hutang Penyaluran pada catatan keuangan UPZ. (3) Bagian Hak Amil UPZ yang terkait dengan ayat (1) dicatat sebagai biaya operasional UPZ pada catatan keuangan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

(1) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang melanggar peraturan perundang- undangan dan syariat Islam sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi ringan berupa teguran; b. sanksi sedang berupa peringatan tertulis; dan c. sanksi berat berupa penghentian sementara Pengurus dan/atau Penasehat UPZ dari kegiatan. (3) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang: a. tidak menyetorkan seluruh hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); b. tidak menyerahkan sisa pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7);

c. tidak membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52. d. tidak melaksanakan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); e. tidak melaksanakan tugas sebagai Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); f. tidak menyusun RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 47; g. tidak melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); h. tidak melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2); atau i. tidak menyerahkan NPWZ dan BSZ kepada muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). (4) Sanksi ringan dilakukan dengan memberikan teguran lisan kepada Pengurus dan/atau Penasehat sebanyak 1 (satu) kali dengan masa waktu 2 (dua) minggu. (5) Sanksi sedang berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pengurus dan/atau Penasehat yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima teguran. (6) BAZNAS sesuai dengan tingkatannya memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa waktu 2 (dua) minggu. (7) Sanksi berat berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang tidak melakukan perbaikan setelah mendapat sanksi sedang. (8) Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi berat.

(9) Penghentian sementara dari kegiatan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pimpinan Institusi yang menaungi UPZ yang melakukan pengelolaan zakat tapi tidak membentuk UPZ, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

(1) UPZ yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai UPZ berdasarkan Peraturan Badan ini sampai terbentuk UPZ yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan diri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini berlaku.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Nomor 013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ttd. BAMBANG SUDIBYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd. WIDODO EKATJAHJANA