Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar-X dalam kondisi andal.
2. Lembaga Uji Kesesuaian adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melaksanakan Uji Kesesuaian

dan menerbitkan sertifikat Uji Kesesuaian. 3. Radiologi Diagnostik dan Intervensional adalah kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan pesawat sinar-X untuk tujuan diagnostik dan pemandu bedah dengan citra diagnostik real time. 4. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum adalah pesawat sinar- X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. 5. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi adalah pesawat sinar-X yang memiliki penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan monitor yang dapat mencitrakan obyek. 6. Pesawat Sinar-X Mamografi adalah pesawat sinar-X yang secara khusus dipergunakan untuk pemeriksaan payudara. 7. Pesawat Sinar-X CT-Scan adalah pesawat sinar-X yang menggunakan metode pencitraan tomografi dengan proses digital. 8. Pesawat Sinar-X Gigi adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu, struktur rahang, dan tengkorak kepala. 9. Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu, dengan posisi kaset film atau sensor berada di dalam mulut. 10. Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral adalah pesawat sinar-X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset film atau sensor berada di luar mulut. 11. Penguji Berkualifikasi adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melaksanakan Uji Kesesuaian. 12. Tenaga Ahli adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk mengevaluasi hasil Uji Kesesuaian. 13. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap unjuk kerja Lembaga Uji Kesesuaian selama masa

berlaku penunjukan. 14. Pengecekan Antara adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti untuk memelihara keyakinan pada status kalibrasi peralatan. 15. Indeks Paparan adalah ukuran jumlah paparan yang diterima oleh image receptor. 16. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN. 17. Kepala Badan adalah Kepala BAPETEN.

Peraturan Badan ini mengatur tentang: a. kewajiban Uji Kesesuaian; b. Lembaga Uji Kesesuaian; c. tata laksana penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian; d. Survailen; e. pelatihan Uji Kesesuaian; f. rekaman dan laporan; dan g. sanksi administratif.

(1) Uji Kesesuaian wajib dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional melalui Lembaga Uji Kesesuaian. (2) Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapatkan penunjukan dari Kepala Badan.

(1) Pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum; b. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi; c. Pesawat Sinar-X Mamografi;

d. Pesawat Sinar-X CT-Scan; dan e. Pesawat Sinar-X Gigi. (2) Pesawat Sinar-X Radiografi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pesawat sinar-X terpasang tetap; b. pesawat sinar-X mobile; dan c. pesawat sinar-X portable. (3) Pesawat Sinar-X Fluoroskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. radiografi-fluoroskopi (RF); b. C-arm; c. U-arm; dan d. O-arm. (4) Pesawat Sinar-X Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral; dan b. Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral. (5) Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. panoramic; dan b. cephalometric.

Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara berkala paling lama: a. setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk Pesawat Sinar-X Mamografi; dan b. setiap 4 (empat) tahun sekali untuk:

1. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum;
2. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi;
3. Pesawat Sinar-X CT-Scan; dan
4. Pesawat Sinar-X Gigi.

Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:

a. pesawat sinar-X yang belum memiliki sertifikat Uji Kesesuaian; b. pesawat sinar-X yang akan melampaui masa pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau c. pesawat sinar-X mengalami perbaikan atau penggantian pada komponen yang mempengaruhi parameter Uji Kesesuaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menunjukkan pesawat sinar-X dalam kondisi: a. andal; b. andal dengan perbaikan; atau c. tidak andal. (2) Kondisi andal, andal dengan perbaikan, atau tidak andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai lolos uji parameter Uji Kesesuaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Selain harus memenuhi parameter Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pesawat sinar-X tertentu juga harus memenuhi parameter uji kebocoran wadah tabung, dengan nilai lolos Uji Kesesuaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Pesawat sinar-X tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pesawat sinar-X baru; b. pesawat sinar-X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung; dan c. pesawat sinar-X terpasang tetap yang pindah ruangan.

(1) Dalam hal kondisi pesawat sinar-X andal dengan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, pesawat sinar-X harus diperbaiki dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal notisi dikeluarkan. (2) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji kembali terhadap parameter Uji Kesesuaian yang tidak lolos. (3) Dalam hal kondisi pesawat sinar-X tidak diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal notisi dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesawat sinar-X harus diuji kembali untuk seluruh parameter Uji Kesesuaian. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipantau oleh pemegang izin.

Dalam hal kondisi pesawat sinar-X tidak andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, pesawat sinar-X dilarang untuk digunakan.

(1) Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi: a. persyaratan manajemen; dan b. persyaratan teknis.

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. organisasi; b. sistem manajemen; c. pengendalian dokumen; d. kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak; e. pembelian jasa dan perbekalan; f. pelayanan pelanggan; g. pengaduan; h. pengendalian ketidaksesuaian; i. peningkatan efektivitas sistem manajemen; j. tindakan perbaikan; k. tindakan pencegahan; l. pengendalian rekaman; m. audit internal; dan n. kaji ulang manajemen.

(1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit terdiri dari personil yang bertindak sebagai:

a. manajer puncak; b. manajer mutu; c. manajer teknis; d. Tenaga Ahli; e. Penguji Berkualifikasi; dan f. pelaksana administrasi. (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling merangkap kecuali Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Manajer puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. memastikan bahwa sistem manajemen Lembaga Uji Kesesuaian dikomunikasikan, dimengerti, diterapkan, dan dipelihara oleh seluruh personil pada semua tingkat organisasi Lembaga Uji Kesesuaian pada setiap waktu; b. menjamin bahwa manajemen dan personilnya bebas dari setiap pengaruh dan tekanan komersial, keuangan, dan tekanan internal dan eksternal yang tidak diinginkan serta tekanan lainnya yang dapat berpengaruh negatif terhadap mutu kerja; c. merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan personil Lembaga Uji Kesesuaian; d. memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan Uji Kesesuaian yang mempengaruhi hasil evaluasi; dan e. memastikan bahwa seluruh personil melaksanakan semua ketentuan keselamatan radiasi.

Manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. memastikan bahwa sistem manajemen yang terkait mutu diterapkan dan diikuti setiap waktu;

b. memastikan mutu hasil Uji Kesesuaian tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan c. mengoordinasikan dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan kendali mutu.

Manajer teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. memastikan sumber daya untuk kegiatan pengujian terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan; b. memastikan penerapan kendali mutu pada kegiatan pengujian dan evaluasi draf laporan hasil Uji Kesesuaian; c. memastikan pengujian dilakukan oleh Penguji Berkualifikasi yang terdaftar dan sesuai dengan lingkup pengujian yang ditetapkan; dan d. memastikan bahwa Penguji Berkualifikasi melaksanakan ketentuan keselamatan radiasi.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. menyusun dan mengembangkan metode pengujian; b. menyusun dan mengembangkan prosedur evaluasi laporan hasil Uji Kesesuaian; c. memeriksa kelengkapan draf laporan hasil Uji Kesesuaian dan data dukungnya; d. melakukan evaluasi draf laporan hasil Uji Kesesuaian; e. mengkomunikasikan hasil Uji Kesesuaian kepada manajer teknis; f. MENETAPKAN status pesawat sinar-X yang diuji; dan g. mengesahkan laporan hasil Uji Kesesuaian, sertifikat, dan notisi Uji Kesesuaian.

Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

a. melakukan kegiatan pengujian; b. menyusun draf laporan hasil Uji Kesesuaian; dan c. memperhatikan aspek mutu dan ketentuan keselamatan radiasi pada setiap pelaksanaan pengujian.

Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan administratif pelayanan Uji Kesesuaian mulai dari penerimaan permohonan uji dari pelanggan hingga penyampaian sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian kepada pelanggan.

Sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus ditetapkan, diterapakan, dan dipelihara oleh Lembaga Uji Kesesuaian.

Sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mampu: a. menjamin mutu hasil Uji Kesesuaian; b. MENETAPKAN setiap proses yang sudah baku; c. MENETAPKAN batas tanggung jawab dan wewenang serta keluaran kinerja Lembaga Uji Kesesuaian; d. MENETAPKAN sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman dan laporan; e. menjamin akuntabilitas kinerja Lembaga Uji Kesesuaian; f. menjamin penerapan persyaratan yang ditetapkan; dan g. menjamin kemandirian, ketidakberpihakan, dan obyektivitas pengujian.

Pembelian jasa dan perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang penggunaannya mempengaruhi mutu pengujian.

(1) Pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f antara lain dilakukan melalui: a. standar pelayanan pelanggan; dan b. mencari dan menganalisa umpan balik pelanggan. (2) Pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Uji Kesesuaian dengan: a. menunjukkan bukti surat penunjukan dari Kepala Badan; dan b. menjaga kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan. (3) Standar pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. kualifikasi dan kompetensi personil; b. kondisi akomodasi dan lingkungan; c. metode uji dan pengendalian data; d. peralatan; e. ketertelusuran pengukuran; f. penanganan barang yang diuji; g. jaminan mutu hasil pengujian; dan h. pelaporan hasil Uji Kesesuaian.

(1) Kualifikasi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi: a. kualifikasi personil untuk Tenaga Ahli; dan b. kualifikasi personil untuk Penguji Berkualifikasi.

(2) Kualifikasi personil untuk Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah berlatar belakang pendidikan: a. S2 (strata dua) ilmu fisika dengan peminatan fisika medik; atau b. S1 (strata satu) sains atau teknis yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi, atau DIV (diploma empat) teknik radiodiagnostik, teknik radiologi, atau teknik elektromedik. (3) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tenaga Ahli juga harus berpengalaman sebagai Penguji Berkualifikasi dengan telah melakukan Uji Kesesuaian sebanyak 20 (dua puluh) kali untuk masing- masing jenis pesawat sinar-X yang dibuktikan dengan sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian. (4) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tenaga Ahli juga harus berpengalaman sebagai Penguji Berkualifikasi dengan telah melakukan Uji Kesesuaian sebanyak 30 (tiga puluh) kali untuk masing- masing jenis pesawat sinar-X yang dibuktikan dengan sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian. (5) Kualifikasi personil untuk Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah berlatar belakang pendidikan S1 (strata satu) sains atau teknis yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi atau DIV (diploma empat) teknik radiodiagnostik, teknik radiologi, atau teknik elektromedik.

(1) Kompetensi Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus sesuai dengan lingkup layanan Uji Kesesuaian dan lulus pelatihan Uji Kesesuaian sesuai dengan lingkup kompetensi. (2) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Kondisi akomodasi dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus dipantau, dikendalikan, dan direkam sesuai dengan persyaratan peralatan dan obyek uji.

(1) Metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun oleh Lembaga Uji Kesesuaian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau diusulkan dan disetujui oleh Kepala Badan. (2) Metode uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan jenis pesawat sinar-X. (3) Dalam hal Lembaga Uji Kesesuaian menggunakan metode uji yang dimodifikasi, metode uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi.

Pengendalian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yang menggunakan komputer atau peralatan otomatis untuk mengakuisisi, mengolah, merekam, melaporkan, menyimpan, atau menampilkan kembali data pengujian, Lembaga Uji Kesesuaian harus memastikan bahwa: a. piranti lunak yang digunakan dalam pengujian dan pengolahan data dikendalikan dan divalidasi; b. perlindungan terhadap keutuhan dan kerahasiaan pemasukan data, penyimpanan data, dan pengolahan data telah ditetapkan dan diterapkan; dan c. komputer dan peralatan otomatis dipelihara untuk memastikan kelayakan fungsinya.

(1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d harus disediakan oleh Lembaga Uji Kesesuaian sesuai dengan lingkup pengujian. (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. peralatan utama; dan b. peralatan pendukung. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Lembaga Uji Kesesuaian harus melakukan pengendalian peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada saat penggunaan, transportasi, penyimpanan, dan perawatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. (2) Lembaga Uji Kesesuaian dapat menggunakan peralatan milik pihak lain melalui kontrak atau kerja sama. (3) Kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika: a. peralatan sedang dikalibrasi; b. peralatan rusak; atau c. peralatan masih dalam pemesanan.

(1) Lembaga Uji Kesesuaian harus melakukan Pengecekan Antara terhadap peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kalibrasi untuk memberikan keyakinan pada kinerja peralatan. (2) Metode Pengecekan Antara terhadap peralatan disusun oleh Lembaga Uji Kesesuaian berdasarkan Standar Nasional INDONESIA (SNI) atau standar internasional atau referensi lain yang relevan. (3) Dalam hal Lembaga Uji Kesesuaian menggunakan metode Pengecekan Antara yang dimodifikasi, metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus divalidasi. (4) Dalam hal Pengecekan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil yang menyimpang, Lembaga Uji Kesesuaian harus melakukan analisis untuk mencari penyebab penyimpangan.

(1) Ketertelusuran pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e harus dinyatakan terhadap semua peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Untuk menjamin ketertelusuran pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua peralatan wajib dikalibrasi. (3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di fasilitas atau lembaga kalibrasi yang terakreditasi oleh: a. Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau b. lembaga akreditasi negara lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) dengan KAN.

(1) Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (2) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digantikan oleh Pengecekan Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pengecekan Antara tidak dapat memperpanjang masa berlaku kalibrasi.

Jaminan mutu hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dilakukan melalui uji banding antarsesama Lembaga Uji Kesesuaian.

(1) Untuk mendapatkan penunjukan sebagai Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir

permohonan penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian dan melampirkan fotokopi: a. akta badan hukum atau badan usaha; b. dokumen sistem manajemen; dan c. dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil pemantauan dosis perorangan Penguji Berkualifikasi. (2) Dokumen sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berisi pemenuhan persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Dalam hal pemohon berasal dari instansi pemerintah, pemohon melampirkan fotokopi surat ketetapan sebagai penanggungjawab instalasi, atau surat izin atau penugasan dari pimpinan terhadap instansi untuk melakukan kegiatan pengujian. (4) Formulir permohonan penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Untuk pemohon yang pertama kali mengajukan permohonan penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian, persyaratan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dipenuhi paling lama sebelum masa penunjukan berakhir. (2) Sebelum persyaratan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan laporan hasil Uji Kesesuaian kepada Kepala Badan.

(1) Penunjukan sebagai Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan setelah audit dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

(2) Audit dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan melalui penilai Lembaga Uji Kesesuaian. (3) Apabila hasil audit dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan, pemohon harus melakukan tindak lanjut paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil audit diterima. (4) Apabila pemohon tidak menyampaikan tindak lanjut hasil audit dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian dinyatakan batal.

Ketentuan mengenai penilai Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

(1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Lembaga Uji Kesesuaian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2) Selama masa penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Uji Kesesuaian harus sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan lingkupnya. (3) Apabila Lembaga Uji Kesesuaian tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (4) Dalam hal Lembaga Uji Kesesuaian tidak mendapatkan akreditasi oleh KAN setelah masa perpanjangan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Lembaga Uji Kesesuaian dilarang melakukan Uji Kesesuaian. (5) Lembaga Uji Kesesuaian yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap mengajukan permohonan penunjukan kepada

Kepala Badan.

Penunjukan sebagai Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berakhir jika: a. jangka waktu penunjukan terlampaui; b. badan hukum Lembaga Uji Kesesuaian dibubarkan oleh putusan peradilan; c. Lembaga Uji Kesesuaian mengajukan permohonan penghentian penunjukan; atau d. Kepala Badan melakukan pencabutan penunjukan.

(1) Lembaga Uji Kesesuaian dapat memperpanjang masa berlaku penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan melengkapi dan menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada Kepala Badan. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu penunjukan berakhir. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. laporan kinerja tahunan; dan b. laporan hasil kaji ulang manajemen.

(1) Lembaga Uji Kesesuaian dapat menambah lingkup pengujian dengan mengajukan permohonan penunjukan lingkup pengujian baru dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). (2) Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah, mengurangi, atau mengganti Penguji Berkualifikasi atau Tenaga Ahli dengan mengajukan permohonan perubahan personil dan

melampirkan dokumen bukti pemenuhan persyaratan kualifikasi dan kompetensi personil.

(1) Survailen dilaksanakan oleh Kepala Badan selama masa berlaku penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1). (2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlaku penunjukan.

Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit meliputi pemeriksaan: a. rekaman teknis dan rekaman mutu; b. kinerja Lembaga Uji Kesesuaian; c. kinerja Tenaga Ahli dan Penguji Berkualifikasi; d. peralatan; e. metode uji; dan f. dokumen sistem manajemen.

(1) Dalam hal Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Lembaga Uji Kesesuaian harus menyampaikan laporan tindak lanjut hasil Survailen. (2) Laporan tindak lanjut hasil Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil Survailen diterima oleh Lembaga Uji Kesesuaian.

Pelatihan Uji Kesesuaian meliputi: a. pelatihan Penguji Berkualifikasi; dan b. pelatihan Tenaga Ahli.

(1) Pelatihan Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Uji Kesesuaian yang dapat berasal dari instansi pemerintah, badan hukum, atau badan usaha. (2) Pelatihan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diselenggarakan oleh Badan.

(1) Lembaga pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus diakreditasi oleh lembaga yang berwenang mengakreditasi lembaga pelatihan. (2) Dalam hal lembaga pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakreditasi atau jumlah lembaga pelatihan belum dapat memenuhi permintaan pengguna, Kepala Badan dapat: a. melakukan penunjukan lembaga pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. menyelenggarakan pelatihan Uji Kesesuaian.

Untuk mendapatkan penunjukan lembaga pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, instansi pemerintah, badan hukum, atau badan

usaha harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki surat keputusan atau akta badan hukum atau badan usaha; b. surat izin atau penugasan dari pimpinan instansi untuk melakukan kegiatan pelatihan; c. memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan sarana prasarana serta peralatan untuk pelatihan; d. menerapkan sistem manajemen untuk kegiatan pelatihan; dan e. memiliki silabus pelatihan.

(1) Penunjukan lembaga pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan oleh Kepala Badan setelah dilakukan audit dan verifikasi terhadap lembaga pelatihan. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) tahun. (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang. (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku penunjukan berakhir. (5) Ketentuan mengenai tata laksana penunjukan lembaga pelatihan Uji Kesesuaian terdapat dalam suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Pelatihan Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dilaksanakan sesuai dengan materi pelatihan yang disusun berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. teori; dan b. praktik atau studi kasus.

(3) Teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki bobot 30% (tiga puluh persen). (4) Praktik atau studi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen). (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pengujian calon Penguji Berkualifikasi dilakukan oleh Badan. (2) Calon Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus jika nilai hasil pengujian paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) untuk masing-masing: a. ujian tertulis; dan b. ujian praktik.

Calon Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai Penguji Berkualifikasi.

(1) Calon Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus. (2) Calon Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan ujian ulang kepada lembaga pelatihan Uji Kesesuaian.

(3) Lembaga pelatihan Uji Kesesuaian menyampaikan permohonan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan. (4) Dalam hal calon Penguji Berkualifikasi tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penguji Berkualifikasi harus mengikuti pelatihan Penguji Berkualifikasi kembali.

(1) Pengujian calon Tenaga Ahli dilakukan oleh Badan. (2) Calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus jika nilai hasil pengujian paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) untuk masing-masing: a. ujian tertulis; b. ujian wawancara; dan c. ujian praktik.

Calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Ahli

(1) Calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus. (2) Calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan ujian ulang kepada lembaga pelatihan Uji Kesesuaian.

(3) Lembaga pelatihan Uji Kesesuaian menyampaikan permohonan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan. (4) Dalam hal calon Tenaga Ahli tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Tenaga Ahli harus mengikuti pelatihan Tenaga Ahli kembali.

(1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 57 berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jenis pesawat sinar-X dan nilai kelulusan.

(1) Sertifikat kompetensi sebagai Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diperpanjang oleh Kepala Badan. (2) Untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji Berkualifikasi harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Badan dengan melampirkan rekapitulasi jumlah laporan hasil Uji Kesesuaian yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun. (3) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat kompetensi berakhir.

(1) Kepala Badan dapat memperpanjang sertifikat kompetensi sebagai Penguji Berkualifikasi jika rekapitulasi jumlah laporan hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) laporan. (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah laporan hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) kurang dari 40 (empat puluh) laporan, Kepala Badan dapat memperpanjang sertifikat kompetensi sebagai Penguji Berkualifikasi jika Penguji Berkualifikasi mengikuti pelatihan Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan lulus pengujian calon Penguji Berkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(1) Sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat diperpanjang oleh Kepala Badan. (2) Untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Badan dengan melampirkan rekapitulasi jumlah laporan evaluasi hasil Uji Kesesuaian yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun. (3) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat kompetensi berakhir.

(1) Kepala Badan dapat memperpanjang sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Ahli jika rekapitulasi jumlah laporan evaluasi hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) laporan.

(2) Dalam hal rekapitulasi jumlah laporan evaluasi hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) kurang dari 40 (empat puluh) laporan, Kepala Badan dapat memperpanjang sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Ahli jika Tenaga Ahli mengikuti pelatihan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dan lulus pengujian calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Lembaga Uji Kesesuaian wajib membuat, memelihara, dan menyimpan: a. rekaman; b. sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian; dan c. laporan hasil Uji Kesesuaian.

Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. rekaman mutu; dan b. rekaman teknis.

Rekaman mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. rekaman audit internal; b. rekaman kaji ulang manajemen; c. rekaman pengaduan pelanggan; dan d. rekaman pengendalian ketidaksesuaian.

Rekaman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. rekaman pengujian; b. rekaman penggunaan dan penyimpanan peralatan; c. rekaman Pengecekan Antara; d. rekaman kondisi lingkungan; e. rekaman validasi metode; dan f. rekaman dosis personil.

Sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b harus berisi informasi paling sedikit terdiri atas: a. nomor sertifikat atau notisi; b. informasi Lembaga Uji Kesesuaian; c. informasi pemohon uji; d. informasi nomor izin pemanfaatan pesawat sinar-X, bila bukan pesawat sinar-X baru; e. informasi pesawat sinar-X yang meliputi merek, model, dan nomor seri tabung insersi; f. informasi lokasi pesawat sinar-X yang meliputi alamat, gedung, dan ruangan; g. informasi kondisi lingkungan saat pengujian; h. informasi alat ukur yang digunakan; i. informasi data dosis keluaran radiasi; j. ringkasan penting hasil uji dan kriteria lolos uji; k. status pesawat sinar-X; l. rekomendasi; m. tanggal pelaksanaan Uji Kesesuaian dan tanggal pelaksanaan Uji Kesesuaian berikutnya; n. tanggal pengesahan sertifikat atau notisi; dan o. nama dan tanda tangan Tenaga Ahli yang mengevaluasi laporan hasil Uji Kesesuaian dan Penguji Berkualifikasi yang melakukan pengujian.

Laporan hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:

a. data pesawat sinar-X; b. data mentah; dan c. citra hasil uji.

(1) Data pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a paling sedikit berisi informasi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Data mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas: a. lembar kerja pengujian yang berisi data pengukuran yang diperoleh pada saat pengujian termasuk data dosis keluaran radiasi; atau b. data pengukuran yang direkam langsung dari alat ukur tidak invasif. (3) Lembar kerja pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus lengkap sesuai pengujian yang dilakukan termasuk data kalibrasi alat ukur yang digunakan. (4) Lembar kerja pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dicantumkan nama dan tanda tangan dari Penguji Berkualifikasi yang melakukan pengujian.

(1) Citra hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c harus: a. mencantumkan skala perbesaran dalam pengukuran yang terbaca; b. mencantumkan informasi otentik mengenai lokasi, tanggal, dan waktu pengujian penyinaran film; dan c. dalam bentuk utuh atau tidak terpotong. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis pesawat sinar-X.

(1) Citra hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pesawat Sinar-X Radiografi Umum sejumlah 1 (satu) lembar citra hasil uji kolimasi; b. Pesawat Sinar-X Gigi Intraoral sejumlah 1 (satu) lembar citra hasil uji kolimasi; c. Pesawat Sinar-X Gigi Ekstraoral:

1. panoramic, sejumlah 2 (dua) lembar citra hasil uji kolimasi: a) citra slit; dan b) citra berkas penuh;

2. cephalometric, sejumlah 1 (satu) lembar citra hasil uji kolimasi: a) citra slit; atau b) citra berkas penuh; dan

3. gabungan panoramic dan cephalometric sejumlah 3 (tiga) lembar citra hasil uji kolimasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3; d. Pesawat Sinar-X Mamografi, paling sedikit 1 (satu) lembar citra hasil uji kolimasi; e. Pesawat Sinar-X Fluoroskopi, masing-masing 1 (satu) lembar:

4. citra hasil uji monitor;

5. citra hasil uji berkas sinar-X;

6. citra hasil uji kualitas citra; dan

7. citra titik pusat penempatan detektor, khusus untuk fluoroskopi yang memiliki tabung insersi di bawah; f. Pesawat Sinar-X CT-Scan, masing-masing 1 (satu) lembar:

8. citra hasil uji uniformity;

9. citra hasil uji linieritas CT number;

10. citra hasil uji high contrast;

11. citra hasil uji low contrast;

12. citra hasil uji ketebalan slice; dan

13. citra hasil uji ketepatan laser. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa file dalam format dokumen. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f berupa file elektronik dalam format citra digital atau format dokumen.

(1) Sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian dan laporan hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dan huruf c wajib disampaikan kepada pemohon Uji Kesesuaian, Badan, dan Kementerian Kesehatan cq direktorat jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan. (2) Penyampaian Sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian, dan laporan hasil Uji Kesesuaian kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi Uji Kesesuaian yang tersedia pada situs web BAPETEN dengan alamat http://balis- sukses.bapeten.go.id/ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengujian.

(1) Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan; dan c. pencabutan. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

Kepala Badan memberikan sanksi peringatan tertulis pertama kepada Lembaga Uji Kesesuaian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 73 ayat (1).

(1) Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib menindaklanjuti peringatan tertulis pertama paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis pertama. (2) Apabila Lembaga Uji Kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan peringatan tertulis kedua. (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Lembaga Uji Kesesuaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis kedua. (4) Apabila Lembaga Uji Kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan memberikan peringatan tertulis ketiga disertai dengan pembekuan penunjukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembekuan ditetapkan. (5) Apabila Lembaga Uji Kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam masa pembekuan penunjukan, Kepala Badan melakukan pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c. (6) Pembekuan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut jika Lembaga Uji Kesesuaian menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga.

(1) Kepala Badan dapat langsung melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c terhadap penunjukan Lembaga Uji Kesesuaian jika Lembaga Uji Kesesuaian terbukti: a. melaksanakan Uji Kesesuaian dengan personil yang tidak sesuai dengan surat penunjukan; b. melaksanakan pengujian di luar lingkup penunjukan; c. memberikan data hasil Uji Kesesuaian yang tidak sesuai dengan data lapangan; atau d. memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). (2) Lembaga Uji Kesesuaian yang telah mendapatkan sanksi administrasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penunjukan baru.

Kepala Badan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Uji Kesesuaian.

Ketentuan mengenai pembinaan terhadap Lembaga Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Badan hukum yang telah ditetapkan sebagai penguji berkualifikasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian

Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional sebelum diterbitkan Peraturan Badan ini ditunjuk sebagai Lembaga Uji Kesesuaian.

(1) Ketentuan mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d harus dipenuhi oleh Lembaga Uji Kesesuaian paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Badan ini. (2) Sebelum memiliki Tenaga Ahli selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Uji Kesesuaian harus mengirimkan laporan hasil Uji Kesesuaian kepada Badan. (3) Berdasarkan laporan hasil Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan sertifikat atau notisi Uji Kesesuaian.

Personil penguji yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Badan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional ditetapkan sebagai Penguji Berkualifikasi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA