Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Kemenko Marves berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kemenko Marves dipimpin oleh Menteri Koordinator.

(1) Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. (2) Tugas Kemenko Marves sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh PRESIDEN dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar

Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves; g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh PRESIDEN.

Kemenko Marves mengoordinasikan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kementerian Perhubungan; d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenko Marves terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi; e. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;

f. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan; h. Staf Ahli Bidang Hukum Laut; i. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi; j. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan k. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kemenko Marves; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Marves; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Marves;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan data dan sistem informasi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Hukum; c. Biro Komunikasi; d. Biro Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemberian dukungan di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengelolaan kebijakan strategis, dan pengelolaan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kemenko Marves; b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kemenko Marves;

c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan Kemenko Marves; d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan pengelolaan kebijakan strategis di lingkungan Kemenko Marves; e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kemenko Marves dan Sekretariat Kementerian Koordinator; dan f. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, advokasi dan informasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan Kemenko Marves; b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, dan naskah hukum yang meliputi keputusan, instruksi, dan surat edaran di lingkungan Kemenko Marves;

c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang- undangan di bidang kemaritiman; d. koordinasi, fasilitasi, penelaahan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kemenko Marves; e. koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemenko Marves; f. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kemenko Marves; g. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; h. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves; dan i. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Biro Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli; b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan;

c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan opini publik di lingkungan Kemenko Marves; e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kemenko Marves; dan f. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Komunikasi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan urusan ketatausahaan, dan keprotokolan di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Menteri Koordinator; dan b. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan d. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator. (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli. (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kegiatan keprotokolan, dan pengamanan Menteri Koordinator.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan kepegawaian; b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan tata kelola, pengendalian, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan keuangan; c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan; e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa; f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan; dan g. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan meliputi kebutuhan dan pengelolaan operasional kantor, sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan kerja dan fasilitas pendukung lainnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan layanan kerumahtanggaan meliputi pengelolaan operasional kantor dan pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, pengelolaan keselamatan kerja dan keamanan di lingkungan Kemenko Marves; b. pengelolaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan pelaporan barang milik/kekayaan negara;

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Kemenko Marves; dan d. pengadministrasian surat masuk, surat keluar dan pengelolaan, penyusutan, pemantauan, dan evaluasi kearsipan di Kemenko Marves serta penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, organisasi dan tata laksana, evaluasi dan pelaporan biro.

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; dan b. Subbagian Layanan Pengadaan.

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi dan layanan kerumahtanggaan meliputi pengelolaan operasional kantor dan pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, dan pengelolaan keselamatan kerja dan keamanan. (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya serta pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan pelaporan barang milik/kekayaan negara,

(1) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim; c. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim; d. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; e. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; f. Asisten Deputi Energi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;

e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional,

perjanjian bilateral dan regional, serta hukum laut dan maritim internasional.

Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan, data kelautan, dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan

penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.

Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Asisten Deputi Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi.

Asisten Deputi Energi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya maritim; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir; c. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap; d. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya; e. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing; f. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;

e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan,

serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi sumber daya maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan transportasi; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air; c. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah; d. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas; e. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur; f. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;

e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, serta infrastruktur sumber daya air dan pantai.

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, serta infrastruktur perekonomian; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, serta infrastruktur perekonomian; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, serta infrastruktur perekonomian.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas antarmoda, tata kelola transportasi terpadu, serta infrastruktur pelayaran; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas antarmoda, tata kelola transportasi terpadu, serta infrastruktur pelayaran; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur konektivitas antarmoda, tata kelola transportasi terpadu, serta infrastruktur pelayaran.

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri pendukung infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur digital, kawasan industri, serta industri bahan baku infrastruktur; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur digital, kawasan industri, serta industri bahan baku infrastruktur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital, kawasan industri, serta industri bahan baku infrastruktur.

Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.

Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; c. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; d. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;

e. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah; f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan; e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan.

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan; c. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif; d. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; f. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan; e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan,

inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang akses permodalan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan.

Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual.

Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Investasi dan pertambangan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi; c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa; d. Asisten Deputi Investasi Strategis; e. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha; f. Asisten Deputi Pertambangan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja; c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi; d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan; e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara; f. koordinasi penyusunan laporan; dan g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan

iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi

dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

Asisten Deputi Investasi Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta

pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan

mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

Asisten Deputi Pertambangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Hukum Laut; b. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi; c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan d. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

(1) Staf Ahli Bidang Hukum Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (2) Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya. (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenko Marves.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Inspektorat terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan, dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara, penyusunan laporan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat.

(1) Di lingkungan Kemenko Marves dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi masing-masing. (4) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (5) Pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Setiap unsur di lingkungan Kemenko Marves dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Setiap unsur di lingkungan Kemenko Marves dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/Lembaga yang terkait. (2) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui: a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan; c. forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. konsultasi langsung dengan para menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait.

(3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan. (4) Menteri Koordinator dapat melibatkan menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya. (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (6) Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Koordinator. (7) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya. (8) Menteri Koordinator melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kemenko Marves harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kemenko Marves.

Setiap unsur di lingkungan Kemenko Marves dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kemenko Marves sendiri, maupun dalam

hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Setiap unsur di lingkungan Kemenko Marves harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap unsur pimpinan unit organisasi di lingkungan Kemenko Marves bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan unit organisasi di lingkungan Kemenko Marves harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(3) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh

atas usul Menteri Koordinator. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator. (3) Pejabat Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Koordinator. (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagan susunan organisasi Kemenko Marves dan satuan organisasi di bawah Kemenko Marves sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Dalam hal terjadi perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Kemenko Marves ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Kepala Biro Komunikasi karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kemenko Marves. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kemenko Marves berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA