Peraturan Menteri Nomor pm-6 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DI PELABUHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Curah Padat adalah barang atau muatan termasuk limbah, selain cairan atau gas, terdiri dari kombinasi partikel, butiran, atau potongan material lebih besar yang umumnya seragam dalam komposisi yang dimuat secara langsung ke ruang muat Kapal tanpa penahan.
2. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code yang selanjutnya disebut IMSBC Code adalah koda maritim internasional Barang Curah Padat yang diadopsi dari Maritime Safety Committee (MSC.268(85)).
3. Penanganan Barang Curah Padat adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penumpukan, bongkar muat, termasuk pengambilan sampel, pengujian, dan pengendalian karakteristik dan sifat Barang Curah Padat.
4. Pengangkutan Barang Curah Padat adalah seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Pemuatan Barang Curah Padat dari atau ke Kapal.
5. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan dalam atau dari ruang muat atau tempat yang dizinkan untuk itu di atas Kapal.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 7. Bulk Cargo Shipping Name yang selanjutnya disingkat BCSN adalah nama Barang Curah Padat yang sudah terdaftar dalam IMSBC Code. 8. Kadar Air yang selanjutnya disebut MC adalah air, es, atau cairan lainnya yang terkandung dalam sampel representatif dinyatakan sebagai persentase total berat basah dari sampel tersebut. 9. Batas Maksimum Kadar Air yang Dapat Diangkut yang selanjutnya disebut TML adalah kandungan kelembapan Barang Curah Padat maksimum yang dapat diangkut oleh Kapal. 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi. 11. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 12. Tempat Penimbunan atau Penumpukan adalah tempat atau area di dalam Pelabuhan dan/atau Terminal yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Syahbandar untuk digunakan khusus menumpuk atau menimbun Barang Curah Padat yang akan dimuat atau diangkut ke Kapal. 13. Otoritas yang Berwenang adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional.

14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Penyelenggara Pelatihan Pengangkutan dan Penanganan Barang Curah Padat yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelatihan adalah lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas yang Berwenang untuk melaksanakan pelatihan pengangkutan dan Penanganan Barang Curah Padat.
16. Pengirim Barang Curah Padat yang selanjutnya disebut Pengirim adalah setiap orang atau atas kuasanya yang memiliki kontrak dengan pengangkut untuk melakukan Pengangkutan Barang Curah Padat melalui laut.
17. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan Penanganan Barang berbahaya dan Barang Curah Padat.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. Barang Curah Padat, kecuali biji-bijian; b. Kapal Barang Curah Padat berbendera INDONESIA; c. Kapal Barang Curah Padat berbendera asing yang sedang berada di perairan INDONESIA; dan d. Kapal yang difungsikan mengangkut Barang Curah Padat.

(1) Barang Curah Padat dikelompokkan menjadi: a. grup A, Barang Curah Padat yang dapat mencair; b. grup B, Barang Curah Padat yang memiliki bahaya kimia; c. grup C, Barang Curah Padat selain grup A dan grup B; dan d. grup A dan grup B, Barang Curah Padat yang dapat mencair dan memiliki bahaya kimia. (2) Daftar Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IMSBC Code beserta perubahannya.

(1) Penanganan Barang Curah Padat harus memenuhi persyaratan: a. penumpukan dan penyimpanan di Pelabuhan; b. penanganan bongkar muat; dan c. penumpukan dan penyimpanan selama berada di Kapal. (2) Pengirim harus melaksanakan setiap tahapan Penanganan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam koda praktik yang aman untuk memuat dan membongkar Barang Curah Padat beserta perubahannya.

(3) Tahapan Penanganan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyediaan informasi Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal; b. prosedur pengambilan sampel; dan c. pemberitahuan rencana Pemuatan Barang Curah Padat.

(1) Pengirim harus menyediakan informasi Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal. (2) Informasi Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. informasi Barang Curah Padat yang terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code; atau b. informasi Barang Curah Padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code. (3) Informasi Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. BCSN untuk Barang Curah Padat yang terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code atau BCSN sementara untuk Barang Curah Padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya; b. grup Barang Curah Padat; c. kelas Organisasi Maritim Internasional dari Barang Curah Padat, jika ada; d. nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Number), jika ada; e. jumlah ton Barang Curah Padat yang ditawarkan;

f. faktor Pemuatan; g. prosedur perataan permukaan Barang Curah Padat, jika ada; h. kemungkinan pergeseran termasuk sudut kemiringan, jika ada; i. informasi tambahan dalam bentuk sertifikat mengenai MC dan TML, untuk konsentrat atau Barang Curah Padat lain yang dapat mencair; j. kemungkinan pembentukan basis basah sebagaimana diatur dalam subbab 7.2.3 IMSBC Code; k. gas beracun atau mudah terbakar yang mungkin dihasilkan oleh Barang Curah Padat; l. sifat mudah terbakar, toksisitas, korosif, dan kecenderungan berkurangnya oksigen pada Barang Curah Padat; m. sifat pemanasan sendiri dari Barang Curah Padat dan kebutuhan untuk perataan Barang Curah Padat; n. sifat pada emisi gas yang mudah terbakar jika terkena air, jika ada; o. sifat radioaktif, jika ada; dan p. informasi lain yang diperlukan oleh Otoritas yang Berwenang. (4) Dalam menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim harus melakukan pengujian dan penilaian terhadap Barang Curah Padat.

(1) Dalam mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf o, pengujian dilakukan terhadap sampel Barang Curah Padat grup A dan/atau grup B di laboratorium. (2) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilakukan: a. untuk Barang Curah Padat grup A, sesuai dengan metode dan prosedur pengujian yang dipersyaratkan dalam lampiran II IMSBC Code beserta perubahannya; dan b. untuk Barang Curah Padat grup B, sesuai dengan metode dan prosedur pengujian yang dipersyaratkan dalam Panduan dan Kriteria Pengujian PBB Bagian III. (3) Dalam hal Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Curah Padat grup C berlaku ketentuan: a. pengujian sampel harus dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur pengujian yang dipersyaratkan dalam Lampiran II IMSBC Code beserta perubahannya; dan b. metode dan prosedurnya serta hasil pengujian sampel harus diserahkan kepada Nakhoda. (4) Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat dan diserahkan kepada Nakhoda.

(1) Pengirim melakukan penilaian terhadap Barang Curah Padat yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Barang Curah Padat yang akan dimuat terdaftar atau tidak terdaftar dalam lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan karakteristik Barang Curah Padat hasil pengujian dengan sifat fisik dan karakteristik Barang Curah Padat yang terdapat dalam lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya.

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan karakteristik Barang Curah Padat hasil pengujian sesuai dengan karakteristik Barang Curah Padat yang terdapat dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya, Pengirim harus: a. menyatakan Barang Curah Padat yang akan dimuat sebagai Barang Curah Padat; b. mencantumkan nama Barang Curah Padat yang akan dimuat sesuai dengan BCSN; dan c. melampirkan sertifikat dan/atau dokumen Barang Curah Padat yang akan dimuat.

Sertifikat dan/atau dokumen Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. untuk Barang Curah Padat grup A:

1. sertifikat TML;
2. sertifikat MC dengan besaran nilainya tidak lebih besar dari nilai TML;
3. formulir atau lembar hasil penentuan atau analisis titik dimana MC dari Barang Curah Padat yang mulai mencair berdasarkan pengujian sampel; dan
4. pernyataan Pengirim bahwa Barang Curah Padat yang akan dimuat sudah memiliki sertifikat dan dokumen yang dibutuhkan; b. untuk Barang Curah Padat Grup B:
5. sertifikat yang berkaitan dengan kadar atau tingkat bahaya kimiawi dari Barang Curah Padat paling sedikit terdiri atas: a) sertifikat kadar racun; dan b) sertifikat kadar korosifitas;
6. pernyataan Pengirim bahwa Barang Curah Padat yang akan dimuat sudah memiliki sertifikat dan dokumen yang dibutuhkan; dan
7. daftar khusus barang berbahaya; dan c. untuk Barang Curah Padat Grup C berupa pernyataan

Pengirim bahwa Barang Curah Padat yang akan dimuat sudah memiliki dokumen yang dibutuhkan.

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjukkan karakteristik Barang Curah Padat hasil pengujian tidak sesuai dengan karakteristik Barang Curah Padat yang terdapat dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya, Pengirim harus: a. menyatakan Barang Curah Padat yang akan dimuat sebagai Barang Curah Padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya; dan b. mencantumkan nama dari Barang Curah Padat yang akan dimuat dengan BCSN sementara sesuai dengan karakteristik Barang Curah Padat. (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan persetujuan dari Syahbandar.

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pengirim mengajukan permohonan kepada Syahbandar yang disusun dengan menggunakan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar melakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengirim untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini. (4) Pengirim dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Syahbandar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengirim tidak melengkapi persyaratan, Syahbandar mengembalikan semua berkas kepada Pengirim melaluli surat yang disusun dengan menggunakan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal Pengirim telah melengkapi persyaratan, Syahbandar menerbitkan persetujuan barang curah padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya yang disusun dengan menggunakan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam penerbitan persetujuan Barang Curah Padat grup A dan/atau grup B tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya, berlaku ketentuan: a. Pengirim harus melampirkan sertifikat dan dokumen:

1. sertifikat TML dan sertifikat MC dan/atau sertifikat kadar racun dan sertifikat kadar korosifitas; dan
2. salinan persetujuan bongkar dan/atau muat dari Otoritas yang Berwenang asal Barang Curah Padat; dan b. Syahbandar harus:
3. meminta saran dari pejabat berwenang di

Pelabuhan bongkar dan negara bendera Kapal untuk MENETAPKAN persyaratan yang diperlukan dalam memuat atau mengangkut Barang Curah Padat melalui Otoritas yang Berwenang; 2. mendapatkan rekomendasi dari Otoritas yang Berwenang; dan 3. melaksanakan rekomendasi dari Otoritas yang Berwenang sesuai dengan format Barang Curah Padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya dalam hal direkomendasikan untuk persetujuan bongkar dan/atau muat. (2) Dalam hal Barang Curah Padat grup C tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya, Syahbandar berwenang: a. memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat; dan b. mengirimkan salinan persetujuan kepada pejabat berwenang di Pelabuhan bongkar dan negara bendera kapal melalui Otoritas yang Berwenang. (3) Persetujuan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. informasi Barang Curah Padat; dan b. persyaratan yang diperlukan untuk Pemuatan dan Pengangkutan Barang Curah Padat. (4) Persetujuan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat, permintaan saran dari pejabat berwenang di Pelabuhan bongkar, dan rekomendasi dari Otoritas yang Berwenang disusun dengan menggunakan format contoh 6, contoh 7, dan contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengirim harus menyampaikan informasi Barang Curah Padat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tertulis kepada Nakhoda yang disusun dengan menggunakan format contoh 9 atau contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan setiap tahapan prosedur sampel Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal, Pengirim harus memastikan bahwa: a. pengambilan sampel Barang Curah Padat yang diuji merupakan perwakilan dari keseluruhan Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal; b. pengujian sampel Barang Curah Padat ditujukan untuk menentukan Barang Curah Padat aman untuk dimuat atau diangkut di Kapal; dan c. pengendalian MC sampel Barang Curah Padat ditujukan untuk memastikan MC hasil pengujian sampel Barang Curah Padat tidak melebihi TML pada saat dimuat di Kapal. (2) Tahapan prosedur sampel Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. prosedur pengambilan sampel Barang Curah Padat; b. prosedur pengujian sampel Barang Curah Padat; dan c. prosedur pengendalian MC sampel Barang Curah Padat. (3) Dalam melaksanakan tahapan prosedur sampel Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengirim harus memastikan: a. jangka waktu antara pengujian untuk menentukan TML dan tanggal dimulainya Pemuatan tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan; b. melakukan pengujian ulang TML dalam hal terjadi

perubahan komposisi dari karakteristik Barang Curah Padat; c. jangka waktu antara pengambilan sampel atau pengujian untuk menentukan MC dan tanggal dimulainya Pemuatan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari; dan d. MC dari Barang Curah Padat tidak melebihi dari TML dalam hal terjadi hujan yang mengakibatkan perubahan karakteristik pada Barang Curah Padat.

(1) Untuk memastikan sampel Barang Curah Padat yang diuji merupakan perwakilan dari keseluruhan Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pengirim harus melakukan prosedur pengambilan sampel. (2) Dalam melakukan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim harus terlebih dahulu MENETAPKAN prosedur pengambilan sampel. (3) Dalam hal Pengirim tidak dapat melakukan prosedur pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan sampel dapat dilakukan oleh laboratorium sesuai prosedur pengambilan sampel yang ditetapkan Pengirim. (4) Prosedur pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. ketentuan untuk menentukan Barang Curah Padat yang akan diambil sampelnya; b. ketentuan untuk menentukan material dari Barang Curah Padat yang akan diambil sampelnya berupa tipe atau jenis, penyebaran ukuran partikel, dan komposisi; c. ketentuan untuk memastikan bahwa material Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal

sesuai dengan material Barang Curah Padat yang akan diambil sampelnya; d. ketentuan untuk menentukan waktu, frekuensi, dan tempat yang tepat untuk mengambil sampel; e. gambaran atau uraian ringkas metode pengambilan sampel mencakup:

1. tipe atau jenis material;
2. distribusi atau penyebaran ukuran partikel;
3. komposisi dan ketidakseragaman atau perbedaan dari material;
4. tempat di mana material disimpan dan perlakuan bagaimana material tersebut dipindahkan;
5. bahaya kimiawi berupa toksisitas, korosifitas, atau lainnya;
6. karakteristik yang harus ditentukan berupa MC, TML, berat jenis atau faktor Pemuatan, dan sudut runtuh;
7. perbedaan dalam distribusi MC dari keseluruhan Barang Curah Padat yang akan dimuat karena pengaruh kondisi cuaca serta sistem drainase Tempat Penimbunan atau Penumpukan; dan
8. perbedaan kontribusi MC yang juga dapat terjadi karena pembekuan dari material; f. ketentuan mengenai peralatan yang digunakan untuk pengambilan sampel dan prosedur pemeliharaannya; g. uraian singkat untuk menentukan atau MENETAPKAN pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian sampel; dan h. uraian singkat untuk menentukan atau MENETAPKAN penanggung jawab atas pelaksanaan prosedur pengambilan sampel dan uraian pelatihannya yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. (5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam wadah tertutup, kedap udara, dan

diberikan penandaan untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium. (6) Pengirim harus membuat lembar pencatatan dari setiap kegiatan dalam prosedur pengambilan sampel meliputi: a. pelatihan pengambilan sampel; b. tinjauan internal untuk memastikan bahwa prosedur pengambilan sampel diterapkan dengan benar; c. formulir yang memastikan keterlacakan dari sampel, sampel tambahan, dan sampel representatif; d. pemeliharaan peralatan pengambilan sampel; dan e. adanya perubahan prosedur pengambilan sampel. (7) Dalam hal prosedur pengambilan sampel dilaksanakan oleh Laboratorium, lembar pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh laboratorium. (8) Lembar pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disimpan selama 6 (enam) bulan dari tanggal pengujian dilakukan dan setiap saat harus dapat ditunjukkan kepada Syahbandar.

(1) Untuk melaksanakan pengujian sampel Barang Curah Padat grup A dan/atau group B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengirim harus menunjuk laboratorium. (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat lembar pencatatan dari setiap kegiatan dalam prosedur pengujian Barang Curah Padat meliputi: a. pelatihan pengujian sampel; b. tinjauan internal untuk memastikan bahwa protokol diterapkan dengan benar; c. formulir mengenai Barang Curah Padat yang diuji dan pelaporan hasilnya; d. pemeliharaan, kalibrasi, dan pengujian dari semua

peralatan pengujian; dan e. adanya perubahan atau modifikasi dari prosedur pengujian. (3) Lembar pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan selama 6 (enam) bulan dari tanggal pengujian dan setiap saat dapat ditunjukkan kepada Syahbandar.

(1) Untuk memastikan bahwa MC hasil pengujian sampel Barang Curah Padat tidak melebihi TML pada saat dimuat di Kapal, Pengirim harus MENETAPKAN prosedur pengendalian MC. (2) Dalam MENETAPKAN prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim harus memperhatikan semua faktor yang dapat mempengaruhi MC Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal mulai dari lokasi Barang Curah Padat dihasilkan atau Tempat Penimbunan atau Penumpukan sampai Barang Curah Padat dimuat di Kapal. (3) Prosedur pengendalian MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat gambaran dan uraian singkat mengenai: a. bentuk geografis dari lokasi Barang Curah Padat dihasilkan; b. lokasi Tempat Penimbunan atau Penumpukan; c. metode Pengangkutan Barang Curah Padat dari:

1. lokasi Barang Curah Padat dihasilkan ke Tempat Penimbunan atau Penumpukan;
2. lokasi Barang Curah Padat dihasilkan ke Kapal; atau
3. Tempat Penimbunan atau Penumpukan ke Kapal; d. tindakan pencegahan yang diambil selama

Pengangkutan Barang Curah Padat untuk mengendalikan MC dari Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal; e. metode penimbunan Barang Curah Padat di Tempat Penimbunan atau Penumpukan dan tindakan pencegahan yang diambil selama penimbunan; f. metode Pemuatan Barang Curah Padat dari Pelabuhan ke Kapal dan tindakan pencegahan untuk melindungi Barang Curah Padat dari curah hujan dan masuknya air; g. kegiatan pengambilan sampel pada lokasi penambangan, Tempat Penimbunan atau Penumpukan, dan Kapal untuk dapat mengukur dan melaporkan MC pada setiap tahapan sebelum berada di Kapal; h. tindakan ketika Barang Curah Padat tidak diizinkan untuk dimuat di Kapal dan ketika Pemuatan Barang Curah Padat harus ditangguhkan di Kapal; i. prosedur pengendalian dan pengawasan internal secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian MC diterapkan dengan benar; j. sumber daya manusia, materi, dan pelatihan tenaga kerja yang terlibat dalam penerapan prosedur; dan k. Penanggung jawab untuk pelaksanaan prosedur pengendalian MC dan pelatihan yang telah diperoleh. (4) Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat lembar pencatatan dari kegiatan yang harus diperiksa dalam prosedur pengendalian MC meliputi: a. pelatihan pengendalian MC; b. pengendalian dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian MC diterapkan dengan benar; c. kondisi cuaca selama prosedur diterapkan; dan d. setiap perubahan prosedur pengendalian MC. (5) Lembar catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disimpan selama 6 (enam) bulan dari tanggal pengendalian MC dan setiap saat dapat ditunjukkan kepada Syahbandar.

(1) Prosedur pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan pengendalian MC sampel Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Otoritas yang Berwenang. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang yang disusun dengan menggunakan format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dokumen: a. persyaratan administratif sebagai berikut:

1. salinan izin usaha pokok dari instansi terkait;
2. salinan kontrak pengangkutan;
3. salinan izin badan usaha Pelabuhan, untuk pengelola Terminal; dan
4. salinan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal khusus atau Terminal untuk kepentingan sendiri, untuk pengelola Terminal khusus atau Terminal untuk kepentingan sendiri; dan
5. sertifikat penanganan dan pengangkutan barang curah padat paling sedikit 2 (dua) tenaga kerja; dan b. persyaratan teknis sebagai berikut:
6. nama dan grup material Barang Curah Padat;
7. salinan dari prosedur pengambilan sampel dan

pengendalian MC masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan 3. verifikasi pendahuluan dari Syahbandar pada Pelabuhan muat. (4) Hasil verifikasi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dicantumkan dalam daftar periksa yang disusun dengan menggunakan format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengirim untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengirim dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima yang disusun dengan menggunakan sesuai dengan format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim tidak melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang mengembalikan semua berkas kepada Pengirim melalui surat yang disusun dengan menggunakan format contoh 15 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal pengirim telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan persetujuan prosedur pengambilan dan pengendalian MC sampel Barang Curah Padat yang disusun dengan menggunakan format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan persetujuan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika prosedur masih memenuhi persyaratan pada saat proses perpanjangan.

(1) Persetujuan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) harus disahkan pada pemeriksaan antara oleh Otoritas yang Berwenang. (2) Otoritas yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pengesahan persetujuan prosedur kepada Syahbandar pada Pelabuhan muat. (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengirim mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada Pelabuhan muat yang disusun dengan menggunakan format contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dokumen: a. persetujuan prosedur; dan b. lembar pencatatan dari kegiatan yang harus diperiksa dalam prosedur pengambilan sampel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pengendalian MC sampel Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Syahbandar melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengirim untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengirim dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Syahbandar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima yang disusun dengan format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim tidak melengkapi persyaratan, Syahbandar mengembalikan semua berkas kepada Pengirim melalui surat yang disusun dengan menggunakan format contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal Pengirim telah melengkapi persyaratan, Syahbandar mengesahkan Persetujuan Prosedur Pengambilan dan Pengendalian MC sampel Barang Curah Padat dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman persetujuan prosedur. (6) Pengesahan persetujuan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan

format contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengirim harus menyampaikan pemberitahuan rencana Pemuatan Barang Curah Padat kepada Syahbandar di Pelabuhan muat dan Nakhoda atau yang mewakilinya paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum Pemuatan. (2) Rencana Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen: a. data Kapal dan pelabuhan muat meliputi:

1. nama Kapal dan nomor IMO;
2. nama Pelabuhan dan tempat muat; dan
3. informasi Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. sertifikat dan dokumen Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b; dan c. untuk Barang Curah Padat grup A dan grup B yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya harus disertai dengan persetujuan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(1) Nakhoda harus memastikan tahapan Pengangkutan Barang Curah Padat telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

(2) Tahapan Pengangkutan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan untuk menerima Barang Curah Padat dimuat di Kapal atau dibongkar dari Kapal; b. persyaratan persiapan Pemuatan Barang Curah Padat; dan c. persyaratan pelaksanaan Pemuatan Barang Curah Padat.

(1) Persyaratan untuk menerima Barang Curah Padat dimuat di Kapal atau dibongkar dari Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemenuhan dan kesesuaian informasi Barang Curah Padat yang dipersyaratkan dengan informasi Barang Curah Padat yang diterima Nakhoda; dan b. pemenuhan dan kelengkapan buku pedoman dan perlengkapan di Kapal yang dipersyaratkan untuk Pengangkutan Barang Curah Padat. (2) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memastikan telah menerima dokumen dari Pengirim sebelum menerima Barang Curah Padat untuk dimuat di Kapal. (3) Dokumen dari Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. informasi Barang Curah Padat; dan b. pemberitahuan rencana Pemuatan Barang Curah Padat. (4) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda harus memastikan: a. buku informasi stabilitas kapal telah disetujui pejabat berwenang negara bendera Kapal dan tersedia di Kapal; dan

b. MC barang curah padat yang berada diatas kapal tetap berada dibawah TML dan terhindar dari kondisi terkena air hujan, air laut, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi.

(1) Dalam hal Kapal akan memuat Barang Curah Padat grup B yang diklasifikasikan sebagai barang berbahaya, Nakhoda harus memastikan tersedianya dokumen dan peralatan di Kapal yang terdiri atas: a. dokumen pemenuhan pengangkutan barang berbahaya; b. daftar khusus barang berbahaya; c. buku pedoman penanganan keadaan darurat; dan d. perlengkapan dan obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (2) Selain memastikan tersedianya dokumen dan peralatan di Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda harus memastikan tersedianya ventilasi dan peralatan sesuai dengan sifat bahaya kimia yang ditimbulkan Barang Curah Padat yang akan dimuat. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. alat pendeteksi gas; dan b. alat pelindung diri. (4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. alat pertolongan pertama pada kecelakaan; b. baju tahan api; c. baju pelindung kimia; dan d. alat bantu pernapasan.

(1) Persyaratan persiapan Pemuatan Barang Curah Padat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi persyaratan: a. pemeriksaan dan persiapan ruang muat; b. pendistribusian; c. meratakan permukaan; dan d. pemisahan. (2) Nakhoda harus memastikan dan bertanggung jawab terhadap persyaratan persiapan Pemuatan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aman dan tidak berdampak buruk terhadap keselamatan Kapal sesuai dengan IMSBC Code beserta perubahannya.

(1) Persyaratan pemeriksaan dan persiapan ruang Pemuatan Kapal dilakukan oleh awak Kapal dan personil Terminal sebelum Pemuatan. (2) Persyaratan pemeriksaan dan persiapan ruang muat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembersihan terhadap ruang muat harus dalam keadaan kering dan bersih sebelum Pemuatan; b. penataan sumur bilga dan pelat saringan harus bersih serta diberi pelindung untuk mencegah masuknya Barang Curah Padat ke dalam bilga; c. pengujian pipa bilga, pipa ukur, dan pipa saluran lainnya harus berfungsi dengan baik; dan d. penataan perlengkapan ruang muat harus terlindung dari kerusakan.

(1) Persyaratan pendistribusian Barang Curah Padat dilakukan selama Pemuatan untuk mendapatkan stabilitas Kapal yang memadai dan tidak mendapat tekanan yang berlebihan pada struktur Kapal. (2) Pendistribusian Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. menyebarkan bobot atau berat Barang Curah Padat

secara merata di seluruh ruang muat Kapal agar ruang muat tidak mendapat tekanan yang berlebihan; dan b. Barang Curah Padat yang berat jenisnya tinggi harus dimuat di ruang muat Kapal paling bawah agar stabilitas Kapal tidak kurang dari stabilitas minimum yang ditetapkan dalam buku informasi stabilitas.

(1) Persyaratan meratakan permukaan Barang Curah Padat dilakukan untuk mencegah pergeseran Barang Curah Padat. (2) Pencegahan pergeseran Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur sudut kemiringan Barang Curah Padat dalam ruang muat. (3) Pengukuran sudut kemiringan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan peralatan yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas yang Berwenang.

(1) Persyaratan pemisahan Barang Curah Padat dilakukan untuk mencegah timbulnya bahaya reaksi kimia yang saling bertentangan di antara Barang Curah Padat yang akan dimuat di Kapal. (2) Pencegahan timbulnya bahaya reaksi kimia yang saling bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempatkan: a. Barang Curah Padat dalam 1 (satu) ruang muat Kapal yang sama dan dipisahkan dengan menggunakan 1 (satu) sekat atau dinding yang tahan api dan kedap air; dan/atau b. Barang Curah Padat dalam ruang muat Kapal yang berbeda dan dipisahkan dengan atau oleh 1 (satu) ruangan penuh.

(3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan pelaksanaan Pemuatan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi: a. persyaratan rencana Pemuatan; dan b. persyaratan operasional Barang Curah Padat dan manajemen air balas. (2) Barang Curah Padat yang akan dilakukan Pemuatan ke atau dari Kapal harus dilakukan sesuai dengan rencana Pemuatan Barang Curah Padat yang telah ditandatangani oleh Nakhoda dan Pengirim.

(1) Dalam memastikan Pemuatan Barang Curah Padat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pelaksanaan Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta untuk mendapatkan stabilitas Kapal dan tegangan pada struktur Kapal tidak melebihi batas yang ditetapkan buku informasi stabilitas sebelum Pemuatan dimulai, Nakhoda harus MENETAPKAN rencana Pemuatan Kapal. (2) Rencana Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. urutan dari ruang muat yang akan dimuat atau dibongkar; b. jumlah ton Barang Curah Padat pada setiap ruang muat; c. jumlah ton Barang Curah Padat yang dibutuhkan untuk meratakan permukaan Barang Curah Padat pada setiap ruang muat;

d. kemampuan kapal menerima kecepatan muat atau bongkar Barang Curah Padat; e. waktu yang dibutuhkan Kapal untuk mengisi atau membuang air balas; dan f. batas tekanan dan tegangan diatas Kapal yang diijinkan dalam buku informasi stabilitas.

(1) Rencana Pemuatan Kapal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus diserahkan kepada Pengirim dan salinannya harus disimpan di Kapal selama berlayar. (2) Pengirim harus menyimpan rencana Pemuatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak rencana Pemuatan ditandatangani dan harus dapat ditunjukkan setiap saat kepada Syahbandar.

(1) Nakhoda harus memastikan operasional pengisian dan pembuangan air balas yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai dengan rencana Pemuatan Kapal yang telah ditetapkan. (2) Pengirim harus memastikan operasional Pemuatan Barang Curah Padat yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai dengan rencana Pemuatan Kapal yang telah ditetapkan. (3) Dalam hal ditemukan penyimpangan yang signifikan dari rencana Pemuatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Nakhoda dan Pengirim harus memastikan setiap penyimpangan yang ditemukan telah dikoreksi. (4) Dalam hal batas tekanan dan tegangan di atas Kapal dalam rencana Pemuatan Kapal yang telah ditetapkan terlampaui atau akan terlampaui dan Pemuatan atau pembongkaran tetap dilanjutkan, Nakhoda berhak: a. menghentikan atau menangguhkan semua

operasional Barang Curah Padat dan operasional air balas; dan b. melaporkan penundaan kepada Syahbandar pada Pelabuhan muat. (5) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dilanjutkan jika Nakhoda dan Pengirim memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan.

Tata cara pengangkutan lintas batas limbah dalam bentuk curah padat berlaku untuk: a. Barang Curah Padat yang tidak digunakan langsung tetapi digunakan untuk pembuangan, pembakaran, atau metode pembuangan lainnya; dan b. Barang Curah Padat yang mengandung atau terkontaminasi dengan 1 (satu) atau lebih komponen dari barang berbahaya dalam bentuk curah padat sebagai berikut:

1. kelas 4.1 berupa bahan padat yang mudah terbakar;
2. kelas 4.2 berupa bahan padat yang dapat terbakar secara spontan;
3. kelas 4.3 berupa bahan padat yang apabila terkena air mengeluarkan gas yang mudah terbakar;
4. kelas 5.1 berupa bahan pengoksidasi;
5. kelas 6.1 berupa bahan beracun;
6. kelas 8 berupa bahan korosif; dan
7. kelas 9 berupa bahan berbahaya lainnya.

Dalam melaksanakan pengangkutan lintas batas limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Nakhoda harus memastikan bahwa limbah dimuat atau diangkut di Kapal sesuai dengan:

a. persyaratan pelaksanaan Pemuatan Barang Curah Padat; dan b. ketentuan yang dipersyaratkan Konvensi Basel 1989 mengenai pengawasan pengangkutan dan pembuangan limbah berbahaya.

Untuk memenuhi ketentuan Pemuatan dan/atau pengangkutan lintas batas limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Nakhoda harus memastikan: a. sebelum Pemuatan, telah menerima dari Pengirim berupa:

1. surat pemberitahuan pengangkutan limbah dari Otoritas yang Berwenang negara asal limbah ke negara tujuan akhir limbah; dan
2. surat persetujuan tertulis dari Otoritas yang Berwenang negara tujuan akhir limbah yang menyatakan bahwa limbah akan dibakar secara aman atau diolah dengan metode pembuangan yang aman lainnya; dan b. sebelum berlayar, telah menerima surat persetujuan pengangkutan limbah yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada Pelabuhan muat yang terdiri atas:
3. informasi limbah; dan
4. persyaratan yang diperlukan untuk Pemuatan dan/atau pengangkutan limbah.

(1) Pengirim yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan c. pencabutan pengesahan prosedur pengambilan sampel dan/atau prosedur pengendalian MC sampel. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (4) Dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengirim dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (5) Dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengirim dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pengesahan prosedur pengambilan sampel dan/atau prosedur pengendalian MC sampel.

(1) Nakhoda yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37, dan Pasal 38 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(4) Dalam hal Nakhoda tidak melakukan kewajibannya sampai dengan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan.

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Syahbandar atas nama Otoritas yang Berwenang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas yang Berwenang.

(1) Otoritas yang Berwenang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat. (2) Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas yang Berwenang mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan pelaporan Barang Curah Padat berbasis teknologi informasi; b. mengawasi pelaksanaan pelatihan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat; dan c. mengawasi Pengirim, Nakhoda, dan laboratorium baik secara administrasi maupun teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan:

a. memberikan persamaan atau pembebasan terhadap Barang Curah Padat; b. mengesahkan persetujuan prosedur pengambilan sampel dan prosedur pengendalian MC sampel; c. memberikan pengakuan laboratorium dan persetujuan Penyelenggara Pelatihan; d. MENETAPKAN grup Barang Curah Padat yang bersifat sementara, yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya; e. menerbitkan rekomendasi Barang Curah Padat yang tidak terdaftar dalam Lampiran I IMSBC Code beserta perubahannya kepada Syahbandar dan menginformasikan kepada Pelabuhan bongkar dan negara bendera Kapal; dan f. memberikan persetujuan alat pemerataan. (4) Persamaan dan pembebasan terhadap Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan atas usulan Syahbandar pada Pelabuhan muat.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas yang Berwenang dibantu oleh pejabat pemeriksa barang berbahaya. (2) Pejabat pemeriksa barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional tertentu yang menangani pemeriksaan Barang Curah Padat. (3) Pengangkatan pejabat fungsional tertentu yang menangani pemeriksaan Barang Curah Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi, dan kualifikasi, serta penetapan pejabat pemeriksa barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (1) harus memperoleh pengakuan dari Otoritas yang Berwenang dan terakreditasi dari Badan Standarisasi Nasional. (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang yang disusun dengan menggunakan format Contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dokumen: a. bukti berbentuk badan hukum INDONESIA; b. salinan akta pendirian badan hukum beserta perubahannya yang terakhir dan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. struktur organisasi dan daftar personil yang memiliki kompetensi pengujian sampel Barang Curah Padat dengan status pegawai tetap; d. salinan surat akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional; e. salinan surat penetapan tenaga ahli surveyor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; f. salinan prosedur pengujian sampel Barang Curah Padat grup A sebanyak 2 (dua) rangkap; dan g. kepemilikan peralatan pengujian. (4) Tenaga ahli surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan berstatus pegawai tetap. (5) Tenaga ahli surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pengujian sampel Barang Curah Padat

kategori mineral dan barang tambang lainnya. (6) Salinan prosedur pengujian sampel Barang Curah Padat grup A sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f paling sedikit mencakup: a. gambaran atau uraian singkat metode pengujian penentuan MC; b. gambaran atau uraian singkat metode pengujian penentuan TML dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sesuai dengan metode yang dipersyaratkan dalam Lampiran III IMSBC Code beserta perubahannya;
2. dapat dengan mudah dilakukan pengujian kembali;
3. memberikan hasil yang sesuai dengan stabilitas Kapal;
4. konsisten atau selaras dengan umpan balik;
5. dapat memberikan margin atau batas keselamatan sehubungan dengan risiko pencairan; dan
6. memberikan kriteria dapat diangkut untuk memastikan bahwa MC Barang Curah Padat yang akan dimuat atau diangkut kurang dari TML; dan c. uraian singkat mengenai protokol atau petunjuk penerapan metode pengujian dengan ketentuan:
7. dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris; dan
8. memuat prosedur pengawasan atau pengendalian internal secara berkala untuk memastikan bahwa protokol telah diterapkan dengan benar yang terdiri atas: a) contoh formulir bahwa Barang Curah Padat yang akan dimuat di atas Kapal telah ditandai atau diidentifikasi dan hasil pengujiannya telah dilaporkan; b) daftar peralatan untuk melakukan pengujian, prosedur untuk memastikan

kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan yang akurat; c) uraian singkat untuk menentukan atau MENETAPKAN pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian sampel; d) uraian singkat untuk menentukan atau MENETAPKAN penanggung jawab atas pelaksanaan prosedur pengujian dan uraian pelatihannya yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya; dan e) memuat nama penanggung jawab yang ditunjuk atas pelaksanaan prosedur pengujian dan uraian pelatihannya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(1) Otoritas yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) menugaskan pejabat pemeriksa barang berbahaya untuk melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) belum terpenuhi, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemohon dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan disusun menggunakan format contoh 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang mengembalikan semua berkas kepada pemohon melalui surat yang disusun dengan menggunakan format contoh 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang MENETAPKAN pengakuan laboratorium yang disusun dengan menggunakan format contoh 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat. (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dalam melakukan Penanganan Barang Curah Padat dan

Pengangkutan Barang Curah Padat. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan IMO Model Course 1.45. (5) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. pejabat fungsional tertentu yang menangani pemeriksaan barang curah padat; b. Pengirim; c. operator Terminal yang melakukan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat; d. operator tambang; e. teknisi yang terkait dengan Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat; dan f. personil perusahaan angkutan laut nasional. (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penyelenggara Pelatihan. (7) Tenaga kerja yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengikuti pembaharuan keterampilan setiap 2 (dua) tahun. (8) Blangko sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Otoritas yang Berwenang dengan menggunakan format Contoh 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diselenggarakan oleh Otoritas yang Berwenang. (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga pelatihan. (3) Dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga pelatihan

harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas yang Berwenang.

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga pelatihan mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang dan memiliki paling rendah akreditasi B dari intansi yang berwenang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Contoh 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan dokumen: a. salinan izin usaha di bidang pelatihan dari instansi yang berwenang untuk lembaga pendidikan; b. bukti kepemilikan sarana dan prasarana pelatihan meliputi:

1. ruang kelas dan peralatan belajar mengajar; dan
2. peralatan uji flow table, penetrasi, dan proctor/fagerberg; c. proposal rencana pelatihan yang paling sedikit memuat:
3. judul pelatihan;
4. persyaratan peserta harus disesuaikan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab calon peserta dalam Penanganan Barang Curah Padat dan Pengangkutan Barang Curah Padat;
5. tujuan pelatihan harus disesuaikan dengan judul pelatihan serta tugas dan tanggung jawab peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan;
6. hasil yang diperoleh peserta setelah berhasil

menyelesaikan pelatihan; 5. lamanya pelatihan lengkap dengan alasannya; 6. bahan pelatihan harus sesuai dengan kurikulum atau silabus; 7. referensi yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan bahan ajar harus bersumber dari konvensi, resolusi, koda, dan edaran dari Organisasi Maritim Internasional; 8. bentuk dan skenario praktek Penanganan Barang Curah Padat yang berkaitan dengan pengambilan sampel, pengujian sampel, dan pengendalian MC sampel Barang Curah Padat serta penyusunan prosedurnya; 9. bentuk dan skenario praktik Pemuatan dan Pengangkutan Barang Curah Padat yang berkaitan dengan penentuan sifat fisik dan karakteristik Barang Curah Padat, stabilitas Kapal, dan tegangan pada struktur Kapal; dan 10. evaluasi dalam bentuk ujian lisan atau praktik, serta materi ujian lisan dan skenario ujian praktik; dan d. ketenagakerjaan instruktur dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman di bidang pengujian Barang Curah Padat yang dibuktikan melalui sertifikat. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pemohon dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan

secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang mengembalikan semua berkas kepada pemohon melalui surat yang disusun dengan menggunakan format contoh 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan persetujuan Penyelenggara Pelatihan yang disusun dengan menggunakan format contoh 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persetujuan Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan persetujuan Penyelenggara Pelatihan diberikan jika masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) pada saat proses perpanjangan.

Pemegang persetujuan Penyelenggara Pelatihan harus: a. membuat dokumentasi pelaksanaan pelatihan; b. melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Otoritas yang Berwenang; dan c. menyesuaikan pelatihan terhadap perkembangan peraturan nasional dan internasional.

(1) Penyelenggara Pelatihan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan persetujuan Penyelenggara Pelatihan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas yang Berwenang.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (2) Dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelatihan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan Penyelenggara Pelatihan.

Pengirim, Nakhoda, laboratorium, dan Penyelenggara Pelatihan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Dalam hal belum terdapat pejabat fungsional tertentu, tugas pemeriksaan Barang Curah Padat dilaksanakan oleh fungsional umum pada Direktorat Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA