Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

11. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

14. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota DPR, Anggota DPD,

Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 15. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. 17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum. 20. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
23. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
24. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
25. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
26. Penduduk adalah Warga

yang bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA. 27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. 28. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. 29. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan

Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPRD. 30. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. 31. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan, dan pengundian nomor urut. 32. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik. 33. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

(1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. (2) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. (3) KPU MENETAPKAN Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh: a. KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. (2) Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu pada Pemilu Terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual penetapan Partai Politik dan pengundian nomor urut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan MENETAPKAN 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan pengundian nomor urut.

(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;

i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota kepada KPU; dan j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. (2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik INDONESIA; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

(1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri. (2) KPU MENETAPKAN persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. 1.000 (seribu) orang; atau b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota. (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dan tata cara penggunaan Sipol. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

(1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan; b. data keanggotaan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; dan c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU. (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran. (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

(1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik. (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari. (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu INDONESIA Barat; dan b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu INDONESIA Barat. (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

(1) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas: a. menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diserahkan oleh Partai Politik; b. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap daerah kabupaten/kota; c. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk hardcopy yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; d. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi:

1. nama Partai Politik;
2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
3. tempat penerimaan dokumen;
4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

(2) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL; c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

(1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5). (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik. (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi: a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap. c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh daerah provinsi, tingkat daerah kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:

1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;

2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;

3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan

4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL; d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:

5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;

6. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi; dan

7. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

8. softcopy melalui Sipol; dan

9. hardcopy; h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL; i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h; j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i; k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy. (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi: a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2- PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy; dan b. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan. (4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6).

(1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL. (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap: a. Penelitian Administrasi; dan b. Verifikasi Faktual.

(1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap: a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah; b. Berita Negara

yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:

1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan; dan
2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan; e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota; g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri salinan bukti kepemilikan dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;

h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

(1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL. (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. (3) Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Republik INDONESIA dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat: a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual; b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); dan c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. identitas kependudukan pelapor yang jelas; b. bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya; dan c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan. (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU. (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara. (6) KPU akan mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

(1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU- PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL. (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

(1) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual. (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA- PARPOL. (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut. (5) KPU/KIP kabupaten/kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. (7) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. (2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan: a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah daerah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan

menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP- PARPOL dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy; b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP- PARPOL dalam bentuk:
3. softcopy melalui Sipol; dan
4. hardcopy; c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi. (4) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Penelitian Adminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (6) huruf a. (5) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi. (6) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL. (7) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP

Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL.

(1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26. (3) Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA–PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA–PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA– PARPOL. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.

(1) KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL, berdasarkan: a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan b. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir. (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

(1) KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Penyampaian dokumen hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir. (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.

(1) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu. (2) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL, dengan nama Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, dengan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian hasil Penelitian Administrasi. (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU- PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU- PARPOL. (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a. (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan

b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL. (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan c. Bawaslu Provinsi. (7) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah: a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2- PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana. (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (5) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.

(1) Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang. (2) Mekanisme sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

(1) Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang. (2) Mekanisme metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik; b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah; c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual; d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dipenuhi jumlah

anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota. (3) Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(1) Syarat untuk menjadi verifikator lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan; e. berdomisili di wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota; f. mampu secara jasmani dan rohani; dan g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan. (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.

Verifikator lapangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c. (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah.

(5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(1) Verifikasi Faktual melalui metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (2) Contoh proyeksi terhadap jumlah populasi dalam metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan. (2) Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Perbaikan persyaratan Kantor Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan:

1. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU; dan

2. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan. (5) Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) Hari setelah pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual. (6) Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penyampaian hasil Verifikasi Faktual.

Perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir masa perbaikan. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta

Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (6) Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan

c. Bawaslu Provinsi. (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka paling lama 4 (empat) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi. (2) Hasil rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat daerah provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan c. Bawaslu Provinsi. (4) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berakhir.

(1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan. (3) KPU menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL. (4) KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

(1) KPU melakukan rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a. (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL

BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL. (3) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (4) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (5) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

(1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL. (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU MENETAPKAN Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU. (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (4) KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu.

(5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

(1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. (2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.UND.KPU- PARPOL. (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) KPU MENETAPKAN hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

(7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada: a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

(1) KPU menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) dari Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran. (2) KPU/KIP kabupaten/kota menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Partai politik tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran. (3) Sebelum mendaftar sebagai peserta Pemilu, Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(1) KPU melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik wajib memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. (3) KPU melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap: a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap:

a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

(1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap kegandaan personil pengurus Partai Politik. (2) Kegandaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus pada 1 (satu) atau lebih kepengurusan Partai Politik lain; dan/atau b. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus lebih dari 1 (satu) kepengurusan dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. (3) Dalam hal terdapat kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU melakukan klarifikasi terhadap pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik yang terdapat dalam Sipol dan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kekurangan dokumen yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan keanggotaan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44.

(1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu setelah melalui Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu dengan Keputusan KPU. (2) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52.

Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG.

Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 897); c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1048A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA