Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi secara optimal yang mencakup perencanaan, penerapan, pemantauan, pengukuran, dan evaluasi, serta tindakan untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus.

2. Gugus Keamanan Nuklir adalah sekelompok pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional yang bertugas dalam bidang keamanan dan pengamanan nuklir

3. Pengamanan Nuklir adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, menilai, menunda, dan merespon terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada suatu objek Badan Tenaga Nuklir Nasional berupa kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, fasilitas, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, kegiatan, dan informasi penting.

4. Keamanan Nuklir adalah suatu kondisi yang tahan terhadap ancaman dan gangguan yang ditandai dengan tidak terjadinya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya terhadap kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, fasilitas, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, kegiatan, dan informasi penting.

5. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dinilai membahayakan kelangsungan berfungsinya Badan Tenaga Nuklir Nasional diantaranya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya.

6. Gangguan adalah tindakan nyata yang menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda yang berakibat trauma psikis kepada pegawai, pekerja, dan/atau anggota masyarakat serta operasional Badan Tenaga Nuklir Nasional.

7. Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencapai suasana yang tenteram dan damai demi terselenggaranya program Badan Tenaga Nuklir Nasional.

8. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

9. Pengamanan Tertutup adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan, yang dilakukan tanpa menggunakan atribut pakaian dinas pengamanan.

10. Peralatan Keamanan adalah peralatan selain senjata api, yang kepemilikan dan penggunaannya digolongkan sebagai senjata api.

11. Pakaian Seragam Dinas adalah pakaian seragam berikut kelengkapan dan atribut tertentu yang dipakai atau digunakan oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir dalam melaksanakan tugas.

12. Kelengkapan dan Atribut Pakaian Seragam Dinas adalah segala bentuk tanda yang melekat pada Pakaian Seragam Dinas yang menunjukkan kompetensi, kualifikasi, dan identitas pemakainya.

13. Pemimpin Utama adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

14. Pemimpin Umum adalah Sekretaris Utama.

15. Pemimpin Taktis adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahkan eselon III yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

16. Pemimpin Teknis Operasional adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahkan eselon IV yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

17. Penanggung Jawab adalah pejabat setingkat eselon III yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

18. Pelaksana adalah pejabat setingkat eselon IV ke bawah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir di unit kerja dan/atau kawasan kerja masing- masing.

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir secara profesional, sistematis, dan terintegrasi.

Tugas pokok Gugus Keamanan Nuklir yaitu melaksanakan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

Fungsi Gugus Keamanan Nuklir yaitu melindungi kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Peranan Gugus Keamanan Nuklir yaitu sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir, penegakan

peraturan perundang-undangan, menumbuhkembangkan kesadaran, kewaspadaan, dan budaya keamanan nuklir.

(1) Struktur Organisasi Gugus Keamanan Nuklir meliputi unsur: a. Pimpinan; b. Penanggung Jawab; dan c. Pelaksana. (2) Struktur Organisasi Gugus Keamanan Nuklir tercantum dalam Lampiran I huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemimpin Utama; b. Pemimpin Umum; c. Pemimpin Taktis; dan d. Pemimpin Teknis Operasional.

Pemimpin Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai kewenangan MENETAPKAN kebijakan keamanan nuklir.

Pemimpin Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai kewenangan: a. MENETAPKAN pola pengamanan nuklir; dan b. MENETAPKAN pola kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pemimpin Taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan: a. membina kompetensi dan profesionalisme Penanggung Jawab dan Pelaksana; b. membina pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir; c. mengkoordinasikan penerapan sistem keamanan nuklir; d. membina pengelolaan budaya keamanan nuklir; e. melaksanakan koordinasi pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir dengan Pemimpin Teknis Operasional; f. mengusulkan pengadaan, penempatan, dan reposisi Pelaksana kepada Pemimpin Umum dengan berkoordinasi dengan Pemimpin Teknis Operasional; g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait; h. mengevaluasi pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan i. memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir.

Pemimpin Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas dan kewenangan: a. membina teknis operasional pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir di unit kerja dan/atau kawasan kerja masing-masing; b. menerapkan sistem keamanan nuklir; c. menerapkan dan menumbuhkembangkan budaya keamanan nuklir di unit kerja dan/atau kawasan kerja masing-masing; d. melakukan pengarahan pelaksanaan tugas rutin/khusus; e. melakukan koordinasi dengan Pemimpin Taktis; dan f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemimpin Teknis Operasional lainnya dan instansi terkait.

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan: a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir; b. memberikan supervisi pelaksanaan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Pelaksana Taktis; dan b. Pelaksana Teknis Operasional.

Pelaksana Taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. Kepala Subbagian yang bertanggung jawab terhadap keamanan nuklir; b. Kepala Subbagian yang bertanggung jawab terhadap pengamanan instalasi nuklir; c. Analis; d. Penyusun bahan; dan e. Pejabat Fungsional.

Pelaksana Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. Kepala Unit Pengamanan Nuklir; b. Kepala Subbagian Pengamanan Dalam; c. Analis; d. Komandan Regu;

e. Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir; dan f. Pejabat Fungsional.

Pelaksana Taktis dan Pelaksana Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur tentang rincian tugas.

(1) Pelaksanaan tugas dalam satu kawasan kerja yang memiliki lebih dari satu Unit Pengamanan Nuklir dikoordinasikan oleh koordinator pengamanan nuklir kawasan. (2) Koordinator pengamanan nuklir kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat Kepala Unit Pengamanan Nuklir yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir kawasan.

Koordinator pengamanan nuklir kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewenangan: a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban, pelaksanaan pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir kawasan dengan Unit Pengamanan Nuklir yang berada dalam satu kawasan; b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen penerapan sistem manajemen keamanan, ancaman dasar desain kawasan, dan dokumen pengamanan nuklir kawasan terkait lainnya; c. mengkoordinasikan pelaksanaan patroli kawasan; dan d. mengkoordinasikan pelaksanaan apel pengamanan nuklir kawasan.

(1) Hari kerja bagi Penanggung Jawab dan Pelaksana ditetapkan: a. 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat bagi yang melaksanakan kerja non shift;dan/atau b. 7 (tujuh) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi yang melaksanakan kerja shift. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mengatur tentang penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai. (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut: a. jam kerja dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari dengan 2 (dua) shift; b. pengaturan jumlah jam kerja shift sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Pemimpin Teknis Operasional masing-masing, dengan ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) shift paling banyak 16 (enam belas) jam; c. pengaturan jam istirahat ditentukan oleh Komandan Regu; dan d. jumlah jam kerja efektif tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) jam dalam 1 (satu) bulan, kecuali untuk bulan Februari, jumlah jam kerja efektif tidak kurang dari 140 (seratus empat puluh) jam.

(1) Dalam hal Pemimpin Teknis Operasional kekurangan Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir, dapat dipenuhi melalui pengadaan jasa Satuan Pengamanan alih daya. (2) Pemenuhan kekurangan Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.

(3) Pengadaan jasa Satuan Pengamanan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemimpin Taktis dan mendapat persetujuan dari Pemimpin Umum. (4) Satuan Pengamanan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat tercantum dalam Lampiran I huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (5) Jenis pakaian dan jam kerja Satuan Pengamanan alih daya diatur di dalam perjanjian/kontrak kerja pada masing-masing unit kerja.

(1) Penanggung Jawab dan Pelaksana wajib memiliki kompetensi di bidang keamanan dan keselamatan nuklir. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan, kursus, lokakarya/ workshop, dan kegiatan sejenis lainnya. (3) Pelatihan khusus yang harus diikuti oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana tercantum dalam Lampiran I huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Penanggung Jawab dan Pelaksana wajib memiliki Kartu Tanda Anggota yang berfungsi sebagai identitas kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. (2) Pengurusan pembuatan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Unit kerja yang berada di wilayah kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya pengurusan pembuatan Kartu

Tanda Anggota dikoordinasikan oleh Pemimpin Taktis; dan b. Unit kerja yang berada di luar wilayah kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya pengurusan pembuatan Kartu Tanda Anggota dilakukan oleh Pemimpin Teknis Operasional.

(1) Penanggung Jawab dan Pelaksana wajib mengenakan pakaian seragam dinas selama melaksanakan tugas. (2) Penggunaan pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Penanggung Jawab dan Pelaksana yang sedang melaksanakan tugas pengamanan tertutup. (3) Pelaksanaan tugas pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan surat tugas. (4) Pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) stel setiap tahun yang pengadaannya sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.

(1) Pakaian seragam dinas Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi: a. Pakaian Sipil Harian (PSH); b. Pakaian Dinas Harian (PDH); c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan d. Pakaian Dinas Lainnya, meliputi:

1. Pakaian Dinas Olahraga (PDO);
2. Pakaian Dinas Hamil (PDHm); dan
3. Pakaian Dinas Berjilbab (PDB).

(2) Pakaian seragam dinas Penanggung Jawab dan Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a digunakan dalam rangka melaksanakan pekerjaan harian non-lapangan, melaksanakan koordinasi pengamanan dengan Kepolisian Republik INDONESIA, mengikuti pertemuan kedinasan, dan melaksanakan tugas khusus di luar kawasan kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional atau pegawalan VIP. (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b digunakan dalam rangka melaksanakan tugas harian, mengikuti pertemuan kedinasan, dan mengikuti pelatihan di bidang keamanan nuklir di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang bersifat non- lapangan. (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c digunakan dalam rangka melaksanakan tugas harian yang bersifat lapangan, melaksanakan tugas pengawalan material/barang, dan mengikuti pelatihan di bidang keamanan nuklir yang bersifat lapangan.

Pakaian seragam dinas, kelengkapan, dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama menjalankan tugas, Penanggung Jawab dan Pelaksana dapat dilengkapi dengan senjata api, amunisi, dan/atau peralatan keamanan.

Penanggung jawab dan pelaksana yang dapat dilengkapi senjata api, dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai surat tugas yang ditetapkan oleh:

1. Pemimpin Taktis bagi Penanggung Jawab dan Pelaksana Taktis; dan
2. Pemimpin Teknis Operasional bagi Pelaksana Teknis Operasional. b. memiliki izin penggunaan atau izin penguasaan pinjam pakai senjata api yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA, dengan persyaratan sebagai berikut:
3. lulus tes psikologi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik INDONESIA;
4. memiliki keterampilan menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti latihan menembak yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang berkompeten;
5. memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
6. memiliki Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan; dan
7. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; c. menguasai peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan senjata api. d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

Senjata api dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. Senjata api:

1. senjata api bahu jenis senapan kaliber 12 GA;
2. senjata api genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32, 25, dan/atau 22;
3. senjata peluru karet;
4. senjata gas airmata; dan/atau
5. senjata kejutan listrik. b. Peralatan keamanan:
6. Pentungan (Stick) gas: a) Lampu senter multiguna dengan menggunakan gas; b) Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata; c) Semprotan (spray) gas; dan/atau d) Gas genggam (pistol/revolver gas).
7. senjata kejutan listrik a) air traser; b) pentungan (stick) listrik; c) personal protector; dan/atau d) senter serbaguna (petrolite) dengan menggunakan aliran listrik.
8. senjata angin kaliber 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO2;
9. senjata mainan yang menyerupai senjata api;
10. metal detector;
11. explosive detector; dan/atau
12. rompi anti peluru.

(1) Perencanaan kebutuhan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan yang memerlukan izin, dibuat oleh Pemimpin Taktis dengan memperhatikan usulan dari Pemimpin Teknis Operasional.

(2) Perencanaan kebutuhan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemimpin Umum untuk diproses lebih lanjut. (3) Kebutuhan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemimpin Utama diajukan kepada Kepolisian Republik INDONESIA untuk memperoleh izin pengadaan.

(1) Pemilikan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan berdasarkan izin pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) wajib dilengkapi dengan izin pemilikan. (2) Permohonan izin pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemimpin Utama kepada Kepolisian Republik INDONESIA.

(1) Perizinan pengadaan dan pemilikan, pengawasan, pemeriksaan, pemeliharaan, dan perawatan secara berkala senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan, menjadi tanggung jawab Pemimpin Taktis. (2) Perizinan penggunaan/penguasaan pinjam pakai dan pengangkutan, pengendalian, penggunaan, dan pemeliharaan secara berkala senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan, menjadi tanggung jawab Pemimpin Teknis Operasional.

(1) Senjata api hanya dapat digunakan oleh pemegang senjata api pada saat menjalankan tugas dengan berpakaian seragam dinas. (2) Pemegang senjata api yang membawa senjata api ke luar atau menggunaan di luar kawasan kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional selain harus memiliki izin penggunaan/penguasaan pinjam pakai, juga wajib

memiliki izin angkut yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA.

(1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 digunakan hanya untuk: a. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; b. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang dan instalasi Badan Tenaga Nuklir Nasional; c. menahan, mencegah, atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan instalasi Badan Tenaga Nuklir Nasional; atau d. menangani situasi yang membahayakan jiwa dan instalasi Badan Tenaga Nuklir Nasional, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. (2) Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dengan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali. (3) Pemegang senjata api yang menembakkan senjata api diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada Pemimpin Teknis Operasional dan kepolisian terdekat dari tempat kejadian. (4) Pemimpin Teknis Operasional melaporkan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemimpin Taktis.

(1) Pemegang senjata api dan peralatan keamanan bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan senjata api dan peralatan keamanan sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada dirinya.

(2) Senjata api dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dapat dipinjam pakaikan kepada yang tidak berhak. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan apabila tidak digunakan wajib disimpan ditempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. lemari besi dilengkapi kunci ganda yang ditempatkan dalam sebuah bangunan yang kokoh dan tertutup; b. pintu, jendela, dan langit-langit dipasang teralis besi/logam yang kokoh; dan c. pintu bangunan dilengkapi dengan kunci ganda. (3) Unit kerja pemegang senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan, wajib menyediakan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Unit kerja pemegang senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan wajib melakukan pengadministrasian. (2) Pengadministrasian senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembukuan (Log book) penggunaan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan; b. pengurusan izin penggunaan atau izin pengpin senjata api; c. pengurusan izin angkut senjata api; d. registrasi buku pass senjata api; dan e. penggantian buku pass senjata api.

(3) Pengadministrasian senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur sebagai berikut: a. Unit kerja yang berada di wilayah kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya pelaksanaan pengadministrasian senjata api dikoordinasikan oleh Pemimpin Taktis; dan b. Unit kerja yang berada di luar wilayah kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya pelaksanaan pengadministrasian senjata api dilakukan oleh Pemimpin Teknis Operasional.

(1) Pemimpin Taktis wajib melakukan pembinaan dalam penggunaan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelatihan dan pemberian bimbingan.

(1) Pemeliharaan dan pemeriksaan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan oleh Pemimpin Taktis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (2) Dalam hal terjadi kerusakan pada senjata api dan/atau peralatan keamanan, perbaikan dilakukan oleh Pemimpin Taktis melalui bengkel senjata api atau peralatan keamanan milik Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA atau bengkel swasta yang telah mendapat izin operasi dari Kepolisian Republik INDONESIA.

(1) Penghapusan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan dilakukan dengan cara pemusnahan berdasarkan izin kepolisian atas usul Pemimpin Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam hal terdapat senjata api, amunisi, dan/atau peralatan keamanan yang hilang, Pemimpin Teknis Operasional dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam segera melaporkan kehilangan tersebut kepada kepolisian setempat dan kepada Pemimpin Taktis. (3) Pertanggungjawaban senjata api, amunisi, dan/atau peralatan keamanan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir, Pelaksana Teknis Operasional wajib membuat laporan pengamanan secara tertulis dalam bentuk cetakan (hard copy) dan/atau elektronik (soft copy). (2) Laporan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan Harian; b. Laporan Bulanan; c. Laporan Tahunan; d. Laporan Kejadian; dan e. Laporan Pengawalan. (3) Laporan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tingkat keamanan Rahasia.

Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dibuat oleh Komandan Regu setiap hari setelah selesai melaksanakan tugas dan disampaikan kepada atasan masing-masing.

Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dibuat oleh Kepala Unit Pengamanan Nuklir dan Kepala Subbagian Pengamanan Dalam, disampaikan kepada

Pemimpin Teknis Operasional untuk selanjutnya laporan tersebut oleh Pemimpin Teknis Operasional disampaikan kepada Pemimpin Taktis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dibuat oleh Kepala Unit Pengamanan Nuklir dan Kepala Subbagian Pengamanan Dalam, disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional untuk selanjutnya laporan tersebut oleh Pemimpin Teknis Operasional disampaikan kepada Pemimpin Taktis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun bersangkutan berakhir.

Pasal 46 (1) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dibuat oleh Kepala Unit Pengamanan Nuklir dan Kepala Subbagian Pengamanan Dalam setiap terjadi suatu peristiwa/kejadian, baik yang diketahui sendiri atau atas informasi dari pihak manapun, disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional untuk selanjutnya laporan tersebut oleh Pemimpin Teknis Operasional disampaikan kepada Pemimpin Taktis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya/diketahuinya peristiwa/kejadian. (2) Dalam hal suatu kejadian terjadi pada hari libur, laporan disampaikan dengan menggunakan peralatan komunikasi yang tersedia oleh Komandan Regu kepada Kepala Unit Pengamanan Nuklir dan Kepala Subbagian Pengamanan Dalam. (3) Kepala Unit Pengamanan Nuklir dan Kepala Subbagian Pengamanan Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan tertulis pada kesempatan pertama hari kerja, disampaikan kepada Pemimpin Teknis Operasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Taktis.

Laporan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dibuat oleh koordinator pengawalan setelah selesai melakukan pengawalan, disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan tugas.

(1) Laporan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d yang diterima oleh Pemimpin Taktis selanjutnya dianalisis oleh Penanggung Jawab. (2) Hasil analisa laporan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemimpin Taktis, selanjutnya oleh Pemimpin Taktis disampaikan kepada Pemimpin Umum dengan tembusan kepada Pemimpin Utama.

Format log book penggunaan senjata api, amunisi, dan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), serta hasil analisa laporan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran unit kerja Pemimpin Taktis dan Pemimpin Teknis Operasional.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 174/KA/X/2010 tentang Seragam Satuan Pengamanan; b. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 133/KA/VI/2011 tentang Senjata Api dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan c. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 22 Tahun 2014 tentang Gugus Keamanan Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 2056); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA