PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

2. Data . . .

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

5. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

6. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.

7. Pemutakhiran Periodik adalah Pemutakhiran IGD untuk jaring kontrol geodesi atau untuk peta dasar, yang dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu.

8. Pemutakhiran Nonperiodik adalah Pemutakhiran IGD untuk jaring kontrol geodesi atau untuk peta dasar, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang tidak tertentu.

9. Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang.

10. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.

11. Insentif adalah pemberian dari pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

12. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.

13. Perangkat . . .

1. Perangkat Lunak Bebas adalah Perangkat Lunak yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya.

2. Duplikat IGT adalah salinan IGT baik berupa Format cetak atau digital.

3. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

4. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

5. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.

6. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.

7. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.

8. Format adalah standar satuan/ukuran yang digunakan secara umum oleh masyarakat luas.

9. Badan adalah Badan Informasi Geospasial.

10. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Instansi yang Berwenang adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi tersebut.

13. Lembaga Pemberi adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT.

14. Lembaga Penerima adalah Instansi Pemerintah atau SKPD yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan/atau di bidang kearsipan.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.

16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

17. Pembangun . . .

1. Pembangun adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

2. Pengembang adalah Setiap Orang yang mengembangkan suatu Perangkat Lunak yang sudah ada untuk mengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

3. Pengguna adalah Setiap Orang yang menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

4. Tim Verifikasi adalah tim penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan pemberian insentif.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

6. Penyelenggara IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.

Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

• penyelenggaraan IG;
• pelaksana di bidang IG;
• penyelenggaraan dan Pemutakhiran IGD;
• pembinaan IG; dan
• sanksi administratif.

Bagian Kesatu Umum

Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

• pengumpulan DG;
• pengolahan DG dan IG;
• penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
• penyebarluasan DG dan IG; dan
• penggunaan IG.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pengumpulan Data Geospasial Paragraf 1 Umum

(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.

(2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• DG Dasar; dan
• DG Tematik.

(3) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan.

(4) Pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan oleh:

• Instansi Pemerintah;
• Pemerintah Daerah; dan/atau
• Setiap Orang.

(5) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:

• survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
• pencacahan; dan/atau
• cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pengumpulan DG dilakukan untuk tujuan tanggap darurat di daerah yang dinyatakan sebagai daerah darurat bencana, pengumpulan DG diselenggarakan secara cepat sesuai dengan proses tanggap darurat bencana.

Pasal 7 . . .

Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan kerja sama antar Penyelenggara IG.

(1) Kerja sama pengumpulan DG yang dilakukan oleh

Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

(2) Materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengacu pada katalog IG Nasional.

(3) Dalam hal materi kerja sama telah tercantum di dalam

katalog IG nasional, kerja sama pengumpulan DG hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pemutakhiran IG.

(4) DG yang dihasilkan melalui kerja sama dalam

pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam katalog IG Nasional.

(1) Pengumpulan DG dapat dilakukan melalui kerja sama

dengan lembaga asing, badan usaha asing, atau warga negara asing.

(2) Kerja sama pengumpulan DG yang dilakukan oleh

Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan lembaga asing, badan usaha asing, atau warga negara asing harus mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Rencana melakukan kerja sama pengumpulan DG

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh selain Badan, wajib diberitahukan kepada Badan untuk mendapatkan pertimbangan.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berupa pendapat atau saran mengenai hal tertentu yang menurut sifat dan substansinya diperlukan dalam kerja sama.

Paragraf 2 Izin Pengumpulan Data Geospasial

Pengumpulan DG wajib memperoleh izin dalam hal:

• dilakukan di daerah terlarang;
• berpotensi menimbulkan Bahaya; atau
• menggunakan Wahana milik asing selain satelit.

Pasal 11 . . .

(1) Instansi yang Berwenang dapat menetapkan suatu

daerah sebagai daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk jangka waktu tertentu.

(2) Penetapan daerah terlarang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Daerah terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa:

• kawasan keamanan; atau
• wilayah pertahanan.

(4) Dalam hal diperlukan, pengumpulan DG dapat dilakukan

di daerah terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Instansi yang Berwenang.

(5) Instansi yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemberian izin di kawasan keamanan; dan
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk pemberian izin di wilayah pertahanan.

(1) Pengumpulan DG yang berpotensi menimbulkan Bahaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari pemilik, penguasa, atau penerima manfaat daerah.

(2) Potensi Bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Bahaya untuk:

• pengumpul DG;
• objek pengumpulan DG; dan/atau
• lingkungan di sekitar objek pengumpulan DG.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah disepakati mengenai kondisi Bahaya yang dimaksud antara pengumpul data dengan pemilik, penguasa, atau penerima manfaat daerah.

Pasal 13 . . .

Kegiatan pengumpulan DG yang menggunakan Wahana milik asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan DG yang menggunakan:

• Wahana darat milik asing;
• Wahana air milik asing; dan/atau
• Wahana udara milik asing.

Izin pengumpulan DG yang menggunakan Wahana milik asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Kepala Badan dalam memberikan izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

(2) Rekapitulasi hasil pemberian izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi secara berkala.

Dalam hal kegiatan pengumpulan DG berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh orang asing, mekanisme izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Cara Memperoleh Izin

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, pemohon harus mengajukan permohonan izin

secara tertulis kepada pemberi izin.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• identitas pemohon;

• maksud dan tujuan;

• rencana . . .

• rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan DG;
• rencana waktu kegiatan pengumpulan DG;
• daftar personil pelaksana pengumpulan DG;
• aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan DG; dan
• keterangan atau spesifikasi alat dan Wahana yang akan digunakan dalam kegiatan pengumpulan DG.

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

yang diterima secara lengkap dan benar oleh pemberi izin wajib dibuat berita acara penerimaan permohonan.

(2) Berita acara penerimaan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat pada saat permohonan izin diterima oleh pemberi izin.

(3) Berita acara penerimaan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bukti atas penerimaan permohonan oleh pemberi izin.

(4) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

memberikan keputusan berupa menerima atau menolak permohonan yang telah dibuat berita acara penerimaannya.

(5) Keputusan terhadap permohonan, berupa menerima atau

menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterbitkan oleh pemberi izin dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara penerimaan.

(6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) berupa penolakan, keputusan tersebut harus disertai

dengan alasan penolakan.

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilaksanakan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.

(1) Pengumpulan DG yang telah memperoleh izin wajib

melakukan pelaporan kepada pemberi izin selama pelaksanaan pengumpulan DG.

(2) Pelaporan . . .

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala dan/atau setelah kegiatan pengumpulan DG selesai dilakukan.

Pemberi izin melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan DG yang telah memperoleh izin.

(1) Pemberi izin menetapkan prosedur operasional standar

pemberian izin.

(2) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bersifat terbuka dan menjadi pedoman bersama antara pemohon dan pemberi izin.

Bagian Ketiga Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG.

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilakukan di dalam negeri.

(1) Dalam hal tertentu, pengolahan DG dan IG dapat

dilakukan di luar negeri.

(2) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri.

Dalam hal pengolahan DG dan IG dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus mempertimbangkan paling sedikit aspek:

• alih teknologi;
• peningkatan sumber daya manusia; dan
• keamanan.

Pasal 27 . . .

Pengolahan DG dan IG yang dilakukan di luar negeri harus mendapat izin dari Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengolahan DG dan IG di luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

(1) Pemerintah memberikan Insentif kepada Setiap Orang

yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada

Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa:

• penghargaan;
• penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa;
• pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak; dan/atau
• penyediaan sarana pengolahan DG dan IG.

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

huruf a berupa piagam atau sertifikat.

(2) Penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa penambahan nilai dalam evaluasi teknis dalam proses pengadaan barang/jasa.

(3) Pemberian . . .

(3) Pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia

di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa pelatihan dan/atau lokakarya.

(4) Penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa penyediaan penyimpanan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG dan penyediaan server.

(1) Pemberian Insentif dilakukan melalui proses pengusulan.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Pemberi Insentif dapat memberikan usulan calon

penerima Insentif.

(4) Usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota calon pemberi Insentif untuk dilakukan penilaian.

(1) Dalam proses penilaian pemberian Insentif,

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas perwakilan instansi calon pemberi Insentif, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertugas:

• melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Insentif;
• menentukan hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif; dan
• memberikan hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 36 . . .

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dalam memberikan persetujuan atau penolakan harus berdasarkan pada hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis Insentif yang disampaikan Tim Verifikasi.

Pemberian Insentif berupa penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif berupa kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan untuk tingkat Pembangun, Pengembang, dan Pengguna.

Pemberian Insentif berupa penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan dengan:

• penyediaan sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
• penyediaan server yang dapat diakses dengan mudah oleh Pengguna.

Dalam hal Insentif diberikan oleh selain Badan, pemberian Insentif diinformasikan kepada Badan.

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a kepada Pembangun meliputi:

• membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya;

• Perangkat Lunak telah digunakan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah;

• Perangkat . . .

• Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh Pengguna; dan
• kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a kepada Pengembang meliputi:

• Pengembang mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
• Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
• kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a kepada Pengguna meliputi:

• Pengguna menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
• Pengguna menunjukkan DG dan/atau IG yang dihasilkan dengan menggunakan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
• kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b kepada Pembangun meliputi:

• Pembangun membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya dan akan memiliki nama yang baru;
• Perangkat Lunak akan bermanfaat bagi paling sedikit 100 (seratus) Pengguna yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
• kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 45 . . .

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b kepada Pengembang meliputi:

• Pengembang mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
• Perangkat Lunak digunakan oleh paling sedikit 100 (seratus) Pengguna yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
• kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Kriteria penerima pelatihan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

• Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menggunakan Perangkat Lunak IG yang bebas dan terbuka; dan
• Pengembang Perangkat Lunak yang mengembangkan Perangkat Lunak IG yang bebas dan terbuka.

Kriteria penerima penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:

• Penyelenggara IG yang memiliki komitmen pembangunan, pengembangan, dan penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
• Pembangun dan Pengembang Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

(1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

(2) Penyimpanan . . .

(2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menjamin ketersediaan IGT nasional, Lembaga

Pemberi wajib membuat Duplikat IGT yang diselenggarakannya.

(2) Duplikat IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diserahkan kepada Lembaga Penerima.

(3) Duplikat IGT yang telah diserahkan kepada Lembaga

Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses kembali oleh Lembaga Pemberi.

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

• Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan; dan
• Duplikat IGT sebagai arsip.

(1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang

diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diserahkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.

(2) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.

(1) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh

Instansi Pemerintah diserahkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.

(2) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah diserahkan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.

(1) Penyerahan Duplikat IGT dari Lembaga Pemberi kepada

Lembaga Penerima dicatat dalam berita acara serah terima.

(2) Berita . . .

(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disepakati oleh Lembaga Pemberi dan Lembaga Penerima.

(3) Dalam hal Duplikat IGT sebagai arsip, Duplikat IGT yang

diserahkan kepada Lembaga Penerima disertai dokumen autentikasi dari penyelenggara.

(1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IGT diterbitkan.

(2) Duplikat IGT sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf b diserahkan paling lambat 2 (dua) tahun

sejak selesainya kegiatan pembuatan IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Penerima wajib melaksanakan:

• penyimpanan dan pengamanan Duplikat IGT;
• penyediaan akses terhadap Duplikat IGT bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT.

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki bentuk penyajian meliputi:

• tabel informasi berkoordinat;
• Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas;
• Peta digital;
• Peta interaktif; dan/atau
• Peta multimedia.

Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 huruf a dan Peta cetak dalam bentuk lembaran atau

buku atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b diserahkan dalam bentuk:

• cetak; dan
• digital.

Pasal 58 . . .

(1) Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 huruf a dalam bentuk digital dibuat dalam Format saji.

(2) Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dalam bentuk digital dibuat dalam Format asli dan Format saji.

(1) Peta digital, Peta interaktif, dan/atau Peta multimedia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, huruf d, dan huruf e, dibuat dalam Format asli dan Format saji.

(2) Untuk Peta interaktif dan Peta multimedia, selain dibuat

dalam Format asli dan Format saji, juga diserahkan beserta Perangkat Lunaknya.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

(1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses,

pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan media cetak.

(2) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penggunaan Informasi Geospasial

(1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

Paragraf 1 Umum

(1) Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur

IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

(2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• kebijakan;
• kelembagaan;
• teknologi;
• standar; dan
• sumber daya manusia.

(3) Fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

(4) Dalam melakukan fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan/atau Setiap Orang.

Paragraf 2 Kebijakan

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• kebijakan IG nasional;
• kebijakan IG Instansi Pemerintah; dan
• kebijakan IG Pemerintah Daerah.

Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 65 . . .

(1) Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64 menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

(2) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG.

(3) Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional IG sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(4) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(5) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi

setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG.

(1) Kebijakan IG Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 huruf b harus disusun berdasarkan kebijakan IG nasional dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

(2) Kebijakan IG Instansi Pemerintah ditetapkan oleh masing-

masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(1) Kebijakan IG Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 huruf c harus disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

(2) Kebijakan IG Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-

masing gubernur atau bupati/walikota.

Paragraf 3 Kelembagaan

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

(2) huruf b merupakan wadah dalam penyelenggaraan IG.

(2) Kelembagaan . . .

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi melalui forum pertemuan antarpemangku kepentingan yang terdiri atas unsur:

• Instansi Pemerintah;
• Pemerintah Daerah; dan
• Setiap Orang.

(3) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggarakan oleh Badan secara berkala.

Paragraf 4

Teknologi

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IG.

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memuat ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alih teknologi.

Paragraf 5 Standar

(1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2)

huruf d digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG.

(2) Standar . . .

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya.

Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (2) dapat diberlakukan secara wajib oleh

penyelenggara IG.

Penyelenggara IG melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6 Sumber Daya Manusia

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (2) huruf e wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui:

• pendidikan;
• pelatihan; dan/atau
• penelitian.

(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan oleh lembaga pendidikan formal di bidang IG.

(4) Penyusunan kurikulum lembaga pendidikan formal di

bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat masukan dari Badan.

(5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Badan.

(6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan oleh Penyelenggara IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76 . . .

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 yang merupakan tenaga profesional di bidang IG harus tersertifikasi.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• orang perseorangan;
• Badan Usaha; dan
• kelompok orang.

Pelaksanaan IG oleh orang perseorangan dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (2) huruf c wajib memiliki surat keterangan sebagai kelompok orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG.

(2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelompok orang harus memenuhi persyaratan:

• memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota; dan
• memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG.

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

diterbitkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Badan.

(2) Surat . . .

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kebutuhan dan kualifikasinya.

Kelompok orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG wajib melaksanakan kegiatan IG sesuai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kesatu Penyelenggaraan IGD

(1) Penyelenggaran IGD dilaksanakan oleh Badan berdasarkan

rencana induk penyelenggaraan IGD.

(2) Rencana induk penyelenggaraan IGD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Rencana induk penyelenggaraan IGD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat secara detail area yang akan diselenggarakan.

(4) Rencana induk penyelenggaraan IGD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun paling sedikit berdasarkan:

• kebutuhan pembangunan;
• kebijakan nasional;
• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
• ketersediaan anggaran.

(5) Rencana induk penyelenggaraan IGD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasional.

Pasal 84 . . .

(1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

mengusulkan penyelenggaraan IGD di luar rencana induk penyelenggaraan IGD kepada Kepala Badan.

(2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IGD di

luar rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan tata cara tertentu.

(2) Metode dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan memperhatikan:

• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
• standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan tata cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan IGD, Badan

menyelenggarakan sistem informasi IGD.

(2) Sistem informasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tingkat kemutakhiran IGD di setiap wilayah.

(1) Dalam penyelenggaraan IGD, Badan dapat melibatkan

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

(2) Badan melakukan koordinasi, supervisi, verifikasi, dan

validasi terhadap hasil penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan

IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Hasil penyelenggaraan IGD dipublikasikan secara periodik

sesuai ketentuan penyelenggaraan dan jangka waktu Pemutakhiran IGD dengan diberikan kode publikasi.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal tertentu, hasil penyelenggaraan IGD dapat

dipublikasikan dengan tidak mengikuti jadwal publikasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diberikan kode publikasi tersendiri.

Bagian Kedua

Pemutakhiran

Paragraf 1

Umum

Ketentuan mengenai penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemutakhiran IGD.

(1) Pemutakhiran IGD dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

(2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• Pemutakhiran Periodik; dan
• Pemutakhiran Nonperiodik.

(3) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• jaring kontrol geodesi; dan
• Peta dasar.

Jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a meliputi:

• jaring kontrol horizontal nasional;
• jaring kontrol vertikal nasional; dan
• jaring kontrol gayaberat nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b meliputi:

• Peta Rupabumi Indonesia;
• Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
• Peta Lingkungan Laut Nasional.

Pasal 93 . . .

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdiri atas:

• Peta Skala 1:1.000.000, 1:500.000, dan 1:250.000;
• Peta Skala 1:100.000, 1:50.000, dan 1:25.000; dan
• Peta Skala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000.

Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terdiri atas:

• Peta Skala 1:250.000;
• Peta Skala 1:50.000 dan 1:25.000; dan
• Peta Skala 1:10.000.

Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 huruf c terdiri atas:

• Peta Skala 1:500.000 dan 1:250.000; dan
• Peta Skala 1:50.000.

Paragraf 2 Pemutakhiran Periodik

(1) Jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90 ayat (3) huruf a dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

• nilai unsur jaring kontrol geodesi; dan
• sarana fisik jaring kontrol geodesi.

(1) Nilai unsur jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

• sistem referensi koordinat;

• nilai koordinat horizontal;

• nilai . . .

• nilai koordinat vertikal atau tinggi; dan
• nilai gayaberat.

(2) Nilai unsur jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimutakhirkan paling lambat setiap 5 (lima) tahun.

Sarana fisik jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu paling lambat setiap 5 (lima) tahun.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

(1) Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:1.000.000, 1:500.000,

dan 1:250.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:100.000, 1:50.000, dan

1:25.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

(3) Peta Rupabumi Indonesia Skala1:10.000, 1:5.000, 1:2.500,

dan 1:1.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

(1) Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:250.000

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000 dan

1:25.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

(3) Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:10.000

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 102 . . .

(1) Peta Lingkungan Laut Nasional Skala 1:500.000 dan

1:250.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Peta Lingkungan Laut Nasional Skala 1:50.000

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Paragraf 3 Pemutakhiran Nonperiodik

Pemutakhiran Nonperiodik dilaksanakan apabila terjadi peristiwa tertentu yang mendesak untuk dilaksanakannya Pemutakhiran IGD.

Peristiwa tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, berupa:

• bencana alam;
• perang;
• pemekaran atau perubahan wilayah administratif; atau
• kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD.

Skala Peta dasar yang digunakan untuk Pemutakhiran Nonperiodik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam keadaan tertentu Pemutakhiran Nonperiodik dapat diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki Peta dasar paling tua dan/atau pada Skala terkecil diantara ketersediaan Peta dasar nasional.

BAB V . . .

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan IG dilakukan oleh

Badan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

kepada:

• penyelenggara IGT; dan
• Pengguna IG.

(3) Penyelenggara IGT dan Pengguna IG sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• Instansi Pemerintah;
• Pemerintah Daerah; dan/atau
• Setiap Orang.

Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

• pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang- undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
• pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
• perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
• penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembinaan kepada Pengguna IG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

• sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
• pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG.

Pasal 110 . . .

(1) Pengaturan dalam bentuk penerbitan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a

dapat dilakukan dengan media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilakukan oleh Badan dalam bentuk:

• menyelenggarakan bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya;
• melakukan pendampingan; dan/atau
• memberikan masukan kurikulum, menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, penyediaan fasilitas magang, dan pembelajaran jarak jauh.

Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dilakukan oleh Badan melalui koordinasi dengan penyelenggara IGT.

(1) Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk

sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d dilakukan oleh Badan sebagai instansi pembina jabatan fungsional di bidang IG.

(2) Penyelenggaraan jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114 . . .

Sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dilakukan oleh Badan melalui:

• publikasi di media cetak dan elektronik;
• pameran;
• lokakarya; dan/atau
• sosialisasi lainnya.

Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dilakukan oleh Badan paling sedikit melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan/atau pendampingan.

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala.

Badan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan:

• Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial; atau

• Pasal 19, Pasal 20, Pasal 79, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini, dikenai sanksi administratif.

Pasal 119 . . .

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
• denda administratif; dan/atau
• pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diberikan oleh:

• Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan:

1. Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau
2. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 79, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini;

• Menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian selain Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan:

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau
2. Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan:

• Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; atau
• Pasal 19, Pasal 20, Pasal 79, atau Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk surat yang memuat:

• rincian pelanggaran;

• kewajiban . . .

• kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan
• tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.

(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara

sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak mengindahkan surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

(2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan.

(3) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya paksa berupa penyegelan dan/atau penghentian kegiatan.

(4) Setelah kegiatan dihentikan, dilakukan pengawasan agar

kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan penghentian sementara kegiatan.

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 124 . . .

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119 huruf d dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar:

• ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau

Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini; dan

• tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.

(3) Surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.

(4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya.

(5) Apabila Setiap Orang yang melakukan pelanggaran tidak

menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang memberikan sanksi melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014

,

ttd.