Peraturan Badan Nomor 34-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor riil.
2. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer investasi.
3. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi

kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 4. Efek adalah surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 5. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak. 6. Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut. 7. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan, dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas. 8. Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang menerbitkan Efek yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang akan menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas. 9. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. 10. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.

12. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

14. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka MENETAPKAN harga pasar wajar.

15. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

17. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

18. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas dikurangi seluruh kewajibannya.

19. Info Memo adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek dimaksud.

20. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

21. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.

22. Dokumen Keterbukaan adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material dalam rangka penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan tujuan agar Pihak lain membeli Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pedoman pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan yang berkaitan dengan: a. tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; c. pemenuhan jangka waktu dan minimum dana kelolaan, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat memiliki perwakilan pemodal sebagai penghubung komunikasi antara para pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengenai kegiatan investasi dan perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

(1) Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dilakukan hanya kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional. (2) Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat dilakukan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum. (3) Jenis penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (4) Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana. (5) Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dilakukan kepada Pemodal Profesional;

b. kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada calon Pemodal Profesional dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan/atau media elektronik; dan c. kegiatan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (6) Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib bersifat terbatas, baik masa penawaran maupun jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan. (7) Masa penawaran dan jumlah Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (8) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, peralihan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilarang dilakukan apabila peralihan tersebut memenuhi kriteria ketentuan Penawaran Umum.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang investasi yang dibuktikan dengan:

1. sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling sedikit 5 (lima) tahun,

yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut; b. memiliki Komite Investasi yang bertugas untuk:

1. MENETAPKAN kebijakan dan strategi investasi pada Efek yang berkaitan dengan Kegiatan Sektor Riil; dan
2. mengawasi seluruh kegiatan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari awal investasi sampai dengan divestasi atau selama masa berlaku Kontrak Investasi Kolektif; c. melakukan uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai; d. melakukan pemantauan perkembangan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil tersebut secara berkala; e. memastikan realisasi penggunaan dana Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum di dalam Info Memo dari Efek dimaksud, kecuali bagi Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; f. memastikan Perusahaan Sasaran menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Manajer Investasi, kecuali bagi Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; g. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tentang gambaran struktur produk dan risiko investasi dalam Dokumen Keterbukaan; h. menyediakan ringkasan informasi utama Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada calon pemegang Unit Penyertaan; i. memiliki prosedur yang memadai terkait penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Pemodal Profesional baik yang

dilakukan melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan j. memastikan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada saat membeli Unit Penyertaan.

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan: a. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tentang gambaran struktur produk dan risiko investasi dalam Dokumen Keterbukaan; b. menyediakan ringkasan informasi utama Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada calon pemegang Unit Penyertaan; c. memiliki prosedur yang memadai terkait penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Pemodal Profesional yang dilakukan melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan d. memastikan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada saat membeli Unit Penyertaan.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib MENETAPKAN tujuan investasi, kebijakan investasi, dan strategi investasi tertentu dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (2) Portofolio Efek dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas terdiri dari satu atau lebih Efek yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas, untuk mendanai satu atau beberapa Kegiatan Sektor Riil. (3) Dalam hal Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas terdiri atas lebih dari 1 (satu) Efek, Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Efek yang membentuk Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat merupakan Efek sejenis dan/atau tidak sejenis; b. rencana penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas harus ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan; dan c. setiap penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (4) Dalam hal penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan setelah Reksa Dana Penyertaan Terbatas terbit, Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan penambahan Efek dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek dimaksud dilakukan. (5) Dokumen terkait penambahan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan pencatatan Reksa

Dana Penyertaan Terbatas, yang telah disesuaikan sehubungan dengan penambahan Efek baru.

(1) Minimum Investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku. (3) Nilai minimum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak.

(1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilarang melakukan investasi pada Efek kecuali: a. Efek bersifat utang dan/atau Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak melalui Penawaran Umum; b. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan Perusahaan Terbuka, kecuali apabila kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka merupakan akibat dari mekanisme pengakhiran Reksa Dana Penyertaan Terbatas berupa strategi Penawaran Umum yang dilakukan oleh Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas; dan/atau

c. Efek yang bersifat hybrid yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. (2) Selain instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan transaksi Efek derivatif atas mata uang atau suku bunga untuk lindung nilai atas investasi.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat berinvestasi pada Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan: a. transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran wajib dilakukan dalam kondisi arm’s length dimana transaksi antar para Pihak dilakukan secara independen dan pada harga yang wajar; b. dalam hal Efek Perusahaan Sasaran yang akan dibeli berupa Efek bersifat ekuitas, uji tuntas (due diligence) Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil wajib didukung dengan laporan hasil penilaian independen yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan c. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Untuk melakukan pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Manajer Investasi dilarang: a. membeli Efek luar negeri; b. melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas; c. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; dan/atau

d. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya.

(1) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas belum dapat melakukan investasi pada Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah menerima dana dari investor, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan penempatan dana pada deposito paling lama 1 (satu) tahun sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan. (2) Penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito di 1 (satu) bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (3) Dalam hal penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (4) Rencana penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penempatan dana disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Untuk melakukan pemantauan investasi pada Efek bersifat utang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat menunjuk wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai pemegang Efek bersifat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang.

(1) Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (investment grade). (2) Dalam hal Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh peringkat layak investasi (investment grade), Efek bersifat utang wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan (3) lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, senilai paling sedikit 100% (seratus persen)

dari nilai nominal Efek bersifat utang dimaksud pada setiap saat. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA. (5) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mendaftarkan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (6) Dalam hal Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat mendaftarkan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank Kustodian wajib menyampaikan alasan dan konsekuensi hukumnya kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib memiliki Komite Investasi. (2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang berpengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan paling singkat selama 5 (lima) tahun. (3) Anggota Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi

dan/atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian dengan Manajer Investasi. (4) Perjanjian Manajer Investasi dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai: a. jangka waktu perjanjian paling singkat sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. mengikuti ketentuan hukum di INDONESIA; dan c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (5) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebelum berakhirnya masa perjanjian, Manajer Investasi wajib menunjuk anggota Komite Investasi pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian.

(1) Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas tidak memiliki pengetahuan mengenai bidang usaha Perusahaan Sasaran, Manajer Investasi wajib menunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Sasaran. (2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dapat menunjuk wakil Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai anggota direksi dan/atau komisaris pada Perusahaan Sasaran. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau wakil Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai anggota direksi dan/atau komisaris pada

Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi atau pihak ketiga. (4) Dalam hal Manajer Investasi menunjuk pihak ketiga sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota direksi dan/atau komisaris pada Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi wajib mengikat pihak ketiga tersebut dengan perjanjian. (5) Perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat paling sedikit: a. jangka waktu perjanjian paling singkat sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. mengikuti ketentuan hukum di INDONESIA; dan c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi. (6) Dalam hal perjanjian dengan pihak ketiga diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebelum masa perjanjian berakhir, Manajer Investasi wajib menunjuk pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian dimaksud.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib: a. memiliki akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran; dan b. menjaga kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas investasi pada Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran.

(1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib menjual Efek

bersifat ekuitas dimaksud jika Perusahaan Sasaran melakukan Penawaran Umum pada jangka waktu dan/atau kondisi tertentu. (2) Jangka waktu dan/atau kondisi penjualan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas.

Investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek bersifat hybrid hanya berupa: a. surat berharga perpetual; b. surat utang konversi; c. surat utang subordinasi; dan/atau d. jenis Efek lain yang memiliki karakteristik kombinasi antara Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid wajib: a. melakukan uji tuntas (due diligence) atas fitur dan struktur penerbitan Efek bersifat hybrid; dan b. memastikan bahwa investasi Efek bersifat hybrid telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (investment grade).

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid wajib memberikan informasi

tambahan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas mengenai: a. karakteristik investasi pada Efek bersifat hybrid; b. strategi pengelolaan investasi pada Efek bersifat hybrid; dan c. risiko khusus terkait investasi pada Efek bersifat hybrid.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif paling sedikit: a. nama dan alamat Manajer Investasi; b. nama dan alamat Bank Kustodian; c. tujuan, kebijakan, dan strategi investasi; d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dan pemodal; e. komposisi Portofolio Efek dan batasan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi; f. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi; g. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;

h. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian; i. hak pemegang Unit Penyertaan; j. hak Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan; k. ketentuan mengenai akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran, bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas; l. tata cara pemrosesan pembelian Unit Penyertaan; m. tata cara pengalihan Unit Penyertaan; n. tata cara metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek sebagai dasar penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; o. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; p. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau kondisi kahar yang menyebabkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya; q. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; r. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa; s. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; t. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi, Bank Kustodian,

dan/atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; u. Perusahaan Sasaran, Kegiatan Sektor Riil, dan/atau informasi terkait penerbit Efek yang menjadi sasaran investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; v. jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif; w. jumlah minimum dan maksimum Unit Penyertaan yang akan diterbitkan; x. mekanisme pengakhiran investasi; y. mekanisme penyelesaian dan/atau pengembalian dana yang telah dihimpun dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif terlewati, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat melakukan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan z. mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (2) Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, wajib meliputi paling sedikit : a. hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. hak untuk meminta diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan, dalam hal pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah

seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diterbitkan.

Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ditawarkan wajib memuat informasi terkini.

(1) Ketentuan mengenai bentuk dan isi prospektus untuk Penawaran Umum Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib: a. mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, serta fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; b. memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti; dan c. mengungkapkan ringkasan atas fakta dan pertimbangan yang paling penting pada bagian awal Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan urutan pengungkapan fakta pada Dokumen Keterbukaan

Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu. (3) Pengungkapan fakta material dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat disesuaikan tidak terbatas hanya pada fakta material. (4) Pengungkapan atas fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sehingga Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak menyesatkan. (5) Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilarang: a. memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel; dan/atau b. tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, sehingga informasi yang termuat dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. (6) Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan profesi penunjang pasar modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas: a. tidak memuat informasi atau fakta material yang tidak benar; b. tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan/atau c. disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. informasi yang wajib disajikan atau diungkapkan pada bagian luar kulit muka Dokumen Keterbukaan, yang meliputi:

1. nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
2. dasar hukum Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
3. alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
4. tanggal efektif, bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum atau tanggal pencatatan bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
5. batas masa penawaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
6. batas minimal dan/atau maksimal jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan, jika terdapat batasan jumlah Unit Penyertaan;
7. tanggal akhir penjatahan, jika terdapat tanggal akhir penjatahan;
8. tanggal pengembalian uang pemesanan, jika terdapat tanggal pengembalian uang pemesanan;
9. penjelasan singkat mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
10. harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan;
11. nama lengkap penjamin emisi Efek, jika terdapat penjamin emisi Efek;
12. nama lengkap Manajer Investasi;
13. nama lengkap Bank Kustodian;
14. tempat dan tanggal Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diterbitkan;
15. kolom perhatian dengan menyebutkan: “SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK

MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN” (yang menunjuk pada halaman dalam Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas mengenai kebijakan investasi, faktor risiko, dan Manajer Investasi); dan 16. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar: “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI DOKUMEN KETERBUKAAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”; b. informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian dalam kulit muka Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas: “REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH, BANK INDONESIA, ATAU PIHAK INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI DOKUMEN KETERBUKAAN DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SEGI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK“; c. daftar isi; d. istilah dan definisi, yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

1. pengertian Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

2. bentuk hukum Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

3. pengertian Manajer Investasi;

4. pengertian Bank Kustodian;

5. pengertian penilai;

6. pengertian Pemodal Profesional;

7. pengertian Perusahaan Sasaran, jika terdapat Perusahaan Sasaran;

8. pengertian Kegiatan Sektor Riil;

9. pengertian bukti kepemilikan Reksa Dana Penyertaan Terbatas atau Unit Penyertaan;

10. pengertian Nilai Aktiva Bersih; dan

11. hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan; e. informasi mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang meliputi:

12. pendirian Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

13. penawaran Unit Penyertaan;

14. penjelasan imbal hasil yang diperoleh dari investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan

15. pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yang paling sedikit mencakup: a. Komite Investasi; b. Tim Pengelola Investasi; c. informasi mengenai Manajer Investasi, yang meliputi:

1. keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
2. pengalaman Manajer Investasi; dan 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; d. informasi mengenai Bank Kustodian; e. informasi mengenai penilai; f. informasi tentang profesi penunjang pasar modal lainnya yang berkaitan dengan pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; g. tujuan dan kebijakan investasi; h. ringkasan hasil uji tuntas atas aset investasi dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas; i. metode penilaian aset investasi dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

j. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain, jika terdapat alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, pemegang Unit Penyertaan, dan/atau biaya lain; k. perpajakan; l. faktor risiko yang utama; m. hak pemegang Unit Penyertaan; n. pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; o. pendapat dari penilai tentang aset dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas, jika terdapat pendapat dari penilai tentang aset dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas; p. persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan; q. informasi mengenai penyebarluasan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan formulir pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan; r. jenis aktivitas usaha aset dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas; s. struktur Reksa Dana Penyertaan Terbatas; t. perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; u. peraturan perundang-undangan yang terkait Reksa Dana Penyertaan Terbatas; v. perkiraan dan proyeksi keuntungan dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas; w. rapat umum pemegang Unit Penyertaan; x. hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, jika terdapat hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal; dan

y. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang Unit Penyertaan nya ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menerbitkan pembaharuan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam hal terdapat perubahan fakta material. (2) Pembaharuan Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sisipan perubahan terhadap Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan mencantumkan pernyataan, ”SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN KETERBUKAAN.”.

(1) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan untuk ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan

Terbatas, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan untuk tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam rangka pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum dan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut: a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan b. dokumen pendukung atas investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada: a. Efek bersifat utang; b. Efek bersifat ekuitas; dan/atau c. Efek bersifat hybrid.

Dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat utang terdiri dari:

a. perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. dokumen jaminan yang dilengkapi dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas apabila dipersyaratkan adanya jaminan; c. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:

1. Efek bersifat utang yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas; d. hasil uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi kecuali bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; e. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya kecuali bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; f. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai, jika terdapat laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai; g. Info Memo Perusahaan Sasaran kecuali bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA;

h. Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; i. dokumen terkait penerbitan Efek bersifat utang; j. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:

1. fotokopi sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling sedikit 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling sedikit menyatakan calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat utang dan risiko yang mungkin terjadi; dan l. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang menyatakan investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas terdiri dari: a. perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. perjanjian dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga, jika terdapat perjanjian

dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga; c. perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai tenaga ahli dan/atau anggota direksi dan/atau komisaris pada Perusahaan Sasaran, jika terdapat perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai tenaga ahli dan/atau anggota direksi dan/atau komisaris pada Perusahaan Sasaran; d. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:

1. Efek bersifat ekuitas yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan

2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas; e. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Efek bersifat ekuitas atau Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai, jika terdapat laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Efek bersifat ekuitas atau Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai; f. hasil uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi; g. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya; h. Info Memo Perusahaan Sasaran; i. Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; j. dokumen terkait penerbitan Efek; k. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:

3. fotokopi sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau

4. fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling sedikit 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; l. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling sedikit menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan risiko yang mungkin terjadi; dan m. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid terdiri dari: a. perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:

1. Efek bersifat hybrid yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas; c. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai, jika terdapat laporan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang terdaftar

di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai; d. hasil uji tuntas (due diligence) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi; e. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat hybrid untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya; f. Info Memo Perusahaan Sasaran; g. Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas; h. dokumen terkait penerbitan Efek; i. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:

1. fotokopi sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA); atau
2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling sedikit 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; j. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling sedikit menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat hybrid dan risiko yang mungkin terjadi; dan k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum dan permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik disertai dokumen dan/atau informasi sebagai berikut: a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b. Dokumen Keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para pihak; c. Hasil uji tuntas (due diligence) atas Efek, Perusahaan Sasaran, dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan d. Info Memo Perusahaan Sasaran atau prospektus Efek bersifat utang Penawaran Umum.

(1) Dalam memproses pernyataan pendaftaran untuk Penawaran Umum dan permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Untuk mendukung penelaahan atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk melakukan presentasi; dan/atau b. melakukan pemeriksaan setempat atas Kegiatan Sektor Riil, Perusahaan Sasaran, dan/atau Pihak lain yang termasuk dalam struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-10 (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(1) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana kecuali bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada: a. Efek bersifat utang Penawaran Umum; dan/atau b. Efek yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa akibat dari mekanisme pengakhiran investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut. (2) Dalam hal penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib MENETAPKAN metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas secara konsisten sebagai dasar penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

(1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (2) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat diselenggarakan atas: a. inisiatif Manajer Investasi; b. permintaan Bank Kustodian; atau c. permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi, namun tidak terbatas pada: a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Bank Kustodian; b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif; c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; d. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

e. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi; dan/atau f. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (2) Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi, namun tidak terbatas pada: a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi; dan/atau b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif. (3) Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi, namun tidak terbatas pada: a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.

(1) Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diajukan kembali kepada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima. (3) Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang meminta penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk MENETAPKAN pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan tersebut. (4) Otoritas Jasa Keuangan setelah memanggil dan mendengar pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, MENETAPKAN pemberian izin untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan apabila pemohon telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit

Penyertaan dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (5) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat juga ketentuan mengenai: a. bentuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan, mata acara rapat umum pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan permohonan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, jangka waktu pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; dan/atau b. perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (7) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib hanya dapat membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan atas permintaan Bank Kustodian dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44, Bank Kustodian dapat melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan. (2) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (3) Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau pemegang Unit Penyertaan.

(1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (2) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa

Dana Penyertaan Terbatas yang mewakili seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua kepada pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan. (5) Ketentuan kuorum kehadiran rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas. (6) Dalam hal kuorum rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan agar ditetapkan kuorum untuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga. (7) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga harus menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan rapat umum pemegang Unit Penyertaan ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (8) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dan ketiga wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum

pemegang Unit Penyertaan kedua atau ketiga dilangsungkan.

(1) Penggantian Manajer Investasi berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penggantian Bank Kustodian berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (3) Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan. (4) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, keputusan rapat umum pemegang Unit

Penyertaan sah jika disetujui oleh seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib menyampaikan laporan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait.

Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas atau Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya informasi atau fakta material tersebut.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: a. laporan investasi setiap kali Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada suatu Efek; b. laporan divestasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi atas suatu Efek; c. laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas setiap 6 (enam) bulan yang disusun oleh Manajer Investasi atau yang dibuat oleh tenaga ahli dalam hal Manajer Investasi menggunakan tenaga ahli; dan d. laporan posisi Efek bersifat utang dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Efek bersifat utang tersebut.

(1) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e wajib disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah

berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (2) Kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sampai seluruh dana telah dipergunakan oleh Perusahaan Sasaran.

(1) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan: a. laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. laporan operasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas; c. laporan perubahan aktiva bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan d. ringkasan portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format tercantum dalam lampiran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian permohonan perizinan, pendaftaran, pencatatan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi pelaku di bidang pengelolaan investasi.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Laporan investasi dan laporan divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dan huruf b wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi atau divestasi pada suatu Efek.

Laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan.

Laporan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib disampaikan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan.

Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah periode Laporan Keuangan Tahunan berakhir.

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan dalam hal sebagai berikut: a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan; atau c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dicatatkan atau memperoleh pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. persetujuan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
3. alasan pembubaran; dan
4. kondisi keuangan terakhir Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, Manajer Investasi wajib: a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menginformasikannya kepada pemegang Unit Penyertaan, jika terdapat pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c; b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak likuidasi selesai dilakukan, jika terdapat hasil likuidasi; c. membubarkan Reksa dana Penyertaan Terbatas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c; dan d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29,

Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 47, Pasal 48 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kepada masyarakat.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah memperoleh pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum tanggal diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini: a. wajib melakukan penyesuaian untuk melakukan perpindahan pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ke dalam Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan b. dilarang melakukan perubahan fitur, struktur, dan kebijakan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 379, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 5649), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY