TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan

mengenai standar perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak

lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan

perundang-undangan.

1. Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah adalah

standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi Usaha

dan/atau Kegiatan tertentu untuk pencegahan

pencemaran lingkungan.

1. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona

lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap

lingkungan hidup.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai

dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu

Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk

digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta

termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan

dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan

dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai

prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam

Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah.

1. Penapisan Secara Mandiri adalah penapisan yang

dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan untuk menentukan kelengkapan

permohonan Persetujuan Teknis.

1. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu

wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai

tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

1. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

1. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar

makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada

atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya di dalam air.

1. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses

dalam suatu kegiatan.

1. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar

unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan

dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari

suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

1. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya

zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara

Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

1. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari

kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya

ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai

potensi Pencemaran Udara.

1. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara

maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan

ke dalam Udara Ambien.

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang

menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-

bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan

geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan

yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan dan hukum internasional.

1. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera

yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 practical

salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.

1. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut

SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan

mengenai standar perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara

penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO bagi kegiatan:

• pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah; dan

• pembuangan Emisi.

AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-

UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau

pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:

• Persetujuan Teknis; dan

• SLO.

(2) Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air

Limbah meliputi:

• pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;

• pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;

• pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;

• pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah;

dan

• pembuangan Air Limbah ke Laut.

Bagian Kedua

Persetujuan Teknis

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis penanggung jawab

Usaha dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau

pemanfaatan Air Limbah harus melakukan:

• Penapisan Secara Mandiri; dan

• permohonan Persetujuan Teknis.

(1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menentukan

kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa:

• kajian teknis; atau

• Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• Baku Mutu Air Limbah; dan/atau

• standar teknologi.

(3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan

rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

• wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung

jawab Usaha dan/atau Kegiatan mulai menyusun

kajian teknis; atau

• wajib memenuhi Standar Teknis yang Ditetapkan

oleh Pemerintah, penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan menyusun dokumen pemenuhan

standar teknis.

(4) Dalam hal Standar Teknis yang Ditetapkan oleh

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

tersedia, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

menyusun kajian teknis.

(5) Tata cara Penapisan Secara Mandiri tercantum dalam