Pasal 33

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

Amdal mengajukan permohonan Persetujuan Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan

cara:

• bersamaan dengan permohonan Persetujuan

Lingkungan; atau

• sebelum mengajukan permohonan Persetujuan

Lingkungan.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

UKL-UPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan,

sebelum mengajukan permohonan Persetujuan

Lingkungan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilengkapi dengan:

• kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (3) huruf a dan ayat (4) atau dokumen

pemenuhan standar teknis pemenuhan Baku Mutu

Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (3) huruf b; dan

• sistem manajemen lingkungan.

(4) Tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum

dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.