Pasal 27

(1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

huruf a dan Pasal 25 ayat (3) huruf b digunakan sebagai

dasar:

• dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan;

dan

• pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

(2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.