Pasal 30

(1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf a dilakukan berdasarkan:

• lokasi kegiatan berada pada WPPMU kelas I; dan

• dampak Emisi tinggi; atau

• dampak Emisi rendah.

(2) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelengkapan

permohonan Persetujuan Teknis berupa:

• kajian teknis; atau

• standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

(3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan

rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

• wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung

jawab Usaha dan/atau Kegiatan mulai menyusun

kajian teknis; atau

• wajib standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi,

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

menyusun dokumen pemenuhan standar teknis

untuk memenuhi Baku Mutu Emisi yang sesuai

dengan rencana usaha dan/atau kegiatannya.

(4) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b belum ditetapkan oleh Pemerintah,

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun

kajian teknis.

(5) Tata cara Penapisan Secara Mandiri sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.