Pasal 36

(1) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan

benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) melakukan penilaian substansi terhadap:

• kajian teknis; atau

• standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

(2) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pejabat dapat melibatkan tenaga

ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.

(3) Penilaian substansi dilakukan terhadap:

• kesesuaian isi Kajian Teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) dengan:

1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan

beban Emisi;

1. sistem alat pengendali Emisi;

2. sumber Emisi; dan

3. rencana pemantauan lingkungan yang dapat

digunakan mengevaluasi efektivitas rencana

pemantauan lingkungan, dan

• kesesuaian isi standar teknis pemenuhan Baku

Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (1) dengan:

1. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan

beban Emisi ;

1. rujukan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan oleh

Menteri;

1. desain sarana dan prasarana sistem

pengendalian Emisi; dan

1. rencana pemantauan lingkungan yang dapat

digunakan mengevaluasi efektivitas rencana

pemantauan lingkungan.

(4) Dalam hal hasil penilain substansi menyatakan:

• kesesuaian terpenuhi, pejabat penilai menerbitkan

Persetujuan Teknis; atau

• kesesuaian tidak terpenuhi, pejabat penilai menolak

menerbitkan Persetujuan Teknis disertai dengan

alasan penolakan.

(5) Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disusun dalam Berita Acara dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.