Pasal 44

(1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali

kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi

paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.

(2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

• Menteri menugaskan Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; atau

• gubernur atau bupati/wali kota menugaskan

pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.