Pasal 9

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan

dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan

Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan

diterima.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

• Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan; dan

• gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan

pejabat yang membidangi lingkungan hidup.

(3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang

menyatakan permohonan Persetujuan Teknis:

• lengkap dan benar; atau

• tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan

permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar,

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk

dilakukan perbaikan.

(5) Berita acara disusun dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.