Pasal 8

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

Amdal mengajukan permohonan Persetujuan Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan

cara:

• bersamaan dengan permohonan Persetujuan

Lingkungan; atau

• sebelum mengajukan permohonan Persetujuan

Lingkungan.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-

UPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan,

sebelum mengajukan permohonan Persetujuan

Lingkungan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilengkapi dengan:

• kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) huruf a atau dokumen pemenuhan standar

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3) huruf b; dan

• sistem manajemen lingkungan.

(4) Tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.