Pasal 19

(1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali

kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi

instalasi pengolahan Air Limbah paling lama 5 (lima) hari

sejak laporan diterima.

(2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

• Menteri menugaskan menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; atau

• gubernur atau bupati/wali kota menugaskan

pejabat yang membidangi lingkungan hidup.