Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

2. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh Wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG.

3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara INDONESIA.

4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah INDONESIA.

5. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.

6. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.

7. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara INDONESIA dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah INDONESIA.

8. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah INDONESIA.

9. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

10. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.

11. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk

melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 12. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 13. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. 14. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah INDONESIA. 15. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah INDONESIA untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. 16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah INDONESIA untuk jangka yang terbatas. 17. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah INDONESIA sebagai penduduk INDONESIA. 18. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik INDONESIA sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. 19. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah INDONESIA. 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

21. Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara INDONESIA.
22. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
23. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah INDONESIA.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
26. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
27. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
28. Perwakilan Republik INDONESIA adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, dan Konsulat Republik INDONESIA.
29. Surat Keterangan Domisili adalah surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah daerah yang memuat keterangan tentang tempat tinggal Orang Asing berupa surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan, desa, kecamatan, atau dinas kependudukandan pencatatan sipil.

(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi: a. Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan b. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. (3) Pemberian alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.

(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(1) Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat: a. pemegang Izin Tinggal Kunjungan; dan b. anak yang baru lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa kunjungan satu kali perjalanan atau Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal. (2) Pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal. (3) Terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada: a. Visa kunjungan saat kedatangan atau bebas Visa kunjungan; atau b. Awak Alat angkut, tidak dapat diberikan alih status Izin Tinggal.

Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi Orang Asing: a. yang menanamkan modal; b. yang bekerja sebagai tenaga ahli; c. yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; d. yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; e. yang mengadakan penelitian ilmiah; f. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara INDONESIA; g. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; h. yang menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA; i. yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; j. berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri; k. dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. wisatawan lanjut usia mancanegara; m. eks warga negara INDONESIA yang bermaksud tinggal terbatas di Wilayah INDONESIA; n. yang memiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berasal dari Orang Asing yang telah kawin secara sah dengan warga negara INDONESIA dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya; dan o. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik INDONESIA.

Bagia Kedua Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

(1) Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan dengan cara mengisi aplikasi data. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen: a. surat keterangan domisili; b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat:

1. Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
2. Izin Tinggal Kunjungan. c. surat jaminan dari Penjamin; d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab; e. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; dan

f. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonannya diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal; atau b. izin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menanamkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaandiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumensurat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumenizin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlakudari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan bekerja pada instansi pemerintah, diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan/atau b. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf cdiajukan oleh Penjamin

kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan; dan b. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, jika Orang Asing menerima beasiswa dari Pemerintah Republik INDONESIA; dan b. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ediajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen

berupa rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf fdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik INDONESIA atau Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; b. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf gdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatasbagi Orang Asing yang didasarkan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf hdiajukan oleh Penanggungjawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang didasarkan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf idiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf jdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. surat keterangan dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah, atau kantor perwakilan yang menjelaskan alasan Orang Asing yang bersangkutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta surat persetujuan Menteri; dan b. surat keterangan dari Penjamin atau Penanggungjawab yang menjelaskan bahwa keberadaan Orang Asing bersangkutan berdasarkan

alasan kemanusiaan serta surat persetujuan Direktur Jenderal.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing eks warga negara INDONESIA dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf kdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. keterangan dari Kepala Perwakilan

tentang kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; dan b. keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik INDONESIA atau oleh lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara INDONESIA berupa:

1. kutipan akta kelahiran;
2. kartu tanda penduduk;
3. Paspor;
4. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
5. ijazah.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing wisatawan lanjut usia mancanegarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ldiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di INDONESIA dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah INDONESIA; c. bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian; d. bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di INDONESIA baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan e. bukti telah mempekerjakan tenaga informal warga

sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing eks warga negara INDONESIA yang bermaksud tinggal terbatas di Wilayah Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf mdiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik INDONESIA atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik INDONESIA yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara INDONESIA berupa: a. kutipan akta kelahiran; b. kartu tanda penduduk;

c. Paspor; d. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau e. ijazah.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing anak bawaanberdasarkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahundan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara INDONESIA yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ndiajukan oleh Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf odiajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan c. bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi anak yang baru lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bdiajukan bersamaan dengan permohonan alih status Izin Tinggal ayah dan/atau ibunya.

Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Terbatasnya, tidak diperhitungkan overstayjika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima atas permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas yang telah diterima secara lengkap. (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyampaikan permohonan yang telah diterima

secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan pengembalian dan pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan ditarik kembali.

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26diberlakukanketentuan sebagai berikut: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; b. memasukkan data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan; c. pembayaran biaya keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. identifikasi dan verifikasi data; e. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; f. pembuatan dan penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran; g. pemindaian dokumen selesai; dan h. penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan,

penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap. (4) Pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan jika permohonan berdasarkan atas perkawinan campuran.

(1) Kepala Divisi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan; b. penyusunan pertimbangan dan saran; c. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal; d. pemindaian dokumen selesai; dan e. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal berdasarkan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (2) huruf apermohonan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Divisi Keimigrasian mengeluarkan surat penolakan permohonan. (2) Surat penolakan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembuatan dan penandatanganan surat penolakan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Simkim.

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus MENETAPKAN keputusan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas. (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan; b. penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; c. pemindaian dokumen selesai; dan d. penyampaian Keputusan Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

(1) Dalam hal berdasarkan pengkajian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan permohonan. (2) Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan. (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembuatan dan penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai penolakan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat penolakan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Simkim.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon mengenai putusan persetujuan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diterima. (2) Orang Asing selaku pemohon yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang ke Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima, untuk kepentingan sebagai berikut: a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan Data Biometrik foto, dan sidik jari; b. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas dan peneraan cap Izin Tinggal Terbatas sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan; c. penandatanganan kartu Izin Tinggal Terbatas dan teraan Cap Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; d. pemindaian dokumen selesai; dan e. penyerahan dokumen. (3) Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal wawancara dilakukan.

(1) Dalam hal surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal berupa penolakan, Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti surat penolakan sesuai arahan surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Dalam hal surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah pemulangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap “Exit Pass“ dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(1) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal. (2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan: a. rekomendasi instansi yang berwenang; b. permohonan pemohon; dan c. masa berlaku Paspor Kebangsaan. (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan tidak dapat melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaannya.

(1) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas berdasarkan pemenuhan kriteria sebagai anak yang baru lahir diWilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya namun tidak boleh melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai

hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA. (2) Anak berkewarganegaraan asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun telah kawin, Izin Tinggal Terbatasnya dibatalkan kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA.

(1) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi syarat: a. pemegang Izin Tinggal Terbatas; b. anak yang baru lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas. (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan: a. untuk kegiatan di bidang perairan; b. untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau c. saat kedatangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, tidak dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Tetap.

Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi Orang Asing: a. rohaniawan; b. pekerja; c. investor; d. wisatawan lanjut usia mancanegara; e. suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang Izin Tinggal Tetap; f. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap; g. eks warga negara INDONESIA; h. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara INDONESIA; i. yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara INDONESIA; j. eks anak berkewarganegaraan ganda; k. anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin sah dengan warga negara INDONESIA.

Bagia Kedua Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

(1) Orang Asing yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat diberikan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

(2) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan. (3) Permohonan sebagaimana dimasud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Terbatas berakhir.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dajukan dengan cara mengisi aplikasi data. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen: a. surat keterangantempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas; c. kartu Izin Tinggal Terbatas; d. surat penjaminan dari Penjamin; e. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab; f. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing; g. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; dan h. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah INDONESIA; b. izin mempekerjakan tenaga kerja asingdari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan c. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagai pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. izin mempekerjakan tenaga kerja asingdari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah INDONESIA; dan c. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagai investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf cdan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah INDONESIA; dan c. izin mempekerjakan tenaga kerja asingyang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagai investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; dan

b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di INDONESIA dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah INDONESIA; c. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah INDONESIA; d. identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (limapuluh lima) tahun e. bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian; f. bukti tinggal pada sarana akomodasi yang tersedia selama di INDONESIA baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan g. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga

sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan b. kartu kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang merupakan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan c. kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang merupakan eks warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik INDONESIA tentang kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; dan b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik INDONESIA atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik INDONESIA yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara INDONESIA berupa:

1. kutipan akta kelahiran;
2. kartu tanda penduduk;
3. Paspor;
4. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
5. ijazah.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang merupakan eks warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g tetapi tidak dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik INDONESIA atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik INDONESIA yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara INDONESIA berupa: a. kutipan akta kelahiran; b. kartu tanda penduduk; c. Paspor; d. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau e. ijazah.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h diajukan oleh Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh perwakilan Republik INDONESIA atau Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri; b. kutipan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar negeri;

c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang merupakan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i diajukan oleh Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang merupakan eks subyek anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j diajukan oleh

Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan c. bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

(1) Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing anak bawaanyang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara INDONESIA yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k diajukan oleh Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juga harus melampirkan dokumen: a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah kecuali, bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan

d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan INDONESIA.

(1) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah INDONESIA paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. (2) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan perkawinannya telah mencapai usia paling singkat 2 (dua) tahun. (3) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.

Dalam hal permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetapbagi anak yang lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan bersamaan dengan permohonan alih status orang tuanya.

Permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Terbatasnya, tidak diperhitungkan overstay apabila penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dalam hal permohonan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap. (2) Dalam hal persyaratan permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepadaPenjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan pengembalian dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa permohonan ditarik kembali.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Kepala Divisi Keimigrasian melalui mekanisme: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; b. entri data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan; c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. identifikasi dan verifikasi data; e. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; f. pembuatan dan penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran;

g. pemindaian dokumen selesai; dan h. penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (2) Dalam hal tidak memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (3) Dalam hal memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkawinan campuran, pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan.

(1) Kepala Divisi Keimigrasian yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal melalui mekanisme: a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan; b. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal; c. pemindaian dokumen selesai; dan

d. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Direktur Jenderal.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berdasarkan pengkajian tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui mekanisme: a. pembuatan dan penandatanganan surat penolakan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus sudah menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitng sejak diterimanya permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap melalui mekanisme: a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan; b. penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap; c. pemindaian dokumen selesai; dan

d. penyampaian Keputusan Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60berdasarkan pengkajian dan penelaahan tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui mekanisme: a. pembuatan dan penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai penolakan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada pemohon.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Keputusan diterima.

(2) Pemohon yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan datang ke Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pemberian alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetapmelalui mekanisme: a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan Data Biometrik foto dan sidik jari; b. penerbitan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap Izin Tinggal Tetap sekaligus memuat Izin Masuk

Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan; c. penandatanganan kartu Izin Tinggal Tetap dan teraan cap Izin Tinggal Tetap oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; d. pemindaian dokumen selesai; dan e. penyerahan dokumen. (4) Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

(1) Dalam hal surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti surat penolakan sesuai arahan surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal. (2) Dalam hal surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah pemulangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap “Exit Pass“ dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah INDONESIA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Izin Tinggal Tetap bagi suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap dari suami, istri, ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap dari Orang Asing.

(1) Jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya namun tidak boleh melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA. (2) Anak berkewarganegaraan asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun telah kawin, Izin Tinggal Tetapnya dibatalkan kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara INDONESIA.

(1) Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas. (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanoleh Penjamin atau Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dan/atau melalui Simkim.

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal. (2) pemberian Izin Tinggal Tetapuntuk jangka waktu tidak terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetapuntuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1) dapat diajukan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir. (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetapuntuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Tetapnya, tidak diperhitungkan overstayjika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya. (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Tetap berakhir.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetapuntuk jangka waktu tidak terbatas bagi anak yang lahir di Wilayah INDONESIA dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktuIzin Tinggal Tetapuntuk jangka waktu tidak terbatasorang tuanya.

Permohonan perpanjanganIzin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diajukan dengan melampirkan persyaratan dan kartu Izin Tinggal Tetap yang lama.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas dalam hal permohonan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap. (2) Dalam hal persyaratan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatasbelum lengkap,Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepadaPenjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan sebagai suatu pernyataan bahwa permohonan ditarik kembali.

(1) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Kepala Divisi Keimigrasian melalui mekanisme: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; b. entri data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan; c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. identifikasi dan verifikasi data; e. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; f. pembuatan dan penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala

Divisi Keimigrasian disertai pertimbangan dan saran; g. pemindaian dokumen selesai; dan h. penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (2) Dalam hal tidak memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (3) Dalam hal memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerjadengan meneruskan permohonan kepada Kepala Divisi Keimigrasian. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkawinan campuran, pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan.

(1) Kepala Divisi Keimigrasian yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus sudah menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal melalui mekanisme: a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan; b. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Divisi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal; c. pemindaian dokumen selesai; dan

d. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Direktur Jenderal.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), berdasarkan pengkajian tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui mekanisme: a. pembuatan dan penandatanganan surat penolakan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat Kepala Divisi Keimigrasian secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) harus sudah menindaklanjutinya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan menerbitkan persetujuan Direktur Jenderal mengenai perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas melalui mekanisme: a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan; b. penandatanganan persetujuan Direktur Jenderal mengenai perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas; c. pemindaian dokumen selesai; dan

d. penyampaian persetujuan Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) berdasarkan pengkajian dan penelaahan tidak dapat dipertimbangkan, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penolakan yang memuat alasan penolakannya dari Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui mekanisme: a. pembuatan dan penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai penolakan persetujuan Direktur Jenderal mengenai perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi; b. pemindaian dokumen selesai; dan c. penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi.

(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuanditerima. (2) Pemohon yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang ke Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima. (3) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas melalui mekanisme: a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan Data Biometrik foto dan sidik jari;

b. penerbitan kartu Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas dan peneraan cap Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas sekaligus memuat Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan; c. penandatanganan kartu Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas dan teraan Cap Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; d. pemindaian dokumen selesai; dan e. penyerahan dokumen. (4) perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

(1) Dalam hal surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77, Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti surat penolakan sesuai arahan surat Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal. (2) Dalam hal surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah pemulangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerakan cap “Exit Pass“ dan mewajibkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah INDONESIA dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Alih status Izin Tinggal yang telah diajukan dan diproses sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh ketentuan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Alih Status Izin Tinggal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan b. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA