Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

4. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemumian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

7. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

9. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

11. Kelompok Profesional adalah kelompok jabatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. (2) SKK Migas dipimpin oleh Kepala.

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN Republik INDONESIA.

SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKK Migas menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. pengkajian dan penyampaian pertimbangan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. pemberian persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran KKKS; f. pelaksanaan monitoring dan pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan g. penunjukkan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

(1) Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh SKK Migas dibentuk Komisi Pengawas.

(2) Komisi Pengawas memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas dapat mengangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.

(1) SKK Migas terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretaris; d. Pengawas Internal; e. Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja; f. Deputi Eksploitasi; g. Deputi Keuangan dan Komersialisasi; dan h. Deputi Dukungan Bisnis. (2) Susunan organisasi SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unsur Pimpinan SKK Migas.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan mewakili SKK Migas sesuai dengan tugas dan fungsi SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

(2) Dalam hal Kepala berhalangan tetap, Wakil Kepala menjalankan tugas sehari-hari Kepala sampai dengan diangkat Pejabat yang definitif atau ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan di bidang hukum, program dan komunikasi, hubungan masyarakat dan kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, fasilitas kantor dan keuangan internal, kearsipan, serta pengadaan barang dan jasa internal SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan SKK Migas; b. pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas, penelaahan dan pengkajian hukum, serta pemberian masukan terhadap pembentukan peraturan perundang- undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; c. penyusunan laporan, pengelolaan program kerja internal SKK Migas, monitoring kinerja proses bisnis internal, hubungan kelembagaan serta hubungan masyarakat dan komunikasi; d. penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia SKK Migas; e. penataan organisasi serta pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama; f. pengelolaan teknologi dan sistem informasi secara terintegrasi di SKK Migas dan KKKS;

g. pelaksanaan dukungan kegiatan peningkatan kompetensi di lingkungan SKK Migas dan KKKS; dan h. pengelolaan fasilitas kantor, keuangan internal, kearsipan, serta pengadaan barang dan jasa internal SKK Migas.

Sekretaris terdiri atas: a. Divisi Hukum; b. Divisi Program dan Komunikasi; c. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; d. Divisi Teknologi Informasi; dan e. Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan.

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas serta memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Divisi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum terkait Kontrak Kerja Sama; b. penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum terkait kontrak komersial; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta perumusan strategi dan negosiasi pengelolaan dinamika hukum bisnis internasional yang mempengaruhi industri hulu minyak dan gas bumi; dan d. pelaksanaan litigasi dan bantuan hukum untuk SKK Migas.

Divisi Program dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan, pengelolaan program kerja internal, monitoring kinerja proses bisnis internal, hubungan kelembagaan serta hubungan masyarakat dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Program dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan laporan, pengelolaan program kerja internal, dan kesekretariatan pimpinan SKK Migas; b. pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat, tanggung jawab sosial dan hubungan kelembagaan; c. pelaksanaan urusan komunikasi dan keprotokolan pimpinan SKK Migas; dan d. pengelolaan kegiatan publikasi, hubungan media, dan kehumasan.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia SKK Migas dan KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia SKK Migas; b. penataan organisasi serta pengendalian dan pengawasan terkait sumber daya manusia KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama; c. pengelolaan rencana kerja dan anggaran ketenagakerjaan SKK Migas; dan

d. pengendalian dan pengawasan rencana kerja dan anggaran ketenagakerjaan KKKS.

Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan, pengelolaan teknologi, sistem informasi dan manajemen data secara terintegrasi di SKK Migas dan KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Divisi Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pengembangan teknologi informasi di SKK Migas; b. pengelolaan operasional teknologi informasi di SKK Migas dan KKKS; c. pengelolaan sistem informasi dan manajemen data secara terintegrasi di SKK Migas dan KKKS serta interaksi dengan instansi yang berwenang; dan d. pelaksanaan strategi digitalisasi bagi teknologi dan sistem informasi di SKK Migas dan KKKS.

Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan fasilitas kantor dan kearsipan, dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa internal SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan keuangan SKK Migas; b. penyusunan laporan keuangan SKK Migas; c. pengelolaan fasilitas kantor dan kearsipan SKK Migas; dan d. pengelolaan pengadaan barang dan jasa internal SKK Migas.

Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan atas pengawasan kegiatan SKK Migas, perbaikan berkelanjutan atas tata kelola dan kepatuhan kinerja serta keuangan, manajemen risiko serta konsultansi independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja organisasi SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan atas pengawasan kegiatan SKK Migas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; b. pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terkait tata kelola; c. pemberian pertimbangan atas pengawasan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan, kepatuhan kinerja operasional, dan keuangan SKK Migas; d. pelaksanaan analisis dan monitoring tindak lanjut hasil audit SKK Migas; e. pelaksanaan koordinasi terkait pemeriksaan dari instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait kepada SKK Migas; f. pelaksanaan manajemen risiko di SKK Migas; dan g. pelaksanaan konsultansi independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja organisasi SKK Migas.

(1) Pengawas Internal membawahi Kelompok Kerja Pengawasan Internal yang ditetapkan oleh Kepala. (2) Kelompok Kerja Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 2 (dua) orang koordinator.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan pengembangan dalam rangka penemuan dan penambahan cadangan minyak dan gas bumi, pengelolaan cost recovery, dan manajemen wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama, serta pemberian pertimbangan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. perencanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sisa Komitmen Kerja Pasti/Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan sesuai Kontrak Kerja Sama yang dialihkan dan dilakukan di Wilayah Terbuka; c. verifikasi data Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari Wilayah Kerja, serta penyimpanan dan pemanfaatan salinan data yang berasal dari Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku; d. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Eksplorasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; e. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, optimasi, dan monitoring

pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi serta penerapan pengurasan tahap lanjut; f. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi cadangan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh KKKS; dan g. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi portofolio KKKS, cost recovery, rencana kerja dan/atau anggaran tahunan Wilayah Kerja serta manajemen Wilayah Kerja.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja terdiri atas: a. Divisi Prospektifitas Minyak dan Gas Bumi dan Manajemen Data Wilayah Kerja; b. Divisi Eksplorasi; c. Divisi Pengembangan Lapangan dan Perolehan Tahap Lanjut; d. Divisi Optimalisasi Cadangan; dan e. Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya.

Divisi Prospektifitas Minyak dan Gas Bumi dan Manajemen Data Wilayah Kerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi prospektifitas Minyak dan Gas Bumi untuk pemberian pertimbangan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja, pengelolaan pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti/Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan sesuai Kontrak Kerja Sama yang dialihkan dan dilakukan di Wilayah Terbuka, penyimpanan dan pemanfaatan salinan data yang berasal dari Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku, serta verifikasi data yang berasal dari Wilayah Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Prospektifitas Minyak dan Gas Bumi dan Manajemen Data Wilayah Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan evaluasi prospektifitas Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Terbuka untuk pertimbangan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja yang dilaksanakan Menteri; b. pelaksanaan evaluasi prospektifitas Minyak dan Gas Bumi untuk penentuan lokasi pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti/Komitmen Pasti yang dialihkan ke wilayah terbuka; c. pelaksanaan inventarisasi data sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja; d. verifikasi data Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari Wilayah Kerja, serta penyimpanan dan pemanfaatan salinan data yang berasal dari Wilayah Kerja yang Kontrak Kerja Samanya masih berlaku; e. perencanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti/Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan sesuai Kontrak Kerja Sama yang dialihkan dan dilakukan di Wilayah Terbuka; dan f. penyusunan dan pengelolaan aplikasi data bawah permukaan dan transformasi digital SKK Migas dan KKKS, termasuk penggunaan metode analisis dan teknologi terbaru, serta analisis big data.

Divisi Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Eksplorasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Divisi Eksplorasi menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Eksplorasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang meliputi pelaksanaan komitmen pasti, komitmen kerja pasti, dan/atau komitmen program kerja Eksplorasi, jangka waktu Eksplorasi, pengakhiran

Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Eksplorasi, analisis keekonomian Eksplorasi, dan optimalisasi bagian Wilayah Kerja; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait aspek pengkajian studi eksplorasi, survei geologi, survei geofisika, survei geokimia, dan aspek teknis bawah permukaan pengeboran sumur Eksplorasi; c. pengelolaan dan pemanfaatan teknologi terkait kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi; d. pelaksanaan validasi data, asesmen, dan analisa keekonomian Eksplorasi untuk perankingan undeveloped discoveries, prospect, dan lead Wilayah Kerja; dan e. pelaksanaan analisis dan penilaian hasil kegiatan Eksplorasi serta pengelolaan hasil penemuan Eksplorasi pertama dan selanjutnya.

Divisi Pengembangan Lapangan dan Perolehan Tahap Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, optimasi dan monitoring pengembangan lapangan Minyak dan/atau Gas Bumi serta penerapan pengurasan tahap lanjut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Divisi Pengembangan Lapangan dan Perolehan Tahap Lanjut menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan evaluasi studi, pengkajian teknologi, dan penyusunan rumusan pertimbangan rencana pengembangan lapangan yang pertama; b. pelaksanaan evaluasi studi, pengkajian teknologi, dan penyusunan rumusan persetujuan rencana dan optimasi pengembangan lapangan selanjutnya; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana pengembangan lapangan dan optimasi pengembangan lapangan Minyak dan/atau Gas Bumi; dan

d. pelaksanaan evaluasi studi, pengkajian teknologi dan pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan penerapan pengurasan tahap lanjut yang mencakup secondary dan tertiary recovery.

Divisi Optimalisasi Cadangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi cadangan Minyak dan Gas Bumi KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Divisi Optimalisasi Cadangan menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait aspek geologi produksi Wilayah Kerja Eksploitasi; b. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait aspek manajemen reservoir dan perencanaan produksi Wilayah Kerja Eksploitasi; dan c. pelaksanaan evaluasi dan analisis dalam rangka optimalisasi cadangan Minyak dan Gas Bumi.

Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap portofolio KKKS, strategi biaya, rencana kerja dan/atau anggaran tahunan Wilayah Kerja, dan manajemen Wilayah Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi ketentuan Komitmen Pasti dan/atau Komitmen Kerja Pasti untuk kegiatan Eksploitasi, portofolio KKKS dan Wilayah Kerja Eksploitasi, komersialitas Wilayah Kerja Eksploitasi termasuk kinerja dan analisa keekonomian Wilayah Kerja Eksploitasi dan participating interest serta partisipasi daerah; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan lanjut dan pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Eksploitasi; c. pelaksanaan evaluasi dan analisis bentuk dan ketentuan pokok kontrak bagi hasil untuk Wilayah Kerja baru dan/atau Wilayah Kerja perpanjangan serta Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukan investasi dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rumusan persetujuan rencana kerja dan/atau anggaran tahunan Wilayah Kerja KKKS dan analisis terkait strategi biaya kegiatan KKKS berdasarkan analisis indikator kinerja Ekplorasi dan Eksploitasi dan benchmarking.

Deputi Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang Eksploitasi dan manajemen proyek Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam upaya pencapaian sasaran produksi Minyak dan Gas Bumi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Eksploitasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan dan penyimpanan, pemeliharaan, optimasi fasilitas produksi, termasuk fasilitas pengolahan Liquefied

Natural Gas dan fasilitas pengolahan lainnya berdasarkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; c. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait manajemen proyek fasilitas produksi, decommissioning, dan Abandonment and Site Restoration; dan d. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan penunjang operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Deputi Eksploitasi terdiri atas: a. Divisi Pengeboran dan Sumuran; b. Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas; c. Divisi Penunjang Operasi; dan d. Divisi Manajemen Proyek.

Divisi Pengeboran dan Sumuran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Divisi Pengeboran dan Sumuran menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait pengeboran Eksplorasi; b. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait pengeboran pengembangan; dan c. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kerja ulang, perawatan, dan penutupan sumur.

Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas mempunyaitugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi, dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan optimasi fasilitas produksi termasuk fasilitas pengolahan Liquefied Natural Gas dan fasilitas pengolahan lainnya berdasarkan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi termasuk pada sumur tua; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan pengangkutan dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; c. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait pemeliharaan dan optimasi fasilitas produksi, termasuk fasilitas pengolahan Liquefied Natural Gas dan fasilitas pengolahan lainnya berdasarkan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan

d. pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan pemeliharaan dan optimasi fasilitas operasi.

Divisi Penunjang Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan penunjang operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Divisi Penunjang Operasi menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan penunjang operasi serta fasilitasi kegiatan terkait perkapalan, transportasi, logistik dan sarana penunjang KKKS; dan b. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup internal SKK Migas.

Divisi Manajemen Proyek mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait manajemen proyek fasilitas produksi KKKS, decommissioning, dan Abandonment and Site Restoration.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Divisi Manajemen Proyek menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait perencanaan fasilitas produksi; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait

pelaksanaan kegiatan manajemen proyek fasilitas produksi; dan c. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan decommissioning dan Abandonment and Site Restoration.

(1) Dalam rangka pengelolaan proyek strategis Minyak dan Gas Bumi, Kepala dapat membentuk Unit Percepatan Proyek berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Unit Percepatan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Eksploitasi.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan, manajemen aset, dan komersialisasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Keuangan dan Komersialisasi menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS; b. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh KKKS; c. pengelolaan perpajakan, asuransi, dan perbendaharaan KKKS termasuk pengelolaan pencadangan dana Abandonment and Site Restoration;

d. pelaksanaan pemeriksaan biaya operasi KKKS, dan pemeriksaan penghitungan bagian negara berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan e. pengelolaan komersialisasi dan monetisasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi terdiri atas: a. Divisi Akuntansi; b. Divisi Manajemen Aset; c. Divisi Perpajakan, Asuransi, dan Perbendaharaan; d. Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara; dan e. Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi.

Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Divisi Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan akuntansi Kontrak Kerja Sama, pengelolaan laporan informasi kegiatan KKKS dan proyeksi biaya operasi KKKS dalam tahun berjalan serta monitoring utang piutang; b. pengelolaan kegiatan akuntansi penerimaan Minyak dan Gas Bumi dan laporan pengiriman Minyak dan Gas Bumi; dan c. pengelolaan perhitungan bagi hasil dan proyeksi penerimaan bagi hasil Minyak dan Gas Bumi.

Divisi Manajemen Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Divisi Manajemen Aset menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kegiatan manajemen aset hulu minyak dan gas bumi yang dioperasikan KKKS; b. pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dioperasikan KKKS meliputi kegiatan optimalisasi pemanfaatan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan rekomendasi penghapusan dan/atau pemusnahan serta penyerahan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tidak digunakan dalam operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah; c. pengelolaan kegiatan pencatatan dan pembukuan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh KKKS.

Divisi Perpajakan, Asuransi, dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpajakan, asuransi dan risiko finansial, dan perbendaharaan KKKS termasuk pengelolaan pencadangan dana Abandonment and Site Restoration.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Divisi Perpajakan, Asuransi, dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan perpajakan dan pungutan KKKS; b. pengelolaan asuransi dan risiko finansial KKKS; dan

c. pengelolaan dana KKKS dan pengelolaan pencadangan dana Abandonment and Site Restoration.

Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan biaya operasi KKKS, dan pemeriksaan penghitungan bagian negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan biaya operasi KKKS; b. pelaksanaan pemeriksaan penghitungan bagian negara; c. pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan d. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dari auditor eksternal atau auditor Pemerintah lainnya terkait biaya operasi KKKS dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komersialisasi dan monetisasi Minyak dan Gas Bumi bagian negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan komersialisasi Minyak Bumi dan kondensat; b. pengelolaan komersialisasi Gas Bumi, Liquefied Natural Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas; dan c. pengelolaan monetisasi Minyak dan Gas Bumi bagian negara.

Deputi Dukungan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rantai suplai, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KKKS, formalitas, pertanahan, pengamanan, pemenuhan perizinan, dan pengelolaan perwakilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Deputi Dukungan Bisnis menyelenggarakan fungsi: a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rantai suplai KKKS yang mencakup pengembangan dan penerapan rencana strategis rantai suplai, peningkatan kapasitas nasional, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KKKS, dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa KKKS; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan formalitas KKKS, pertanahan, dan kegiatan pengamanan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi dan internal SKK Migas; c. monitoring dan evaluasi dukungan pemenuhan perizinan KKKS; dan d. pengelolaan perwakilan SKK Migas.

Deputi Dukungan Bisnis terdiri atas: a. Divisi Pengelolaan Rantai Suplai; b. Divisi Formalitas; dan c. Perwakilan SKK Migas.

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan

evaluasi atas rantai suplai KKKS, analisis harga dan optimalisasi biaya rantai suplai, serta pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi manajemen operasi KKKS terkait penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan peningkatan kapasitas nasional, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KKKS, dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Divisi Pengelolaan Rantai Suplai menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan rencana strategis pengelolaan rantai suplai; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan peningkatan kapasitas nasional; c. pelaksanaan analisis harga dan optimalisasi biaya rantai suplai; d. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KKKS; dan e. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa KKKS.

Divisi Formalitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan formalitas KKKS, pertanahan, kegiatan pengamanan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi dan internal SKK Migas, dan monitoring dan evaluasi dukungan pemenuhan perizinan KKKS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Divisi Formalitas menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan formalitas KKKS; b. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan pertanahan KKKS; c. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan pengamanan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi; d. monitoring dan evaluasi dukungan pemenuhan perizinan KKKS; e. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang KKKS; dan f. pengelolaan keamanan internal SKK Migas.

Perwakilan SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan operasi KKKS dan pemenuhan administrasi perizinan KKKS di Wilayah Perwakilan, dan pengelolaan hubungan masyarakat dan lembaga/institusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Perwakilan SKK Migas menyelenggarakan fungsi: a. pemberian dukungan atas monitoring pelaksanaan rencana kerja dan/atau anggaran KKKS yang telah disetujui SKK Migas termasuk kegiatan lifting Minyak dan Gas Bumi di wilayah Perwakilan; b. pemberian dukungan atas pemenuhan administrasi perizinan KKKS di wilayah perwakilan; c. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan KKKS di wilayah perwakilan; d. pengelolaan kehumasan dan hubungan kelembagaan/institusi di wilayah kantor perwakilan; dan

e. pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan kantor perwakilan.

(1) Perwakilan SKK Migas di daerah terdiri atas: a. Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara; b. Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan; c. Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; d. Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi; dan e. Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku. (2) Perubahan Perwakilan SKK Migas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala.

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi. (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rencana strategis dan road map jangka menengah dan jangka panjang SKK Migas, menjalankan proses transformasi dan inovasi dalam upaya penambahan cadangan, optimalisasi produksi dan/atau optimalisasi cost recovery, pelaksanaan analisis kebijakan dan fiscal term serta strategi penerapannya dan tata kelola organisasi.

Kriteria dan pembagian tugas Tenaga Ahli ditetapkan oleh Kepala.

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris, Deputi, atau Pengawas Internal dapat dibantu oleh Kelompok Profesional. (2) Kelompok Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Deputi, atau Pengawas Internal. (3) Pengangkatan, tugas, dan jumlah Kelompok Profesional ditetapkan oleh Kepala berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala SKK Migas MENETAPKAN pedoman tata kerja dengan memperhatikan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan pedoman tata kerja yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama, penyusunan pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Semua unsur di lingkungan SKK Migas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan SKK Migas maupun dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga lain di luar SKK Migas sesuai dengan tugas dan wewenang masing- masing.

Setiap pemimpin unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Semua unsur di lingkungan SKK Migas wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Setiap pemimpin unit organisasi dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala. (2) Dalam pengusulan Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mengajukan paling banyak 5 (lima) orang calon untuk setiap jabatan. (3) Dalam hal tertentu, pengusulan Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas. (5) Dalam proses pengusulan calon Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas dapat membentuk panitia seleksi.

Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan Menteri.

Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

(1) Satuan kerja paling rendah di organisasi SKK Migas adalah satu tingkat di bawah Divisi. (2) Satuan kerja paling rendah di SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) satuan kerja pada masing-masing Divisi. (3) Dalam hal diperlukan, jumlah satuan kerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan oleh Kepala. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan tata kerja SKK Migas ditetapkan oleh Kepala.

Struktur organisasi SKK Migas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemangku jabatan organisasi tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan ditetapkannya pemangku jabatan organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara

Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO