Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2011 tentang PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL (I-24/7) DAN JARINGAN ASEANAPOL (E-ADS) DI INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. I-24/7 adalah jaringan komunikasi global INTERPOL (Interpol Global Police Communications System) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan aman.
3. Electronic ASEANAPOL Database System yang selanjutnya disingkat e- ADS adalah sistem database yang dibangun atas kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN sebagai sarana pertukaran informasi/ intelijen kriminal antar negara anggota ASEANAPOL dalam rangka kerja sama menanggulangi kejahatan Internasional/transnasional, khususnya di kawasan ASEAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 3 4. User adalah pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengakses jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS, meliputi National Central Bereau (NCB-Interpol) INDONESIA, Satker di lingkungan Mabes Polri, Satuan kewilayahan Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Interpol. 5. User Account yang selanjutnya disingkat UA adalah nama pengguna dan password yang diberikan kepada pengguna yang mempunyai hak akses untuk menggunakan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS. 6. User Profile adalah profil pengguna yang memuat tentang UA dan hak akses pengguna ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS. 7. Access Rights adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk akses dan melakukan proses data pada jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS sesuai dengan ketentuan Internasional Criminal Police Organitation (ICPO- Interpol) dan ASEANAPOL, yang dibatasi oleh kewenangan dan peran yang diberikan. 8. National Security Officer yang selanjutnya disingkat NSO adalah pejabat NCB yang ditunjuk sebagai Administrator I-24/7 yang diberikan kewenangan untuk mengelola jaringan I-24/7 di NCB-Interpol INDONESIA. 9. Supervisor adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh NSO untuk melakukan monitoring, evaluasi sistem dan membuat audit trail serta mendistribusikannya kepada pengguna. 10. System Administrator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan operasional sistem jaringan dan database serta peralatan teknologi Informasi (TI) lainnya. 11. Site Manager adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional jaringan I-24/7 dan e-ADS di wilayahnya. 12. Audit Trail adalah proses monitoring penggunaan jaringan I-24/7 atau e- ADS yang memuat statistik login, data entry record dan searching database yang dilakukan oleh pengguna. 13. E-mail Account Interpol adalah alamat e-mail dengan domain interpol.go.id yang diberikan kepada pengguna dan site manager. 14. Notices adalah notifikasi internasional yang dikeluarkan oleh ICPO- Interpol yang memuat catatan informasi sesuai dengan jenis Notice yang tersedia dalam jaringan I-24/7. www.djpp.kemenkumham.go.id

15. E-mail adalah transmisi informasi elektronik melalui mail protocol.
16. Demilitary Zone yang selanjutnya disingkat DMZ adalah firewall untuk pengamanan konfigurasi local area network yang selanjutnya disingkat LAN.
17. Diffusion adalah pengiriman informasi permintaan bantuan pencarian tersangka kriminal, seseorang terkait dengan kriminal, korban, saksi, orang hilang maupun orang meninggal dunia ke seluruh negara anggota ICPO- Interpol.
18. Digital Subscriber Line yang selanjutnya disingkat DSL adalah salah satu bentuk dari teknologi internet, dimana data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain.
19. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN layanan telekomunikasi akses closed user group untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video.
20. Dashboard adalah laman muka untuk mengakses data atau informasi dari jaringan I-24/7 dan e-ADS.
21. Interpol Secretariat General yang selanjutnya disingkat IPSG adalah kantor pusat ICPO Interpol yang berkedudukan di Lyon, Perancis.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dan petunjuk dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan e- ADS untuk memperoleh layanan informasi; b. terwujudnya keseragaman tentang prosedur pemasangan, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharan sistem jaringan I-24/7 dan e-ADS serta menjelaskan Informasi secara lebih mendetil; dan c. terselenggaranya penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS secara konsisten dan terkontrol sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. akuntabilitas, yaitu penggunaan sistem, data, dan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS dapat dipertanggungjawabkan; b. utilitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sistem, data, dan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS; www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 5 c. kejelasan tujuan, yaitu penggunaan data yang tersedia pada jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS harus jelas dan terbatas untuk kepentingan penegakan hukum; d. aplikabel, yaitu penggunaan sistem, informasi, dan data jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS dapat membantu dalam penegakan hukum bagi pengguna; dan e. efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e- ADS lebih aman, cepat, akurat, dan murah.

(1) Dalam pertukaran informasi dan data, Interpol menggunakan arsitektur sistem jaringan tertutup yang menghubungkan seluruh negara anggota Interpol melalui database yang berpusat di Sekretariat Jenderal ICPO- Interpol, Lyon Perancis. (2) Arsitektur sistem jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi internet yang dienkripsi dan dilengkapi dengan sistem pengamanan user.

(1) Perangkat Jaringan Interpol I-24/7 terdiri dari: a. hardware; b. software; dan c. sistem jaringan. (2) Hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Internet-capable computer; b. satu printer terkoneksi ke satu komputer atau lebih; c. satu scanner terkoneksi ke satu komputer; d. VPN devices; dan e. server. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. operating system menggunakan operating system versi terbaru yang direkomendasikan; b. browser menggunakan browser versi terbaru yang direkomendasikan; c. office software tools menggunakan office software tools versi terbaru yang direkomendasikan; d. antivirus; dan e. remote maintenance disediakan melalui remote management dari IPSG, melalui VPN. (4) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. koneksi jaringan I-24/7 di INDONESIA menggunakan jaringan intranet Polri; b. akses jaringan menggunakan DSL atau leased line untuk local Internet provider; c. peralatan VPN menggunakan opsi DMZ; dan d. sistem jaringan untuk koneksi di luar Polri menggunakan Secure Online Network (SON).

(1) Server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan peralatan teknologi yang direkomendasikan. (2) Untuk alasan keamanan, koneksi NCB-Interpol INDONESIA dengan lembaga penegak hukum lainnya harus melalui arsitektur DMZ pada VPN.

Jenis aplikasi yang tersedia dalam jaringan I-24/7 meliputi: a. aplikasi database; b. dashboard; c. interpol Notice; dan d. webmail. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 7

Aplikasi Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. nominal information (photographs, fingerprints, Notices, dll); b. fraudulent payment cards; c. stolen motor vehicles (SMV), dengan opsi update dan cancel; d. stolen administrative documents; e. stolen or lost travel and identity documents (SLTD); f. stolen and recovered works of art; g. automatic fingerprint identification system (AFIS); dan h. DNA Gateway, Interpol’s database of DNA profiles.

(1) Dashboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain memuat informasi tentang profil Interpol, kejahatan internasional, berita, database, kegiatan regional dan internasional Interpol. (2) Dashboard dapat diakses dalam 4 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, Perancis, dan Spanyol. (3) Dashboard dapat digunakan untuk memperoleh: a. informasi dan data yang tersedia dalam dashboard untuk dibaca, diunggah, dan diunduh oleh pengguna; dan b. informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, yang akan muncul pada layar monitor secara otomatis sesuai dengan permintaan. (4) Data/informasi dashboard digunakan sesuai dengan ketentuan ICPO- Interpol. (5) Manajemen dashboard merupakan pengaturan hak akses oleh National Security Officer (NSO) kepada pengguna.

Interpol Notice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. red Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian dan penangkapan tersangka/terdakwa atau terpidana untuk diekstradisikan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. blue Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang pengumpulan dan penyebarluasan informasi terkait dengan identitas seseorang yang telah melakukan tindak pidana; c. green Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai peringatan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang para pelaku kejahatan yang kemungkinan akan melakukan kejahatan serupa di negara lain; d. yellow Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang orang hilang atau mengidentifikasi orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri (hilang ingatan); e. black Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang informasi penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya/tidak teridentifikasi; f. orange Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang peringatan kepada kepolisian, lembaga publik dan organisasi internasional lainnya terkait kemungkinan ancaman senjata rahasia, paket bom dan benda berbahaya lainnya; g. stolen works of art Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian benda seni atau benda budaya yang bernilai yang dicuri atau untuk mengidentifikasi benda-benda yang ditemukan dalam keadaan yang mencurigakan; dan h. UN Special Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang keterlibatan terorisme jaringan AL-Qaeda atas permintaan PBB.

(1) Webmail I-24/7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terkoneksi antara Setjen ICPO-Interpol dengan NCB-Interpol INDONESIA, dan antara NCB-Interpol INDONESIA dengan NCB-Interpol negara lain. (2) Webmail I-24/7 bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi secara aman, tepat dan akurat dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan kejahatan, penegakan hukum dan pelayanan kepolisian. (3) Email jaringan I-24/7 menggunakan jaringan privat I-24/7 dengan domain igcs.int. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 9

(1) Sistem informasi jaringan e-ADS yang berbasis internet dibangun berdasarkan kesepakatan negara anggota Aseanapol dengan menggunakan jaringan I-24/7, dengan database berpusat di kepolisian Singapura. (2) Database yang disimpan di e-ADS dapat di-share ke I-24/7 atas persetujuan pemilik data. (3) Pengisian database I-24/7 Interpol dapat dilakukan melalui sistem e-ADS meliputi: a. dokumen perjalanan yang dicuri atau dilaporkan hilang/stolen and lost travel document (SLTD); b. kendaraan yang dicuri/stolen motor vehicle (SMV); dan c. data kejahatan seseorang/nominal data.

(1) Perangkat e-ADS sama dengan perangkat pada I-24/7 sesuai perjanjian Setjen ICPO-Interpol dengan ASEANAPOL. (2) Jaringan e-ADS menggunakan fasilitas jaringan I-24/7.

Modul aplikasi yang tersedia dalam jaringan e-ADS meliputi: a. Aseanapol database; b. forum; c. document dan image; d. report; e. other; f. publication; dan g. member’s sites. www.djpp.kemenkumham.go.id

Aseanapol database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. person, memuat tentang biodata orang yang terlibat dalam kejahatan lintas negara (transnational crime); b. offence, memuat tentang jenis kejahatan yang meliputi: Murder/culpable homicide, Kidnapping for ransom, Arms & explosive offences, Drug trafficking, Commercial and financial offences, Maritime offences, Rape, Robbery, Housebreaking and theft, Motor vehicle theft, Smuggling, Crimes involving syndicates/gangs/secret societies, Terrorism, Pedophilia, Corruption, Illegal Logging, Environmental crimes, Trafficking in persons, dan kejahatan lain yang disepakati oleh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC); c. syndicate, memuat informasi intelijen tentang sindikat yang menjadi kepentingan Aseanapol dan Interpol; d. modus operandi, memuat informasi tentang cara melakukan kejahatan yang berimplikasi lintas negara dan menjadi kepentingan Aseanapol dan Interpol; e. stolen property, memuat informasi tentang pencurian benda seni bersejarah (works of art), kekayaan negara (national treasures), peninggalan budaya (cultural artifacts) dan properti lain; f. maritime offence, memuat informasi intelijen tentang kejahatan di laut, antara lain perompakan, penyelundupan dan maritime fraud; g. stolen motor vehicle (SMV), memuat informasi tentang pencurian dan penyelundupan kendaraan bermotor; h. Stolen and Lost Travel Document (SLTD), memuat informasi tentang data dokumen perjalanan yang dilaporkan hilang atau dicuri.; i. nominal data, memuat informasi tentang data pribadi (biodata) dari orang yang dicari yang dipublikasikan pada “red Notice” Interpol.

(1) Biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sekurang- kurangnya meliputi nama, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, alamat, identitas fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, bentuk mata, warna mata. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 11 (2) Data person dapat diasosiasikan dengan data lain, seperti: a. Wanted Person, apabila orang tersebut menjadi objek yang dicari karena terlibat dalam kejahatan serius; b. Arrested Person, apabila pelaku kejahatan yang dicari sudah ditangkap; dan c. Missing Person, apabila orang tersebut dilaporkan hilang. (3) Pengisian data sindikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan oleh user memuat tentang nama sindikat pelaku kejahatan baik sindikat internasional maupun nasional.

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan sebagai diskusi dan sharing informasi antar user yang mengoperasikan e-ADS. (2) Forum digunakan dalam kaitan dengan pengoperasian e-ADS dan tugas kepolisian/penegakan hukum, tidak digunakan untuk informasi yang bersifat pribadi.

(1) Document dan Image sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat dokumen dan gambar untuk berbagi informasi dengan negara anggota Aseanapol. (2) Dokumen dapat berupa peraturan atau ketentuan, training manual, dokumen sistem yang berhubungan dengan e-ADS, dan lain-lain. (3) Ukuran dokumen atau gambar yang dimuat tidak lebih dari 300 kilobytes.

(1) Report sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat informasi mengenai data yang sudah dibuat semua user, yang dapat dilihat oleh semua tingkatan user. (2) Data mengenai biodata tersangka atau orang-orang yang terlibat dalam kasus yang sudah terekam di database e-ADS dapat dilihat dan diupdate sesuai dengan perkembangan kasus. (3) Informasi Report dipublikasikan dalam audit trail guna monitoring dan evaluasi penggunaan e-ADS.

(1) Other sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e memuat informasi tentang profil, tingkatan dan hak akses user pada e-ADS. (2) Profil user sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat username, negara asal, tingkatan user, dan hak akses. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Publication sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memuat informasi antara lain: a. peristiwa-peristiwa penting; b. berita media cetak dan elektronik yang aktual; dan c. kisah keberhasilan dalam penanganan kasus (success story). (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat paling lama 6 (enam) bulan dan secara otomatis akan terhapus setelah batas waktu pemuatan terlewati. (3) Ukuran file publication tidak lebih dari 1000 kilobytes. (4) Pengisian data untuk publication dilakukan oleh system administrator.

(1) Member’s sites sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memuat profil website setiap negara anggota ASEANAPOL. (2) Bentuk tampilan dan isi site, diserahkan sepenuhnya kepada masing- masing negara anggota ASEANAPOL dan untuk pemuatan pada e-ADS dilakukan oleh System Security Administrator (SSA).

(1) Satuan kerja di lingkungan Polri dan satuan kewilayahan yang akan mengakses jaringan I-24/7 dan e-ADS, menggunakan jaringan intranet Polri. (2) Koneksi workstation dari satker/satwil menggunakan jaringan intranet Polri untuk mengakses I-24/7 dan/atau e-ADS melalui gateway NCB- Interpol INDONESIA. (3) Pengelolaan gateway NCB-Interpol INDONESIA dan koneksi ke database I- 24/7 Lyon Perancis dan e-ADS Singapura dilaksanakan oleh NCB-Interpol INDONESIA. (4) Pengelolaan jaringan intranet Polri dilaksanakan oleh Div TI Polri dan Bid TI Polda. (5) Untuk akses ke jaringan I-24/7 dan e-ADS, user harus melakukan VPN tunneling ke NCB-Interpol INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 13

(1) Webmail Interpol INDONESIA menggunakan nama domain interpol.go.id. (2) Webmail Interpol INDONESIA dapat diakses melalui jaringan internet publik atau jaringan VPN I-24/7. (3) Tujuan dibangunnya webmail Interpol INDONESIA untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi secara aman dan fleksibel dalam menangani masalah-masalah kepolisian dan penegakan hukum antar user I-24/7 dan e-ADS INDONESIA. (4) User I-24/7 dan e-ADS wajib menggunakan email interpol.go.id untuk menerima dan mengirim informasi dari dan ke NCB-Interpol INDONESIA. (5) Webmail Interpol INDONESIA digunakan untuk pengiriman dan penerimaan informasi terkait dengan penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama kepolisian internasional dan penegakan hukum. (6) Webmail Interpol INDONESIA dapat diakses dari website www.interpol.go.id dengan menggunakan software yang direkomendasikan.

User jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS diklasifikasikan sebagai berikut: a. NSO; b. system administrator; c. NCB Contact Officer; d. supervisor; e. site manager; dan f. operator. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) NSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berperan: a. sebagai contact officer NCB-Interpol INDONESIA dalam pengelolaan jaringan I-24/7 di INDONESIA; b. sebagai security administrator jaringan I-24/7; dan c. sebagai system administrator jaringan I-24/7. (2) NSO dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. menginformasikan kepada Sekjen ICPO Interpol yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan I-24/7; b. memberikan pelatihan kepada user dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS; c. memonitor dan mengevaluasi penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS; d. menegakkan peraturan dan standar Interpol dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS; e. membuat dan menghapus user account jaringan I-24/7 dan e-ADS; f. memberikan hak akses kepada user jaringan I-24/7 dan e-ADS; dan g. menjamin dan menjaga keamanan sistem jaringan I-24/7 dan e-ADS. (3) NSO NCB-Interpol INDONESIA dijabat oleh Kepada Bagian Komunikasi Internasional (Kabagkominter) Divhubinter Polri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri.

(1) System Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas dan wewenang: a. mengelola user; b. memelihara dan mengoperasionalkan system IT; c. menjaga keamanan jaringan I-24/7 dan e-ADS; d. mengembangkan jaringan akses I-24/7 dan e-ADS; e. memberikan hak akses ke jaringan e-ADS kepada user dengan mengkonfirmasikan ke Direktur Aplikasi di Singapura; dan f. memberikan usulan untuk pengembangan sistem dan meng-upgrade hardware dan software. (2) System Administrator ditetapkan dengan Surat Perintah Kapolri. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 15

(1) NCB Contact Officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima dan memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh user dari Satker/Satwil dan instansi penegak hukum lainnya; dan b. menerima dan memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh NCB-Interpol negara lain. (2) Media komunikasi NCB Contact Officer I-24/7 beroperasi 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu melalui: a. email: ncb-jakarta@interpol.go.id; b. fax: 021-7201402 dan 021-7269203; c. telepon: 021-7218467, 021- 72798261 dan 021-7218609; d. alamat kantor (pengiriman melalui pos): Divisi Hubungan Internasional Polri, Gedung TNCC Lantai 11, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta,12110 e. website NCB-Interpol INDONESIA: http://www.interpol.go.id.

(1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d mempunyai tugas dan wewenang: a. membuat dokumen, membaca, modifikasi dan menghapus data; b. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur administrasi data sesuai kesepakatan dalam ADSTC; c. mengajukan permintaan pelayanan ke ADSTC; d. mengajukan permintaan untuk membuat dan mencabut user account kepada NSO NCB-Interpol INDONESIA dan melakukan update user profile; e. mengajukan permintaan pembuatan/modifikasi/penghapusan code table kepada SSA di Singapura; f. melaksanakan audit trail mingguan penggunaan jaringan e-ADS dan mendistribusikan melalui email Interpol kepada user, site manager, NSO dan Administrator; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. membuat laporan kuartal kepada NSO dan SA tentang data dan statistik penggunaan e-ADS; h. mengusulkan pembuatan user account kepada NSO dan SA; dan i. mengusulkan kepada NSO NCB-Interpol INDONESIA untuk menghentikan dan mencabut hak akses user yang tidak menggunakan user account-nya lebih dari 3 bulan, menyalahgunakan e-ADS atau alasan lain yang disepakati Kepala Kepolisian Aseanapol. (2) Supervisor ditetapkan dengan Surat Perintah Kapolri.

(1) Site Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi jaringan I-24/7 dan e-ADS, khususnya mengenai aktivitas user (antara lain login, pengisian data dan pemanfaatan system (searching database)); b. menelaah audit trail yang disampaikan supervisor melalui e-mail guna meningkatkan aktivitas user; dan c. membuat laporan bulanan tentang aktivitas penggunaan sistem I-24/7 dan e-ADS kepada Kasatker/ Kasatwil tembusan Kadivhubinter Polri u.p. Sekretaris NCB-Interpol INDONESIA melalui email Interpol.go.id (ncb-jakarta@interpol.go.id). (2) Site Manager diemban secara ex officio oleh: a. tingkat Mabes Polri:

1. Bareskrim Polri oleh Direktur II Ekonomi Khusus;
2. Baintelkam Polri oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri;
3. Baharkam Polri oleh Direktur Polair; dan
4. Korlantas Polri oleh Kabidregident; b. tingkat kewilayahan:
5. Direktur Reskrim Umum;
6. Direktur Reskrim Khusus;
7. Direktur Narkoba;
8. Direktur Intelkam;
9. Direktur Polair; dan
10. Direktur Lantas. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 17 (3) Site Manager pada instansi penegak hukum di luar Polri ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. (4) Site Manager pada instansi penegak hukum di luar Polri bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi jaringan I-24/7 dan e-ADS, khususnya mengenai aktifitas user (antara lain login, pengisian data dan pemanfaatan system (searching database)); b. menelaah audit trail yang disampaikan supervisor melalui e-mail guna meningkatkan aktivitas user; dan c. membuat laporan bulanan tentang aktivitas penggunaan I-24/7 dan e- ADS kepada pimpinan lembaganya dengan tembusan Kadivhubinter Polri. (5) Hak akses Site Manager: a. memperoleh layanan informasi tentang database I-24/7 dan e-ADS melalui user I-24/7 dan e-ADS; dan b. koordinasi dengan supervisor perihal permintaan pergantian user I- 24/7 dan e-ADS dan hal-hal terkait penggunaan kedua sistem tersebut.

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan input data terhadap database yang ada pada jaringan I-24/7 dan e-ADS terkait kasus kejahatan internasional/transnasional; b. memberikan hasil searching data kepada pejabat/pimpinan satker/satwil/ instansi masing-masing; c. menyampaikan informasi dari NCB-Interpol INDONESIA yang dikirim melalui e-mail kepada pejabat/pimpinan satker/satwil/ instansi masing- masing terkait dengan penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS serta dalam rangka penegakan hukum dan tugas-tugas kepolisian; dan d. menyampaikan permintaan penerbitan Notice dari penyidik kepada NCB- Interpol INDONESIA menggunakan e-mail.

(1) Hak akses User pada Jaringan I-24/7 meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengakses database Integrated Automatic Fingerprint Identification System (IAFIS), DNA, Wanted Person, Notice, Disaster Victim Identification (DVI), SMV, SLTD, Travel Document Associated With Notice (TDAWN), stolen administrative documents, stolen and recovered works of art, fraudulent payment cards, nominal information (photographs, fingerprints, Notices, dll); dan b. mengakses dashboard I-24/7. (2) Hak akses User pada Jaringan e-ADS meliputi: a. Basic Access Rights, yaitu user hanya dapat membaca Homepage, Forum, Documents, Images dan Publication, dan tidak dapat akses ke modul database dan System Administration; b. Screening Local, yaitu user hanya dapat melakukan searching ke data lokal dan tidak dapat melakukan modifikasi dan menghapus data pada data user lainnya; c. Screening Overseas, yaitu user dapat searching ke data negara ASEANAPOL lainnya dan tidak diberikan hak untuk melakukan modifikasi dan menghapus data pada data negara Aseanapol lainnya; d. Data Entry Owner, yaitu user hanya dapat membuat, membaca, modifikasi data sendiri pada database lokal; dan e. Data Entry Others, yaitu user mempunyai hak akses untuk membuat, membaca, dan modifikasi data sendiri, serta membaca dan memodifikasi data yang dibuat user lain pada database lokal.

(1) User mengakses jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS melalui jaringan intranet Polri dengan diberikan login identifier dan password VPN pada workstation. (2) Password VPN dibuat oleh NSO NCB-Interpol INDONESIA dan akan didistribusikan serta diganti setiap 3 (tiga) bulan. (2) Login Identifier dan password mempunyai ketentuan sebagai berikut: a. user mempunyai hak akses ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS setelah diberikan user account dan password; b. password dibuat paling sedikit 8 (delapan) karakter, yang merupakan campuran dari huruf dan angka (alphanumeric); c. masa berlaku password selama 90 (sembilan puluh) hari dengan masa tenggang untuk memperbaharui password selama 180 hari; www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 19 d. apabila melewati batas waktu masa tenggang, maka secara otomatis portal INSYST akan menghapus user account; e. user login identifier dibuat oleh NSO NCB-Interpol INDONESIA dengan format: xx.yyyyyy.zz dan format xx dan yyyyyy digunakan untuk nama user, sedangkan zz merupakan kode negara (contoh: ncb.ind.id atau feroz.ncb.id); f. user dilarang memberikan/membagi accountnya kepada orang lain; g. user wajib merubah password-nya, setelah pertama kali login ke I-24/7 dan e-ADS dan menggantinya setiap 90 (sembilan puluh) hari; h. apabila user lupa dengan passwordnya, maka dapat melaporkan kepada NCB-Interpol INDONESIA (ncb-jakarta@interpol.go.id) dan NSO akan memberikan password baru; dan i. jika user melanggar peraturan yang berkaitan dengan akses langsung, download atau interkoneksi, maka NSO akan mencabut hak akses user.

(1) Dalam menggunakan jaringan I-24/7, user berkewajiban: a. mengubah/mengganti password setiap 90 (sembilan puluh) hari; b. mengunci akses (log off) sebelum meninggalkan komputer; c. melakukan back-up secara rutin; d. melakukan pengecekan/scanning anti virus pada hard disk, flash disk dan media lainnya sebelum digunakan; e. menginformasikan ke NSO atau teknisi IT jika dideteksi ada virus pada workstation; dan f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data/informasi. (2) Dalam menggunakan jaringan e-ADS, user berkewajiban: a. melakukan akses ke jaringan e-ADS setiap hari. b. melakukan searching ke database e-ADS, baik melalui fasilitas enquiry maupun B2B search (Bussiness to Bussiness Search); c. melakukan entry data ke dalam sistem e-ADS apabila ada kasus yang ditemui/ditangani terkait dengan kejahatan lintas Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. melakukan review audit trail yang dikirim via email oleh Supervisor e-ADS atau NCB-Interpol INDONESIA secara mingguan; e. melaporkan aktivitas penggunaan e-ADS kepada Site Manager secara bulanan sebagai bahan evaluasi; f. melaksanakan transfer knowledge kepada calon pengganti user/operator e-ADS; dan g. melaporkan kepada Supervisor e-ADS/Tim Teknis NCB-Interpol INDONESIA apabila terjadi masalah teknis atau operasional e-ADS dalam kesempatan pertama melalui email.

Dalam menggunakan jaringan I-24/7 dan e-ADS, user dilarang: a. mencatat password; b. membagi atau memperlihatkan password; c. membuka kesempatan orang lain untuk melihat ketika sedang mengerjakan hal yang penting/rahasia; d. menggunakan shareware atau freeware (software yang di-download dari Internet atau majalah PC), tanpa persetujuan dari NSO; e. menggandakan atau meng-copy software; f. meng-instal software pada mesin atau mengkonfigurasinya, pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh staf yang berwenang; dan g. menggunakan workstation untuk kepentingan selain I-24/7 dan e-ADS.

Layanan informasi I-24/7 meliputi: a. layanan database; b. layanan dashboard; c. layanan Interpol Notices; dan d. layanan email I-24/7 Interpol. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 21

Layanan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. database digunakan oleh user yang telah diberikan hak akses; b. hak akses user ke dalam database diberikan oleh NSO NCB-Interpol INDONESIA; c. database hanya digunakan untuk keperluan kerja sama kepolisian dan penegakan hukum; dan d. manajemen database diatur oleh NSO NCB-Interpol INDONESIA sesuai dengan ketentuan dari ICPO-Interpol melalui Rule of Processing Information (RPI).

Layanan dashboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. informasi yang tersedia dalam menu dashboard dapat diakses melalui portal INSYST; b. user hanya dapat mengakses informasi pada dashboard sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh NSO; c. user dapat melakukan pengaturan tampilan menu pada dashboard sesuai kebutuhan; dan d. berita terbaru dan hasil-hasil pertemuan regional dan internasional terkait kerja sama dalam rangka penanganan kejahatan lintas negara.

Layanan Interpol Notices sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. permintaan penerbitan, perpanjangan dan pencabutan Notice ke ICPO- Interpol hanya dapat dilakukan oleh NCB-Interpol INDONESIA atas persetujuan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri; b. Penyidik Polri, lembaga penegak hukum, dan PPNS melalui penyidik Polri selaku Korwas PPNS dapat mengajukan penerbitan Notice yang ditandatangani Direktur/Kepala kepada Kadivhubinter Polri; c. untuk keperluan kecepatan dalam penerbitan Notice maka dokumen permintaan dapat dikirim melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat resmi sesuai prosedur penerbitan Notice; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Penyidik Polri, lembaga penegak hukum, dan PPNS dapat melihat secara langsung penerbitan Notice tersebut pada jaringan I-24/7 melalui user yang ditunjuk atau melalui website Interpol publik (www.interpol.int); dan e. Notice yang dapat diakses oleh user hanya Notice yang telah dipublikasikan oleh ICPO-Interpol dan dapat dicetak untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.

Layanan email I-24/7 Interpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. email I-24/7 Interpol hanya digunakan oleh komunitas NCB-Interpol dan IPSG; b. akses ke email I-24/7 Interpol dibatasi sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh NSO NCB-Interpol INDONESIA; dan c. IPSG memonitor penggunaan sistem email untuk menjamin keamanan baik sistem maupun informasi/datanya.

(1) Informasi yang tersedia dalam e-ADS dapat diakses melalui portal e-ADS dan jaringan I-24/7, khususnya database SLTD, SMV dan Nominal. (2) User yang dapat mengakses e-ADS merupakan user yang telah diberikan hak akses oleh SSA.

(1) Layanan informasi Interpol INDONESIA dapat diakses melalui situs www.interpol.go.id. (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fitur antara lain beranda, berita, kejahatan transnasional, perundang-undangan dan hukum, pertemuan dan event, media release, dan DPO.

(1) Penyidik Polri, lembaga penegak hukum dan PPNS dapat mengajukan permintaan informasi mengenai: perjalanan seseorang (exit/entry), alamat/posisi seseorang, pencocokan identitas, nomor telepon, nomor www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 23 rekening, profil perusahaan, catatan kriminal, alamat email, medical record, melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id atau surat kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. (2) Permintaan Penyidik Polri, lembaga penegak hukum dan PPNS akan ditindaklanjuti oleh NCB-Interpol INDONESIA ke NCB-Interpol negara yang dituju, dan hasilnya akan diteruskan kepada penyidik Polri, lembaga penegak hukum dan PPNS melalui email/surat. (3) Permintaan pencocokan identitas seseorang melalui sidik jari pada database I-24/7 dapat dikirim ke NCB-Interpol INDONESIA melalui surat atau email ncb-jakarta@interpol.go.id , dengan ketentuan: a. resolusi gambar sidik jari paling sedikit berukuran 500 pixel/inch; dan b. format gambar dalam bentuk JPEG.

(1) Instalasi dan penggelaran jaringan intranet Polri dilaksanakan oleh Divisi TI Polri/Bid TI Polda. (2) Komputer dan peralatan pendukung disiapkan oleh Satker pengguna dengan spesifikasi teknis sesuai standar yang direkomendasikan oleh NCB- Interpol INDONESIA.

(1) Lembaga penegak hukum yang akan menggunakan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS harus mengirimkan permintaan tertulis kepada Kapolri u.p. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. (2) Sebelum pemasangan dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan payung hukum dengan membuat kerja sama (Nota Kesepahaman) antara Polri dengan lembaga penegak hukum tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut : a. data hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum; b. data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah; dan c. data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. (2) Tingkat kerahasiaan informasi yang dapat berisiko jika digunakan oleh orang yang tidak berhak, terdiri dari: a. “INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY” jika yang tidak berhak menggunakan informasi ini akan merugikan tindakan penegakan hukum atau merugikan/mendiskreditkan organisasi, stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi; b. "INTERPOL RESTRICTED" jika orang yang tidak berhak menggunakan informasi ini, dapat membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi; dan c. "INTERPOL CONFIDENTIAL" jika orang yang tidak berhak menggunakan informasi ini, secara serius membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian yang serius pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi. (3) Ketiga tingkat kerahasiaan informasi ini digunakan untuk tujuan mengklasifikasi informasi yang diproses melalui jaringan I-24/7. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 25 (4) Jika NCB-Interpol mempunyai keperluan khusus untuk mengklasifikasi beberapa item informasi dengan tingkat kerahasiaan lebih tinggi, maka IPSG menilai kesungguhan dari sumber informasi. (5) Saluran dan fasilitas yang digunakan untuk memproses informasi, tergantung dari tingkat kerahasiaan, harus dilengkapi dengan security control untuk mencegah resiko penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.

(1) Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. (2) Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah. (3) Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. (4) User harus mengetahui dan memahami keamanan dokumen, serta klasifikasi informasi dan memastikan informasi/dokumen e-ADS yang salah cetak untuk dimusnahkan.

(1) Tanggung jawab IPSG dalam keamanan sistem, sebagai berikut: a. IPSG bertanggung jawab atas seluruh system jaringan I-24/7, termasuk sistem khusus, jaringan dan/atau database, yang diperlukan untuk:

1. membuat suatu kebijakan keamanan, berdasarkan standar internasional dan kolaborasi dengan NCB, yang bertujuan guna melaksanakan security control secara procedural, teknis dan administratif, serta MENETAPKAN tingkat kerahasiaan yang tepat, integritas dan ketersediaan sistem, jaringan dan/atau database;
2. melakukan penilaian resiko; dan
3. mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat bagi keamanan informasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. IPSG dan NCB-Interpol INDONESIA melakukan pengawasan kerahasiaan dan keamanan informasi melalui:

1. audit login dan memonitor penggunaan I-24/7; dan
2. hardware, software dan jaringan I-24/7. (2) Tanggung jawab NCB-Interpol INDONESIA dalam menjaga keamanan sistem sebagai berikut: a. NCB-Interpol INDONESIA melalui NSO harus menginformasikan kepada user bahwa kewenangan tersebut hanya digunakan untuk tujuan kerja sama kepolisian internasional, sebelum memberikan otorisasi kepada user untuk akses ke jaringan I-24/7; b. memerintahkan user untuk mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan jaringan I-24/7; c. memerintahkan user I-24/7 dalam mengoperasionalkan jaringan I-24/7 harus mematuhi ketentuan ICPO-Interpol; d. mengadopsi tingkat keamanan yang sudah dibuat oleh IPSG untuk diimplementasikan dalam penggunaan jaringan I-24/7 oleh user; e. menunjuk satu atau lebih NSO untuk melaksanakan operasi keamanan dan berkoordinasi dengan IPSG berkaitan dengan keamanan sistem; dan f. NCB-Interpol INDONESIA harus menginformasikan ke IPSG tentang masalah koneksi penggunaan dan atau implementasi sistem I-24/7, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Tanggung jawab user dalam keamanan sistem I-24/7, sebagai berikut: a. menyediakan informasi tambahan yang diminta IPSG untuk mengevaluasi kemungkinan memproses informasi dalam INTERPOL's files atau memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. menggunakan jaringan I-24/7 untuk melakukan komunikasi dengan ICPO-Interpol; dan c. menginformasikan ke NCB-Interpol INDONESIA melalui email: ncb- jakarta@interpol.go.id sesegera mungkin, pada saat terjadi “positive hit” untuk suatu permintaan disertai dengan alasan mendasar mengenai permintaan tersebut. (4) Proteksi antivirus dalam penyelenggaraan jaringan I-24/7 dan jaringan e- ADS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 27 a. Setjen ICPO-Interpol menyediakan, mengelola dan meng-update antivirus secara regular workstation yang terkoneksi secara langsung dengan jaringan I-24/7; dan b. NCB-Interpol INDONESIA memastikan bahwa sistem pada server dan workstation diproteksi dengan software antivirus kualitas tinggi yang di-update secara regular dan dirawat dengan tepat.

(1) Pengawasan dan keamanan akses jaringan e-ADS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. prosedur keamanan sistem jaringan e-ADS pada prinsipnya sama dengan jaringan I-24/7; b. setiap user e-ADS diberikan password login oleh NCB-Interpol INDONESIA; c. sistem di-set 10 menit untuk time out dan apabila tidak ada aktivitas maka sistem secara otomatis akan log off; dan d. user harus melakukan log off dari e-ADS ketika tidak digunakan untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berhak. (2) System Audit dalam pelaksanaan keamanan sistem jaringan e-ADS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. NSO NCB-Interpol INDONESIA melakukan audit untuk mengecek account e-ADS dan akan menghapus user account yang sudah tidak aktif selama 6 bulan; b. System Administrator e-ADS NCB-Interpol INDONESIA melakukan evaluasi Audit Trail secara mingguan, meliputi evaluasi aktifitas User dalam penggunaan e-ADS maupun validasi User (masih valid atau sudah pindah/mutasi); dan c. dalam hal tidak ada aktifitas User dalam mengakses e-ADS selama kurun waktu 1 bulan, maka Kabagkominter Divhubinter Polri dapat mengusulkan kepada Kadivhubinter Polri untuk melaksanakan Site Visit dan Coaching Clinic. (3) Tanggung jawab user dalam keamanan sistem e-ADS sebagai berikut: a. penggunaan workstation e-ADS hanya untuk keperluan terkait e-ADS; b. melakukan koordinasi/komunikasi email dengan NCB-Interpol INDONESIA menggunakan domain email interpol.go.id; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengamanan password akses ke sistem e-ADS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak berbagi/share password dengan user lain; d. apabila akan ada penggantian User/Operator maka wajib melaporkan ke NCB-Interpol INDONESIA melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id atau melalui surat resmi, dan melaksanakan transfer knowledge kepada calon pengganti user/operator; dan e. melaporkan ke NCB-Interpol INDONESIA apabila terjadi masalah teknis atau operasional e-ADS.

(1) User harus menjaga, merawat dan memelihara workstation yang terhubung dengan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS, serta perangkat pendukung lainnya. (2) Apabila terjadi kerusakan pada workstation yang menyebabkan tidak terkoneksi ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS, maka user mengkonsultasikan kepada NCB-Interpol INDONESIA untuk perbaikannya. (3) Pemeliharaan workstation dan perangkat pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing user.

(1) User harus menjaga, merawat dan meng-upgrade software yang mendukung penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS. (2) Apabila software yang mendukung jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS tidak ada atau kurang, maka user dapat mengkonsultasikan ke NCB- Interpol INDONESIA untuk penambahannya.

(1) Untuk di lingkungan Polri, apabila terjadi gangguan, kerusakan atau penambahan jaringan intranet baru, dikoordinasikan dengan Div TI Polri/Bid TI Polda. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.318 29 (2) Untuk lembaga penegak hukum lainnya yang terkoneksi dengan jaringan I- 24/7 dan jaringan e-ADS, maka pemeliharaan jaringannya menjadi tanggung jawab lembaga bersangkutan.

(1) Biaya pemeliharaan hardware dan software menjadi tanggung jawab user. (2) Penggantian perangkat jaringan I-24/7 dan e-ADS apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian/kerusakan menjadi tanggung jawab user. (3) Biaya pemeliharaan dan sewa jaringan intranet Polri yang digunakan untuk mengkases jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS di lingkungan Polri menjadi tanggung jawab Div TI Polri/Bid TI Polda. (4) Untuk lembaga penegak hukum lainnya yang terkoneksi dengan jaringan I- 24/7 dan jaringan e-ADS, maka biaya sewa jaringannya menjadi tanggung jawab lembaga bersangkutan.

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan dan prosedur penggunaan jaringan I- 24/7 dan jaringan e-ADS dari Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol atau dari Consortium Leader e-ADS maka ketentuan penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS dalam peraturan ini disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id