PESANTREN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta

memegang . . . SK No 006345 A

PRESIDEN

memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. 3 Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren 4 Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi. 5 Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. 6 Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

1. Mahad

SK No 006346 A

PRESTDEN

jenjang 7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

1. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
2. Kiai, Trran Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
3. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. 1 1. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

SK No 006347 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :

• Ketuhanan Yang Maha Esa;
• kebangsaan;
• kemandirian;
• keberdayaan
• kemaslahatan;
• multikultural;
• profesionalitas;
• akuntabilitas;
• keberlanjutan; dan
• kepastian hukum

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

• membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
• membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan yang c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi

• pendidikan;
• dakwah SK No 006348 A

PRESIDEN

• dakwah; dan
• pemberdayaan masyarakat

Bagian Kesatu Umum

(1) Pesantren terdiri atas:

• Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
• Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
• Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(1) (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat

harus memenuhi unsur paling sedikit:

• Kiai;
• Santri yang bermukim di Pesantren;
• pondok atau asrama;
• masjid atau musala; dan
• kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Pendirian

(1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan,

organisasi masyarakat Islam, danf atau masyarakat.

(21 Pendirian

SK No 006349 A

PRESIDEN

pada (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib:

• berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika; sebagaimana b. memenuhi unsur Pesantren dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21; kepala c. memberitahukan keberadaannya kepada desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan kepada d. mendaftarkan keberadaan Pesantren Menteri. sebagaimana (3) Dalam hal pendirian Pesantren Menteri dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, me mberikan izin terdaftar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

mengembangkan (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Trrnggal Ika.

(21 Penyelenggaraan

SK No 006350 A

PRESIDEN

(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:

• berpendidikan Pesantren;
• berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;
• memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

(1) (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan pemimpin tertinggi Pesantre YanB mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelen ggaraan Pe santren.

(3) Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:

• pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
• pengelola Pesantren.

(4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren'

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang

bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(2) Selain

SK No 006351 A

PRESIDEN

(2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan

kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.

(4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dididik untuk menanamkan keimanan dan

ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 1

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau

asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang

bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren. pada (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal12... SK No 006352 A

PRESIDEN

(1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau

musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf d harus memperhatikan aspek daya

tampung, kebersihan, dan kenyamanan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

(1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab

Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara

sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.

(2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan

Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

SK No 006353 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagian Keempat Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan

berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

(2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal

danlatau nonformal.

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat

jenjang (1) meliputi Pendidikan Pesantren pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada

jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayal {2) berbentuk:

• satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
• satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.

(4) Pendidikan

SK No 006354 A

PRESIDEN

(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada

jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulYa.

(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat

diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulYa secara berkesinambungan

(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada

jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk Mahad A1y.

(7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

(1) Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas

kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum. (2\ Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah

menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.

(2) Santri

SK No 006355 A

PRESIDEN

(2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berhak:

• melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
• mendapatkan kesempatan kerja.

(1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas

kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.

(2) Penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur

kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis Kitab Kuning dilakukan oleh Majelis Masyayikh.

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah

menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri. (21 Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:

• melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
• mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal22

(1) Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik

pada program sarjana, magister, dan doktor.

(2) Mahad

SK No 006356 A

PRESIDEN

(2) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama

Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.

(3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang

diselenggarakan oleh Mahad Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.

1 (4) Mahad Aly dapat menyelenggarakan lebih dari (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.

(5) Kurikulum Ma'had AIy wajib memasukkan materi

muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

(6) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola

lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.

(7) Santri Ma?rad Aly yang telah menyelesaikan proses

pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

(1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal

dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (21 Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.

(3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan

nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.

(4)Lulusan...

SK No 006357 A

PRESIDEN

15

(4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan

nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal24 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum.

(1) Untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren,

disusun sistem penjaminan mutu.

(2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berfungsi:

• melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
• mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
• memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.

(3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diarahkan pada aspek:

• peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
• penguatan pengelolaan Pesantren; dan
• peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

(4)Sistem...

SK No 006358 A

PRESIDEN

-t6-

(4) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh.

(5) Rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh

Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3 Dewan Masyayikh

(1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren

membentuk Dewan Masyayikh.

(1) (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat

dipimpin oleh seorang Kiai.

(3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:

• men)rusun kurikulum Pesantren;
• melaksanakan kegiatan pembelajaran;
• meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
• melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan Majelis e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Masyayikh.

Paragraf 4 Majelis Masyayikh

(1) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari

Dewan Masyayikh.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis

Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri.

Majelis Masyayikh bertugas:

• menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
• memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
• merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
• merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
• melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
• memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

(1) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e disampaikan kepada Menteri. (21 Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Menteri melakukan:

• pemetaan mutu;
• perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
• pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu,

perencanaan target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

Pasal31...

SK No 006360 A

PRESIDEN

(1) Majelis Masyayikh menyusun struktur, organisasi,

dan tata kerja.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis

Masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, danf atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 5 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai

dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.

(2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alamin, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur

pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

(2) Kualifikasi

SK No 006361 A

PRESIDEN

(2\ Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Kompetensi sebagai pendidik profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab. (41 Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan I slam rahmatan lil' alamin.

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

• upaya

SK No 006362 A

PRESIDEN

a upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran; b mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan C menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

• menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
• memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
• mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
• menjaga kerukunan hidup umat beragama;
• selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
• menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

. Pasal 4l .

SK No 006363 A

PRESIDEN

Pasal 4 1

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

• pengajaran dan pembelaj aran;
• ceramah, kajian, dan diskusi;
• media dan teknologi informasi;
• seni dan budaya;
• bimbingan dan konseling;
• keteladanan;
• pendampingan;dan/atau
• pendekatan lain.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Bagian Keenam Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

pemberdayaan Dalam menyelenggarakan fungsi masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal45...

SK No 006364 A

PRESTDEN

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

• pelatihan dan praktik kerja lapangan;
• penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
• pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; pemasaran d. pendampingan dan pemberian bantuan terhadap produk masyarakat;
• pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
• pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
• pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
• pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
• pengembangan program lainnya.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren pemberdayaan dalam melaksanakan fungsi masyarakat.

(2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:

• bantuan keuangan;
• bantuan sarana dan prasarana;
• bantuan teknologi; dan/atau
• pelatihanketerampilan.

(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan sesllai dengan kemarnpuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 006365 A

PRESIDEN

Pasal47

(1) Menteri mengembangkan sistem informasi dan

manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.

(2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Menteri.

(3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan

untuk pengembangan Pesantren.

PENDANAAN

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren

berasal dari masyarakat. pendanaan (2) Pemerintah Pusat membantu penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara d.q ketentuan peraturan perundang-undangan. pendanaan (3) Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber

SK No 006366 A

PRESIDEN

(5) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari

hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi

Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

(2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

KERJA SAMA

(1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren

dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/ atau internasional.

(1) (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat dilakukan dalam bentuk:

• pertukaran peserta didik;
• olimpiade;
• sistem pendidikan;
• kurikulum;
• bantuan pendanaan;
• pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
• bentuk kerja sama lainnya.

(1) (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 006367 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren,

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.

(1) (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat berupa:

• memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
• memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah daiam penyelenggaraan Pesantren ;
• mendukung setiap kegiatan Yang dilaksanakan Pesantren;
• mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
• mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
• memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. perseorangan, (3) Partisipasi dapat dilakukan secara kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

SK No 006368 A

PRESIDEN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- Undang ini.

semua (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(1) (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini

harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. pelaksanaan (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 006369 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2Ol9

INDONESIA

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2Ol9 PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinYa

puti Bidang Hukum dan srrm undangan,

• vanna Djaman

SK No 006205 A

PRESIDEN