LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Investasi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Investasi adalah pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya. 2.Lembaga...

SK No 037390A

PRESIDEN

2 Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja. 3 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 4 Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 5 Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMN adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. 6 Dewan Pengawas adalah organ LPI yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. 7 Dewan Direktur adalah organ LPI yang bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI. 8 Manajer Investasi adalah perusahaan atau badan hukum/lembaga yang telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas untuk beroperasi sebagai manajer investasi, secara khusus melakukan pengelolaan aset. 9 Dana Kelolaan Investasi (Fund) adalah sarana kendaraan investasi yang antara lain dapat berbentuk dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing di mana LPI berinvestasi di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 10 Peraturan Dewan Pengawas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.

1. Peraturan Dewan Direktur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Dewan Direktur.

BABII ...

SK No 037391 A

trRESIDEN

(1) LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

(2) LPI bertanggung jawab kepada Presiden.

(1) Modal LPI bersumber dari:

• penyertaan modal negara; dan/atau
• sumber lainnya.

(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

• dana tunai;
• barang milik negara;
• piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
• saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

(3) Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00

(tujuh puluh lima triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp 1 5.0OO.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan
• pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 202t.

(4) Modal LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.

Pasal4...

SK No 037392 A

PRESIDEN

(1) LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

(2t LPI dapat mempunyai kantor di luar Jakarta dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

(1) LPI berfungsi mengelola Investasi

(2t LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi.

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk:

• melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
• menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
• melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fundl;
• menentukan calon mitra Investasi;
• memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
• menatausahakan aset.

(2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(3) Ketentuan...

SK No 037393 A

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan LPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Kesatu Organ Kepengurusan

Organ LPI terdiri atas:

• Dewan Pengawas; dan
• Dewan Direktur.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Keanggotaan

(1) Dewan Pengawas terdiri atas:

• Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota;
• Menteri BUMN sebagai anggota; dan
• 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota. (21 Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat jabatan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa berikutnya.

(4) Dalam...

SK No 037394 A

trRESIDEN

(41 Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c untuk pertama kali, Presiden menetapkan

masa jabatan 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

• 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
• 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
• 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas

yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;
• mampu melakukan perbuatan hukum;
• sehat jasmani dan rohani;
• berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, pada saat pengangkatan pertama;
• bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
• memiliki pengalaman danf atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/ atau organisasi perusahaan;
• tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
• tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
• tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Anggota

SK No 037395 A

PRESIDEN

(21 Anggota Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

• anggota Dewan Pengawas yang lain; dan latau
• anggota Dewan Direktur.

Pasal 1 1

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabatannya telah berakhir;
• diberhentikan oleh Presiden; atau
• Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak lagi

menjabat pada jabatannya sebagai menteri.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan

alasan:

• tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
• pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;
• tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Dewan Pengawas;
• telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan LPI, BUMN, atau keuangan negara;
• mengundurkan diri;
• berhalangan tetap; dan/atau
• tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam...

SK No 037396 A

PSTESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dari unsur

profesional diberhentikan sebelum akhir masa jabatan, Presiden menunjuk anggota Dewan Pengawas lain dari unsur profesional untuk menjabat sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan pada jabatan tersebut sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang baru. (41 Masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang berakhir sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional yang digantikannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pelaksana

tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Paragraf 2 T\rgas, Wewenang, dan Kode Etik

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas

penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:

• menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (keg performance indicator) yang diusulkan Dewan Direktur;
• melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (keg perforrnance indicator);
• menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Dewan Direktur;
• menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden;
• menetapkan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Dewan Penasihat; f.mengangkat...

SK No 037397 A

PRESIDEN

• mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur;
• menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur;
• mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal LPI kepada Presiden;
• menyetujui laporan keuangan tahunan LPI;
• memberhentikan sementara anggota Dewan Direktur dan menunjuk pengganti sementara Dewan Direktur; dan
• menyetujui penunjukan auditor LPI.

Dewan Pengawas men5rusun Kode Etik Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3 Seleksi Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Profesional

(1) Untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur

profesional, Presiden membentuk panitia seleksi atas usul Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN. (21 Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk:

• paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional berakhir; atau
• paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan adanya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diterima oleh Presiden.

(4) Untuk...

SK No 037398 A

PRES IDEN

(4) Untuk pemilihan anggota Dewan Pengawas dari unsur

profesional pertama kalinya, panitia seleksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) terdiri atas:

• Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota;
• Menteri BUMN sebagai anggota; dan
• 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, profesional, dan/ atau akademisi I pakar. (21 Untuk pertama kali, panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
• Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota;
• Menteri BUMN sebagai anggota;
• 1 (satu) orang dari unsur Kementerian Keuangan sebagai anggota;
• 1 (satu) orang dari unsur Kementerian BUMN sebagai anggota; dan
• 1 (satu) orang dari unsur profesional atau akademisilpakar.

(3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada

Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota panitia seleksi.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas:

• mengumumkan penerimaan dan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional;
• memeriksa persyaratan dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional;
• menentukan. . .

SK No 037399 A

PRESIDEN

• menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional; dan
• menyampaikan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional kepada Presiden.

Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

• pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon;
• proses seleksi; dan
• penyampaian nama calon kepada Presiden.

Proses pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan tahapan:

• Panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon.
• Pengumuman penerimaan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam hurrrf a dilakukan dengan cara:

1. mengumumkan melalui media cetak harian yang memiliki peredaran luas secara nasional dan media elektronik.

1 2. pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka paling sedikit memuat informasi mengenai:

• waktu dan tempat pendaftaran;
• jabatan yang lowong;
• syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar;
• formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan; dan
• kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi.
• Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepada panitia seleksi secara langsung atau daring melalui media elektronik dengan cara:

1. mengisi

SK No 037400 A

PRESIDEN

-t2-

1. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi; dan
2. melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.

(1) Untuk mendapatkan calon anggota Dewan Pengawas dari

unsur profesional yang potensial sesuai dengan bidang investasi yang akan dilakukan oleh LPI, panitia seleksi dapat melakukan penjaringan khusus.

(2) Dalam penjaringan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), panitia seleksi dapat langsung mengusulkan nama calon untuk masuk dalam proses seleksi.

(1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b, dilakukan melalui pemenuhan persyaratan dan uji kelayakan dan kepatutan.

(2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), panita seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

Pendaftaran dan seleksi calon dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman penerimaan.

(1) Proses penyampaian kepada Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan tahapan:

• panitia seleksi menentukan nama calon yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan; dan
• panitia seleksi mengusulkan nama calon kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penentuan nama calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Usulan .

SK No 037401 A

PRESIDEN

(2) Usulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, paling sedikit memuat:

• nama calon sesuai dengan urutan yang direkomendasikan;
• pertimbangan dalam memilih calon; dan
• dokumen proses pemilihan dan penetapan calon.

Proses dan hasil seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 dan Pasal 22 bersifat rahasia dan hanya digunakan

untuk keperluan pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional.

Paragraf 4 Sekretariat dan Komite Dewan Pengawas

Pasal24

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Dewan Pengawas dibantu oleh:

• sekretariat; dan
• komite.

(2) Sekretariat dan komite sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit terdiri atas:

• komite audit;
• komite etik; dan
• komite remunerasi dan sumber daya manusia.

(4) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab

sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

(5) Tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Dewan Pengawas. Paragrafs. . .

SK No 037402 A

PRESIDEN

-t4- Paragraf 5 Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

(1) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan

melalui rapat Dewan Pengawas.

(2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:

• paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
• dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas;
• dapat dilakukan secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya;
• dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya oleh lebih dari ll2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
• dapat diselenggarakan di dalam atau di luar kantor LPI.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan untuk

memimpin rapat Dewan Pengawas, Menteri BUMN bertindak selaku pimpinan rapat. (41 Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(6) Keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berlaku setelah ditetapkan dalam rapat dan mengikat seluruh anggota Dewan Pengawas. (71 Keputusan rapat Dewan Pengawas ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan

keputusan melalui rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas. BagianKetiga...

SK No 037403 A

FREsIDEN

Bagian Ketiga Dewan Direktur

Paragraf 1 Keanggotaan

(1) Dewan Direktur berjumlah 5 (lima) orang yang

seluruhnya berasal dari unsur profesional.

(2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(3) Salah seorang anggota Dewan Direktur diangkat menjadi

Ketua Dewan Direktur. (41 Masa jabatan anggota Dewan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) Dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Direktur

untuk pertama kali, Dewan Pengawas menetapkan masa jabatan 5 (lima) anggota Dewan Direktur sebagai berikut:

• 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur;
• 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
• 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direktur,

seseorang harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia;
• mampu melakukan perbuatan hukum;
• sehat jasmani dan rohani;
• berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
• bukan. .

SK No 037416 A

PRESIDEN

-t6-

• bukan pengurLrs dan/atau anggota partai politik;
• memiliki pengalaman danf atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/ atau manajemen perusahaan;
• tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
• tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurlrs perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
• tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Anggota Dewan Direktur dilarang saling memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

• anggota Dewan Direktur yang lain; dan latau
• anggota Dewan Pengawas.

(1) Jabatan anggota Dewan Direktur berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabatannya telah berakhir; atau
• diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(2) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan

Pengawas dengan alasan:

• tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
• pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;
• tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
• tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Dewan Direktur; . f. ditetapkan

SK No 037417 A

PRESIDEN

-t7-

• ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan LPI, BUMN, atau keuangan negara;
• mengundurkan diri;
• tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
• berhalangan tetap; dan/atau
• alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Dewan Pengawas.

(3) Untuk melakukan pemberhentian Anggota Dewan

Direktur dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf j, Anggota Dewan Direktur yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

(4) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan sementara

oleh Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas mengangkat pelaksana tugas untuk menggantikan anggota Dewan Direktur yang diberhentikan sementara.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (41 diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Direktur yang bersangkutan.

(7) Anggota Dewan Direktur yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berwenang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) dan tata cara pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Paragraf2...

SK No 037418 A

PRESIDEN

Paragraf 2 T\rgas dan Wewenang

(1) Dewan Direktur bertugas menyelenggarakan pengurusan

operasional LPI.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dewan Direktur berwenang:

• merumuskan dan menetapkan kebijakan LPI;
• melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional LPI;
• men)rusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Dewan Pengawas;
• men5rusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key perforrnance indicator) kepada Dewan Pengawas;
• men5rusun struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPI; dan
• mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Paragraf 3 Pembidangan dan Komite Dewan Direktur

Dewan Direktur menetapkan pembidangan setiap anggota Dewan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(1) Dewan Direktur membentuk komite yang anggotanya

berasal dari Dewan Direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri atas:

• komite Investasi; dan
• komite manajemen risiko.

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan

dengan keputusan Dewan Direktur.

(4) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, paling sedikit terdiri atas:

• anggota Dewan Direktur yang membidangi investasi atau pengembangan bisnis; dan
• anggota Dewan Direktur yang membidangi manajemen risiko.

(5) Pembentukan komite dilaporkan oleh Dewan Direktur

kepada Dewan Pengawas setelah komite tersebut dibentuk.

(6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

Paragraf 4 Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Direktur

Rapat Dewan Direktur diselenggarakan dalam rangka termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, pemberian arahan, evaluasi mengenai investasi dan/atau mengenai operasional LPI.

Pasal34...

SK No 037420 A

PRESIDEN

(1) Pengambilan keputusan Dewan Direktur dilakukan

melalui rapat Dewan Direktur.

(2) Rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan dengan ketentuan:

• paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
• dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur;
• dapat dilakukan secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya;
• dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya oleh lebih dari ll2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Direktur; dan
• dapat diselenggarakan di dalam atau di luar kantor LPI.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga

tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin rapat. (41 Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan sehingga tidak dapat memimpin rapat dan tidak menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin rapat, anggota Dewan Direktur yang paling lama dalam jabatannya bertindak sebagai pimpinan rapat.

(5) Dalam hal tidak ada 1 (satu) anggota Dewan Direktur

yang paling lama dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4lr, maka pimpinan rapat dipilih secara musyawarah untuk mufakat.

(6) Pengambilan keputusan Dewan Direktur dilakukan

secara musyawarah untuk mufakat. (71 Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan Dewan Direktur ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(8) Keputusan rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) atau ayat (7) berlaku setelah ditetapkan dalam rapat dan mengikat seluruh anggota Dewan Direktur.

(9) Anggota...

SK No 037421 A

PRESIDEN

-2t- (e) Anggota Dewan Direktur yang tidak dapat hadir dalam rapat Dewan Direktur memberikan kuasa secara tertulis kepada anggota Dewan Direktur lainnya yang hadir secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya untuk hadir dan mengambil keputusan atas nama pemberi kuasa.

(10) Keputusan rapat Dewan Direktur ditandatangani oleh

seluruh anggota Dewan Direktur dan kuasanya yang hadir secara fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya.

(11) Anggota Dewan Direktur yang tidak dapat hadir secara

fisik maupun telekonferensi atau media elektronik lainnya ikut menandatangani keputusan rapat Dewan Direktur. (r2l Musyawarah di dalam Dewan Direktur bersifat rahasia dan dapat diungkapkan hanya atas persetujuan pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme dan kebijakan internal yang telah disetujui untuk diadopsi oleh LPI.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan

keputusan melalui rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Dalam pengambilan keputusan, anggota Dewan Direktur dilarang mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat Dewan Penasihat

(1) Dalam hal diperlukan, LPI dapat membentuk Dewan

Penasihat untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur. (21 Anggota Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(3) Untuk...

SK No 037422 A

PRESIDEN

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat,

seseorang harus memenuhi persyaratan:

• memiliki pengalaman danf atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau keahlian lain;
• memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, termasuk tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
• tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
• tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi atau bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu Aset

(1) Aset LPI dapat berasal dari:

• modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1);
• hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI;
• pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN;
• hibah; dan/atau
• sumber lain yang sah.

(2) Aset...

SK No 037423 A

PRESIDEN

(21 Aset LPI merupakan milik dan tanggung jawab LPI.

(1) Dalam rangka meningkatkan nilai aset, LPI dapat bekerja

sama dengan pihak ketiga.

(2) Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, LPI

mempertimbangkan reputasi baik, kemampuan keuangan dan/atau keahlian pihak ketiga calon mitra kerja sama.

(3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

• memberikan atau menerima kuasa kelola;
• membentuk perusahaan patungan; atau
• bentuk kerja sama lainnya.

(4) Kerja sama melalui kuasa kelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penyerahan pengelolaan aset yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau menerima pengelolaan aset yang diperjanjikan dari pihak ketiga melalui pemberian kuasa.

(5) Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan

patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu di dalam pengambilan keputusan apabila perusahaan patungan bergerak di sektor dan jenis usaha:

• distribusi air minum satu-satunya di kota atau kabupaten; atau
• pertambangan minyak dan gas dalam negeri.

(6) Dalam hal kerja sama dilakukan dengan membentuk

perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, aset LPI dapat dipindahtangankan untuk

dijadikan penyertaan modal dalam perusahaan patungan.

Bagian Kedua

SK No 037424 A

FRESIDEN

Bagian Kedua Pinjaman dan Penjaminan

(1) LPI dapat memberi atau menerima pinjaman.

(21 Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lainnya.

(3) Dalam rangka menerima pinjaman, LPI dapat

menjaminkan asetnya.

(4) Setiap pemberian atau penerimaan pinjaman, didasarkan

pada analisis risiko yang mencakup paling sedikit:

• tujuan pemberian atau penerimaan pinjaman;
• penilaian atas kelayakan proyek dan/atau investasi; dan
• kemampuanpengembalianpinjaman. (s) LPI dapat memberi penjaminan kepada perusahaan patungan LPI untuk menerima pinjaman.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian atau

penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Ketiga Prinsip Pengelolaan

(1) Pengelolaan aset LPI dilaksanakan berdasarkan prinsip

tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. (21 Ketentuan mengenai prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

BagianKeempat...

SK No 037425 A

FRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Bagian Keempat Penunjukan Manajer Investasi

(1) Dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat menunjuk

Manajer Investasi untuk mengelola investasi sesuai dengan kebijakan investasi LPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai penunjukan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Kelima Pendirian atau Partisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (Fund)

(1) Dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat

berinvestasi dengan:

• mendirikan Dana Kelolaan Investasi (Fund); atau
• berpartisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (Fund) yang didirikan oleh pihak ketiga. (21 Dana Kelolaan Investasi (Fundl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didirikan secara sendiri oleh LPI atau dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, berdasarkan keputusan Dewan Direktur.

(3) Keputusan pendirian Dana Kelolaan Investasi (Fundl

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• bentuk dan tujuan pendirian, struktur, kepengurusan, dan kebijakan investasi;
• modal dan modal disetor;
• jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan dan jangka waktu pengembalian investasi;
• metode

SK No 037426 A

PRESIDEN

• metode partisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi (Fund) baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai termasuk penyertaan modal menggunakan aset non- tunai yang akan didahului dengan penilaian pasar wajar atas aset; dan
• kepemilikan atas Dana Kelolaan Investasi (Fundl. (41 Dana Kelolaan Investasi (Fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
• perusahaan patungan;
• reksadana; c kontrak investasi kolektif; atau d bentuk lain.

(5) Status hukum Dana Kelolaan Investasi (Fundl berbentuk

badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

(6) Setiap Dana Kelolaan Investasi (Fundl dikelola dan

memiliki independensi keuangannya masing-masing dan terbagi atas saham atau unit penyertaan, sesuai dengan dokumen pendirian.

LPI menyimpan dan mengelola rekaman data untuk setiap investasi melalui Dana Kelolaan Investasi (Fundl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada:

• nama;
• bentuk, kedudukan, dan yurisdiksi hukum yang mengaturnya;
• tanggal dan jangka waktu;
• modal;
• pembagian jumlah saham, unit penyertaan atau bentuk partisipasi lainnya;
• nama pihak ketiga mitra kerja sama; dan/atau
• nama pengurus.

(1) Dalam hal pengelolaan Dana Kelolaan Investasi (Fund)

berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya, LPI dapat menempatkan atau menunjuk perwakilan LPI sebagai pengurus. (21 Penempatan atau penunjukan perwakilan LPI sebagai pengurus dalam Dana Kelolaan Investasi (Fund) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Dewan Direktur sesuai dengan kebijakan investasi LPI dan merujuk kepada dokumen pendirian atau anggaran dasar Dana Kelolaan Investasi (Fundl.

(3) Anggaran dasar Dana Kelolaan Investasi (Fund)

berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

• syarat kepesertaan dan pembubaran;
• pengangkatan pengurus; dan
• fungsi dan kewenangan pengurus dan pembagiannya.

(4) LPI secara langsung atau melalui pengurLls Dana

Kelolaan Investasi (Fund) dapat menunjuk Manajer dengan . Investasi untuk mengelola investasinya sesuai kebijakan investasi Dana Kelolaan Investasi {Fund).

(1) Dokumen pendirian Dana Kelolaan Investasi (Fund)

memuat namun tidak terbatas pada:

• wewenang bagi Dana Kelolaan Investasi (Fund) untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

• jangka waktu pendirian;

• bentuk dan tujuan pendirian;

• kebijakan investasi dan tata cara pengembalian hasil investasi;

• ketentuan

SK No 037428 A

PRESIDEN

• ketentuan dan tata cara pemberian danf atau penerimaan pinjaman dengan mempertimbangkan analisis risiko; dan/atau
• pengaturan, prosedur pembubaran, dan likuidasi. (21 Dalam hal investasi Dana Kelolaan Investasi (Fund) dilakukan bersama dengan pihak ketiga, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendirian juga memuat ketentuan mengenai komposisi keterwakilan masing-masing pihak dalam kepengurusan Dana Kelolaan Investasi (Fund).

(1) Aset yang dimiliki oleh Dana Kelolaan Investasi (Fund)

dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan aktivitas pengelolaan aset.

(2) Hasil evaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi internasional.

Pasal47

(1) Dewan Direktur melakukan pengelolaan risiko dan

pengawasan kinerja investasi Dana Kelolaan Investasi (Fund). (21 Ketentuan mengenai pengelolaan risiko dan pengawasan kinerja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

(1) LPI menerima laporan tahunan dari Dana Kelolaan

Investasi (Fund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (41dan Pasal44 ayat (l).

(2) Laporan tahunan Dana Kelolaan Investasi (Fund)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.

Laba bersih Dana Kelolaan Investasi (Fund) dapat diinvestasikan kembali untuk peningkatan aset secara jangka panjang.

Bagian Keenam Pemanfaatan Laba

(1) Laba yang diperoleh LPI digunakan untuk:

• cadangan wajib;
• laba ditahan; dan
• pembagian laba untuk pemerintah. (21 Bagian laba yang digunakan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba.

(3) Pembentukan cadangan wajib dilakukan sampai

mencapai 5oo/o (lima puluh persen) dari modal LPI.

(4) Bagian laba setelah penyisihan untuk cadangan wajib

digunakan untuk laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Akumulasi laba ditahan diinvestasikan sesuai dengan

kebijakan investasi.

(6) Dalam hal akumulasi laba ditahan telah melebihi 50%

(lima puluh persen) dari modal LPI, sebagian dari laba dapat digunakan sebagai pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (71 Pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari laba.

(8) Pembagian laba untuk pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

(9) Keputusan.

SK No 037430 A

PRESIDEN

(9) Keputusan mengenai penggunaan laba sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Dewan Direktur.

Bagian Ketujuh Kerugian dan Kecukupan Modal LPI

(1) Dewan Direktur menetapkan batas toleransi kerugian

investasi LPI setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas. (21 Dalam hal batas toleransi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Dewan Direktur melaporkan dan membahas langkah yang harus diambil bersama Dewan Pengawas.

(3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender

terhitung sejak tanggal laporan keuangan. (41 Dewan Direktur dapat memutuskan penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian.

(5) Dalam hal LPI mencatatkan laba, LPI mengembalikan

jumlah penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening cadangan wajib sesuai dengan ketentuan mengenai distribusi laba sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50.

(6) Dalam hal akumulasi kerugian LPI menyebabkan modal

LPI turun sehingga menjadi 50% (lima puluh persen) dari modal awal, Pemerintah dapat menambah modal LPI.

Bagian Kedelapan Audit dan Pelaporan

(1) LPI wajib menJrusun laporan tahunan yang berakhir

pada tanggal 31 Desember yang sekaligus menjadi laporan pertanggungjawaban Dewan Direktur.

(2) Laporan

SK No 037431 A

PRESIDEN

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditunjuk oleh Dewan Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

(5) Akuntan publik dari kantor akuntan publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat ditunjuk paling banyak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan dapat ditunjuk kembali setelah melewati 2 (dua) tahun sejak penunjukan terakhir.

(6) Laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan

paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Dewan Direktur yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Direktur yang tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, yang dilampirkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Direktur yang tidak

menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas oleh Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan.

Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden dengan dilampiri laporan tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

Bagian Kesatu Pemindahtanganan Aset

Paragraf 1 Umum

(1) Aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan

kepada LPL

(2) Pemindahtanganan aset negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak termasuk aset yang merupakan:

• pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan/atau
• pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

(3) Aset BUMN yang dipindahtangankan kepada LPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI. (41 Aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI.

Paragraf2.

SK No 037433 A

PRESIDEN

-JJ-

Paragraf 2 Pemindahtanganan Aset Negara kepada LPI

(1) Aset negara dapat dipindahtangankan menjadi aset LPI

melalui penyertaan modal negara.

(2) Pemindahtanganan aset negara menjadi aset LPI melalui

penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penyertaan modal negara kepada LPI.

(3) Pemindahtanganan aset negara dengan cara penyertaan

modal negara yang berasal dari konversi piutang negara, dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai penyertaan modal negara kepada LPI. (41 Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan aset yang tidak dalam sengketa, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

(5) LPI dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk

optimalisasi aset negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (2) melalui kuasa kelola dan/atau bentuk

kerja sama lainnya tanpa melalui pemindahtanganan aset dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemindahtanganan Aset BUMN kepada LPI

(1) Aset BUMN dapat dipindahtangankan menjadi aset LPI

dengan cara:

• jual beli; atau
• cara lain yang sah.

(2) Aset...

SK No 037434 A

PRES tDEN

(21 Aset BUMN yang dipindahtangankan menjadi aset LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

(1) Pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI dengan cara

jual beli atau cara lain yang sah dilakukan secara komersial. (21 Dalam pemindahtanganan aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPI memperoleh hak preferensi.

(3) Pelaksanaan hak preferensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tetap mengedepankan prinsip kewajaran melalui penilaian harga wajar atas aset.

(4) Hak preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat dilimpahkan kepada perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) untuk melaksanakan pemindahtanganan aset atas nama LPI, dengan persetujuan LPI.

Paragraf 4 Pemindahtanganan Aset BUMN kepada Perusahaan Patungan yang Dibentuk LPI

(1) Aset BUMN dapat dipindahtangankan menjadi aset

perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dengan cara:

• jual beli; atau
• cara lain yang sah.

(2) Aset BUMN yang dipindahtangankan menjadi aset

perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan aset yang tidak dalam sengketa, tidak

sedang dilakukan sita pidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak.

(1) LPI melalui perusahaan patungan yang dibentuk dapat

bekerja sama dengan badan usaha swasta.

(2) Perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat menerima pemindahtanganan aset dari badan

usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

• jual beli; atau
• cara lain yang sah.

Paragraf 5 Pencatatan dan Penilaian Aset

(1) Aset LPI yang berasal dari pemindahtanganan aset

negara atau aset BUMN dicatat dalam pembukuan LPI sesuai dengan nilai wajar. (21 Aset perusahaan patungan baik yang berasal dari LPI maupun yang berasal dari pemindahtanganan aset BUMN dicatat dalam pembukuan perusahaan patungan sesuai dengan nilai wajar.

(3) Aset badan usaha swasta yang dipindahtangankan

kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dicatat dalam pembukuan perusahaan patungan sesuai dengan nilai wajar.

Paragraf 6 Konversi dan Pemindahtanganan Aset LPI

Pasal62

(1) LPI dapat melakukan konversi aset LPI ke dalam bentuk

lain.

(2) Konversi aset LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan nilai wajar.

(3) Ketentuan

SK No 037436 A

PRES IDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi aset LPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

(1) LPI dapat memindahtangankan aset LPI kepada pihak

lain. (21 Rencana pemindahtanganan aset LPI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan LPI.

(3) Pemindahtanganan aset LPI kepada pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan nilai wajar. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset LPI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Negara

Ketentuan mengenai penyertaan modal negara kepada BUMN berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyertaan modal negara kepada LPI.

Bagian Kesatu Kebijakan Dasar Pengelolaan Lembaga

(1) Dalam pengelolaan LPI, Dewan Direktur harus

memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik di lingkungan LPI.

(2) Pelaksanaan

SK No 037437 A

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik pada LPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Direktur.

(3) Peraturan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 paling sedikit terdiri atas peraturan yang mengatur mengenai:

• pengelolaan aset;
• penerapan manajemen risiko;
• kepatuhan;
• sumber daya manusia;
• keuangan;
• hukum;
• sistem informasi;
• audit;
• pengadaan barang danjasa;
• rencana kerja; dan
• remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Dewan Direktur.

(4) Peraturan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas.

(1) Dewan Pengawas dan Dewan Direktur berhak atas

remunerasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya.

(2) Dewan Penasihat, anggota sekretariat dan komite yang

dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direktur, pegawai LPI, dan unsur lain dalam LPI berhak atas remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

(3) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Dewan Direktur setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas.

LPI memastikan kebijakan investasi dilaksanakan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bagian Kedua

SK No 037438 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Keterbukaan Informasi

(1) LPI mengungkapkan keterbukaan data dan informasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memperhatikan praktik internasional. (21 Ketentuan mengenai kebijakan pengungkapan data dan informasi LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Direktur.

Bagian Ketiga Kerahasiaan

(1) Dewan Pengawas, Dewan Direktur, pegawai LPI, atau

setiap pihak yang bertindak untuk dan atas nama LPI wajib merahasiakan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2\ Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas, Dewan Direktur, pegawai LPI, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama LPI diwajibkan mengungkapkan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Bagian Keempat Benturan Kepentingan

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas, Dewan Direktur,

dan Dewan Penasihat mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yong dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut.

(2) Anggota...

SK No 037439 A

FRESIDEN

(2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kelima Bantuan Hukum

(1) LPI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan

Pengawas, anggota Dewan Direktur, pegawai, mantan anggota Dewan Pengawas, mantan anggota Dewan Direktur, dan mantan pegawai LPI atas tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum sepanjang keputusan dan/atau kebijakan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik, dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. (21 Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Direktur, pegawai, mantan anggota Dewan Pengawas, mantan anggota Dewan Direktur, dan mantan pegawai LPI diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di LPI, LPI membayar ganti rugi dimaksud sepanjang:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi;
• tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan LPI;
• tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Direktur.

SK No 037440 A

PRES IDEN

KEPAILITAN

Pasal T2

(1) LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan LPI

dalam kondisi insolven. (21 Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan insoluencg fest oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.

(3) Beban biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan

lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditanggung oleh pemohon pailit.

PEMBINAAN

(1) Pembinaan terhadap LPI dilakukan oleh Menteri

Keuangan. (21 Ketentuan mengenai pembinaan LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

LPI dapat menggunakan nama "Indonesia Inuestment Authoritg" yang disingkat INA.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 037441 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4r- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan undangan,

anna Djaman

SK No 062041 A

trRESIDEN