PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Dewan Kawasan ...

www.djpp.depkumham.go.id

1. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
2. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi.
4. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yangdepkumham.go.id dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur atau bupati/walikota kepada Administrator yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 2 ...

www.djpp.depkumham.go.id

Penyelenggaraan KEK meliputi:

• pengusulan KEK;
• penetapan KEK;
• pembangunan KEK;
• pengelolaan KEK; dan
• evaluasi pengelolaan KEK.

(1) KEK terdiri atas satu atau beberapa zona.

(2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri

atas:depkumham.go.id a. pengolahan ekspor;

• logistik;
• industri;
• pengembangan teknologi;
• pariwisata;
• energi; dan
• ekonomi lain.

(3) Zona pengolahan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan

industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.

(4) Zona logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

(5) Zona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.

(6) Zona Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

(7) Zona Pariwisata . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(7) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan yang terkait.

(8) Zona Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

diperuntukkan untuk kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.

(9) Zona Ekonomi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g diperuntukkan untuk kegiatan lain selain sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan ayat (8) yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

BAB IIdepkumham.go.id

Bagian Kesatu Umum

(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:

• Badan Usaha;
• pemerintah kabupaten/kota; atau
• pemerintah provinsi.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh:

• pimpinan untuk Badan Usaha;
• bupati/walikota untuk pemerintah kabupaten/kota;
• gubernur untuk pemerintah provinsi.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus didirikan di Indonesia.

(4) Lokasi yang diusulkan untuk pembentukan KEK oleh

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupaten/kota.

(5) Lokasi ...

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Lokasi yang diusulkan untuk pembentukan KEK oleh

pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

(6) Lokasi yang diusulkan untuk pembentukan KEK oleh

pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada lintas wilayah kabupaten/kota.

(1) Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu

wilayah sebagai KEK.

(2) Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.depkumham.go.id

Lokasi KEK yang diusulkan dapat merupakan:

• area baru; atau
• perluasan KEK yang sudah ada.

Usulan lokasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria:

• sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
• adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
• terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
• mempunyai batas yang jelas.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a meliputi kawasan budidaya yang

peruntukannya berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan KEK yang diusulkan.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi:

• komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan
• pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan.

(1) Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakandepkumham.go.id lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.

(2) Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:

• Alur Laut Kepulauan Indonesia;
• jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
• jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

(3) Posisi yang terletak pada wilayah potensi sumber daya

unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

(1) Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d meliputi batas alam atau batas buatan.

(2) Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk

barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.

(3) Penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Penetapan pintu keluar atau masuk barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Bagian Kedua Usulan oleh Badan Usaha

Paragraf 1 Umum

(1) Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,depkumham.go.idusulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:

• surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium;

• akta pendirian Badan Usaha;

• profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

• persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan;

• surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan;

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK;

• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;

• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;

• studi kelayakan ekonomi dan finansial;

• analisis . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• izin lokasi;
• rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan
• pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Paragraf 2 Lokasi KEK dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kotadepkumham.go.id

(1) Untuk usulan lokasi KEK yang berada dalam satu wilayah

kabupaten/kota, badan usaha mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) kepada bupati/walikota disertai:

• usulan pembentukan KEK dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
• dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) kecuali huruf d.

(2) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.

(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menolak

permohonan yang disampaikan oleh Badan Usaha, penolakan disampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha disertai alasannya.

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menyetujui

permohonan yang disampaikan oleh Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota meneruskan usulan Badan Usaha kepada pemerintah provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

Pasal 14 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Apabila pemerintah kabupaten/kota menolak permohonan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dengan alasan belum/tidak terpenuhinya dokumen usulan yang dipersyaratkan, Badan Usaha dapat menyampaikan kembali permohonan kepada pemerintah kabupaten/kota setelah terpenuhinya seluruh dokumen usulan yang dipersyaratkan.

(1) Pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi

terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.depkumham.go.id

(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2), pemerintah provinsi menyampaikan

usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

Paragraf 3 Lokasi KEK dalam Lintas Wilayah Kabupaten/Kota

(1) Untuk KEK yang berlokasi dalam lintas wilayah

kabupaten/kota, badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur disertai:

• usulan pembentukan KEK dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
• seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kecuali huruf d.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pemerintah provinsi mengoordinasikan usulan pembentukan KEK dengan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya diusulkan menjadi bagian dari lokasi KEK.

(3) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan badan usaha

kepada pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan menjadi bagian dari lokasi KEK untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 17 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (3) pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menolak usulan

pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya.

(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menyetujui usulan

pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),depkumham.go.id pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan kepada pemerintah provinsi.

(4) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pemerintah kabupaten/kota menyertakan komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

(1) Pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi

terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan yang telah mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2), pemerintah provinsi menyampaikan

usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

Apabila terdapat penolakan dari salah satu pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2), pemerintah provinsi mengembalikan usulan pembentukan

KEK kepada Badan Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan dari pemerintah kabupaten/kota.

Bagian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Usulan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

(1) Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh pemerintah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK;depkumham.go.id
• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah;
• rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;
• pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan
• komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

(1) Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan

pembentukan KEK kepada Dewan Nasional melalui pemerintah provinsi dengan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Pemerintah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemerintah provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi

terhadap kelengkapan dokumen usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2), pemerintah provinsi menyampaikan

usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional disertai seluruh dokumen usulan pembentukan KEK.

Bagian Keempat Usulan oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 22depkumham.go.id

(1) Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh pemerintah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK;
• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah;
• persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan;
• rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan
• pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Pasal 23 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Untuk memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemerintah provinsi menyampaikan rencana pembentukan KEK pada lintas wilayah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya akan menjadi bagian dari lokasi KEK.

(1) Berdasarkan penyampaian rencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23, pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulandepkumham.go.idsecara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menolak rencana

usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya.

(3) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota menyetujui rencana

usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persetujuan kepada pemerintah provinsi.

(4) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pemerintah kabupaten/kota menyertakan komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

Berdasarkan persetujuan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(3), pemerintah provinsi menyampaikan usulan pembentukan

KEK kepada Dewan Nasional disertai seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Bagian kelima . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kelima Usulan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaandepkumham.go.iddan jadwal pembangunan KEK;
• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah.

(3) Usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Nasional setelah dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan

pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25, dan

Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lama 45 (empat puluh

lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.

(2) Kajian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap:

• pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
• kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

(1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui

atau menolak usulan pembentukan KEK.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam sidang Dewan Nasional.

(3) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK,depkumham.go.id

Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan

KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan.

KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kesatu Umum

Pembangunan KEK meliputi kegiatan:

• pembebasan tanah untuk lokasi KEK; dan
• pelaksanaan pembangunan fisik KEK.

Pasal 31 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pembangunan KEK dibiayai dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• Badan Usaha;
• kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembebasan Tanah untuk Lokasi KEKdepkumham.go.id

(1) Pembebasan tanah untuk lokasi KEK dilakukan oleh:

• Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha;
• pemerintah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah provinsi;
• pemerintah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
• kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal KEK diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tanah untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan

Usaha yang berbentuk koperasi atau swasta, kepada badan usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan.

(3) Dalam hal tanah untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Fisik KEK

Berdasarkan penetapan KEK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.

(1) Penetapan badan usaha sebagaimana dimaksud pada

Pasal 33 dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dandepkumham.go.idtransparan.

(2) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan

Usaha, Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK oleh:

• pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau
• pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan KEK.

(4) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau
• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(5) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan:

• ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau
• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.

(6) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangdepkumham.go.idpengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

(1) Badan Usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pembangunan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• lingkup pekerjaan;
• jangka waktu;
• jaminan pelaksanaan untuk pembangunan KEK;
• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
• mekanisme penyelesaian sengketa; dan
• pemutusan atau pengakhiran perjanjian.

Pasal 36 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK

harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian setiap 12 (dua belas) bulan.

(2) Badan Usaha harus menyampaikan laporan status

kesiapan KEK kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian untuk dinyatakan siap operasi oleh Dewan Nasional pada jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan.

(3) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, ataudepkumham.go.id

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK dan laporan status kesiapan KEK kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan.

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan KEK setiap tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sejak KEK ditetapkan, KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional:

• melakukan perubahan atas usulan sebelumnya mencakup luas area yang dibangun;
• memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
• melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.

Pasal 39 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, KEK belum siap beroperasi karena force majeure atau bukan karena kelalaian, Dewan Kawasan menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu kepada Dewan Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu perpanjangan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada hasil konsultasi dengan instansi Pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan para ahli sesuai bidangnya.depkumham.go.idPasal 40

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi atas pertimbangan

yang disampaikan oleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap kelayakan dioperasikannya KEK.

(3) Berdasarkan evaluasi, Dewan Nasional dapat:

• memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK; atau
• menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (3) huruf a telah dilakukan, KEK belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.

BAB V . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Umum

Pengelolaan KEK dilakukan oleh:

• Administrator; dan
• Badan Usaha pengelola.

Bagian Keduadepkumham.go.id Administrator

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

huruf a dibentuk oleh Dewan Kawasan.

(2) Administrator bertugas:

• memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
• melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK; dan
• menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

(3) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

(4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Administrator berwenang memberikan:

• arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan
• teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

(5) Laporan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Laporan operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(6) Laporan operasionalisasi KEK secara insidental

disampaikan dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.

(7) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi.

Bagian Ketigadepkumham.go.idPenyelenggaraan PTSP di KEK

(1) PTSP di KEK diselenggarakan oleh Administrator.

(2) Dalam menyelenggarakan PTSP di KEK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

• Administrator mendapat Pendelegasian Wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan; dan
• menteri/kepala lembaga pemerintah non kememterian, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang mengeluarkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan di KEK dapat menunjuk Penghubung dengan Administrator.

(3) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

(4) Administrator memberikan rekomendasi kepada

menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang berdasarkan undang-undang tidak didelegasikan.

(5) Penunjukan Penghubung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 45 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian,

gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan menetapkan jenis-jenis perizinan, fasilitas, dan kemudahan untuk penyelenggaraan PTSP di KEK.

(2) Tata cara perizinan, fasilitas, dan kemudahan untuk setiap

jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk petunjuk teknis yang meliputi:

• persyaratan teknis dan nonteknis;
• tahapan memperoleh perizinan, fasilitas, dan kemudahan; dandepkumham.go.id
• mekanisme pengawasan dan sanksi.

(3) Tata cara perizinan, fasilitas, dan kemudahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

(4) Dalam menetapkan jenis dan tata cara perizinan, fasilitas,

dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di KEK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Bagian Keempat Badan Usaha Pengelola KEK

(1) Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan

kegiatan usaha KEK.

(2) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berbentuk:

• Badan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
• Badan Usaha koperasi;
• Badan Usaha swasta; atau
• Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3) Badan Usaha pengelola KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional.

Pasal 48depkumham.go.id (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan

Usaha, Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola oleh:

• pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau
• pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan KEK.

(3) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau
• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(4) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau

• ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.

(5) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
• ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampirandepkumham.go.idPeraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

(1) Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK

melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• Lingkup pekerjaan;

• Jangka waktu;

• Standar kinerja pelayanan;

• Sanksi;

• Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;

• Pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu;

• Pengakhiran perjanjian;

• Pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;

• serah terima . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan
• Kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

(3) Dalam hal tanah yang digunakan sebagai lokasi KEK

merupakan milik Badan Usaha, selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perjanjian harus memuat pula ketentuan mengenai larangan mengalihkan sebagian atau seluruh tanah lokasi KEK kepada pihak lain.

BAB VIdepkumham.go.id

(1) Berdasarkan laporan dari Administrator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, Dewan Kawasan melakukan evaluasi pengelolaan KEK.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada:

• Administrator; dan
• Dewan Nasional.

Administrator menggunakan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk melakukan pengendalian operasionalisasi KEK.

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK.

(2) Berdasarkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dewan Nasional dapat:

• memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
• melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
• memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa pemutusan perjanjian pengelolaan KEK atau pengusulan pencabutan penetapan KEK.

(3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK

disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

• tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;depkumham.go.id
• dinyatakan pailit;
• melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
• mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(4) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK disampaikan

oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:

• tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2);

• terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
• menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
• terjadi pelanggaran hukum di KEK.

(1) Apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola.

(2) Selama . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru.

(3) Proses penunjukan Badan Usaha pengelola yang baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 54depkumham.go.id

(1) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2), dilakukan paling lambat 12 (dua belas)

bulan sejak Administrator dibentuk.

(2) Dalam hal perizinan, fasilitas, dan kemudahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal, atau kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal, maka:

• menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan harus mengalihkan Pendelegasian Wewenangnya kepada Administrator; dan/atau
• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau gubernur yang menerima pelimpahan wewenang harus mendelegasikan wewenang yang diterimanya kepada Administrator; paling lambat 6 (enam) bulan sejak Administrator dibentuk.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2011

INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2011

,

ttd

www.djpp.depkumham.go.id