Pasal 26

(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaandepkumham.go.iddan jadwal pembangunan KEK;
• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah.

(3) Usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Nasional setelah dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.