Pasal 12

(1) Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,depkumham.go.idusulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:

• surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium;

• akta pendirian Badan Usaha;

• profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

• persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan;

• surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan;

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK;

• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;

• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;

• studi kelayakan ekonomi dan finansial;

• analisis . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• izin lokasi;
• rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan
• pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Paragraf 2 Lokasi KEK dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kotadepkumham.go.id