Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

DEWAN KAWASAN

Pasal 1

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi

Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan,

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Gubernur Sumatera Utara;

Anggota

Wakil Ketua : Bupati Simalungun;

merangkap Anggota

Anggota ...

www.bphn.go.id

Anggota : 1. Bupati Batubara;

  1. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai

Provinsi Sumatera Utara;

  1. Kepala Kantor Pertanahan Simalungun;

  2. Kepala Kantor Imigrasi Medan;

  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Utara;

  1. Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;

  1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Provinsi Sumatera Utara;

  1. Kepala Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Provinsi Sumatera Utara;

dan

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Simalungun.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau

sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan

Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

www.bphn.go.id

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti

www.bphn.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan

perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan untuk

menunjang percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei

Mangkei;

  • bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a

dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi

Sumatera Utara;

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan

huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang ...

www.bphn.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5066);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5287);

  1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan

Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 2/2011 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Referensi Silang (7)
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PP 29/2012 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
PP 100/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011
PP 2/2011 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERPRES 124/2012 — Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012...
PERPRES 33/2010 — Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang...
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 19 ayat (2)]