Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

Pasal 1

(1) Menetapkan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seluas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh tujuh hektar are) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara.

(3) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai batas sebagai berikut:

  • sebelah Utara berbatasan dengan desa Keramat Kuba;
  • sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Mayan;
  • sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun Gunung Bayu; dan
  • sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon.

(4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan

dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

  • Zona Industri;
  • Zona Logistik; dan
  • Zona Pariwisata.

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan badan

usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

(2) Badan Usaha sebagaimaan dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Sei Mangkei yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;

  • bahwa P.T. Perkebunan Nusantara III sebagai Badan Usaha pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;

  • bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan kawasan ekonomi khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186);

Referensi Silang (7)
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PP 2/2011 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 7]
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 4]
UU 2/2011 — PERUBAHAN ATAS [Pasal 7]
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 5]
UU 2/2011 — PERUBAHAN ATAS [Pasal 12]