Pasal 20

(1) Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh pemerintah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:

• deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana pembiayaan dan jadwal pembangunan KEK;depkumham.go.id
• peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah;
• rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;
• pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan
• komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.