Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

DEWAN KAWASAN

Pasal 1

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi

Banten, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan

susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Gubernur Banten;

Anggota

Wakil Ketua : Bupati Pandeglang;

merangkap Anggota

Anggota ...

www.bphn.go.id

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Banten;

  1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Banten;

  1. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi

Manusia Provinsi Banten;

  1. Asisten Daerah Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah

Provinsi Banten;

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten;

  1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten;

  1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pandeglang; dan

  1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pandeglang.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau

sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan

Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Banten dan sumber lain yang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

www.bphn.go.id

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti

www.bphn.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan

perekonomian di wilayah Provinsi Banten dan untuk

menunjang percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Tanjung Lesung;

  • bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a

dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten;

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan

huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang ...

www.bphn.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5066);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5284);

  1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan

Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 2/2011 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Referensi Silang (7)
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PP 26/2012 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
PP 100/2012 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011
PP 2/2011 — PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERPRES 124/2012 — Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012...
PERPRES 33/2010 — Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang...
UU 39/2009 — KAWASAN EKONOMI KHUSUS [Pasal 19 ayat (2)]