PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 2021, No.239 Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 5. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 7. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus, adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.
8. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. 9. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

2021, No.239 10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. 11. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. 12. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
13. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Pemerintah ini.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua. 15. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. 16. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 2021, No.239 19. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 21. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun. 24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun. 2021, No.239 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 26. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan daerah. 29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 30. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 2021, No.239 31. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 32. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 33. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 34. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 38. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 2021, No.239 menyejahterakan masyarakat. 39. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 40. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 41. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 42. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 43. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua. 44. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Wali Kota bagi daerah kota. 45. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. 46. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Kabupaten/Kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus 2021, No.239 dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 47. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak- hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap Adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 48. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. 49. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas: 1. prinsip umum dan kebijakan; 2. penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; 3. penggunaan; 4. perencanaan dan penganggaran; 5. pengalokasian; 6. penyaluran; 7. pelaksanaan dan penatausahaan; dan 8. pertanggungjawaban dan pelaporan. b. pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi 2021, No.239 Papua terdiri atas: 1. pembinaan dan pengawasan; dan 2. pemantauan dan evaluasi. c. RIPPP dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.

(1) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD. (2) Kebijakan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan OAP; b. pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan memprioritaskan OAP; c. pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan, pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya dengan memprioritaskan Distrik dan Kampung yang merupakan basis OAP;

2021, No.239 d. peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
e. pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan provinsi lainnya; dan f. pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam RIPPP.

Bagian Kedua Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

(1) Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas: a. DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); b. DBH sumber daya alam pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen); c. Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional; dan d. DTI. (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan b. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional.

2021, No.239 (3) DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. (4) Penetapan besaran DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan: a. Kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan/atau b. kemampuan keuangan negara.

Bagian Ketiga Penggunaan

Penggunaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada RIPPP dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

(1) Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan ketentuan: a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan

2021, No.239 d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

(1) Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari APBD Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai Kegiatan pembangunan di masa mendatang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana abadi di APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan untuk: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga Adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2021, No.239

Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan untuk: a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk: a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; b. energi listrik;
c. air bersih; d. telekomunikasi; dan e. sanitasi lingkungan.

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. desain perencanaan;
b. biaya tender; c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara; d. jasa konsultan pengawas; e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau

2021, No.239 f. perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.
(3) Besaran persentase untuk Kegiatan penunjang dari alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak melebihi paling tinggi 5% (lima persen) dapat disesuaikan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didanai melalui Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus. (3) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan melalui Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam rincian penggunaan dana DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

2021, No.239

(1) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. (2) Beban masyarakat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapatan per kapita setiap kabupaten/kota dan kemampuan orang tua/wali peserta didik.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan. (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam bentuk: a. pemberian insentif tambahan berbasis Kinerja dan kehadiran; dan/atau b. bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan anggaran kesehatan bagi OAP dari belanja kementerian/lembaga terkait sebagai pelengkap pendanaan kesehatan yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.

2021, No.239

Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, melalui: a. pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam Program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dukungan pendanaan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Program jaminan kesehatan nasional, meliputi dukungan pendanaan untuk: 1. manfaat pelayanan kesehatan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional; 2. manfaat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam Program jaminan kesehatan nasional; atau
3. dukungan pendanaan lain untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Provinsi Papua.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua.

(1) Penyelenggaraan kesehatan oleh Pemerintah Daerah didanai antara lain melalui Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus. (2) Perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RIPPP yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

2021, No.239 Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran

(1) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang berpedoman pada RIPPP serta diintegrasikan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. (2) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan. (3) Dalam penyusunan perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat. (4) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.

(1) Bupati dan Wali Kota menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan 2021, No.239 dengan RPJMD. (2) Penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua tahun sebelumnya. (3) Bupati dan Wali Kota mengajukan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. (4) Rencana anggaran dan Program penggunaan yang diajukan oleh Bupati dan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus; b. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional;
c. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan d. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari DTI. (5) Gubernur melakukan evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d. (6) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan bersama menteri 2021, No.239 yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara usulan Program dengan RIPPP dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota; c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi; d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan; e. asas efisiensi dan efektivitas;
f. hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan g. sinergi dengan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus dan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b. (8) Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan/atau Wali Kota.

(1) Gubernur menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang 2021, No.239 Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD. (2) Penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua tahun sebelumnya. (3) Gubernur menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi Program dan Kegiatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (4) Rencana anggaran dan Program penggunaan yang disampaikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus; b. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional;
c. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan 2021, No.239 d. rencana anggaran dan Program yang bersumber dari DTI. (5) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan bersama menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d. (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara usulan Program dengan RIPPP dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota; c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi; d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan; e. asas efisiensi dan efektivitas;
f. hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan g. sinergi dengan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus dan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b. 2021, No.239 (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

Penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) disampaikan paling lambat bulan April sebelum tahun anggaran berjalan.

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. (2) RKPD Provinsi Papua menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Papua. (3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK menjadi pedoman penyusunan rancangan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Dalam hal RIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) belum ditetapkan, rencana anggaran dan Program mengacu pada RKPD, RPJMD, dan 2021, No.239 RPJPD Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) tidak sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat, rencana anggaran dan Program dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah. (2) Proses penyampaian perubahan rencana anggaran dan Program sebagaimana pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses penyampaian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

(1) Dalam hal terjadi perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua pada tahun berjalan pada kabupaten/kota, usulan perubahan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua di tahun berjalan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. (2) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada kabupaten/kota pengusul dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang 2021, No.239 menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (4) Dalam hal terjadi perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua pada tahun berjalan pada provinsi, usulan perubahan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua di tahun berjalan disampaikan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (5) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan bersama menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada Gubernur. (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan ketentuan penilaian sebagaimana 2021, No.239 dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian usulan perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) tidak sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengalokasian

(1) Penerimaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas: a. DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Tambahan DBH Migas Otsus berupa selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian daerah sebagai DBH dalam rangka otonomi khusus dengan persentase bagian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada provinsi penghasil. 2021, No.239 (3) Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan secara adil, transparan, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP. (4) Pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal alokasi Tambahan DBH Migas Otsus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan terkait rincian alokasi DBH Migas. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Perdasus.

(1) Pembagian alokasi antarprovinsi atas pagu Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan: a. jumlah OAP; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah; d. jumlah kabupaten/kota, Distrik, dan Kampung/desa/kelurahan; e. tingkat kesulitan geografis; f. indeks kemahalan konstruksi;
g. tingkat capaian pembangunan; dan h. indikator lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (2) Pembagian alokasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu masing-masing provinsi yang telah dialokasikan dengan perhitungan sebagaimana 2021, No.239 dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan bagian provinsi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari pagu provinsi yang bersangkutan. (3) Pembagian alokasi antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu kabupaten/kota yang telah dialokasikan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan: a. jumlah OAP; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah; d. jumlah kabupaten/kota, Distrik, dan Kampung/desa/kelurahan; e. tingkat kesulitan geografis; f. indeks kemahalan konstruksi;
g. tingkat capaian pembangunan; dan h. indikator lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (4) Dalam hal salah satu data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak tersedia, pembagian antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data variabel yang tersedia. (5) Dalam hal kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami perubahan dan/atau terdapat kebijakan perubahan prioritas kebutuhan, besaran persentase batasan maksimal bagian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian.

2021, No.239 (6) Ketentuan mengenai penyesuaian besaran persentase batasan maksimal bagian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Pembagian alokasi antarprovinsi atas pagu DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan: a. prioritas kebutuhan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan; dan
b. indikator lain yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (2) Pembagian alokasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu masing-masing provinsi yang telah dialokasikan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota serta prioritas kebutuhan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan yang mengacu pada RIPPP. (3) Pembagian alokasi antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu kabupaten/kota yang telah dialokasikan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan: a. pemerataan kemampuan kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan minimal infrastruktur 2021, No.239 perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan; dan b. prioritas kabupaten/kota terkait infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan yang mengacu pada RIPPP.

(1) Usulan alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (2) Usulan alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juli setiap tahun. (3) Usulan alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat bulan April setiap tahun. (4) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Papua tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tanpa usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

2021, No.239 (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Hasil perhitungan yang dilakukan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan sebagai dasar pengusulan pagu alokasi penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d pada APBN.

(1) Hasil pembagian alokasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, disampaikan dalam pembahasan rancangan undang- undang mengenai APBN antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Alokasi menurut penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua per provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(1) Besaran persentase penerimaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b mulai tahun 2042 menjadi 50% (lima puluh persen). (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sampai dengan tahun 2041.

Bagian Keenam Penyaluran

(1) Pemerintah Pusat melakukan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2021, No.239 4 ayat (1) huruf c dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi dan RKUD kabupaten/kota. (2) Pemerintah melakukan penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi. (3) Provinsi melakukan penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian kabupaten/kota melalui pemindahbukuan dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota. (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam beberapa tahap. (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Kinerja realisasi anggaran dan Kinerja capaian keluaran. (6) Kinerja realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu oleh APIP daerah. (7) Kinerja capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direviu bersama oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perdasus.

2021, No.239 Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Penatausahaan

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dikelola dalam APBD. (2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah membuka rekening kas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat. (3) Pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah harus didukung bukti yang lengkap dan sah. (4) Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan mencantumkan sumber dana dan keluaran Kegiatan yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, serta penerima manfaat utamanya OAP.

(1) SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, pengelolaannya dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain. (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran Kegiatan, 2021, No.239 digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.

(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam penyusunan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memberikan pendampingan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah. (3) Penatausahaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan mengikuti mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, DPRP/DPRK, dan MRP.

2021, No.239 (3) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan koordinasi tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat uraian: a. rencana anggaran dan Program;
b. sumber daya manusia; c. realisasi anggaran dan capaian keluaran; d. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian; e. foto dan lokus Kegiatan fisik strategis dan prioritas; dan f. usulan perbaikan tata kelola. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat sasaran, efektif, dan efisien. (2) Pembinaan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dapat 2021, No.239 dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Kepala Daerah; b. Perangkat Daerah pelaksana penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan c. APIP daerah provinsi/kabupaten/kota.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan/fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

(1) Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan mencapai target Hasil/Sasaran yang ditetapkan serta meminimalisir risiko ketidaktepatan penggunaan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan otonomi khusus. 2021, No.239 (2) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. (3) Pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.

Dalam rangka efektivitas dan menghindarkan tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengkoordinasikan dan mengarahkan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; dan b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik dan insidentil. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan Hasil pengawasan.

(1) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 2021, No.239 Pasal 42 ayat (3) melakukan pengawasan melalui:
a. APIP pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; b. lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah; dan/atau c. APIP pada Pemerintah Daerah. (2) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan oleh DPRP/DPRK dan MRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengawasan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan penelitian yang hasilnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat.

(1) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan Kegiatan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 2021, No.239 pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan dan menyusun aturan terkait sistem pengaduan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (2) Masyarakat dapat menggunakan sistem pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu media penyampaian laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (3) Pengaduan yang disampaikan melalui sistem pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijangkau, diketahui, atau diakses oleh pihak yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

2021, No.239 Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Kinerja pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dengan ketentuan: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dikelola oleh provinsi/kabupaten/kota; b. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Kegiatan, capaian keluaran, dampak, dan manfaat pelaksanaan Kegiatan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dikelola oleh provinsi/kabupaten/kota;
c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian keluaran, dampak, dan manfaat pelaksanaan Kegiatan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang dikelola oleh provinsi/kabupaten/kota sesuai dalam RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) 2021, No.239 tahunan;
d. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dalam APBD atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua oleh provinsi/kabupaten/kota; dan e. Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangannya. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan pelaksanaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam: a. periode tahunan; b. periode berkala 5 (lima) tahunan; dan/atau
2021, No.239 c. periode tertentu. (7) Evaluasi periode tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan tujuan termasuk namun tidak terbatas untuk: a. menyesuaikan target capaian keluaran tahun berikutnya atas capaian keluaran di tahun sebelumnya;
b. menentukan kebijakan atas sisa dana penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan/atau
c. mempersiapkan langkah yang perlu diambil untuk periode/tahun berikutnya. (8) Evaluasi periode berkala (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan tujuan termasuk namun tidak terbatas untuk: a. menilai capaian atas Hasil pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan; b. menentukan sektor-sektor yang masih perlu dilakukan perbaikan dan dilanjutkan dalam periode berikutnya; dan/atau c. menyesuaikan/memutakhirkan rencana aksi 5 (lima) tahunan. (9) Evaluasi periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan. (10) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

(1) Pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses dan 2021, No.239 dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua termasuk masyarakat. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan informasi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, pemantauan, evaluasi, dan lokasi koordinat Kegiatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

2021, No.239

(1) Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyusun RIPPP dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dikonsultasikan dengan DPRP. (2) RIPPP dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan disinkronisasikan dengan RPJPN serta wajib menjadi acuan bagi RPJM Nasional, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L. (3) RIPPP dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi acuan bagi RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) RIPPP disusun dengan memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. (5) Penyusunan RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. menjamin terwujudnya integrasi dan kesinambungan Program pembangunan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan; dan c. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2021, No.239

(1) Penyusunan RIPPP dilaksanakan secara partisipatif, kolaboratif, dan sinergis dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di wilayah Papua. (2) RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2041 dan menjadi pedoman bagi: a. Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; dan b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRP, dunia usaha, dan masyarakat dalam menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. (3) RIPPP selanjutnya dijabarkan ke dalam tahapan rencana aksi 5 (lima) tahunan. (4) Rencana aksi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dangan Peraturan Presiden.

(1) RIPPP memuat sinergi Program, Kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang paling sedikit meliputi: a. pembangunan sumber daya manusia;
b. pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; c. pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; d. pengelolaaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan e. penguatan tata kelola pemerintahan. (2) RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang terdiri atas: a. Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b; 2021, No.239 b. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; dan c. DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d. (3) Penggunaan yang dimuat dalam RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan dengan kebijakan penggunaan dari sumber pendanaan di luar penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua. (4) RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi paling sedikit: a. pendahuluan;
b. isu dan permasalahan pembangunan;
c. visi, misi, Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
d. prioritas dan fokus pembangunan tahun 2022 sampai dengan tahun 2041; e. sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat; f. pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan g. penutup. (5) RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
b. pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah Adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan OAP;
c. percepatan pelaksanaan Program pembangunan berbasis Distrik dan Kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
2021, No.239 d. penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah; e. pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di daerah dan pelibatan peran serta masyarakat;
f. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan tokoh Adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
h. peningkatan kerja sama dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan Iainnya;
i. peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
j. peningkatan kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai; dan k. penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua.

Dalam hal Perdasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) belum ditetapkan, formulasi pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus untuk kabupaten/kota mengacu pada Perdasus yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2021, No.239 ini.

(1) SiLPA yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan DTI sampai dengan tahun 2021 digunakan untuk membiayai Kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Papua. (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan seluruhnya dalam APBD provinsi paling lambat tahun 2023. (3) Dalam hal SiLPA yang sudah dianggarkan dalam APBD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa, maka sisa tersebut pada tahun berikutnya dialokasikan secara merata kepada kabupaten/kota untuk membiayai Kegiatan prioritas pembangunan. (4) Pengalokasian kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhitungkan Dana Otonomi Khusus dan DTI yang akan disalurkan ke Provinsi Papua.

(1) RIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (2) Perdasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2021, No.239 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY