BADAN INTELIJEN NEGARA

(1) Badan Intelijen Negara, selanjutnya disingkat BIN, merupakan alat

negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 2

(2) BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

(1) BIN menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan

penggalangan di dalam negeri dan luar negeri.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN mempunyai tugas:

• melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
• menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
• melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
• membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
• memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
• mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
• memadukan produk Intelijen;
• melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden;
• mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional; dan
• melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIN berwenang:

• menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;
• meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.220

• melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain;
• melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• membentuk satuan tugas;
• mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
• mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
• menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
• menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen; dan
• membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BIN terdiri atas:

• Kepala BIN;
• Wakil Kepala BIN;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
• Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
• Deputi Bidang Kontra Intelijen;
• Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
• Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
• Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
• Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
• Inspektorat Utama;
• Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
• Pusat; dan
• Badan Intelijen Negara di Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 4

Bagian Kedua Kepala BIN

Kepala BIN merupakan pimpinan BIN untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas BIN. Bagian Ketiga Wakil Kepala BIN

(1) Wakil Kepala BIN merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas

membantu Kepala BIN.

(2) Wakil Kepala BIN bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Bagian Keempat Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BIN;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum di lingkungan BIN;
• koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan di lingkungan BIN;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BIN;
• pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta kerja sama;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.220

Bagian Kelima Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri

(1) Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, selanjutnya disebut Deputi I,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi Intelijen luar negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
• pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen luar negeri;
• pelaksanaan kerja sama Intelijen dengan lembaga Intelijen negara lain; dan
• penyusunan laporan Intelijen luar negeri. Bagian Keenam Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri

(1) Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, selanjutnya disebut Deputi II,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi Intelijen dalam negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 6

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri;

• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri;

• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri;

• pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen dalam negeri; dan

• penyusunan laporan Intelijen dalam negeri.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Kontra Intelijen

(1) Deputi Bidang Kontra Intelijen, selanjutnya disebut Deputi III, adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang kontra Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen;

• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen;

• pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pihak luar;

• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen;

• pengendalian kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen;

• pembuatan rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;

• penyiapan pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;

• pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi kontra Intelijen dengan lembaga Intelijen negara lain; dan

• penyusunan laporan di bidang kontra Intelijen.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.220

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi

(1) Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, selanjutnya disebut Deputi IV,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen ekonomi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen ekonomi;
• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen ekonomi;
• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen ekonomi;
• pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen ekonomi; dan
• penyusunan laporan Intelijen ekonomi. Bagian Kesembilan Deputi Bidang Intelijen Teknologi

(1) Deputi Bidang Intelijen Teknologi, selanjutnya disebut Deputi V,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Deputi V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi V menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen teknologi;
• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen teknologi;
• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen teknologi;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 8

• pengkajian dan rekayasa teknologi Intelijen;
• pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen teknologi; dan
• penyusunan laporan Intelijen teknologi. Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi

(1) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, selanjutnya disebut Deputi

VI, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang komunikasi dan informasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi VI dipimpin oleh Deputi.

Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi VI menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
• pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
• pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
• pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi;
• penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
• penyusunan laporan Intelijen komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi. Bagian Kesebelas Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen

(1) Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut

Deputi VII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Deputi VII dipimpin oleh Deputi.

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.220

Deputi VII mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi Intelijen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi VII menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana analisis dan produksi Intelijen;

• penyeleksian, pengintegrasian, dan penginterpretasian informasi yang diperoleh dari kegiatan dan/atau operasi Intelijen;

• pelaksanaan analisis dan produksi Intelijen;

• pengkajian masalah strategis dengan lembaga Intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan

• penyampaian produk Intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.

Bagian Keduabelas

Inspektorat Utama

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BIN yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIN;

• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 10

Bagian Ketigabelas Staf Ahli

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN

mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Staf Ahli terdiri atas:

• Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan
• Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik mempunyai tugas memberikan

telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah ideologi dan politik.

(2) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan

telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sosial budaya.

(3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah hukum dan hak asasi manusia.

(4) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas

memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

(5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagian Keempatbelas Pusat

(1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang

fungsi dan tugas BIN, paling banyak 5 (lima) Pusat.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2012, No.220

(3) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu)

Subbagian Tata Usaha.

(4) Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bagian Kelimabelas Badan Intelijen Negara di Daerah

(1) Di lingkungan BIN dibentuk Badan Intelijen Negara di Daerah,

selanjutnya disebut Binda.

(2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Binda, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Deputi II.

(3) Binda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Agen.

Pembentukan Binda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bagian Keenambelas Perwakilan BIN di Luar Negeri

(1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Perwakilan BIN di luar negeri,

selanjutnya disebut Perbinlu.

(2) Pembentukan Perbinlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketujuhbelas Lain-lain

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro, masing-

masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing- masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus yang menangani

Tata Usaha Pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 12

(3) Deputi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat, masing-masing

Direktorat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(4) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1

(satu) Bagian Tata Usaha, masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dan Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Untuk mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas BIN, Kepala BIN dapat membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.

Di lingkungan BIN ditetapkan Jabatan Fungsional Agen dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BIN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing, antar unit organisasi di lingkungan BIN, maupun antara BIN dengan instansi lain di luar BIN sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pengawasan

terhadap bawahannya di lingkungan unit organisasi yang dipimpinnya.

(2) Pimpinan unit organisasi berwenang mengambil langkah-langkah

proaktif dalam rangka pembinaan atau pemberian sanksi administratif berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BIN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan unit organisasi di bawahnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.220

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari unit organisasi di bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh pimpinan unit organisasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan, dan kegiatan.

Setiap Pejabat atau Pegawai BIN wajib mengangkat Sumpah Intelijen pada saat diangkat menjadi Pejabat atau Pegawai BIN.

(1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi

adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Binda, dan Kepala Pusat

adalah jabatan struktural eselon II.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah

jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

(1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, dan

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BIN.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.220 14

(2) Pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV serta Pejabat

Fungsional Agen dan pejabat fungsional tertentu lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BIN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rincian lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BIN ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Intelijen

Wilayah BIN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara, ditetapkan menjadi Binda.

(2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugas

dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

15 2012, No.220

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id