Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di bawah Kementerian Agama.

2. Statuta Sekolah Tinggi adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.

4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.

6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.

7. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

8. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Sekolah Tinggi.

9. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Sekolah Tinggi.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

13. Alumni adalah lulusan dari Sekolah Tinggi.

14. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

16. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi.

17. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

19. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu.

20. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA.

21. Menteri adalah Menteri Agama.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Sekolah Tinggi berasaskan Pancasila dan berdasarkan nilai- nilai Kristiani.

Visi Sekolah Tinggi adalah “menjadi Perguruan Tinggi Kristen yang unggul, bermutu dan inklusif demi terwujudnya cendekiawan Kristiani yang berperadaban INDONESIA”.

Sekolah Tinggi mempunyai misi: a. melaksanakan Pendidikan Tinggi yang menjadi pusat studi keagamaan Kristen yang berwawasan oikumenis; b. melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Kristiani; c. menghasilkan sarjana-sarjana yang berilmu dan berkarakter Kristiani serta mampu mengimplementasikannya dalam segala situasi; dan d. melaksanakan pendidikan yang mampu menyebarluaskan pesan-pesan Kristiani, kerukunan, dan persaudaraan demi menjaga peradaban INDONESIA yang berdasarkan Pancasila.

Sekolah Tinggi mempunyai tujuan: a. menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bernafaskan nilai-nilai Kristiani untuk memberi sumbangan kepada peradaban INDONESIA; b. menghasikan lulusan yang berilmu, kreatif, produktif, profesional, berkarakter Kristiani dan berwawasan oikumenis; c. menjalankan peran secara aktif bagi sivitas akademika dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan d. menyelenggarakan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan demi peningkatan daya saing bangsa;

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado. (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (3) Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan pada tanggal 21 Juli 2007, merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Manado (STA KRISTO) berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2007 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2008.

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana tercantum di bawah ini: (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. bentuk lambang adalah garis berbentuk segi lima melambangkan Lima Dasar Pancasila, berwarna

kuning muda (kode gradasi #F9FD12) dan dasar warna ungu tua (kode gradasi #CB34A3); b. Unsur-Unsur dalam segi lima adalah:

1. bulatan bumi berwarna biru muda (kode gradasi #10FAFE) dan kuning muda (kode gradasi #F9FD12) yang bermakna bahwa misi sekolah adalah global dalam rangka menyebarkan Injil ke seluruh muka bumi;
2. burung merpati putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan Roh Kudus yang diyakini akan selalu bekerja membimbing Sekolah Tinggi dalam segala misi dan pekerjaannya;
3. salib warna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan keyakinan dan semangat kristiani yang berdasarkan karya penyelamatan Kristus di Salib;
4. alkitab berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) dan garis tepi hitam (kode gradasi #000000) melambangkan sumber nilai-nilai kristiani;
5. simbol tongkat dan huruf X (khi) melambangkan Kristus sebagai gembala;
6. hati berwarna merah tua (kode gradasi #CF0206) melambangkan keteguhan hati, ketulusan, dan keikhlasan pengabdian;
7. lilin yang berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) dan garis tepi hitam (kode gradasi #000000) dengan nyala lilin berwarna kuning (kode gradasi #D0C901) melambangkan kesediaan mengabdi untuk menerangi dunia ini dan rela hancur seperti lilin dalam pemberitaan Firman Allah dan memperjuangkan makna pengorbanan Kristus; dan
8. tulisan STAKN MANADO menunjukkan wilayah kedudukan Sekolah Tinggi.

(1) Sekolah Tinggi mempunyai Mars yaitu “Mars STAKN Manado”. (2) Sekolah Tinggi mempunyai Hymne yaitu “Hymne STAKN Manado”. (3) Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperdengarkan dalam setiap upacara resmi Sekolah Tinggi. (4) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lagu yang mengekspresikan semangat dan optimisme Kristiani, berjiwa Pancasila, serta mencerminkan harapan STAKN Manado masa depan. (5) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lagu yang bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna komitmen untuk mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi STAKN Manado.

Mars STAKN Manado

Hymne STAKN Manado

(1) Bendera Sekolah Tinggi: a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. berwarna dasar putih (kode gradasi #FFFFFF), melambangkan kesucian memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan pembangunan Nasional; c. di tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan d. di bawah lambang bertuliskan: STAKN MANADO. (2) Bendera Jurusan dan Pascasarjana: a. bendera Jurusan dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya; b. warna bendera Jurusan dan Pascasarjana serta maknanya adalah:

1. Pendidikan Agama Kristen berwarna dasar ungu tua (kode gradasi #CB34A3), melambangkan keagungan;
2. Teologi Kristen berwarna dasar merah kirmizi (kode gradasi #CB0624), melambangkan kesetiaan;
3. Pastoral Konseling berwarna dasar biru muda (kode gradasi #BAECED), melambangkan ketenangan; dan
4. Pendidikan Musik Gereja berwarna dasar oranye (kode gradasi #FC9031), melambangkan sukacita; dan
5. Pascasarjana Pendidikan Agama Kristen berwarna dasar biru tua (kode gradasi #1103AA), melambangkan keteguhan. c. di tengah-tengah bendera Jurusan dan Pascasarjana terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan

d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama masing-masing Jurusan dan Pascasarjana.

(1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Profesor dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni wisuda dan pengukuhan Profesor. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Pergelangan tangan dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan kuning emas (kode gradasi #daa520) untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, ungu (kode gradasi #AD1A88) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Jurusan dan Pascasarjana. (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas (kode gradasi #DAA520);

b. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520); c. kalung jabatan Wakil Ketua, Direktur dan jabatan lainnya terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak (kode gradasi #E0DEDC); d. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar jurusannya, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode gradasi #daa520). (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Sekolah Tinggi, baik program Sarjana (S1) dan Magister (S2). (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) bel akang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Sarjana (S1) berbentuk setengah lingkaran, dan Magister (S2) berbentuk oval panjang menjuntai ke belakang 75 cm. (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan mengikuti warna Jurusan. (9) Jaket resmi mahasiswa Sekolah Tinggi berwarna ungu (kode gradasi #701F60), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

(1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik INDONESIA dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

(1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana melalui pola penerimaan secara lokal. (2) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang pascasarjana secara mandiri. (3) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester. (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi

seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia. (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Jurusan. (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya. (5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa INDONESIA. (2) Selain Bahasa INDONESIA, Sekolah Tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

(1) Kompetensi lulusan merupakan ukuran kemampuan yang dicapai dalam keseluruhan proses pendidikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

(1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa. (2) Penilaian proses belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pemberiantugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah. (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup. (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, dan pengukuhan Profesor. (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala, Profesor dan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen. (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

(1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua; b. Senat; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antar organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. menyiapkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau

penutupan Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri dari bidang: a. Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Persyaratan calon Wakil Ketua: a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. beragama Kristen;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. minimal lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor; e. memiliki kompetensi dan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; f. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi; g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Ketua.

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus; e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; f. dipidana penjara; g. cuti di luar tanggungan negara; atau h. meninggal dunia.

Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir jabatannya.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Profesor; b. Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Jurusan; dan c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Direktur sebagai anggota ex-officio. (3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan

Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Sekolah Tinggi. (4) Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Jurusan; dan b. jumlah Wakil Dosen setiap Jurusan paling banyak 2 (dua) orang. (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi; b. bergelar Doktor (S3) dan/atau Magister (S2) yang telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor; dan c. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya. (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. (8) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Ketua. (9) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota ex-officio. (10) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memiliki tugas: a. memberikan pertimbangan calon Ketua; b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor; c. MENETAPKAN norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;

d. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bidang akademik; e. memberi pertimbangan pada Ketua terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi; f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; dan g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

(1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) dipilih dari dan oleh Anggota. (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan MENETAPKAN hasil keputusan sidang.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Ketua. (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Satuan Pengawas Internal bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Ketua.

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua. (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (3) Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota. (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua. (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Ketua. (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Perangkat Ketua meliputi unsur pelaksana: a. akademik terdiri dari Jurusan, Pascasarjana, Pusat, dan Unit; b. administrasi terdiri dari Bagian dan Subbagian; serta c. pelayanan umum.

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sektretaris. (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua. (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut. (5) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Ketua.

Persyaratan calon Ketua: a. berstatus PNS; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan paling rendah program Magister (S2); e. memiliki jabatan fungsional Lektor; f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang terkait; g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Jurusan.

Setiap akhir tahun Ketua Jurusan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Ketua.

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Persyaratan calon Direktur: a. berstatus PNS; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3); e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur.

Setiap akhir tahun Ketua Jurusan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Ketua.

(1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut- turut.

Persyaratan calon Kepala Pusat: a. berstatus PNS; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan paling rendah program Magister (S2); e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat; dan j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Persyaratan calon Kepala UPT: a. berstatus PNS; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. paling rendah lulusan program Sarjana (S1); e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau jabatan fungsional tertentu paling rendah golongan ruang III/b; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan i. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

(1) Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut: a. penjaringan calon Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua; b. panitia seleksi menyaring calon Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan c. panitia seleksi mengajukan calon Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT. (2) Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus; e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat; f. dipidana penjara; g. cuti di luar tanggungan negara; atau h. meninggal dunia.

(1) Dalam hal Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. (2) Dalam hal Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua MENETAPKAN pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya. (3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

(1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (2) Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. PNS; dan b. Pegawai tidak tetap. (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Ketua. (4) Gaji Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Rekruitmen Dosen dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (3) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen, Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Sekolah Tinggi sesuai kebutuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak: a. memperoleh pendidikan yang berkualitas; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Sekolah Tinggi. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.

(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi. (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi. (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi. (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi. (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Pascasarjana. (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun tersendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni. (4) Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni. (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional

antara Alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya. (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk: a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni; b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni; d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater. (8) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Wali Mahasiswa dapat membentuk forum Wali Mahasiswa. (2) Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Jurusan dan/atau tingkat Sekolah Tinggi. (3) Forum Wali Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Sekolah Tinggi dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan. (4) Hubungan kerja forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum Wali Mahasiswa disusun

tersendiri oleh Wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah Wali Mahasiswa. (5) Kepengurusan forum Wali Mahasiswa tingkat Jurusan disahkan oleh Ketua Jurusan dan pada tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.

(5) Hasil akreditasi program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Ketua.

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat. (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi. (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu. (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan Satuan Pengawas Internal. (2) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Sekolah Tinggi lainnya.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi. (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja pada Sekolah Tinggi.

(1) Ketua MENETAPKAN standar kinerja pejabat pada Sekolah Tinggi. (2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi. (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, dan unit terkait lainnya.

(1) Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Kurikulum setiap program studi pada Sekolah Tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh Jurusan / Pascasarjana dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA (KKNI). (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan

kompetensi sebagai berikut: a. kompetensi dasar; b. kompetensi utama; c. kompetensi pendukung; dan d. kompetensi lain.

(1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana dan Magister.

(1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan berikut: a. Ketua Jurusan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal; b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan; c. Ketua Jurusan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Ketua; d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan e. Izin penyelenggaraan program studi keagamaan ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT.

(2) Program studi yang telah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

(1) Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

(1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai Kristiani, dan aturan hukum, dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus. (3) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan, di Sekolah Tinggi berlaku peraturan internal Sekolah Tinggi. (2) Peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan: a. Ketua; b. Senat; c. Direktur; dan d. Ketua Jurusan. (3) Peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan Statuta Sekolah Tinggi. (4) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan pada Sekolah Tinggi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Organ Sekolah tinggi secara bersama-sama menyusun Rencana Pengembangan dengan mengacu kepada Renstra Kementrian Agama dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

(1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik. (3) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. pengawasan; dan e. pertanggungjawaban.

Periode anggaran Sekolah Tinggi terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1) RKA diajukan oleh Ketua kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Ketua harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima. (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; b. perubahan target kinerja; dan/atau c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan. (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (2) Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan d. melakukan pembayaran. (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Sekolah Tinggi. (2) Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

(1) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. (2) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi: a. keuangan; b. barang; c. jasa; dan d. biaya.

(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman. (2) Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui: a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua.

(3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

(1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh Satuan Pengawas Internal. (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Sekolah Tinggi setiap tahun Ketua harus menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri dari: a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawas Internal; dan b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan aktivitas/laporan operasional; c. neraca; d. laporan arus kas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana. (4) Laporan keuangan Sekolah Tinggi disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

(1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam APBN. (2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat. (3) Pendapatan Sekolah Tinggi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Alokasi anggaran untuk program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan RKA yang diajukan oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi. (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

(1) Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri atas: a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. benda bergerak; dan c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi. (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.

Semua kekayaaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan Sekolah Tinggi yang merupakan barang milik negara. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara. (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. (3) Jurusan, pusat, dan unit kerja lain dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua. (5) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh Sekolah Tinggi.

(1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat.

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA