Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsug, www.djpp.kemenkumham.go.id

umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 9. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

13. Panitia Pemilihan adalah panitia/kelompok penyelenggara yang melaksanakan Pemilu terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disingkat PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta Panwascam dan Panwaslap sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

16. Daftar Calon Sementara Anggota DPD, selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal bakal calon.

17. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal bakal calon. www.djpp.kemenkumham.go.id

18. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD, dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.

19. Verifikasi faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan bakal calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.

20. Sistem Informasi Pencalonan, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis web untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD.

21. Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.

22. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.

23. Hari adalah hari kalender.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPD, berpedoman pada asas penyelenggara pemilu : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektifitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perseorangan peserta Pemilu bakal calon Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara dalam proses pencalonan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD, adalah perseorangan. (2) Pendaftaran perseorangan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD, termasuk pengajuan sebagai bakal calon anggota DPD.

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Persyaratan dukungan minimal dari pemilih di setiap daerah pemilihan bakal calon anggota DPD, meliputi: a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih; b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapat dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

(1) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal penetapan penyebaran jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan 0,5 (lima persepuluh) atau lebih, angka tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu), sedangkan dalam hal menghasilkan angka pecahan di bawah 0,5 (lima persepuluh), angka tersebut dihapus.

(1) Persyaratan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. (2) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. (3) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungannya dinyatakan batal. (4) Pembatalan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap semua calon anggota DPD yang didukung.

Apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Pendaftaran bakal calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon anggota DPD setelah memenuhi persyaratan : a. Warga Negara INDONESIA yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. cakap berbicara, membaca. dan menulis dalam bahasa Indonseia; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonseia, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak praktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain ang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

(1) Yang dimaksud dengan ketentuan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah termasuk Warga Negara INDONESIA yang karena alasan www.djpp.kemenkumham.go.id

tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri, dan bakal calon yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat. (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, antara lain meliputi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan tidak berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif : a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warganegara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPD.

(1) Pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 13 ayat (2), wajib melampirkan : a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada. (2) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. (3) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. (4) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. (5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah INDONESIA di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di INDONESIA dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah www.djpp.kemenkumham.go.id

surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (9) Apabila satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB SMALB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB SMALB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB SMALB diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang bersangkutan. (10) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB di salah satu atau semua jenjang pendidikan, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (11) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang digunakan bakal calon pada saat pengajuan bakal calon, dinyatakan tidak memenuhi syarat. (12) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Untuk pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat, pemenuhan persyaratan pendidikan ditentukan : a. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB. b. Apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada www.djpp.kemenkumham.go.id

pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. c. Apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di Lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB beralih status dari sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi sekolah/satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang telah beralih statusnya. d. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan Islam dari negara lain, dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang berwenang pada Kementerian Agama. e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang berdomisili di luar provinsi di mana ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dikeluarkan, dapat dilakukan oleh Direktur pada Kementerian Agama yang berwenang atau Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama setempat

(1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat, wajib menyertakan : a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru. (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS AGAMA) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Bakal calon yang menyampaikan fotokopi ijazah di atas sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB sekolah menengah atas atau yang sederajat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(1) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain. (2) Dalam hal surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang. (3) Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah di disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi pada masa pada masa perbaikan DCS. (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPD.

Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk keperluan pencalonan Anggota DPD, bakal calon menunjuk dan MENETAPKAN 2 (dua) orang yang bertugas sebagai petugas penghubung antara bakal calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 3 (hari) hari. (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan di kantor KPU Provinsi yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari pertama pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (2), mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. (4) KPU Provinsi tidak dibenarkan menerima berkas persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas penghubung memasukkan data ke dalam cakram digital, mencetak formulir dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.

Dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPD, KPU Provinsi bertugas : a. menerima dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon (Model F sampai dengan F-12); b. menerima cakram digital yang berisi data persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon; c. mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi :

1. hari dan tanggal serta waktu penerimaan dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon;
2. nama lengkap dan jabatan petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh bakal calon;
3. alamat, nomor telepon, nomor faximile, dan alamat email;
4. jumlah dan jenis dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD,dengan ketentuan bahwa tanda bukti penerimaan bukan merupakan bukti menjadi peserta Pemilu anggota DPD.

Dokumen pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari : a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD (Model F-DPD); b. surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang memuat tanda tangan dan/atau cap jempol jari tangan pendukung, serta fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing pendukung (Model F1-DPD); c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara INDONESIA yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa INDONESIA dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model F2-DPD). e. fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau (Model F3-DPD). g. surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana www.djpp.kemenkumham.go.id

yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yang ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta cap basah (Model F4-DPD) dilampiri:

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. i. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS. j. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD (Model F5- DPD). k. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :
3. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model F6-DPD).
4. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model F7- DPD).
5. Kepala desa dan perangkat desa (Model F8-DPD). l. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPATK atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model F9-DPD). m. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model F10-DPD). n. surat pernyataan kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan) (Model F11- DPD); o. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model F12-DPD). p. pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Surat pencalonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditandatangani asli/basah oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap basah. (3) Surat pencalonan dan

dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 (satu) asli; dan b. 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilegalisasi. (4) Setiap rangkap dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3), dimasukkan dalam map atau tempat tersendiri dan ditulis dengan huruf kapital nama lengkap bakal calon anggota DPD serta nama provinsi yang diwakilinya. (5) Pengesahan

surat pencalonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhi tanda tangan dan cap basah dari bakal calon. (6) Pengesahan salinan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah serta salinannya dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Jumlah dan nama pendukung yang tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah dari jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun untuk setiap kabupaten/kota yang terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan. (2) Susunan nama-nama pendukung untuk setiap kecamatan yang terinci untuk setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD di atas kertas bermeterai cukup.

(1) Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k angka 1 dan angka 3, harus disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada masa perbaikan DCS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k angka 2, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Bakal calon Anggota DPD yang bertempat tinggal di luar negeri, selain menyampaikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, menyerahkan pula surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat.

Dalam hal belum terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, digantikan dengan surat keterangan mendaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.

(1) Setiap rangkap dokumen daftar nama pendukung dan fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), disusun untuk setiap kabupaten/kota terinci untuk setiap kecamatan dan setiap kecamatan terinci untuk setiap desa/kelurahan. (2) Dokumen daftar nama pendukung bakal calon anggota DPD dan fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam map/box tersendiri dan diatur penempatannya sehingga dapat dikenali sebaran pendukung untuk setiap kabupaten/kota, setiap kecamatan dan setiap desa/kelurahan.

(1) Verifikasi pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPD meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. (2) Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi. (3) Verifikasi faktual persyaratan bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan bakal calon anggota DPD. (2) Dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ternyata belum lengkap, dikembalikan kepada bakal calon anggota DPD. (3) Bakal calon anggota DPD yang berkas pendaftarannya belum lengkap sebagai dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan untuk melengkapi dan mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

(1) Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi meliputi verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan : a. dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD yang ditandatangani bakal calon anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; b. surat keterangan dan/atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan c. jumlah dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran.

(1) Verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memeriksa kebenaran data jumlah dukungan pemilih di provinsi dan sebarannya menurut kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, serta mencocokkan daftar nama pendukung pemilih dengan fotokopi kartu tanda penduduk pendukung pemilih yang diajukan bakal calon anggota DPD. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara daftar nama pendukung pemilih dengan fotokopi kartu tanda penduduk, dukungan bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat. (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPU Provinsi menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi (Model F13-DPD) dan menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi. (2) Bakal calon anggota DPD diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari pada masa perbaikan. (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan/atau keabsahan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selama 7 (tujuh) hari pada masa verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi. (4) Dalam hal masih ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dokumen dalam masa verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD oleh KPU Provinsi.

(1) Hasil verifikasi administratif terhadap pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPD, oleh KPU Provinsi dibuat berita acara yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Provinsi. (2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dan bakal calon anggota DPD paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya verifikasi. (3) KPU Provinsi mengirimkan nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat administrasi beserta nama-nama pendukung bakal calon DPD yang menjadi sampel kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi.

(1) Hasil penelitian administratif terhadap kebenaran jumlah dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (3), digunakan sebagai dasar pengambilan sampel oleh KPU Provinsi untuk melakukan verifiksi faktual. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) KPU Provinsi mengelompokkan nama pendukung pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan asal kabupaten/kota.

Pemenuhan syarat dukungan pemilih bakal calon anggota DPD dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak stratifikasi yaitu dengan mengambil sampel sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(1) Pengambilan sampel secara acak sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh KPU Provinsi dengan ketentuan : a. Menentukan besaran sampel sebanyak 10% (sepuluh persen dari jumlah dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota. b. Apabila dalam penentuan besaran sampel menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih dilakukan pembulatan ke atas. c. Menentukan interval sampel untuk menentukan sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel. d. Menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 dari daftar dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan nama pendukung yang akan diverifikasi faktual. e. Menentukan nomor urut nama pendukung yang akan diverifikasi faktual dimulai dari nomor urut nama pendukung hasil sampel awal dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah pendukung sebanyak 10% (sepuluh persen dari populasi pendukung di setiap kabupaten/kota. (2) Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Lampiran II peraturan ini.

(1) KPU Provinsi menyampaikan nama-nama bakal calon anggota DPD beserta nama-nama pendukung hasil pengambilan sampel yang akan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada KPU Kabupaten/Kota. (2) Nama-nama pendukung hasil pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan pengecekan tentang kebenaran dukungan dari nama-nama pendukung bakal calon anggota DPD. (4) Dalam hal pendukung bakal calon anggota DPD menyatakan tidak mendukung, membuat pernyataan tertulis. (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nama-nama pendukung dari KPU Provinsi.

(1) KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual (Model F14-DPD) dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. (2) KPU Provinsi setelah menerima hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD selama 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota untuk diperbaiki. (3) Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan pemilih yang ditemukan tidak benar, dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan KPU Provinsi. (4) Perbaikan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya sejumlah syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG. (5) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan syarat minimal dukungan dan mengambil kembali secara acak 10% (sepuluh persen) dari daftar nama pendukung pemilih hasil perbaikan, dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan terhadap nama pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5). (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi dan bakal calon anggota DPD.

(1) KPU Provinsi melakukan penelitian kembali terhadap hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan cara menghitung jumlah pendukung pemilih yang www.djpp.kemenkumham.go.id

memenuhi syarat dukungan pemilih dan yang tidak memenuhi syarat dukungan pemilih di provinsi serta sebarannya di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan. (2) KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD dengan cara mengalikan jumlah keseluruhan pendukung pemilih yang memenuhi syarat di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dengan angka 10 (sepuluh). (3) Dalam hal hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat minimal dukungan pada provinsi yang bersangkutan, KPU Provinsi menyatakan bakal calon anggota DPD memenuhi syarat.

(1) KPU Provinsi melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual (Model F15-DPD) dan menyampaikan kepada KPU dan bakal calon anggota DPD paling lama 2 (dua) hari.

(1) KPU melakukan penelitian terhadap berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD dari setiap provinsi selama 10 (sepuluh) dari sejak diterimanya berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penetapan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD untuk setiap provinsi oleh KPU. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

(1) KPU menyusun nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan menggunakan formulir DCS Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Susunan DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pas foto diri bakal calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD. (3) Daftar calon sementara anggota DPD yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCS anggota DPD. (4) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Penyusunan DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan bakal calon anggota DPD.

(1) KPU menggandakan DCS anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Daftar calon sementara anggota DPD dipublikasikan paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, dan sarana pengumuman lainnya untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat. (3) Daftar calon sementara anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan masyarakat luas. (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman daftar calon sementara anggota DPD di daerah masing- masing.

(1) Pengumuman daftar calon sementara anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penyusunan DCS anggota DPD. (2) Masukan dan/atau tanggapan masyaraakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan kepada KPU atau dapat melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS anggota DPD diumumkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap isi daftar calon sementara anggota DPD sebagiamana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan persyaratan administrasi calon anggota DPD disampaikan secara tertulis kepada KPU atau dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai bukti identitas diri. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan masyarakat.

(1) DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat berubah apabila : a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya syarat administrasi dan/atau faktual; b. calon meninggal dunia; c. calon mengundurkan diri. (2) Perubahan DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU sesuai urutan berikutnya.

(1) KPU menyusun DCT Anggota DPD dengan menggunakan formulir DCT Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, serta telah dilakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. (3) Susunan daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pas foto diri calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakkal calon anggota DPD yang disusun berdasarkan abjad.

(1) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCT anggota DPD. (3) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Penyusunan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan calon anggota DPD.

(1) KPU menggandakan DCT anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD dipublikasikan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, serta melalui pengumuman lainnya. (3) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan di masing-masing kabupaten/ kota pada provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan/atau dijangkau masyarakat. (4) Pengumuman daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap anggota DPD.

(1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti.

(1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang www.djpp.kemenkumham.go.id

pengadilan, setelah KPU MENETAPKAN DCT Anggota DPD, tidak mempengaruhi DCT Anggota DPD. (2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU MENETAPKAN DCT Anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon. (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU MENETAPKAN DCT Anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD.

(1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPD. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

(1) Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi bakal calon anggota DPD dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU mengenai penetapan DCT Anggota DPD. (2) Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan DCT anggota DPD diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan DCT anggota DPD tidak dapat diselesaikan di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, bakal calon anggota DPD yang merasa kepentingannya www.djpp.kemenkumham.go.id

dirugikan oleh keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. (3) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. (4) Apabila pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. (5) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

(1) Para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak dapat menerima atau melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5). (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5). (3) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (5) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) atau putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan bakal calon anggota DPD, dilaksanakan oleh KPU dengan mencantumkan kembali bakal calon yang bersangkutan dalam DCT Anggota DPD. (3) Mahkamah ... www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Nomor urut bakal calon anggota DPD yang semula menggantikan nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah tercantum dalam DCT Anggota DPD, disesuaikan dengan mencantumkan kembali nomor urut bakal calon anggota DPD dalam DCT Anggota DPD yang semula nomor urutnya digantikan.

(1) Daftar Calon Tetap anggota DPD yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menjadi bahan KPU untuk penyusunan dan pengadaan surat suara dan formulir Pemilu anggota DPD pada masing-masing provinsi. (2) Daftar calon tetap anggota DPD untuk setiap provinsi digandakan oleh KPU dan KPU Provinsi, untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

(1) Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD. (2) Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(1) Formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPD diperoleh dari softcopy yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada bakal calon Anggota DPD. (2) Jenis dan contoh formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPD adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Untuk efisiensi dan efektifitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/ lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan. (2) Mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan Anggota DPD dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh bakal calon anggota DPD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tatacara Verifikasi, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id