Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

11. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

12. Komisi Pemilihan Umum Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

14. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Pemilu.

16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 20. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945. 22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan. 23. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan. 24. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik. 25. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. 26. Penduduk adalah Warga

yang bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA. 27. Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

28. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR dan DPRD.
29. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
30. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
31. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
32. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional;

h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

(1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. (2) KPU melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. (3) KPU MENETAPKAN Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU mengumumkan hasil Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh KPU. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kantor Pengurus Partai Politik tingkat provinsi.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh: a. KPU; dan b. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kantor Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRK adalah Partai Politik. (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG.

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan MENETAPKAN 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu

(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;

i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. (2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik INDONESIA; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

(1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri. (2) KPU MENETAPKAN persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. 1.000 (seribu) orang; atau b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu serta tata cara penggunaan Sipol. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

(1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data

dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam Sipol. (2) Data

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan c. data pendukung sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j. (3) Pemasukan data

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU. (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran. (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

(1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; dan c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (4) Waktu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari. (5) KPU menerima Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu INDONESIA Barat; dan b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu INDONESIA Barat. (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

(1) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas: a. menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diserahkan oleh Partai Politik; b. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap kabupaten/kota; c. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk hardcopy yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan d. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi:

1. nama Partai Politik;
2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
3. tempat penerimaan dokumen;
4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan

meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. (2) Dalam pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL; c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

(1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5). (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik. (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi: a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; b. salinan Berita Negara Republik INDONESIA yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap; c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:

1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;

2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;

3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan

4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL; d. salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:

5. Pengurus Partai Politik tingkat Pusat;

6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;

7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan

8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan. e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2- PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

9. softcopy melalui Sipol; dan

10. hardcopy; h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik

tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL; i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h; j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i; k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy. (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi: a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy; dan b. salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan. (4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

(1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL. (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi.

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap: a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah; b. Berita Negara

yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:

1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan

2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter) berwarna.

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL. (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. (3) Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Republik INDONESIA dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum menikah. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat: a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi; b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); atau c. keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU

menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi.

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. identitas kependudukan pelapor yang jelas; b. bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan. (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU. (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang. (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara. (6) KPU mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

(1) KPU menuangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-

PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL. (2) KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. (3) Dalam hal pada saat ditemui, anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu

tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA- PARPOL. (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM. KPU.KAB/KOTA-PARPOL keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA- PARPOL. (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. (7) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dokumen persyaratan.

(2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan: a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP- PARPOL dalam bentuk:

1. softcopy melalui Sipol; dan
2. hardcopy; b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-HP- PARPOL dalam bentuk:
3. softcopy melalui Sipol; dan
4. hardcopy; c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Verifikasi. (4) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyampaikan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (6) huruf a. (5) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. (6) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL. (7) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL.

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. (3) Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/ KOTA–PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA–PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA– PARPOL. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah verifikasi perbaikan berakhir.

(1) KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL, berdasarkan: a. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan b. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir. (4) KPU mengumumkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi, kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir. (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

(1) KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:

a. kesesuaian nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau sebutan lain pada susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu. (2) KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F3-Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.

2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian hasil verifikasi. (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU-PARPOL DAN formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL. (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (6) Penyampaian

berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi setelah menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi; b. keterperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan

c. domisili Kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1- Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; dan b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; c. dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang ditunjukkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan d. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil Verifikasi dari KPU. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL. (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan c. Bawaslu Provinsi. (7) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi setelah: a. menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b; dan

b. melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi: a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain pada susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota; b. keterperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 3 Model F1-Parpol dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi; b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan

nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik; c. dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang ditunjukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan d. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (4) Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menggunakan sampel. (5) Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi dari KPU.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen); atau b. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen). (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota. (3) Dalam hal jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang persebarannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persebaran pengambilan sampel keanggotaan Partai Politik disesuaikan dengan jumlah sampel. (4) Dalam hal Partai Politik berdasarkan hasil Verifikasi telah memenuhi syarat minimum keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. (5) Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(1) Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan cara: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama-nama sampel anggota Partai Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama- nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, status keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, status keanggotannya tetap dinyatakan sah. (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada waktu Verifikasi, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak hadir, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Pengurus Partai Politik membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat ditemui. (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ke Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi.

(8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(1) Pengurus Partai Politik dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia. (2) Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang Pengurus Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi. (3) Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video yang dapat berupa Whatsapp, Skype, Line, BBM, Messanger, Facetime dan sarana teknologi informasi lain. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dan anggota Partai Politik dapat saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung melalui panggilan video sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan anggota Partai Politik yang bersangkutan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penyampaian

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan. (2) Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Perbaikan persyaratan Kantor Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan: a. menambah data anggota baru yang bukan data anggota Partai Politik yang telah diserahkan pada masa pendaftaran dan telah dilakukan Verifikasi; b. penambahan data baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebanyak kekurangan untuk memenuhi jumlah minimum keanggotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan; c. penentuan jumlah sampel terhadap data anggota baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk dilakukan Verifikasi perbaikan,

dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; d. jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat merupakan penggabungan proyeksi jumlah anggota yang memenuhi syarat pada Verifikasi awal/pertama dan Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (5) Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (6) Partai Politik tingkat pusat melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi. (7) Partai Politik tingkat provinsi melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi. (8) Partai Politik tingkat kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), Kantor Tetap, dan keanggotaan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian hasil verifikasi.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU. KAB/KOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu serta disampaikan kepada pihak- pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/ KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. (6) Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi perbaikan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU. PROV-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan c. Bawaslu Provinsi. (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi perbaikan.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan c. Bawaslu Provinsi. (4) Penyampaian salinan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah rekapitulasi hasil Verifikasi berakhir.

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (3) KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL. (4) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi perbaikan.

(1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a. (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL. (3) KPU menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (4) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (5) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu.

(1) KPU menuangkan hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara

penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir Model BA.TAP.KPU-PARPOL. (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU MENETAPKAN Partai Politik yang memenuhi dan tidak persyaratan sebagai Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU. (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (4) KPU menyampaikan salinan berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan disertai alasannya.

(1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. (2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil

pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir Model BA.UND KPU- PARPOL. (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) KPU MENETAPKAN hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. (7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada: a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. (8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Sengketa proses pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG.

Partai Politik yang telah atau sedang dilakukan Verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik atau sedang dalam proses perbaikan dokumen kepengurusan atau keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/ XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1- Kpt/03/KPU/XII/2017, pelaksanaan Verifikasi tahap selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

(1) Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1- Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.

(2) Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. (3) Dalam hal setelah dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil verifikasi keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi hasil perbaikan dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (4) dan contoh verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi hasil perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Dalam melaksanakan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Partai Politik menggunakan Sipol.

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA