Pasal 20

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL. (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. (3) Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Republik INDONESIA dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum menikah. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat: a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi; b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); atau c. keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU

menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi.