Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang JALAN TOL

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;

2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;

4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;

5. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol;

6. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol;

7. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol;

8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;

9. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

(1) Jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan jalan yang berasal dari pemakai jalan.

(2) Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Jalan Tol berperan:

a. Untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya.

b. Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah.

(1) Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya merupakan jalan baru.

(2) Jalan Tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol antar kota dan 60 (enam puluh)

kilometer per jam untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan.

(3) Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan sekurang-kurangnya 8 1/5 (delapan satu perlima) ton atau muatan sumbu terpusat tandem kendaraan sekurang-kurangnya 14 . (empat belas satu perdua) ton.

(4) Jumlah jalan masuk ke Jalan Tol dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa sehingga semua jalan masuk terkendali.

(1) Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.

(2) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:

a. Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang lain.

b. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur untuk masing-masing arah.

c. Lebar bahu jalan yang cukup untuk digunakan sebagai lajur darurat.

(3) Pada setiap Jalan Tol:

a. Dilakukan pemagaran untuk keamanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol. b. Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan/terowongan penyeberangan orang dan hewan.

(4) Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel pengaman atau kabel pengaman.

(5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.

(2) Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh)

kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam wilayah perkotaan.

(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.

(1) Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.

(2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan serta prarencana teknik.

(4) Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Badan.

(1) Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum dan spesifikasi pekerjaan.

(2) Rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik jalan mengenai:

a. Daerah Manfaat Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;

b. Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan Tol;

c. Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;

d. Dimensi Jalan Tol;

e. Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;

f. Persyaratan geometrik Jalan Tol;

g. Konstruksi Jalan Tol;

h. Kelestarian lingkungan hidup.

(3) Rencana teknik Jalan Tol harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai Jalan Tol dan penghematan sumber daya.

(4) Ketentuan teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya untuk sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada Badan.

(1) Pembangunan Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan rencana teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembangunan jalan penghubung.

(3) Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol diusahakan agar menjalin keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya.

(4) Ketentuan tentang tata cara pembangunan Jalan Tol guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Dalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang telah ada, maka Badan menyediakan jalan pengganti. (2) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan agar lintas jalan umum yang telah ada tersebut tetap berfungsi. (3) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai jumlah lajur dan kondisi lapis permukaan yang sekurang-kurangnya sama dengan lajur dan kondisi lapis permukaan lintas jalan yang digantikan. (4) Jalan umum yang ada harus tetap berperan selama pelaksanaan pembangunan jalan umum pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum selesai. (5) Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Dalam hal pembangunan Jalan Tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, maka jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.

(1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, maka Badan terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang terkait.

Dalam hal pembangunan Jalan Tol akan melintas di atas atau di bawah jalan kereta api, maka persyaratan tekniknya ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

(1) Badan wajib memelihara Jalan Tol dan jalan penghubung. (2) Pemeliharaan Jalan Tol meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan Jalan Tol. (3) Ketentuan tentang bagian jalan penghubung yang wajib dipelihara oleh Badan diatur oleh Menteri.

(1) Pemeliharaan Jalan Tol dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan Jalan Tol. (2) Pelaksanaan pemeliharaan Jalan Tol diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya dan tidak merugikan pemakai jalan. (3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah setiap Jalan Tol diatur oleh Menteri.

(1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah. Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari Jalan Tol maka pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas tersebut.

(2) Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan.

(1) Pemanfaatan lahan dan atau bangunan di Daerah Milik Jalan Tol oleh pihak lain untuk bangunan utilitas dan atau utilitas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan Jalan Tol. (2) Pemanfaatan lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan. (3) Jika terjadi pengembangan Jalan Tol maka bangunan utilitas dan atau utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus direlokasi atau dibangun kemball, maka terhadap relokasi atau pembangunan kembali bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pemilik utilitas yang bersangkutan.

Sistem pengumpulan tol diatur oleh Menteri.

(1) Pada ruas Jalan Tol tertentu kepada pemakai Jalan Tol dapat diberikan karcis langganan tol. (2) Tata cara pemberian dan penggunaan karcis langganan tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Pemakaian Jalur Lalu Lintas Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pemakai Jalan Tol. b. Lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mendahului kendaraan lain. c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan kecuali menggunakan kendaraan derek yang ditetapkan oleh Badan. d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di sepanjang Jalan Tol. e. Dilarang berhenti di sepanjang Jalan Tol.

(2) Pemakaian Lajur Bahu Jalan Tol diatur sebagai berikut: a. Lajur bahu jalan dapat digunakan bagi arus lalu lintas dalam keadaan darurat. b. Lajur bahu jalan diperuntukan bagi kendaraan yang berhenti darurat. c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan dilajur bahu jalan. d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di lajur bahu jalan

(3) Pemakaian Median Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a. Median digunakan sebagai jalur pemisah antara dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. b. Dilarang memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.

(4) Pemakaian Gerbang Tol diatur sebagai berikut:

a. Bangunan Gerbang Tol dipergunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol. b. Di Gerbang Tol pemakai jalan wajib menghentikan kendaraan untuk mengambil karcis masuk dan atau membayar tol. c. Dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau hewan di Gerbang Tol. (5) Tempat istirahat di Jalan Tol digunakan sebagai tempat berhenti sementara bagi pemakai jalan.

Pemakaian Daerah Milik Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a. Daerah Milik Jalan Tol diperuntukan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol. b. Dengan tetap memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi jalan, Badan dapat menggunakan Daerah Milik Jalan Tol di luar Daerah Manfaat Jalan Tol untuk memasang iklan, bangunan utilitas, dan atau utilitas serta bangunan lainnya.

Pemakaian Daerah Pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut:

a. Kondisi Daerah Pengawasan Jalan Tol tidak boleh menyebabkan pandangan bebas pengemudi dan keamanan konstruksi Jalan Tol terganggu. b. Pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi Jalan Tol.

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. maka Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif dari jalan umum tanpa tol tersebut dengan sendirinya menjadi jalan umum tanpa tol. (2) Jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Dalam keadaan darurat sebagian atau seluruh ruas Jalan Tol tertentu dapat ditutup sementara. (2) Pada saat penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan harus melaporkan penutupan tersebut kepada Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Penutupan sementara ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat pada hari mulai ditutupnya ruas Jalan Tol tersebut. (4) Pembukaan kembali . ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari mulai dibukanya ruas Jalan Tol tersebut.

Pemakai Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 'umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Jalan Tol.

Setiap pemakai Jalan Tol wajib membayar tol kepada Badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Pemakai Jalan Tol wajib membayar sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada ruas Jalan Tol yang bersangkutan dalam hal:

a. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk Jalan Tol pada saat membayar tol.

b. Menunjukkan karcis tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol.

c. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.

(1) Pemakai Jalan Tol wajib mengganti kerugian Badan yang diakibatkan oleh kesalahannya, sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:

a. Bagian-bagian Jalan Tol,

b. Bangunan pelengkap Jalan Tol,

c. Perlengkapan Jalan Tol,

d. Sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk jalan penghubung.

Pemakai Jalan Tol berhak menuntut ganti rugi kepada Badan atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.

(1) Pada setiap Jalan Tol Badan wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan, unit penderekan, dan unit pelayanan kepada pemakai Jalan Tol. (2) Badan wajib menyediakan unsur pengamanan Jalan Tol bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Badan wajib mengusahakan agar Jalan Tol selalu dalam keadaan memenuhi syarat untuk dioperasikan.

(1) Badan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Lahan di Daerah Milik Jalan Tol dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang hal itu masih merupakan sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol. (2) Pengusahaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain. (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Iklan dapat dipasang pada tempat-tempat di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh Badan. (2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi hak-hak Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1) Pemerintah menyerahkan untuk sebagian atau seluruhnya wewenang penyelenggaraan Jalan Tol kepada Badan. (2) Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan pihak lain. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melepaskan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol yang ada pada Badan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan izin Menteri.

(1) Penetapan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol, ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri. (2) Penetapan suatu ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri. (3) Penetapan ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila : a. Tujuan penyelenggaraan Jalan Tol sudah tercapai, atau b. Persyaratan Jalan Tol tidak terpenuhi, atau c. Fungsi Jalan Tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi.

Penetapan jenis kendaraan bemotor , besar tarif tol serta tarif tol berlangganan ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Biaya pra-studi kelayakan dan pembeasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol ditanggung oleh Pemerintah.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi biaya Studi kelayakan, biaya perencanaan teknik, biaya pembangunan, dan biaya pengoperasian serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh Badan atau oleh Badan kerja-sama dengan pihak lain.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 28, dan 29 dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(1) Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitarnya dengan Jalan Tol tetap ber laku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diatur kembali berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Perubahan atau pengaturan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)selambat-lambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) yang telah ada tetap berlaku dan disesuaikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

M0ERDI0N0