Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2

BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS

TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  • bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta telah selesai;

  • bahwa dengan telah selesainya jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai Jalan Tol;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR

LUAR JAKARTA SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI

E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL

DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA

TARIF TOL.

PERTAMA: Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran sepanjang 3,4 Km (tiga koma empat kilometer) dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sepanjang 4,5 Km (empat koma lima kilometer) yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA: Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KETIGA: Menetapkan besarnya tarif tol pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT: Tarif tol untuk taksi diberlakukan sesuai ketentuan tarif Golongan I.

KELIMA: Besarnya langganan tol untuk ruas Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.

KEENAM: Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagaimana diatur dalam :

  • Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol; dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 107 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 Desember 2003

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGAN JENIS KENDARAAN

Golongan I Sedan, Jip, Bus Kecil, Truk Kecil dan Bus Sedang Golongan I Umum Bus Kecil dan Bus Sedang Golongan IIA Truk Besar dan Bus Besar dengan 2 (dua) gandar Golongan IIA Umum Bus Besar dengan 2 (dua) gandar Golongan IIB Truk Besar dan Bus Besar dengan 3 (tiga) gandar atau lebih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2003

TANGGAL 31 Desember 2003

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA

SEKSI W2 – S – E1

================================================================ Asal Tujuan BESARNYA TARIF (Rp) Perjalanan Perjalanan Gol I Gol I Gol IIA Gol IIA Gol IIB Umum Umum

Veteran Ciputat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 Fatmawati 2.000 2.000 2.500 2.500 3.000 Ampera 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 Lenteng Agung 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000 Gedong 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000 Kp. Rambutan 5.000 5.000 5.500 5.500 6.500

Taman Mini IC 5.500 5.500 6.000 6.000 7.000 Bambu Apus 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 Setu 7.000 7.000 8.500 8.500 10.000 Jatiwarna 7.000 7.000 8.500 8.500 10.000

Ciputat Veteran 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 Pondok Pinang Fatmawati 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ampera 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Lenteng A 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Gedong 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Kp.Rambutan4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 Taman MiniIC4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 Bambu Apus 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 Setu 6.000 6.000 6.500 6.500 8.000 Jatiwarna 6.000 6.000 6.500 6.500 8.000

Fatmawati Veteran 2.000 2.000 2.500 2.500 3.000 Pondok Pinang 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ampera 500 500 500 500 1.000 Lenteng Agung 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Gedong 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Kp. Rambutan 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 Taman Mini IC 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Bambu Apus 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 Setu 5.000 5.000 5.500 5.500 7.000 Jatiwarna 5.000 5.000 5.500 5.500 7.000

Ampera Veteran 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 Pondok Pinang 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Fatmawati 500 500 500 500 1.000 Lenteng Agung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gedong 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Kp. Rambutan 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Taman Mini IC 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Bambu Apus 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Setu 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000 Jatiwarna 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000

Lenteng Agung Veteran 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000 Pondok Pinang 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Fatmawati 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Ampera 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gedong 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kp. Rambutan 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Taman Mini IC 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bambu Apus 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Setu 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000 Jatiwarna 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000

Gedong Veteran 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000 Pondok Pinang 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Fatmawati 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Ampera 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Lenteng Agung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kp. Rambutan 500 500 500 500 500 Taman Mini IC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bambu Apus 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Setu 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 Jatiwarna 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000

Kp. Rambutan Veteran 5.000 5.000 5.500 5.500 6.500 Pondok Pinang 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 Fatmawati 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 Ampera 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Lenteng Agung 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Gedong 500 500 500 500 500

Taman Mini IC Veteran 5.500 5.500 6.000 6.000 7.000 Pondok Pinang 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 Fatmawati 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Ampera 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Lenteng Agung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gedong 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bambu Apus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Setu 1.500 1.500 2.000 2.000 3.000 Jatiwarna 1.500 1.500 2.000 2.000 3.000

Bambu ApusVeteran 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 Pondok Pinang 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 Fatmawati 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 Ampera 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 Lenteng Agung 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 Gedong 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 Taman Mini IC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Setu 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Jatiwarna 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

SetuVeteran 7.000 7.000 8.500 8.500 10.000 Pondok Pinang 6.000 6.000 6.500 6.500 8.000 Fatmawati 5.000 5.000 5.500 5.500 7.000 Ampera 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000 Lenteng Agung 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000 Gedong 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 Taman Mini IC 1.500 1.500 2.000 2.000 3.000 Bambu Apus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Jatiwarna Veteran 7.000 7.000 8.500 8.500 10.000 Pondok Pinang 6.000 6.000 6.500 6.500 8.000 Fatmawati 5.000 5.000 5.500 5.500 7.000 Ampera 4.500 4.500 5.000 5.000 6.000 Lenteng Agung 3.500 3.500 4.000 4.000 5.000 Gedong 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 Taman Mini IC 1.500 1.500 2.000 2.000 3.000 Bambu Apus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

  • bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta telah selesai;

    • bahwa dengan telah selesainya jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dipandang perlu untuk
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

Referensi Silang (6)
UU 13/1980
UU 14/1992 — LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PP 8/1990 — Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990...
PP 26/1985 — Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang JALAN
KEPPRES 65/1995 — Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang...
KEPPRES 78/1996 — Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang...