BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya

untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran

Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan

keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan

haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,

selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang

selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah

nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan

dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

secara terpadu.

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik

Indonesia.

DAN FUNGSI

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

(1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan.

(2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -3-

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan

dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia;

• penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan

Pekerja Migran Indonesia;

• penyelenggaraan pelayanan penempatan;

• pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;

• pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah

negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia

dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

• pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat

izin perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

• pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik

Indonesia di negara tujuan penempatan;

• pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -4-

• pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi

purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

BP2MI; dan

• pengawasan internal atas pelaksanaan tugas

BP2MI.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan

perundang-undangan mengenai:

• standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi;

• biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

• proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

BP2MI terdiri atas:

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Asia dan Afrika;

• Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik; dan

• Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Eropa dan Timur Tengah.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -5-

Bagian Kedua

Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

dan fungsi BP2MI.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu

pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BP2MI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan

fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BP2MI;

• koordinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran serta evaluasi dan pelaporan;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi sumber daya manusia, keuangan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa,

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -6-

ketatausahaan, arsip, persuratan, dan rumah tangga;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh

Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling

banyak 4 (empat) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan Pimpinan dapat terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan/atau sejumlah Subbagian

sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Asia dan Afrika merupakan unsur pelaksana tugas

BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Asia dan Afrika dipimpin oleh Deputi.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -7-

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Penempatan dan

Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika menyelenggarakan

fungsi:

• pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan

verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;

• penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia

dan Afrika;

• pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;

• pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia

atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi

kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi

kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika;

• penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan

surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;

• pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia

di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan

Afrika;

• pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -8-

purna Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia dan

Afrika;

• pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna

Pekerja Migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;

dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Asia dan Afrika terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh

Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Kelima Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan

Kawasan Amerika dan Pasifik

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik merupakan unsur pelaksana

tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -9-

kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, Deputi Bidang Penempatan dan

Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik

menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan

verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia kawasan

Amerika dan Pasifik;

• penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin

perekrutan Pekerja Migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;

• pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia kawasan Amerika dan

Pasifik;

• pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara

pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi

kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan

kawasan Amerika dan Pasifik;

• penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;

• pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia

di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik;

• pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi

purna Pekerja Migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -10-

• pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi

purna Pekerja Migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Amerika dan Pasifik terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh

Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau

paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan

Kawasan Eropa dan Timur Tengah

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan

Kawasan Eropa dan Timur Tengah merupakan unsur

pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan

Kawasan Eropa dan Timur Tengah dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Eropa dan Timur Tengah mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -11-

pelindungan Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa

dan Timur Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, Deputi Bidang Penempatan dan

Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah

menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan

verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia kawasan

Eropa dan Timur Tengah;

• penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin

perekrutan Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;

• pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur

Tengah;

• pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara

pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi

kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan

kawasan Eropa dan Timur Tengah;

• penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran

Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;

• pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia

di negara tujuan penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah;

• pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi

purna Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -12-

• pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna

Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan

Kawasan Eropa dan Timur Tengah terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan

oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.

(4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Ketujuh

Unsur Pengawas

(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan internal di

lingkungan BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris

Utama.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

internal di lingkungan BP2MI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -13-

• perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;

• pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Kepala;

• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

• pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas subbagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan Unsur Pendukung

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan BP2MI sebagai

unsur pendukung tugas dan fungsi BP2MI.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

(1) Penentuan jumlah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) didasarkan pada analisis

organisasi dan analisis beban kerja.

(2) Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk

paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatatusahaan.

(4) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat yang lokasinya

terpisah dari kantor pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -14-

paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Bagian

yang menangani fungsi ketatausahaan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

(6) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri

atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan

BP2MI dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Bagian Kesepuluh

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BP2MI sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -15-

(1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur

adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala

Bidang merupakan Jabatan Administrator.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala

Subbidang merupakan Jabatan Pengawas.

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

usul menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan

pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat

dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Administrator ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -16-

TATA KERJA

Dalam pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) dan penyusunan peraturan pelaksanaan

dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan, Kepala BP2MI berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP2MI harus

menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan BP2MI maupun dengan instansi

pemerintah terkait.

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,

analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di lingkungan BP2MI.

Setiap unsur di lingkungan BP2MI dalam melaksanakan

tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

dan sinkronisasi dalam lingkungan BP2MI maupun

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -17-

dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan

masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang

terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan

apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan

kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -18-

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi BP2MI, bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja BP2MI diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku

jabatan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini beserta peraturan

pelaksanaannya.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -19-

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan

BP2MI.

(2) Penyelesaian administrasi pengalihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau tidak menghilangkan hak dan kewajiban pegawai

negeri sipil pada Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

barang milik negara, pendanaan, kepegawaian, dan

dokumen pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dialihkan ke

BP2MI.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik

negara, pendanaan, kepegawaian, dan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Menteri Keuangan, Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, serta instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasinya

kepada BP2MI.

(3) Pengalihan barang milik negara, pendanaan,

kepegawaian, dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1

(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

(4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia tetap dapat dilaksanakan sampai dengan

ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP2MI.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -20-

Unit pelaksana teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang saat ini ada

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan:

• dilakukan evaluasi kelembagaan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan/atau

• terbentuk dan terlaksananya tugas dan fungsi Layanan

Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia di daerah setempat.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.263 -21-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id