Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

(1) BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil Instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. (3) Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di luar negeri. (4) Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan. (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja INDONESIA atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:

1. dokumen;

2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

3. penyelesaian masalah;

4. sumber-sumber pembiayaan;

5. pemberangkatan sampai pemulangan;

6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja INDONESIA;

7. informasi;

8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja INDONESIA; dan

9. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja INDONESIA dan keluarganya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawa bidang ketenagakerjaan.

BNP2TKI terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi; d. Deputi Bidang Penempatan; e. Deputi Bidang Perlindungan; f. Inspektorat; g. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA; h. Pos Pelayanan.

Kepala adalah Pimpinan BNP2TKI

Kepala mempunyai tugas memimpin BNP2TKI dalam menjalankan tugas BNP2TKI.

(1) Sekretariat Utama adalah unsur psmbantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(1) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. (2) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja INDONESIA untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral, di ungkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja INDONESIA; b. merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksana kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja INDONESIA untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja INDONESIA.

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi terdiri dari paling, banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi,

(1) Deputi Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. (2) Deputi Bidang Penempatan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Penempatan mempunyai tugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pamerintah negara pengguna Tenaga Kerja INDONESIA dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b. merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penempatan Tenaga Kerja INDONESIA di luar negeri meliputi penyuluhan, perekrutan, dan penyiapan penempatan.

Deputi Bidang Penempatan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(1) Deputi Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. (2) Deputi Bidang Perlindungan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Perlindungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari prapemberangkatan selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNP2TKI.

Inspektorat terdiri 1 (satu) Subbagian, dan kelompok jabatan fungsional auditor.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja INDONESIA, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Ibukota Propinsi dan/atau tempat pemberangkatan Tenaga Kerja INDONESIA yang dianggap perlu. (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. (3) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA dipimpin oleh Kepala Balai.

(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan penyelesaian masalah Tenaga Kerja INDONESIA secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja lndonesia. (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja INDONESIA dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (3) Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.

(1) Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA dilaksanakan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan. (2) Pembentukan Balai Pelayaran Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja INDONESIA di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibetuuk Pos-Pos Pelayanan. (2) Pos Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja INDONESIA. (3) Pos Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA. (4) Pos Pelayanan dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pembentukan Pos Pelayanan dan fasilitas pendukungnya yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Di lingkungan BNP2TKI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri melalui Menteri yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan.

Semua unsur di lingkungan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BNP2TKI sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

(1) Kepala BNP2TKI adalah jabatan negeri. (2) Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

(1) Kepala BNP2TKI yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan eselon I.a. (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur adalah jabatan eselon II.a. (3) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA, Kepala Bagian, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan eselon III.a. (4) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

(1) Kepala BNP2TKI diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Sekretaris Utama dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala BNP2TKI. (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala BNP2TKI yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari para ahli di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan tugas 8NP2TKI. di lingkungan BNP2TKI dapat diangkat Tenaga Profesional.

Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BNP2TKI dalam perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA.

(1) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI. (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar dan/atau praktisi yang bergerak di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri.

Jumlah Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI paling banyak 5 (lima) orang.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan atau pemberhentian, rincian tugas masa bakti dan tata kerja Tenaga Profesienal diatur lebih lanjut oleh Kepala BNP2TKI.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNP2TKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNP2TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik INDONESIA sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 66 Tahun 2006, dihapus.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan PRESIDEN ini: a. bidang tugas penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan selesainya penataan organisasi BNP2TKI berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini; b. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja INDONESIA di luar negeri kepada BNP2TKI; c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BNP2TKI dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI atau Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi; d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan,

Kepala BNP2TKI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. Seluruh aset Negara yang dikelola dan digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja INDONESIA di Luar Negeri, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BNP2TKI setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan; f. Seluruh hak dan kewajiban Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja INDONESIA di luar negeri, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BNP2TKI.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan

ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BNP2TKI dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan BNP2TKI memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO